Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) China, Zhao Leji, dalam kunjungannya ke negara tersebut. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah China yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional China atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diterima oleh Yang Mulia," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Sabtu (9/11/2024).

Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan China.

"Kunjungan ini menunjukkan rasa hormat kami yang besar kepada Republik Rakyat Tiongkok serta komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara," kata Prabowo.

Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut cara-cara baru untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

"Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan pemerintah Tiongkok, termasuk Presiden dan Perdana Menteri, serta merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerja sama dan persahabatan kita," ujarnya.

Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo dan menyambut baik kunjungannya ke Tiongkok. Zhao Leji berharap pertemuan ini akan makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok.

"Semoga Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo di masa depan dapat membuat kemajuan untuk kedua negara," ucap Zhao Leji.

Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

Salah satu masalah dalam membandingkan dampak yang dihasilkan oleh peran presiden AS dan kebijakannya adalah jeda waktu yang dibutuhkan agar keputusan itu menghasilkan suatu perbedaan.

Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

Pekerjaan bagi banyak orang

Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

Selain itu, pada 1979, "1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%," tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

Migrasi mengubah ekonomi AS

Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

Inflasi tinggi menghantam AS

Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

JAKARTA, investor.id - Badan Akreditasi Anti-aging Dunia (World Council for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine/WOCPM) akan menggelar kongres antiaging dunia di Bali pada 8-10 November 2024. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka kongres.

Kongres Internasional WOCPM ke-2 (The 2nd WOCPM International Congres) akan diikuti 74 negara di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, Indonesia, pada 8-10 November 2024. Acara ini menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan para ahli terkemuka dunia dalam bidang penelitian stem cell, kedokteran anti-penuaan, kesehatan preventif, nutrisi, dan nutrigenomic.

“The 2nd WOCPM International Congres rencananya akan secara resmi dibuka oleh Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, yang memiliki visi kuat tentang pentingnya kesehatan preventif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kehadiran beliau diharapkan memberikan motivasi besar terhadap pentingnya penerapan teknologi kesehatan preventif dan regeneratif dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi bangsa,” kata Presiden Badan Akreditasi Anti-aging Dunia (WOCPM) & Presiden Badan Stem Cell Dunia/World Council of Stem Cell (WOCS) yang berpusat di Geneva-Switzerland, Prof dr Deby Vinski, dalam keterangan tertulis.

Dalam perkembangan penting, Presiden Badan Akreditasi Anti-aging Dunia (WOCPM) & Presiden Badan Stem Cell Dunia/World Council of Stem Cell (WOCS) yang berpusat di Geneva-Switzerland, Prof dr Deby Vinski, telah merangkul Prof Mahfud MD sebagai penasehat WOCPM. Bersama-sama, mereka mengadakan audiensi dengan senior Advisor WOCPM & WOCS Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12,  membahas peningkatan kolaborasi internasional dalam penelitian stem cell dengan negara-negara seperti Spanyol, Dubai, dan Afrika.

“Inisiatif ini sejalan dengan misi WOCPM untuk mendorong inovasi medis dan memperkuat kerjasama global di bidang kedokteran regeneratif,” kata Prof dr Deby Vinski.

Selain JK dan Mahfud MD, WOCPM memiliki banyak penasehat dari berbagai negara, seperti Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov dari Tatarstan Russia, Rodrigo Duterte dari Philippines, Simon Xavier Guerrand-Hermès, dan  ilmuwan lainnya. 

Kongres ini tidak hanya berfokus pada perkembangan stem cell, tetapi juga akan mengangkat topik penting mengenai kedokteran anti-aging. "Menua adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun mempersiapkan diri untuk menua dengan sehat adalah pilihan. Melalui penerapan kedokteran preventif, kita dapat bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan populasi lansia yang sehat, bebas dari penyakit infeksi, virus, dan bakteri," ujar  Presiden Kongres Prof Deby Vinski,

Salah satu fokus utama kongres ini adalah peningkatan gizi melalui penerapan nutrigenomik dan optimalisasi mikronutrien, yang merupakan strategi penting untuk mencapai penuaan yang sehat. Para ahli yang hadir, termasuk Prof. Mahfud MD dan pakar internasional lainnya, akan berbagi ilmu terbaru mereka dengan para peserta, menawarkan wawasan tentang bagaimana langkah-langkah preventif dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih sehat.

“Visi WOCPM sejalan dengan program yang diusung oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keseimbangan piramida demografi. Dengan jumlah generasi muda yang terus bertambah, WOCPM berupaya menciptakan masa depan di mana rasio antara generasi muda dan lansia menjadi seimbang, memastikan populasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” tandas Prof dr Deby Vinski.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Diselengarakannya berbagai event olahraga ternyata berdampak bagus pada okupansi sektor perhotelan di Bali.

Senior Research Executive Colliers Indonesia Nurul Yonasari mengatakan, peningkatan okupansi yang terjadi secara signifikan akan membawa semangat baru ke sektor perhotelan di Bali.

“Acara olahraga misalnya, Maybank Marathon Bali 2024 dan Mandalika MotoGP 2024 secara signifikan meningkatkan okupansi hotel,” ungkapnya dalam Hospitality Services Forecast Report Kuartal III 2024.

Selain itu, Nurul mengatakan, tingkat okupansi juga disumbang oleh terselenggaranya beberapa konferensi internasional besar dan kongres partai politik seperti PKB.

Kinerja perhotelan di Bali juga melonjak karena musim liburan, baik yang disumbang oleh wisatawan domestik maupun yang datang dari mancanegara.

“Menjelang kuartal keempat, kinerja sedikit menurun, terutama dalam dua bulan pertama.
Namun, menjelang dua minggu terakhir bulan Desember, okupansi diperkirakan akan kembali pulih karena musim liburan tiba,” papar Nurut.

Sementara itu, okupansi dari sektor Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions (MICE) akan tetap aktif hingga akhir tahun ini.

“Kebangkitan kinerja perhotelan diprediksi akan terus naik menjelang akhir tahun, didorong oleh liburan Natal dan Tahun Baru, yang kemungkinan berlanjut hingga minggu pertama Januari 2025,” paparnya.

Disi lain, Nurul menambahkan, agenda pelantikan presiden mendatang diperkirakan tidak akan berdampak signifikan pada sektor perhotelan Bali.

Pada posisi normal, kita tidak mungkin melakukan hilirisasi. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, intervensi dari negara maju hingga risiko politik menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses mewujudkan hilirisasi sumber daya alam.

Presiden Jokowi saat membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan, dalam kondisi dunia yang normal, negara-negara maju pasti akan menghalangi upaya tersebut.

“Pada posisi normal, kita tidak mungkin melakukan hilirisasi. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju,” ujar Jokowi yang diikuti di dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.

Presiden juga menceritakan pengalamannya saat mengambil alih Freeport di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, di mana banyak yang mengingatkannya tentang potensi risiko politik.

"Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa Freeport telah beroperasi selama 55 tahun tanpa membangun smelter, meskipun sumber daya yang dihasilkan, seperti tembaga dan emas, sangat berharga nilainya.

"Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas," katanya.

Dengan pembangunan smelter di Gresik, kata Jokowi, pemerintah berharap bisa menghitung potensi emas yang hilang dari Indonesia selama ini.

“Perkiraan saya, per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Jokowi berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Komisi Perdagangan dan Sekuritas (SEC) AS, Gary Gensler, diduga melakukan praktik perekrutan pegawai baru berdasarkan afiliasi politik. Hal itu disampaikan oleh tiga komite Kongres AS sekaligus. Sejak menjabat, Gary Gensler dikenal proaktif dalam mengatur aset kripto di Amerika Serikat, terutama mengenai kasus XRP sebagai sekuritas.

Surat yang ditujukan kepada Gary Gensler pada 10 September 2024 atas nama Kongres itu, meminta investigasi terkait dugaan perekrutan pegawai SEC yang didasarkan pada afiliasi politik, yang dianggap melanggar Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil tahun 1978.

Surat tersebut secara khusus menyoroti perekrutan Dr Haoxiang Zhu sebagai Direktur Divisi Perdagangan dan Pasar SEC pada November 2021. Dugaan muncul setelah terungkap adanya surel tertanggal 18 Mei 2021, di mana Dr Zhu diduga meyakinkan Gary Gensler mengenai kesesuaiannya dengan spektrum politik yang diinginkan. Enam bulan kemudian, Zhu diangkat sebagai direktur.

“Saya percaya saya berada di spektrum politik yang benar, dan saya senang memberikan rincian sebanyak yang diperlukan agar Anda merasa nyaman,” tulis Zhu dalam surel tersebut kepada Gary Gensler.

Kasus ini memicu kekhawatiran bahwa SEC, di bawah kepemimpinan Gary Gensler, mungkin telah mempertimbangkan ideologi politik dalam keputusan perekrutan, yang bertentangan dengan prinsip netralitas lembaga federal.

“Jika tuduhan ini benar, maka SEC di bawah Gary Gensler telah melanggar Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil dan berpotensi mengisi lembaga tersebut dengan pegawai yang memiliki ideologi tertentu,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Judiciary, Jim Jordan, Ketua Komite Financial Services, Patrick McHenry, dan Ketua Komite Oversight, James Comer itu.

Surat ini juga menyebutkan bahwa beberapa pegawai senior SEC yang dipekerjakan sejak 2021, selama kepemimpinannya, berasal dari organisasi yang dinilai berhaluan kiri, seperti American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) dan Consumer Federation of America. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa ideologi politik memainkan peran dalam proses perekrutan di SEC selama masa jabatan Gary Gensler.

Gary Gensler, Ketua SEC Diminta Mundur

Komite-komite DPR meminta agar SEC, di bawah kepemimpinan Gary Gensler, memberikan dokumen dan komunikasi terkait keputusan perekrutan, pemecatan, atau mutasi terhadap direktur atau staf senior di kantor SEC sejak April 2021. Mereka juga menuntut informasi terkait evaluasi atau pertimbangan afiliasi politik dalam proses perekrutan pegawai, termasuk yang berkaitan dengan Dr Zhu.

Batas waktu untuk SEC, di bawah pimpinan Gary Gensler, menyerahkan dokumen yang diminta adalah 24 September 2024. Komite Judiciary memiliki wewenang untuk mengawasi masalah yang berkaitan dengan kebebasan sipil untuk memandu reformasi legislatif potensial. Komite Financial Services memiliki yurisdiksi untuk mengawasi SEC, sementara Komite Oversight bertanggung jawab atas pengawasan terhadap layanan sipil federal.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan SEC di bawah Gary Gensler mematuhi hukum federal dalam perekrutan pegawai sipil dan mengidentifikasi sejauh mana afiliasi politik mempengaruhi keputusan personel di SEC,” tulis surat tersebut.

Surat ini juga ditembuskan kepada anggota peringkat Komite Judiciary, Jerrold Nadler, anggota peringkat Komite Financial Services, Maxine Waters, serta anggota peringkat Komite Oversight, Jamie Raskin.

Sebelumnya, Asosiasi Blockchain AS meminta agar ketua komisi yang sangat berpengaruh itu, mengundurkan diri serta menghentikan keterlibatannya dalam keputusan terkait penegakan hukum terhadap aset digital yang dianggap sebagai sekuritas. Mereka menyoroti bahwa sang ketua memiliki pandangan yang berbeda, di mana semua aset digital selain Bitcoin dianggap sebagai sekuritas, yang dinilai menunjukkan adanya bias yang dapat mengancam hak proses yang adil bagi pihak-pihak yang sedang diselidiki.

Sejak menjabat, Gary Gensler dikenal proaktif dalam mengatur aset kripto di Amerika Serikat, terutama mengenai kasus XRP sebagai sekuritas, serta perseteruannya dengan berbagai bursa kripto, termasuk Coinbase dan Binance. Donald Trump bahkan menyatakan bahwa jika terpilih kembali sebagai presiden, ia akan segera mencopot Gary Gensler dari posisinya. [ps]

Kongres III Partai NasDem mengusulkan terkait perubahan dalam sistem pemilihan umum. Mereka menyuarakan kombinasi sistem pemilu yakni proporsional terbuka dan tertutup.

Usulan itu disampaikan dalam sidang komisi Kongres III NasDem di JCC, Jakpus, Senin (26/8), yang berlangsung tertutup. Aspirasi para peserta akan dijadikan sebagai rekomendasi kongres.

"Tadi disuarakan oleh kawan-kawan adalah tentang sistem pemilu. Nah ini menarik. Karena sistem pemilu itu selama ini seperti seakan-akan terjebak antara perdebatan antara sistem pemilu tertutup dan sistem proporsional terbuka," kata Anggota Steering Committee (SC) Kongres III Partai NasDem, Martin Manurung, dalam konferensi pers.

Dia menjelaskan terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem proporsional terbuka, yakni memberi kesempatan bagi semua orang untuk menjadi calon anggota legislatif dan berkompetisi.

Menurutnya, di saat yang sama praktik pemilu terbuka menutup peluang bagi sejumlah kelompok.

Martin menyebut, ada pekerja partai yang selama ini menjadi ujung tombak dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian. Kemudian, akademisi, tokoh masyarakat adat, masyarakat marjinal serta para aktivis sosial karena kalah kuat dengan kontestan yang punya modal besar.

"Maka sangat kecil harapannya untuk bisa memenangkan pertarungan, jika berhadapan katakanlah, dengan caleg-caleg yang memiliki modal besar atau yang sudah popularitasnya tinggi seperti kalangan artis atau misalnya untuk keluarga kepala daerah," jelas dia.

Martin mengatakan, sebanyak 70 persen dari kursi DPR RI dikontestasikan secara terbuka. Lalu persentase yang didapatkan oleh partai dalam sistem pemilu proporsional terbuka, dijadikan proporsi bagi partai untuk menentukan sisa yang tidak dipertandingkan itu.

"Jadi misalnya seperti NasDem, pada pemilu saat ini mendapatkan 9 koma sekian persen atau katakanlah 10 persen, maka dari 30 persen kursi DPR yang tidak dipertandingkan itu jadi kalau 580 kursi DPR berarti 10 persennya itu kan, 5,8 kali 3 maka dia ada sekitar 17 kursi yang akan ditentukan secara party list. Nah kira-kira seperti itu," jelas Martin.

Sisa kursinya itu akan ditentukan secara proporsional tertutup yang bisa diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

"Ada afirmasi untuk siapa saja misalnya tadi penyandang disabilitas dan lain sebagainya," kata Martin.

Rekomendasi lainnya yaitu terkait pengawasan bantuan sosial (bansos). Karena bansos kerap dipolitisasi dan dikeluarkan untuk kepentingan tertentu.

"Nah ini yang menjadi suara dari kawan-kawan di daerah juga, agar NasDem bisa, melalui Kongresnya ini merekomendasikan dan menyuarakan. Bahkan memperjuangkan agar bansos hanya dipergunakan atau hanya diluncurkan pada saat keadaan darurat nasional," kata Martin.

Rekomendasi terkahir adalah terkait sejumlah langkah di sektor penegakan hukum. Karena penegakan hukum kerap kali dijadikan sebagai alat menyandera politik.

Presiden Jokowi menyampaikan sambutannya di acara pembukaan Kongres III Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (25/8) malam.

Ketum Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depannya.

Pernyataan itu, kata Jokowi, merupakan jiwa besar Surya Paloh dan Partai NasDem. Sebab, NasDem di Pilpres 2024 tak mendukung Prabowo. Mereka mendung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh. Jiwa besar Partai NasDem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan," kata Jokowi.

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi sempat menyinggung soal ditinggal ramai-ramai. Namun, Jokowi tak menjelaskan maksud pernyataan lebih lanjut.

Dia melanjutkan bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem tidak seperti itu.

"Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan NasDem," katanya.

Presiden Jokowi menghadiri di Kongres III NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu malam (25/8). Dalam pidatonya, Jokowi bicara terkait Pilpres 2024 di mana ia berseberangan dengan Ketum NasDem Surya Paloh yang saat itu mendukung paslon 01, Anies Baswedan.

Jokowi mengatakan, perbedaan tersebut adalah hal biasa. Menurutnya, yang paling penting adalah keduanya dapat saling memahami.

"Ya walaupun di 2024 sempat beda jalan Bang Surya di 1 di perubahan, yang satu di keberlanjutan, nggak apa-apa biasa itu wajar. Kita bisa saling memahami dan bisa saling mengerti," kata Jokowi di JCC, Jakarta Pusat.

Jokowi menyebut hubungannya dengan Surya Paloh sudah sangat dekat. Meski ada perbedaan, hal itu tak mengganggu hubungan keduanya.

"Mengenai perbedaan itu karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, alami. Sangat apa adanya kami bisa sangat dekat walau pun sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan walau juga banyak di tengah itu ada ketidakcocokan," ujarnya.

Menurut Jokowi, perbedaan pendapat adalah yang biasa. Dia mengungkap kadang kali satu pendapat dengan Surya Paloh, tapi dalam waktu lain terjadi perbedaan.

Jokowi tak ingin mempermasalahkan itu. Baginya saat ini yang terpenting adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Saya pernah salaman hari ini, salaman sepakat lalu seminggu kemudian beda enggak apa-apa saya kira sangat bagus. Tapi kembali itulah politik, kita punya cita-cita yang sama menggapai Indonesia Emas 2045, tapi perihal bagaimana mencapainya memang kita memiliki jalan yang berbeda dan pada kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan pentingnya arti keberlanjutan menggapai cita-cita bersama," tandasnya.

Dalam acara kongres tersebut, juga turut hadir Anies Baswedan dan sejumlah petinggi NasDem lainnya. Hingga saat ini acara masih berlangsung.

Presiden Jokowi datang ke pembukaan Kongres III NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (25/8) malam.

Dalam sambutannya, Jokowi merasa bernostalgia dengan Partai NasDem. Dalam perhelatan Pilpres 2014 dan 2019, NasDem konsisten mendukung Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung pidato Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Intonasi suaranya, kata Jokowi, membuat dirinya seakan ditarik ke masa lalu.

"Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berada satu ruangan. Rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi seperti ditarik lagi ke masa lalu," kata Jokowi.

"Karena suara intonasi pembawaan dan semangat Bang Surya tidak ada satu pun yang berubah. Rasanya masih sama di sini juga masih sama. Sama seperti dulu awal mula kami ketemu," sambung Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingat momen dirinya memayungi Surya Paloh. Kata Jokowi, tak ada selam 10 terakhir ketua umum partai dipayungi oleh presiden.

"Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya tapi katanya karena terlalu basah bajunya beliau agak masuk angin," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan memiliki sejarah dan ceri panjang bersama Surya Paloh dan Partai NasDem.

"2014 partai pertama yang deklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian 2019 NasDem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar politik, itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita," kata eks Gubernur Jakarta itu.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh memberi pidato dalam pembukaan Kongres III NasDem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8). Presiden Jokowi hadir dalam acara pembukaan itu.

Dalam pidatonya, Surya Paloh berterima kasih kepada Jokowi karena memberi pembelajaran politik yang begitu berharga bagi Partai NasDem. Jokowi dan NasDem memang berbeda di Pilpres 2024.

"Kita harus berterima kasih kepada Jokowi Anda memberikan banyak pada NasDem ini suatu pembelajaran politik, satu pembelajaran politik kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai presiden hampir 10 tahun," kata Jokowi.

Surya Paloh memang tak signifikan menyampaikan apa pembelajaran yang dimaksud. Tapi, dia sempat menyinggung soal niat baik dan strategi yang tepat.

"Dari pembelajaran ini saya bisa memahami, hidup memang bukan bermodal niat baik semata-mata. Niat baik itu sewajarnya dan mestinya tapi harus ada strategi yang tepat," tutur dia.

"Begitu niat baik saja tapi tidak strategi yang tepat ah. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu, sebagai adik saya," kata Surya Paloh.

Hadirin juga tertawa mendengar ucapan Surya Paloh. Jokowi juga begitu, tertawa sambil tepuk tangan.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang duduk di samping Anies Baswedan juga tak kalah terpingkal ketika disinggung namanya oleh Surya Paloh.

Kongres III akan dihadiri sejumlah kader Partai Nasional kurang lebih 10.000 peserta, di antaranya 7.000 peserta dari seluruh Indonesia dan 3.000 lainnya merupakan peninjau.

Kongres III NasDem akan ada lima isu besar yang akan di-highlight pada kongres kali ini, antara lain isu negara hukum, green economy, politik, isu internasional, dan krisis lingkungan.