Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpesan kepada Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik malam ini. Bahlil banyak menyinggung soal lifting minyak yang harus lebih ditingkatkan.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia tercatat hanya 610.000 barel per hari (bph) sehingga perlu impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sudah ada proses eksplorasi sumur baru yang harus segera dituntaskan oleh Djoko.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 610.000 barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan ," katanya usai melantik Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Sudah selesai eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian di tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama bapak," tambah Bahlil.

Bahlil juga meminta Djoko memangkas aturan di sektor Migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Ia lalu meminta semua pihak bekerja secara untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

Bahlil mengingatkan pentingnya mendorong kedaulatan energi dan industri, dan meminta SKK Migas bisa bekerja sama dengan baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia turut mengingatkan pegawai di Kementerian ESDM bekerja lebih aktif dan proaktif.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," tegas Bahlil.

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita di sini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bulan depan Indonesia mengekspor prekursor atau bahan baku baterai ke Amerika Serikat (AS). Bahan baku baterai tersebut untuk Tesla.

Bahlil mengatakan, prekursor itu berasal dari Kawasan Industri Weda Bay.

"Bahkan prekursor kan bulan depan sudah kita ekspor untuk ke Amerika untuk memenuhi Tesla, yang ada di Weda Bay," kata Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh mengenai ekspor ini. Termasuk, saat ditanya berapa besar volume ekspor prekursor tersebut.

"Nanti kita umumkan, kita resmikan dulu baru kita umumkan," kata Bahlil

Bicara soal Tesla, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan Indonesia tidak bergantung pada 1-2 merek tertentu dalam membuka investasi mobil listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air. Pernyataan tersebut menanggapi Elon Musk yang tak kunjung bangun pabrik Tesla di Indonesia.

"Saya kira kita (Indonesia) tidak bergantung pada satu atau dua merek," kata Jokowi kepada wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Jokowi membeberkan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi mobil listrik di Indonesia. Selain itu juga sudah ada investasi dari Wulling, BYD, VinFast dan Chery.

"Sebentar lagi akan ada pabrik katoda anoda yang nanti juga ini akan memperkuat industri EV baterai kita. Kalau EV baterainya ada untuk masuk ke industri mobil, sangat mudah karena 40-50% komponen mobil ada di baterai listriknya," ucap Jokowi saat itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal menjadi menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto. Bahlil dipanggil Prabowo di kediamannya sore ini.

Usai bertemu Prabowo, Bahlil mengatakan, dirinya hanya berdiskusi.

"Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju cokelat, gitu aja," kata Bahlil di kediaman Prabowo di Kertanegara Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, diskusi itu membahas banyak hal. Salah satunya, kata dia, mengenai sumber kekayaan Indonesia.

"Bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya gitu ya," katanya.

Soal posisi menteri, Bahlil hanya mengatakan akan diumumkan Prabowo. Namun dia bilang, tugas yang diberikan tak jauh dari yang ia kerjakan selama ini.

"Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini," katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan untuk menekan impor dan mencapai target swasembada energi. Misalnya dengan mengaktifkan kembali sumur-sumur yang berstatus idle atau nganggur.

Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.

"Saya sudah minta kepada SKK Migas. Sumur-sumur yang tidak bisa lagi jalan, diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau dipegang oleh K3S oleh Pertamina, dan lainnya, kalau tidak jalan kita minta. Segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam maupun luar negeri," bebernya.

Menurut Bahlil, BUMN memang menjadi prioritas pemerintah. Namun jika lifting minyak yang dikerjakan oleh BUMN turun terus, Bahlil menyebut hal itu membuat negara tekor.

"Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara, ketika kita menggantungkan ke anak-anak kepada BUMN dan lifting kita turun, itu kita tekor terus," imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memangkas jumlah perizinan sektor migas dari sebelumnya 320 izin menjadi 140 izin. Bahlil menyebut jumlah itu akan dipangkas lagi demi menarik minat investor.

Selanjutnya adalah pengembangan BBM campur sawit, hingga pengoptimalan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Bahlil, Indonesia diuntungkan karena punya cadangan nikel terbesar dunia, yang merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.