SINTANG - Sebanyak 2.767 warga di 13 desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini tersenyum bahagia setelah PT PLN (Persero) berhasil mengalirkan listrik di wilayah tersebut. Hadirnya listrik ini menjadi kado bagi warga Sintang menjelang Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus wujud kehadiran negara lewat bantuan penyertaan modal negara (PMN) melalui PLN.

Kepala Desa Gandis, Kabupaten Sintang, Martono, mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah berjuang tanpa lelah sehingga dapat mengalirkan listrik andal ke wilayahnya. Ia berharap, kehadiran listrik dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

?Diharapkan dengan adanya akses listrik yang memadai ini, tak hanya memenuhi kebutuhan energi masyarakat desa, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan perputaran ekonomi daerah,? kata Martono.

Aloy, salah satu warga, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan rasa syukurnya atas pembangunan jaringan listrik di desanya.

_{Petugas PLN bergotong-royong dalam membangun jaringan listrik untuk menerangi desa-desa di Sintang, Kalbar. (Foto dok PLN)}

?Kurang lebih 36 tahun kami impikan listrik, akhirnya sekarang listrik di desa kami dibangun, terima kasih bantuan dari semua pihak terutama PLN dalam pembangunan listrik desa kami," kata Aloy.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, perusahaan akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

?Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu, lewat PMN kami berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, kami pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar diterima masyarakat, dalam hal ini melalui listrik andal,? ujar Darmawan.

Darmawan berharap, dengan adanya listrik di 13 Desa di Kabupaten Sintang dapat menciptakan multiplier effect yang tak hanya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat tapi juga dapat meningkatkan roda perkeonomian, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat di daerah 3T.

?Semoga dengan adanya listrik ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat,? kata Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania menyampaikan, PLN membangun sejumlah infrastruktur untuk mengaliri listrik 13 desa ini. Antara lain Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 52,74 kilometer sirkuit (KMS), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 101,23 KMS, gardu distribusi sebanyak 24 buah dengan total kapasitas 2230 kiloVolt Ampere (kVA), yang terhubung dengan sistem kelistrikan khatulistiwa.

?Dengan perjuangan tanpa lelah para insan PLN akhirnya mampu menyalurkan listrik andal di Kabupaten Sintang. Ini adalah wujud dukungan kami pada Pemerintah, di mana PLN akan terus mengupayakan pembangunan kelistrikan sampai ke daerah terpencil," tutur Joice.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi pajak perusahaan pelat merah terhadap fiskal negara mencapai Rp1.374 triliun. Nilai tersebut dibukukan selama 2020-2023.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kontribusi lainnya selama tiga tahun berada di posisi Rp356 triliun. Sementara, dividen sebelum audit (unaudited) yang disetor perseroan ke negara sebesar Rp280 triliun. Nilai dividen merupakan akumulasi dari pembagian laba perusahaan sepanjang 2020-2024.

"Tidak hanya dari dividen, BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

"BUMN bisa memberikan dividen sebelum audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada negara,? paparnya.

Meski BUMN mampu memberikan kontribusinya dengan nilai yang fantastik, perseroan juga kembali disuntik dana segar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, selama 2020-2024, PMN yang diterima perusahaan mencapai Rp218 triliun.

?Ini artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN,? beber dia.

Sebagaimana diketahui, PMN tahun anggaran 2025 untuk 16 BUMN sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Nilainya sebesar Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu setelah Komisi menerima penjelasan atas usulan PMN 2025.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7) malam.

JAKARTA - Pembahasan dan pendalaman usulan penyertaan modal negara ( PMN ) tahun anggaran 2025 untuk sejumlah perusahaan pelat merah tengah digenjot Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI. Bahkan, pemegang saham dan anggota legislatif kembali menggelar rapat kerja (raker) pada Rabu malam ini (10/7/2024), tepatnya pukul 20.30 WIB.

Dalam forum tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kebutuhan PMN untuk sejumlah perseroan negara pada tahun depan mencapai Rp44 triliun. Angka ini mayoritas dialokasikan untuk pengerjaan sejumlah proyek strategi nasional (PSN) yang ditugaskan pemerintah.

?Izin pimpinan dan anggota dewan, ini yang bisa kita paparkan angka detail keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp44,3 triliun,? ujar Erick saat menyampaikan paparannya.

Dana segar yang akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dibagi ke beberapa BUMN. Rinciannya, PT Hutama Karya (Persero) diusulkan sebesar Rp 13,8 triliun. PMN ini nantinya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2-3.

PT Asabri (Persero) dengan nilai PMN yang diajukan sebesar Rp 3,61 triliun, PT PLN (Persero) dengan nilai PMN sebesar Rp 3 triliun. Nantinya, dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), Bahana PUI Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.

Lalu, PT Pelni (Persero) senilai Rp Rp 2,5 triliun yang dipakai untuk pengadaan dua kapal baru. PT Bio Farma (Persero) Rp 2,2 triliun untuk fasilitas capex baru, PT Adhi Karya Tbk dengan nilai PMN Rp 2 triliun untuk pembangunan Tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

PT Wijaya Karya Tbk, senilai Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan, PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun yang akan digunakan untuk penyehatan keuangan, PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun, dialokasikan untuk pengembangan usaha.

Sedangkan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun. Rencananya digunakan untuk pengadaan rangkaian kereta baru. Usulan PMN ID FOOD sebesar Rp 1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program CPP.

Usulan PMN lain adalah PTPP (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun, yang akan digunakan untuk penyelesaian proyek Tol Jogja - Bawen dan KIT Subang. Selanjutnya, Perum Damri senilai Rp 1 triliun untuk pengadaan bus listrik.

Perum Perumnas dengan pengajuan PMN sebesar Rp 1 triliun, yang digunakan untuk restrukturisasi. Terakhir, PT INKA (Persero) senilai Rp 976 miliar yang akan dialokasikan untuk pembuatan kereta KRL.

?Tentu kami mengucapkan dari Kementerian BUMN dan seluruh Direksi terima kasih sebesar-besarnya,? papar dia.

Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, Indonesia Financial Group (IFG), mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari alokasi APBN 2025 senilai Rp3 triliun untuk mendukung penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun,” ucap Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dana tersebut akan disalurkan masing-masing sebesar Rp2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Ia menyampaikan bahwa nilai PMN tersebut rencananya juga akan digunakan untuk penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Tanpa adanya PMN serta perbaikan tarif IJP, Hexana menuturkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan penjamin (gearing ratio) diproyeksikan akan melampaui ambang batas (threshold) mencapai 40 kali.

Bahkan dengan adanya suntikan modal dan penyesuaian tarif tersebut, lanjutnya, gearing ratio tersebut diprediksi akan tetap melebihi 20 kali dari threshold.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” ujarnya.

Hexana mengatakan bahwa sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp1.775 triliun dan menjangkau sekitar 60 juta UMKM serta 94 juta tenaga kerja.

Ia menuturkan bahwa Askrindo dan Jamkrindo menanggung porsi risiko penjaminan KUR sebesar 70 persen dengan IJP 1,5 persen hingga 2 persen dari penyaluran KUR.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Suntikan anggaran negara ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usulan PMN tahun depan disampaikan langsung Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu dapat digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027, target yang dicanangkan melalui program lisdes.

"Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027," ujar Darmawan.



Dalam rasio desa berlistrik di 2027, PLN menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

"Jumlah pelanggannya adalah 85.017, kapasitas, nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami bangun juga tenaga listrik berbasis pada tenaga surya 19.877 Kwp dan jaringan tegangan menengah (JTM) ini 2.388 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 Kms, dan juga gardu distribusi (GD) 54.940 kVa," jelas Darmawan.

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,5 triliun. Dana segar ini digunakan untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru.

Usulan PMN 2025 disampaikan Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (9/7/2024). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, seperti umur armada kapal di atas 30 tahun sebanyak 12 kapal atau ekuivalen 46 persen dari total armada laut yang dimiliki perusahaan.

"Kami mengusulkan nilai PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru new building yang telah melewati ukur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," ujar Tri Andayani.

"Usulan ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu umur armada kapal di atas 30 tahun sebanyak 12 kapal atau ekuivalen 46 persen," paparnya.



"Pengangkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi hal yang sangat penting dan harus terus dilaksanakan," ucap dia.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan terkait penyebab sejumlah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang kondisi keuangannya kritis. Menurut dia ada dua penyebab utama beberapa BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, tata kelola manajemen yang kurang baik. Kemudian kedua, karena bisnis yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis namun manajemen terlambat melakukan transformasi bisnis.

"Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi," jelas Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR tentang pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN)di Gedung Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

Dia menegaskan, pemerintah saat ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai kondisi kesehatan keuangan. Dari hasil klasterisasi itu, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dikatakan Menkeu, dalam mengklasterisasi BUMN itu, dirinya membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama adalah BUMN yang memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya memiliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah, namun masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat oleh negara namun neraca keuangannya mampu terjaga dengan baik, sehingga BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas oleh pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

"Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus," tutup Menkeu.