JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyebut ASEAN yang menjadi pemenang ekonomi dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS), kendati risiko dari fragmentasi tetap ada. ASEAN telah lama diuntungkan oleh globalisasi selama beberapa dekade, membangun hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia.

Meskipun ketegangan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah beradaptasi dan terus berintegrasi dengan ekonomi global, ungkap IMF dalam laporan Prospek Asia-Pasifik terbarunya. "Meskipun ada ketegangan geopolitik, ASEAN terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China dan AS," kata laporan tersebut, seperti dilansir CNBC, Jumat (1/11/2024).

Data dari IMF menunjukkan bahwa sejak 2018, ekonomi ASEAN terus meningkatkan pangsa pasar impor China dan AS, dengan kedua negara adidaya tersebut menyerap lebih banyak nilai tambah kawasan tersebut. ASEAN juga terus menarik lebih banyak investasi asing langsung dari kedua negara.

"Kawasan tersebut bahkan mampu memanfaatkan peluang pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan AS-China," tambah laporan tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump memulai perang dagang denganChina dengan mengenakan serangkaian tarif pada ribuan impor dari negara tersebut pada tahun 2018 dan 2019 dan memicu pembalasan dari Beijing. Pemerintahan Biden selanjutnya telah mempertahankan sebagian besar tarif tersebut, dan bahkan mengenakan pungutan tambahan pada bulan Mei.

IMF mengatakan bahwa analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa ekonomi ASEAN telah melihat ekspor produk yang menjadi sasaran tarif China atau AS tumbuh lebih cepat daripada ekspor lainnya. Ekonomi ASEAN juga mengalami peningkatan ekspor barang-barang yang dikenai tarif ini ke negara-negara di luarChina dan AS, yang menurut IMF menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diuntungkan dari pengalihan perdagangan tetapi juga mewujudkan skala ekonomi.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN juga meningkat. Secara keseluruhan, IMF mengatakan tren ini telah berkontribusi pada peningkatan pangsa investasi asing langsung, ekspor dunia, dan nilai tambah global di kawasan ASEAN.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa keuntungan dari perang tarif China-AS belum menghasilkan ekspor keseluruhan yang lebih kuat untuk semua negara anggota ASEAN.

Sementara beberapa negara anggota, seperti Vietnam, mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat dibandingkan dengan rata-rata global sejak 2018, pertumbuhan ekspor melambat di negara-negara lain, seperti Thailand, atau mandek, seperti dalam kasus Filipina dan Singapura.

Namun, IMF memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan geopolitik masih dapat merugikan kawasan tersebut di masa mendatang. Misalnya, fragmentasi ekonomi global kemungkinan akan mengurangi aktivitas di mitra dagang utama ASEAN, seperti AS dan China, dan dengan demikian dapat menurunkan permintaan eksternal untuk kawasan yang sangat bergantung pada ekspor.

IMF pada hari Jumat menaikkan prospek pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk seluruh kawasan Asia-Pasifik sebesar 0,1%, naik dari perkiraan terakhirnya pada bulan April. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, IMF juga memperingatkan bahwa pertumbuhan menghadapi lebih banyak risiko, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian tentang kekuatan permintaan global, dan potensi volatilitas keuangan.

WASHINGTON - Departemen Perdagangan mengatakan, bahwa penjualan mobil AS (Amerika Serikat) berpotensi mengalami penurunan hingga 25.841 kendaraan per tahun. Selain itu harga mobil di Amerika juga bisa naik, terkait adanya usulan sanksi larangan kendaraan asal China .

Produsen mobil AS dan lainnya yang menjual di Amerika Serikat "mungkin kurang kompetitif di pasar global karena harga kendaraan mereka yang relatif lebih tinggi," kata departemen tersebut.

Diperkirakan antara 1.680 dan 25.841 kendaraan lebih sedikit akan terjual setiap tahun karena aturan tersebut. Ada usulan melarang kendaraan China yang terhubung ke internet dan perangkat lunak serta perangkat keras utama China, atau kata lain mobil yang berasal dari Negeri Tirai Bambu -julukan China-.

Kebijakan tersebut diklaim untuk mengurangi kerentanan keamanan nasional yang dapat dieksploitasi oleh China. Diperkirakan aturan tersebut berpotensi kehilangan USD1,5 miliar hingga USD2,3 miliar atau setara Rp34,4 triliun (Kurs Rp14.972 per USD) yang berasal dari input kendaraan perusahaan China atau Rusia untuk kendaraan yang dijual di Amerika Serikat.

Sebelumnya dikatakan bahwa proposal itu akan menjadi larangan yang efektif pada kendaraan China, karena semua akan memiliki perangkat lunak dan perangkat keras kendaraan yang terhubung ke internet. Akan tetapi ada usulan beberapa pengecualian bagi perusahaan.

Departemen Perdagangan meminta agar larangan perangkat lunak diberlakukan pada 2027, sedangkan larangan perangkat keras akan berlaku pada model pembuatan 2030 atau Januari 2029. Publik memiliki waktu 30 hari untuk membuat komentar sebelum aturan dapat diselesaikan.

Departemen Perdagangan mengatakan, manfaat utama aturan tersebut adalah "mengurangi kemungkinan serangan bencana karena eksfiltrasi data dan manipulasi jarak jauh kendaraan yang terhubung dengan internet."

Pekan ini, departemen mengatakan, General Motors dan Ford Motor harus berhenti mengimpor kendaraan dari China di bawah aturan tersebut.

GM menjual Buick Envision dan Ford menjual Lincoln Nautilus ? keduanya dirakit di China ? untuk pasar AS. Pada paruh pertama tahun 2024, GM menjual sekitar 22.000 Envision dan Ford menjual 17.500 Nautilus di AS.

NEW YORK - Washington bakal menerapkan kenaikan tarif bea impor terbaru terhadap produk China senilai miliaran dolar, yang akan berlaku di akhir bulan ini. Hal itu disampaikan perwakilan perdagangan AS ( Amerika Serikat ), Katherine pada akhir pekan kemarin.

Retribusi terbaru tersebut terutama akan mempengaruhi barang-barang seperti kendaraan listrik dan semikonduktor. Kenaikan tarif pertama kali diumumkan oleh Gedung Putih pada Mei tahun ini, tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan bakal mendengarkan masukan dari publik Amerika.

Menurut dokumen tertanggal 12 September, bea impor akan naik menjadi 100% untuk mobil listrik China , 50% untuk sel surya, dan 25% untuk baterai kendaraan listrik, baja, aluminium, masker wajah, dan beberapa produk lainnya mulai 27 September 2024.

Sementara itu kenaikan tarif 50% untuk semikonduktor akan berlaku mulai tahun depan. Pungutan pada sejumlah produk lain, seperti baterai kendaraan non-listrik, sarung tangan medis, dan magnet akan dinaikkan secara bertahap selama dua tahun ke depan.

"Hari ini akhirnya ditetapkan kenaikan tarif yang menargetkan kebijakan dan praktik berbahaya Republik Rakyat China yang terus berdampak pada pekerja dan bisnis Amerika," ungkap pernyataan resmi.

Ditegaskan kembali bahwa langkah-langkah itu ditujukan untuk membela "pekerja dan bisnis Amerika dalam menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil."

Pejabat AS sudah berulang kali memberikan label kepada China sebagai "pesaing" utama Amerika, dan telah memperketat pembatasan ekonomi terhadap negara itu sejak 2018. Awal perang dagang AS dan China diawali saat era Presiden Donald Trump saat itu.

Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Joe Biden, meskipun Beijing berulang kali memperingatkan bahwa China akan menanggapi dengan cara yang sama.

Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin sebelumnya mengatakan, bahwa tindakan AS "melanggar aturan perdagangan global." Menteri Luar Negeri Wang Yi mengecam mereka sebagai "bentuk intimidasi yang paling khas," dan menuduh para pejabat di Washington "kehilangan akal sehat untuk mempertahankan hegemoni unipolar mereka."

China tidak sendirian dalam kritiknya terhadap kenaikan tarif. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada bulan Mei bahwa langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menekan persaingan, terutama di pasar EV (mobil listrik), di mana China "menjadi lebih baik."

Pemilik Tesla Elon Musk mengecam tarif pada EV China sebagai "perilaku tidak baik," dengan mengatakan bahwa mereka "menghambat kebebasan perdagangan" dan "mendistorsi pasar."

JAKARTA - Beijing mengancam akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap Amerika Serikat (AS) atas sanksi pemerintahan Biden pekan lalu terhadap puluhan perusahaan China terkait dugaan dukungan terhadap invasi Rusia ke Ukraina .

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan, Beijing "dengan tegas menentang" masuknya Amerika Serikat terhadap entitas dan perusahaan China dalam daftar pengawasan ekspor.

"Tindakan AS adalah contoh khas sanksi sepihak dan kepanjangan tangan yurisdiksi yang merusak tatanan dan aturan perdagangan internasional. Menghambat pertukaran ekonomi dan perdagangan internasional yang normal dan memengaruhi keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata juru bicara itu.

"China mendesak AS untuk segera menghentikan praktiknya yang salah dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China," sambungnya.

Sebagai informasi, pemerintahan Biden pada hari Jumat mengumumkan bahwa mereka menambahkan 123 entitas, termasuk 42 perusahaan di China, ke dalam daftar pengawasan ekspornya untuk pengiriman barang-barang asal AS dan bermerek ke Rusia.

Pejabat Biro Industri dan Keamanan AS menggambarkan, entitas tersebut sebagai perusahaan cangkang dan transhippers yang mendapatkan untung dengan membantu perang Rusia melawan Ukraina, yang dimulai 24 Februari 2022.

"Faktanya bahwa hampir setengah dari entitas ini berlokasi pada negara-negara di luar Rusia, sebagai pengingat yang jelas: tidak masalah apakah Anda berada di Republik Rakyat Tiongkok atau T�rkiye ? jika Anda mengirim item Daftar Prioritas Tinggi Umum (atau berbagai item lainnya) ke Rusia, Anda berisiko masuk ke Daftar Entitas BIS," ucap Asisten Menteri Perdagangan untuk Penegakan Ekspor, Matthew Axelrod dalam sebuah pernyataan resmi.

Apa yang disampaikan Departemen Perdagangan pada hari Jumat bertepatan dengan Departemen Keuangan dan Negara AS yang menjatuhkan sanksi kepada hampir 400 orang dan entitas di Rusia dan negara-negara lain, termasuk China.

Sebelumnya pemerintahan Biden pada Februari juga menambahkan 93 entitas, termasuk delapan di antaranya berada di China, ke daftar entitas ekspor. Sejak invasi Rusia, sudah ada lebih dari 1.056 entitas masuk ke Daftar Hitam Entitas sebagai tanggapan atas perang Ukraina.