JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani dengan industri biodiesel nasional.

Hal tersebut agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, terutama dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit. Dalam kemitraan tersebut, para petani swadaya perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Menurut Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2015 belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit. Meski tujuan awal program itu untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel, hingga kini kemitraan itu belum terealisasi merata.

Riset SPKS di Riau menunjukkan, para petani di provinsi itu belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel, mereka masih menjual sawitnya kepada tengkulak atau bukan langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten. “Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin.

SPKS menekankan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal itu lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.

Produktivitas petani sawit kini masih rendah, sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha) per tahun atau jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per ha per tahun. “Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.

Sabarudin menjelaskan hal itu dalam diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi itu benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit, peran para petani swadaya tak bisa diabaikan. “Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” tandas dia.

Keterlibatan petani swadaya juga penting demi menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Penguasaan 40% atas lahan sawit adalah angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran petani swadaya. Jika mereka tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan.

Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret membantu perekonomian rakyat kecil. Sebab, mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan. Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.

Saling Berkolaborasi

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menjelaskan, pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lain, termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait itu sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif guna mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya dari kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen. “Produksi biodiesel sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utama, sehingga peran petani plasma dan swadaya sangat penting. Kemitraan petani-perusahaan harus terus dipacu agar program biodiesel tidak hanya sukses di sektor industri, tapi juga bermanfaat langsung bagi petani sawit,” tandas Edi.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani berkomitmen mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai kepentingan petani. Dia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung ke petani sawit.

Ke depan, kata dia, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perisai Prabowo serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani. “Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk," ujar Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News