WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

WASHINGTON - Pemantauan fiskal Dana Moneter Internasional ( IMF ) memperingatkan bahwa utang publik bakal meningkat hingga mencapai USD100 triliun atau setara Rp1,551,978,271,586,160,128.00 (Kurs Rp15.519 per USD) atau Rp1,5 kuintiliun tahun ini, didorong oleh China dan AS (Amerika Serikat). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menekankan, bagaimana ledakan pinjaman ini bisa membebani dunia.

"Perkiraan kami menunjukkan adanya kombinasi yang tak kenal ampun antara pertumbuhan rendah dan utang tinggi, masa depan yang sulit," katanya.

"Pemerintah harus bekerja untuk mengurangi utang dan membangun kembali penyangga dalam menghadapi guncangan berikutnya ? yang pasti akan datang, dan mungkin lebih cepat dari yang kita harapkan," ungkapnya mengingatkan.

Inggris menjadi salah satu negara yang diperingatkan IMF tentang risiko reaksi pasar jika utang tidak stabil.

"Tingkat utang yang meningkat dan ketidakpastian seputar kebijakan fiskal di negara-negara yang penting secara sistemik, seperti China dan Amerika Serikat, dapat menghasilkan dampak signifikan dalam bentuk biaya pinjaman yang lebih tinggi dan risiko terkait utang di ekonomi lain," kata IMF.

Seiring ancaman peningkatan risiko utang publik, IMF meminta para pembuat kebijakan untuk menerapkan penyesuaian fiskal yang memiliki ketahanan tinggi dan hati-hati.

"Defisit tergolong tinggi dan utang publik global tergolong sangat tinggi, meningkat, dan berisiko. Utang publik global diproyeksikan akan melampaui USD100 triliun tahun ini," kata Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Gaspar pada akhir Oktober lalu.

Dengan laju saat ini, rasio produk domestik bruto (PDB) utang global diproyeksikan bakal mendekati 100% per akhir dekade ini, meningkat hingga melampaui puncak pandemi. Diterangkan olehnya bahwa utang publik meningkat dan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibanding era prapandemi di sekitar sepertiga negara di dunia.

"Ini tidak hanya mencakup perekonomian terbesar, seperti China dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara besar lainnya seperti Brasil, Prancis, Italia, Afrika Selatan, dan Inggris, yang secara keseluruhan mewakili sekitar 70 persen dari PDB global," bebernya.

Berkenaan dengan China, Gaspar menjelaskan bahwa negara itu "memiliki ruang kebijakan yang cukup" untuk mengendalikan utangnya yang terus bertambah. "Mereka memiliki sarana untuk mengendalikan utang publik di China," ujar Gaspar dalam konferensi pers tersebut.

Laporan October 2024 Fiscal Monitor yang baru saja dirilis menyebutkan bahwa risiko utang publik meningkat dan prospeknya lebih buruk daripada yang terlihat.

Laporan ini memperlihatkan tingkat utang di masa depan bisa jadi lebih tinggi dari yang diproyeksikan, dan penyesuaian fiskal yang jauh lebih besar daripada yang diproyeksikan saat ini diperlukan guna menstabilisasi atau mengurangi tingkat utang dengan probabilitas tinggi, tulis Era Dabla-Norris, Wakil Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, dan rekan-rekannya dalam sebuah blog baru-baru ini.

Laporan itu menyajikan kerangka kerja "utang berisiko" baru yang menghubungkan kondisi-kondisi makrofinansial dan politik saat ini dengan seluruh spektrum kemungkinan menghasilkan utang di masa depan, tulis blog tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, Gaspar mengatakan kepada khalayak bahwa rencana fiskal yang telah dibuat oleh pemerintah tidak cukup untuk menghasilkan rasio utang publik yang stabil atau menurun dengan tingkat kepastian yang tinggi.

"Diperlukan adanya upaya tambahan. Menunda penyesuaian akan berakibat fatal dan berisiko. Menunda pekerjaan tidak akan menyelesaikan masalah. Inilah waktunya untuk bertindak," terang Gaspar memperingatkan.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyebut ASEAN yang menjadi pemenang ekonomi dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS), kendati risiko dari fragmentasi tetap ada. ASEAN telah lama diuntungkan oleh globalisasi selama beberapa dekade, membangun hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia.

Meskipun ketegangan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah beradaptasi dan terus berintegrasi dengan ekonomi global, ungkap IMF dalam laporan Prospek Asia-Pasifik terbarunya. "Meskipun ada ketegangan geopolitik, ASEAN terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China dan AS," kata laporan tersebut, seperti dilansir CNBC, Jumat (1/11/2024).

Data dari IMF menunjukkan bahwa sejak 2018, ekonomi ASEAN terus meningkatkan pangsa pasar impor China dan AS, dengan kedua negara adidaya tersebut menyerap lebih banyak nilai tambah kawasan tersebut. ASEAN juga terus menarik lebih banyak investasi asing langsung dari kedua negara.

"Kawasan tersebut bahkan mampu memanfaatkan peluang pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan AS-China," tambah laporan tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump memulai perang dagang denganChina dengan mengenakan serangkaian tarif pada ribuan impor dari negara tersebut pada tahun 2018 dan 2019 dan memicu pembalasan dari Beijing. Pemerintahan Biden selanjutnya telah mempertahankan sebagian besar tarif tersebut, dan bahkan mengenakan pungutan tambahan pada bulan Mei.

IMF mengatakan bahwa analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa ekonomi ASEAN telah melihat ekspor produk yang menjadi sasaran tarif China atau AS tumbuh lebih cepat daripada ekspor lainnya. Ekonomi ASEAN juga mengalami peningkatan ekspor barang-barang yang dikenai tarif ini ke negara-negara di luarChina dan AS, yang menurut IMF menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diuntungkan dari pengalihan perdagangan tetapi juga mewujudkan skala ekonomi.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN juga meningkat. Secara keseluruhan, IMF mengatakan tren ini telah berkontribusi pada peningkatan pangsa investasi asing langsung, ekspor dunia, dan nilai tambah global di kawasan ASEAN.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa keuntungan dari perang tarif China-AS belum menghasilkan ekspor keseluruhan yang lebih kuat untuk semua negara anggota ASEAN.

Sementara beberapa negara anggota, seperti Vietnam, mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat dibandingkan dengan rata-rata global sejak 2018, pertumbuhan ekspor melambat di negara-negara lain, seperti Thailand, atau mandek, seperti dalam kasus Filipina dan Singapura.

Namun, IMF memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan geopolitik masih dapat merugikan kawasan tersebut di masa mendatang. Misalnya, fragmentasi ekonomi global kemungkinan akan mengurangi aktivitas di mitra dagang utama ASEAN, seperti AS dan China, dan dengan demikian dapat menurunkan permintaan eksternal untuk kawasan yang sangat bergantung pada ekspor.

IMF pada hari Jumat menaikkan prospek pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk seluruh kawasan Asia-Pasifik sebesar 0,1%, naik dari perkiraan terakhirnya pada bulan April. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, IMF juga memperingatkan bahwa pertumbuhan menghadapi lebih banyak risiko, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian tentang kekuatan permintaan global, dan potensi volatilitas keuangan.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) mengingatkan akan meningkatnya risiko terhadap ekonomi Asia seiring meningkatnya ketegangan perdagangan, keterpurukan sektor properti China, dan potensi gejolak pasar lebih lanjut. Tekanan harga yang terus-menerus turun dari China dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan dengan merugikan sektor-sektor di negara-negara tetangga dengan struktur ekspor yang sama.

IMF mendesak Beijing untuk mengambil langkah-langkah guna mencapai pemulihan yang lebih didorong oleh permintaan bagi ekonominya. "Perlambatan yang lebih lama dan lebih besar dari yang diperkirakan di China akan merugikan kawasan dan ekonomi global," kata IMF dalam laporan prospek ekonomi regionalnya untuk Asia, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

IMF menyatakan bahwa respons kebijakan China sangat penting dalam konteks ini, dan menyerukan perlunya langkah-langkah untuk memfasilitasi penyesuaian sektor properti dan memperkuat konsumsi swasta. Dalam perkiraan terbarunya, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025 dengan kebijakan moneter yang lebih longgar di seluruh dunia yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan swasta tahun depan.

Proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 direvisi naik sebesar 0,1 persenpoin dari perkiraan IMF yang dibuat pada bulan April, tetapi lebih rendah dari ekspansi 5,0% pada tahun 2023. Risiko dinilai condong ke sisi negatif karena langkah-langkah pengetatan moneter sebelumnya dan ketegangan geopolitik dapat merugikan permintaan global, meningkatkan biaya perdagangan, dan mengguncang pasar. "Risiko akut adalah meningkatnya tarif pembalasan antara mitra dagang utama, yang akan memperburuk fragmentasi perdagangan dan merugikan pertumbuhan di kawasan tersebut," kata IMF.

Sementara, pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi, dan perang yang meningkat menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu lalu, para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November. Trump yang berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea sebesar 60% pada impor dari China, dinilai akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia.

"Jelas bahwa tarif, hambatan non-tarif, dan ketentuan konten domestik bukanlah solusi yang tepat, karena hal itu mendistorsi arus investasi perdagangan dan merusak sistem perdagangan multilateral," kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.

"Pada akhirnya, tindakan semacam ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dibayarkan oleh konsumen dan investor," tambahnya. IMF menyatakan turbulensi pasar baru-baru ini juga dapat menjadi pertanda gelombang volatilitas di masa mendatang karena pasar memperkirakan pemotongan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve AS dan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank Jepang.

"Perubahan mendadak dalam ekspektasi jalur kebijakan ini dapat menyebabkan nilai tukar menyesuaikan diri secara tajam, dengan dampak ke segmen pasar keuangan lainnya," kata laporan itu. "Meskipun volatilitas itu sendiri tidak akan selalu berbahaya, hal itu dapat merusak kepercayaan konsumen dan investasi," ungkaplaporan tadi.

IMF memperkirakan ekonomiChina akan tumbuh 4,8% pada tahun 2024, naik 0,2 poin dari perkiraannya pada bulan April tetapi lebih lambat dari kenaikan 5,2% tahun lalu. Pertumbuhan negara itu diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025.

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan, ekonomi Uni Eropa (UE) tidak tumbuh secepat yang seharusnya dan produktivitas menjadi masalah di setiap negara anggotanya. Direktur IMF untuk Eropa, Alfred Kammer membagikan prospek ekonomi regional untuk blok tersebut pada pekan ini.

Diproyeksi oleh IMF bahwa Tingkat pertumbuhan PDB Uni Eropa pada tahun ini bakal berada di level 1,1% dan 1,6% pada 2025, atau meningkat 0,6% setahun sebelumnya. Mengomentari laporan tersebut, Kammer menunjuk pada tiga faktor yang menahan laju Uni Eropa.

"Pertama, pasar Eropa terlalu terfragmentasi untuk menyediakan skala yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk tumbuh. Kedua, Eropa tidak kekurangan tabungan, tetapi pasar modalnya gagal menyediakan, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan perusahaan muda dan produktif. Selain itu Eropa kehilangan tenaga kerja terampil di tempat yang dibutuhkan," katanya.

Kammer mengatakan, menghilangkan hambatan yang tersisa terhadap pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja akan menyelesaikan sebagian besar masalah Uni Eropa.

Pejabat IMF juga menunjuk pada kesenjangan pendapatan per kapita 30% antara Uni Eropa dan AS, yang dia gambarkan sebagai sesuatu yang "menakjubkan." Dan kondisi seperti ini diperkirakan "tetap tidak berubah selama dua dekade sekarang," keluhnya.

Hal ini sebagian disebabkan oleh rendahnya produktivitas di anggota terbaru blok di Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara (CESEE). Kramer juga menekankan, dampak dari "guncangan harga energi besar yang diinduksi Rusia yang dialami Eropa," dengan Jerman paling terpengaruh karena manufaktur intensif energinya.

Setelah konflik Ukraina meningkat pada Februari 2022, Uni Eropa menjadikannya prioritas utama untuk berhenti bergantung pada energi Rusia. Sanksi terhadap Moskow dan sabotase pipa Nord Stream pada tahun 2022 telah menyebabkan penurunan besar pasokan gas Rusia ke blok tersebut.

Penolakan Brussels untuk membeli energi Rusia telah menghambat pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, seperti diungkapkan oleh Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban pada bulan Oktober. Beberapa negara Uni Eropa lainnya, seperti Hongaria, Austria, Slovakia, Republik Ceko, dan Italia, tercatat masih mengimpor gas pipa Rusia.

IMF baru-baru ini menaikkan perkiraan pertumbuhan 2024 untuk Rusia dari 3,2% menjadi 3,6%. Ini juga menempatkan Rusia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP).

Menurut Kammer, dalam jangka panjang, Rusia harus berurusan dengan transfer teknologi yang lebih sedikit dan melemahnya kemampuan untuk menarik pembiayaan sebagai akibat dari sanksi Barat. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan awal tahun ini bahwa ekonomi Rusia dalam kondisi baik dan berkembang pesat meskipun ada tekanan dari sanksi Barat.

WASHINGTON - Data dan angka-angka terbaru World Economic Outlookmenunjukkan bahwa ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP sekarang mencakup tiga negara BRICS ? China, India, dan Rusia. Catatan tersebut juga menjadi pertanda sanksi Barat tidak terlalu berpengaruh terhadap Rusia yang ekonominya justru meningkat.

Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan Rusia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP). Diterangkan PPP membandingkan produktivitas ekonomi dan standar hidup antar negara dengan menyesuaikan perbedaan biaya barang dan jasa.

Dalam World Economic Outlook yang diterbitkan pada hari Selasa, IMF mengatakan produk domestik bruto (PDB) Rusia pada tahun 2024 berjumlah 3,55% dari PDB global dalam hal PPP, mengungguli Jepang, yang memiliki 3,38%.

Menurut laporan tersebut, Rusia menempati urutan keempat dalam hal PPP setelah China (18,8%), AS (Amerika Serikat) (15%), dan India (7,9%). Rusia mengungguli Jepang dalam hal paritas daya beli, menurut organisasi yang berbasis di Washington tersebut.

"Hari ini kami harus menerapkan substitusi impor yang agresif dan membangun produksi kami sendiri. Oleh karena itu, tempat keempat Rusia cukup bagus," kata kepala Pusat Penelitian Ekonomi Makro di Universitas Keuangan, Evgeny Balatsky, kepada Rossyiskaya Gazeta.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menyalip pesaingnya di Eropa ? satu demi satu ? Inggris, Prancis, Jerman, dan sekarang Jepang," tambahnya.

Awal bulan ini, Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan, pangsa negara-negara BRICS dalam PDB global, yang diukur dengan PPP, telah tumbuh dengan mantap untuk mencapai angka saat ini sebesar 36,7%.

Data IMF menunjukkan bahwa pangsa PDB global negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jepang, Italia, AS, Inggris, dan UE) dalam hal PPP telah menyusut, turun dari 50,42% pada tahun 1982 menjadi 29% pada tahun 2024.

IMF juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Rusia di 2024 menjadi 3,6%, angka tersebut meningkat dari proyeksi sebelumnya 3,2%. Namun lembaga yang berbasis di Washington itu memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan tahun depan dari 1,5% menjadi 1,3%.

IMF mengaitkan penurunan peringkat untuk tahun 2025 dengan "konsumsi swasta dan investasi yang melambat di tengah tekanan pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang lebih lambat."

JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter International memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan berada di kisaran 5% sampai 2029 mendatang. Demikian tercantum dalam World Economic Outlook yang diterbitkan IMF edisi Oktober 2024.

Adapun secara lebih rinci, IMF memprediksi produk domestik bruto (PDB) RI pada 2024 sebesar 5%, 2025 sebesar 5,1% dan dalam jangka menengah, tepatnya 2029 masih akan tetap tumbuh 5,1%.

Kendati demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka menengah masih lebih baik jika dibandingkan dengan proespek ekonomi negara berkembang Asia lainnya yang diproyeksi melambat secara bertahap. Hal itu lantaran adanya gangguan pada produksi dan pengiriman komoditas, seiring dengan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah

"Hal ini telah dikompensasi oleh peningkatan prakiraan untuk negara-negara berkembang Asia, di mana lonjakan permintaan semikonduktor dan elektronik, yang didorong oleh investasi signifikan dalam kecerdasan buatan, telah meningkatkan pertumbuhan, sebuah tren yang didukung oleh investasi publik yang substansial di Tiongkok dan India," terang IMF dalam laporannya tersebut.

Sebagai informasi, proyeksi inipun jauh lebih rendah dibandingkan target yang telah dipatok Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% pada masa kepemimpinannya.

Ramalan IMF ini juga jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 5,2% pada 2024 dan 2025.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun kedepan. Namun ia mereponnya dengan santai seraya optimis dapat mencapai target yang ditetapkannya tersebut.

"Jadi saya memang sering diejek, Prabowo apa ini, 8 persen pertumbuhan, kita dinyinyir, ya engga apa-apa," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Ia menilai bahwa kritikan yang tercipta saat menargetkan sesuatu yang ambisius memang sudah menjadi sejarah. Diakuinya, Prabowo belajar dari proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno.

"Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," terang Prabowo.

"Saya canangkan 8 persen, kalau enggak sampai 8 persen, ya 7,5 persen. Kalau enggak sampai 7,5 persen, ya 7 persen. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 persen, ya sudahlah," pungkas Prabowo.

JAKARTA - Sebanyak 26 negara termiskin di dunia, yang merupakan rumah bagi 40% dari jumlah penduduk yang paling banyak dilanda kemiskinan, memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya sejak 2006 dan semakin rentan terhadap bencana alam dan goncangan-goncangan lainnya, demikian sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia, Minggu (13/10).

Laporan tersebut menemukan bahwa negara-negara ini rata-rata lebih miskin saat ini dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19, bahkan ketika seluruh dunia sebagian besar telah pulih dari Covid-19 dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya.

Dirilis seminggu sebelum pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, laporan ini menegaskan kemunduran besar dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem dan menggarisbawahi upaya Bank Dunia tahun ini untuk menggalang dana sebesar USD100 miliar untuk mengisi kembali dana pembiayaan bagi negara-negara termiskin di dunia, International Development Association (IDA).

Adapun 26 negara termiskin yang diteliti, yang memiliki pendapatan per kapita tahunan kurang dari USD1.145, semakin bergantung pada hibah IDA dan utang dengan suku bunga mendekati nol, karena sebagian besar pembiayaan pasar telah mengering, demikian kata Bank Dunia.

Rasio utang terhadap PDB rata-rata 72% berada pada titik tertinggi dalam 18 tahun terakhir, dan separuh dari kelompok ini berada dalam kesulitan utang atau berisiko tinggi. Sebagian besar negara-negara dalam penelitian ini berada di sub-Sahara Afrika, dari Ethiopia sampai Chad dan Kongo, namun daftar ini juga mencakup Afghanistan dan Yaman.

Dua pertiga dari 26 negara termiskin berada dalam konflik bersenjata, atau mengalami kesulitan menjaga ketertiban karena kerapuhan institusional dan sosial, yang menghambat investasi asing, dan hampir semua komoditas ekspor, membuat mereka sering mengalami siklus boom dan bust, demikian laporan tersebut mengatakan.

"Pada saat sebagian besar dunia mundur dari negara-negara termiskin, IDA telah menjadi penyelamat mereka," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Edge Malaysia, Senin (14/10/2024).

"Selama lima tahun terakhir, IDA telah mengucurkan sebagian besar sumber daya keuangannya ke dalam 26 negara berpenghasilan rendah membuat mereka tetap bertahan melewati kemunduran bersejarah yang mereka alami."

IDA biasanya diisi ulang setiap tiga tahun dengan kontribusi dari negara-negara pemegang saham Bank Dunia. IDA berhasil mengumpulkan rekor USD93 miliar pada 2021 dan Presiden Bank Dunia, Ajay Banga menargetkan untuk melampaui rekor tersebut dengan lebih dari USD100 miliar dalam bentuk janji pada tanggal 6 Desember.

Bencana alam juga telah menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara-negara ini selama dekade terakhir. Antara tahun 2011 dan 2023, bencana alam dikaitkan dengan kerugian tahunan rata-rata sebesar 2% dari PDB, lima kali lipat dari rata-rata di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, yang menunjukkan perlunya investasi yang jauh lebih tinggi.

Laporan ini juga merekomendasikan agar negara-negara ini, yang memiliki sektor informal yang besar yang beroperasi di luar sistem pajak mereka, melakukan lebih banyak hal untuk membantu diri mereka sendiri. Hal ini termasuk meningkatkan pengumpulan pajak dengan menyederhanakan pendaftaran wajib pajak dan administrasi perpajakan, serta meningkatkan efisiensi belanja publik.

JAKARTA - Rusia, yang memimpin kelompok BRICS tahun ini, telah meminta para mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat menjelang KTT BRICS akhir bulan ini.

BRICS, yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China, telah berkembang hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Keanggotaan BRIC diperkirakan bakal bertambah di akhir KTT di Rusia tersebut.

Pejabat tinggi keuangan dan bank sentral BRICS akan bertemu di Moskow minggu ini. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut, mengatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Karena itu, BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.

"IMF dan Bank Dunia tidak menjalankan peran mereka. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata Siluanov dalam sebuah acara pada hari pertama pertemuan seperti dilansir Reuters, Jumat (11/10/2024). "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tambah Siluanov.

Cadangan devisa Rusia dalam dolar dan euro dibekukan dan sistem keuangannya sangat terpukul oleh sanksi oleh Barat setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Negara tersebut terputus dari pasar modal internasional.

Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan dalam transaksi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, karena bank-bank di negara-negara ini takut akan tindakan hukuman dari regulator Barat.

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, sebelumnya telah berbicara tentang sistem pembayaran Jembatan BRICS, yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota, tetapi kemajuannya berjalan lambat.

Satu-satunya lembaga keuangan yang dimiliki negara-negara BRICS saat ini adalah Bank Pembangunan Baru yang dibentuk pada tahun 2015 untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya.

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional atau IMF dinilai terlalu lembut dalam hal mengkritik kebijakan ekonomi China dan seharusnya mengungkapkan sepenuhnya soal jaminan pembiayaan yang diberikan oleh China. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior Kementerian Keuangan AS.

Wakil Menteri Keuangan AS bidang keuangan internasional, Brent Neiman mengatakan, IMF sudah gagal menerapkan ketelitian dalam analitik kepada kebijakan industri China.

Mengapa Ini Penting

Berbicara pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh think tank keuangan OMFIF, Neiman memberikan kritik yang luar biasa terhadap pendekatan IMF terhadap China menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia akhir bulan ini.

Departemen Keuangan mengelola kepemilikan saham AS yang dominan di IMF dan telah berulang kali memperingatkan China tentang kelebihan kapasitas industri, transfer teknologi, dan praktik mata uangnya selama setahun terakhir. Termasuk saat Menteri Keuangan Janet Yellen melakukan lawatan ke China saat tarif AS yang lebih tinggi berlaku minggu lalu.

Neiman mengatakan, IMF perlu menjadi "pemberi kabar kebenaran yang kejam," tetapi penilaian ekonomi tahunannya terhadap China tidak memberikan perhatian yang memadai pada nilai tukar dan kebijakan industri.

"IMF tidak secara terbuka mengomentari peran bank milik negara dalam mengelola nilai tukar China atau mengapa perubahan dalam neraca Bank Rakyat China tidak sejalan dengan transaksi cadangan dalam data neraca pembayaran China," kata Neiman.

Dilansir Reuters, seorang juru bicara IMF belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Sementara itu IMF dan Bank Dunia akan menilai sejumlah kebijakan pada 21 Oktober, mendatang di pertemuan tahunan mereka di Washington.

Neiman juga mengkritik IMF kurang transparansi dalam mengungkapkan jaminan pembiayaan eksternal yang diberikan oleh China dan negara-negara lain untuk melengkapi program pinjaman IMF. Jaminan semacam itu diberikan dalam program belum lama ini terhadap Argentina, Ekuador dan Suriname, yang tidak disampaikan atau tertunda secara signifikan, katanya.

Sebagai informasi, IMF pekan lalu menyetujui program pinjaman USD7 miliar untuk Pakistan yang mencakup jaminan pembiayaan dari China, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tetapi menolak untuk memberikan rincian tentang jaminan tersebut.

Neiman mengatakan IMF juga hanya menyebut China sebagai "kreditur bilateral utama" dalam dokumen programnya, Ia menambahkan bahwa "kesopanan" seperti itu dapat mengurangi insentif bagi kreditur untuk menghormati jaminan mereka tepat waktu.

JAKARTA - Mantan perwakilan Brasil di Dana Moneter Internasional (IMF) Paulo Nogueira Batista mengatakan bahwa dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang yang berbahaya. Sebab, Dolar bisa dijadikan senjata yang paling berbahaya jika sebuah negara menjadi musuh AS.

?Dolar adalah mata uang yang berbahaya, mari kita katakan begini, lihat apa yang terjadi pada cadangan Rusia. merujuk pada fakta bahwa aset kedaulatan Moskow senilai sekitar USD300 miliar yang disimpan di yurisdiksi Barat, dibekukan,? kata Batista dilansir dari RT, Sabtu (28/9/2024)

Batista mengakui bahwa dolar akan tetap menjadi mata uang yang sangat penting, namun penggunaan dolar sebagai senjata melawan negara-negara yang dianggap memusuhi Barat pasti akan mengurangi kepercayaan terhadap mata uang tersebut.

Ia menekankan bahwa musuh utama AS sebenarnya dolar. Sebab semakin banyak negara menggunakan mata uang dolar sebagai senjata, makan semakin banyak negara untuk mencari alternatif bagi sistem keuangan Barat.

Batista pun menyoroti bahwa kepercayaan terhadap dolar sebagai mata uang cadangan global telah terus menurun, karena semakin banyak negara mencari alternatif untuk mendorong de-dolarisasi besar-besaran.

Tak hanya itu, Batista menyoroti peran IMF tidak berfungsi sebagai lembaga multilateral melainkan sebagai instrumen politik yang sebagian besar dimiliki oleh Barat dan AS. Ada metode pemaksaan yang digunakan terhadap negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan Barat dan kepentingan AS.

Misalnya saja Ukraina, negara itu telah menerima pinjaman dalam jumlah besar tanpa program keuangan dan program ekonomi yang solid. Sementara itu, negara-negara yang kebijakannya tidak sejalan dengan Barat, tidak mendapatkan akses ke dana tersebut, contohnya adalah negara Serbia.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyetujui pinjaman senilai USD7 miliar atau setara Rp105,5 triliun (Kurs Rp15.080 per USD) untuk Pakistan yang sedang kekurangan uang. Pada tahap pertama, Pakistan bakal menerima USD1 miliar, untuk kemudian sisanya akan dibayarkan selama tiga tahun ke depan.

Perdana Menteri (PM) Shehbaz Sharif menyambut baik keputusan tersebut dan berterima kasih kepada Kepala IMF, Kristalina Georgieva, dan timnya.

Pakistan telah mengambil lebih dari 20 pinjaman dari IMF sejak 1958 dan saat ini merupakan debitur terbesar kelima.Program baru "akan membutuhkan kebijakan dan reformasi yang baik" untuk menstabilkan dan membantu membuat ekonomi lebih tangguh, kata IMF.

Negara Asia Selatan itu telah berjanji bahwa ini akan menjadi pinjaman terakhir dari pemberi pinjaman internasional tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, Islamabad menyetujui sejumlah langkah yang tidak populer, termasuk meningkatkan jumlah pajak yang dipungut dari individu, maupun sektor bisnis.

Pakistan mengandalkan pinjaman IMF untuk memenuhi kebutuhannya selama beberapa dekade dan terus berjuang setelah bertahun-tahun salah urus keuangan. Tahun lalu, negara ini berada di ambang gagal bayar utangnya dan hampir tidak memiliki cukup mata uang asing untuk membayar impor selama sebulan.

Sebelumnya IMF menyetujui bailout senilai USD3 miliar untuk Pakistan pada Juli 2023. Selain itu, mereka juga menerima dana dari sekutunya yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pada saat itu, Sharif mengatakan, bailout adalah langkah terbesar dalam upaya untuk menstabilkan ekonomi. "Ini memperkuat posisi ekonomi Pakistan untuk mengatasi tantangan ekonomi jangka pendek hingga menengah," katanya.