Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) China, Zhao Leji, dalam kunjungannya ke negara tersebut. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah China yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional China atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diterima oleh Yang Mulia," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Sabtu (9/11/2024).

Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan China.

"Kunjungan ini menunjukkan rasa hormat kami yang besar kepada Republik Rakyat Tiongkok serta komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara," kata Prabowo.

Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut cara-cara baru untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

"Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan pemerintah Tiongkok, termasuk Presiden dan Perdana Menteri, serta merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerja sama dan persahabatan kita," ujarnya.

Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo dan menyambut baik kunjungannya ke Tiongkok. Zhao Leji berharap pertemuan ini akan makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok.

"Semoga Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo di masa depan dapat membuat kemajuan untuk kedua negara," ucap Zhao Leji.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendorong kesepakatan penyaluran listrik ke negaranya. Indonesia resmi telah mengekspor listrik ke kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Tepatnya listrik yang diekspor dialirkan ke Desa Wutung, Papua Nugini, yang berbatasan dengan kawasan Skouw, Provinsi Papua. Listrik itu dialirkan dari sistem kelistrikan PLN di Jayapura.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pasokan energi (listrik) yang diberikan ke Wutung. Dan kami ingin memanfaatkan tenaga listrik dari Jayapura di masa depan," beber Marape dalam keterangan pers bersama saat mengunjungi Jokowi di Istana Bogor, Senin (15/7/2024).

Di sisi lain, Marape menyampaikan negaranya punya banyak sekali potensi-potensi energi hijau yang ramah lingkungan. Khususnya, energi yang berasal dari air dan panas bumi.

Dia menawarkan Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan listrik ramah lingkungan dari energi-energi tersebut. Marape sempat menyinggung bisa saja pihaknya yang akan mengekspor energi hijau ke Indonesia.

"Kami juga dapat menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan dan bisa untuk diekspor kembali ke Indonesia agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan," beber Marape.

Dalam catatan detikcom, rencana ekspor listrik ke Papua Nugini merupakan bagian dari kesepakatan dalam kunjungan kerja Jokowi ke Papua Nugini pada 2023 yang lalu.

Saat itu disepakati, PLN akan bekerja sama dengan PGN Power untuk memasok kebutuhan listrik di Desa Wutung dan Skouw, kebetulan dua daerah ini adalah daerah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

PLN menyebutkan daya listrik yang dialirkan di Skouw mencapai 6 megawatt, sementara kebutuhannya hanya 1 megawatt. Maka dari itu sisa daya yang berlebih itu lah yang akan dialirkan ke Papua Nugini. Daya listrik ke Skouw didapatkan dari Sistem Kelistrikan Jayapura PLN.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Simak juga Video: Jokowi Bertemu PM Papua Nugini, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Perdagangan

[Gambas:Video 20detik]

Partai Buruh di Inggris di berhasil menang pemilu dan bakal memimpin pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat memulihkan perekonomian Inggris yang diterpa banyak masalah.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Pada pemerintahan yang lalu, sejumlah kebijakan mengejutkan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang kian menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

Partai Buruh dipercaya mayoritas rakyat Inggris dan berhasil memenangkan Pemilu pertamanya dalam dua dekade terakhir. Kepemimpinan baru diharapkan bisa memulihkan perekonomian Inggris yang sedang lesu serta memperbaiki layanan publik yang buruk.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), kemenangan Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Sejumlah kebijakan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer sebelumnya dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer menunjuk Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan. Ini adalah pertama kalinya posisi Menteri Keuangan Inggris dijabat seorang perempuan.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (6/7/2024), perempuan berusia 45 tahun ini merupakan mantan ekonom di Bank of England. Ia juga menghabiskan waktunya sebagai oposisi di Partai Buruh yang memenangkan Pemilu Inggris.

Selain itu, Starmer menunjuk David Lammy sebagai menteri luar negeri baru Inggris dan John Healey sebagai menteri pertahanan. Sementara Yvette Cooper menjadi menteri dalam negeri yang bertugas mengawasi keamanan dan kepolisian dalam negeri.

Lammy dan Healey mengambil alih kepemimpinan pada saat dua konflik global pecah, dan berjanji terus memberi dukungan kepada Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, serta mendesak gencatan senjata dalam pertempuran di Gaza.

Starmer telah berjanji membawa perubahan dan memberikan stabilitas politik setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif, yang dipimpin oleh lima perdana menteri serta sejumlah pergantian menteri, termasuk 10 menteri pendidikan.

Lalu, Wes Streeting ditunjuk sebagai menteri kesehatan dan mengambil alih portofolio yang akan mengawasi Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris yang sedang kesulitan. Masalh ini menjadi tantangan besar Inggris serta menjadi perhatian para pemilih.

Ed Miliband, yang sebelumnya memimpin Partai Buruh, ditunjuk sebagai menteri iklim dan energi. Sementara Shabana Mahmood ditunjuk sebagai menteri kehakiman dan Bridget Phillipson akan menjadi menteri pendidikan.