IDXChannel - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo di awal pemerintahannya menunjukkan keberpihakan nyata pada masyarakat kecil, terutama petani. Dia menyebut, banyak petani sawit yang menunggak pembayaran utang sebagai dampak dari program kemitraan Petani Plasma Pola Kemitraan Manajemen Satu Atap (PSM) dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

"Masalahnya macam-macam terutama karena soal transparansi perusahaan dan juga karena produktivitas kebun yang rendah,” kata Sabarudin lewat keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, dengan adanya tunggakan utang petani sawit, petani yang bersangkutan akan kesulitan untuk mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, PSR adalah program pemerintah dalam peningkatan produktivitas petani.

Selain itu, kata dia, petani kesulitan untuk mengakses pendanaan di bank sehingga banyak petani yang memilih untuk meminjam di tengkulak dengan bunga tinggi. Dampaknya, petani tidak bisa untuk memperluas usahanya.

Menurut Sabarudin yang hadir di Istana Merdeka itu, dengan penghapusan utang tersebut, maka otomatis para petani bisa melakukan pinjaman kembali di bank. Apalagi keputusan sudah secara resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

“Kami berharap untuk aturan pelaksanaannya di tingkat petani syarat dan mekanisme segera diterbitkan, ini penting agar juga tidak membingungkan bagi petani terutama petani sawit,” kata Sabarudin.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan adanya kemitraan antara petani dengan industri biodiesel nasional.

Hal tersebut agar program biodiesel benar-benar memberikan dampak nyata yang positif bagi masyarakat maupun industri, terutama dari sisi peningkatan produktivitas tanaman sawit. Dalam kemitraan tersebut, para petani swadaya perlu diprioritaskan karena mereka mengelola sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Menurut Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2015 belum sepenuhnya berdampak positif bagi petani sawit. Meski tujuan awal program itu untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan biodiesel, hingga kini kemitraan itu belum terealisasi merata.

Riset SPKS di Riau menunjukkan, para petani di provinsi itu belum menikmati kemitraan dengan industri biodiesel, mereka masih menjual sawitnya kepada tengkulak atau bukan langsung ke perusahaan biodiesel. Padahal, di Riau terdapat industri biodiesel di lima kabupaten. “Program biodiesel sudah berjalan cukup lama, tapi kemitraan petani dan perusahaan di industri itu masih jauh dari harapan. Butuh aturan yang mewajibkannya,” ungkap Sabarudin.

SPKS menekankan pentingnya keberadaan peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi korporasi tersebut. Hal itu lantaran SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas.

Produktivitas petani sawit kini masih rendah, sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare (ha) per tahun atau jauh di bawah capaian perusahaan 25 ton TBS per ha per tahun. “Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan akses terhadap pupuk serta bibit unggul juga harus menjadi fokus pemerintah baru guna memacu produktivitas petani," ujar dia.

Sabarudin menjelaskan hal itu dalam diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Program prioritas biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis mencapai ketahanan energi dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi itu benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok sawit, peran para petani swadaya tak bisa diabaikan. “Alasan utama petani swadaya penting dilibatkan, di antaranya petani sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan sawit di RI,” tandas dia.

Keterlibatan petani swadaya juga penting demi menjaga keberlanjutan industri biodiesel. Penguasaan 40% atas lahan sawit adalah angka signifikan yang menunjukkan ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran petani swadaya. Jika mereka tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar pemanfaatan lahan.

Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret membantu perekonomian rakyat kecil. Sebab, mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidup pada hasil perkebunan. Lewat program biodiesel, mereka diharapkan mendapat manfaat ekonomi lebih besar sehingga kesejahteraannya meningkat. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan menguntungkan semua pihak, perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan dirancang baik, program biodiesel bisa berjalan optimal.

Saling Berkolaborasi

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menjelaskan, pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lain, termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait itu sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif guna mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya dari kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen. “Produksi biodiesel sangat bergantung pada sawit sebagai bahan baku utama, sehingga peran petani plasma dan swadaya sangat penting. Kemitraan petani-perusahaan harus terus dipacu agar program biodiesel tidak hanya sukses di sektor industri, tapi juga bermanfaat langsung bagi petani sawit,” tandas Edi.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani berkomitmen mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai kepentingan petani. Dia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung ke petani sawit.

Ke depan, kata dia, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perisai Prabowo serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani. “Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk," ujar Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi. Sekaligus menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Agar visi ini benar-benar terwujud, keterlibatan petani sawit swadaya perlu diprioritaskan. Sebagai pemain penting dalam rantai pasok kelapa sawit, para petani ini memegang peran yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah harus segera mengatur pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun petani. Jika pola kemitraan ini dirancang dengan baik, program biodiesel dapat berjalan optimal. Mengapa penting melibatkan petani swadaya?


Terdapat beberapa alasan utama. Misalnya perkebunan sawit swadaya menguasai sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?Ini adalah angka yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketahanan rantai pasok tidak mungkin tercapai tanpa peran serta mereka,? kata Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) Sabarudin dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel, dengan tema Mewujudkan Kemitraan Petani Dan Industry Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Jika petani swadaya tidak dilibatkan, pemerintah kehilangan potensi besar dalam pemanfaatan lahan. Memasukkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel adalah langkah konkret dalam membantu perekonomian rakyat kecil.

Mayoritas petani sawit swadaya adalah petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Melalui program biodiesel, harapannya mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Sayangnya program biodiesel yang diluncurkan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Meskipun tujuan awal program ini adalah untuk kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, hingga saat ini kemitraan tersebut belum terealisasi secara merata.

"Kami melakukan riset kecil di Riau, yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten, namun kenyataannya petani di sana belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut. Petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak, bukan langsung ke perusahaan biodiesel," ujarnya.

Sabarudin mengatakan, SPKS terus mendorong agar pengembangan biodiesel memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. Saat ini, produktivitas petani sawit masih rendah, hanya sekitar 12 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hectare per tahun. Jauh di bawah produktivitas perusahaan yang mencapai 25 ton TBS per hectare per tahun.

Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menegaskan, komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50% (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

"Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani," katanya.

Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan.

Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian. Karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.

"Kita sedang mempersiapkan B100, namun masih dalam tahap penelitian untuk memastikan kestabilan dan efisiensinya. Karakter biodiesel dari sawit bisa lebih unggul, namun ada beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi sebelum bisa mencapai komersialisasi penuh," ujarnya.

Edi menjelaskan pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan Kementerian ESDM, tetapi juga kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk perusahaan sawit dan petani.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan dan insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel. Khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

JAKARTA, investor.id–Kalangan petani sawit membutuhkan sokongan, termasuk pendanaan, dari pihak Uni Eropa (UE) maupun perusahaan di dalam rantai pasok agar bisa mematuhi ketentuan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Apabila dukungan tersebut tersedia maka penundaan EUDR tidak mesti dilakukan.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Sabarudin menilai, penundaan EUDR tidak perlu dilakukan. Sebab, sejak 29 Juni 2023, peraturan EUDR sudah berlaku dan memberikan waktu cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan aturan itu. “Perusahaan sawit dari negara produsen seperti Indonesia telah mempersiapkan diri. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyiapkan data geospasial areal tanam mereka. Artinya, kesiapan untuk mematuhi EUDR sudah ada,” ujar Sabarudin dalam keterangannya, Senin (07/10/2024).

Hanya saja, Sabarudin menggarisbawahi perlunya dukungan lebih dari pihak UE dan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok sawit untuk membantu petani kecil. Artinya, penundaan kebijakan EUDR tidak mesti dilakukan, para petani hanya membutuhkan dukungan dari pihak UE dan para perusahaan sawit.

“Anggota SPKS berkomitmen untuk bebas deforestasi dan ingin menjadi bagian dari rantai pasok UE. Namun, hingga kini, dukungan dan pendanaan bagi petani sawit masih sangat minim. UE perlu memperkuat sistem dukungan dan pendanaan bagi petani kecil agar mereka bisa mematuhi EUDR,” papar Sabarudin.

Pada 2 Oktober 2024, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan usulan penundaan penerapan EUDR selama satu tahun. Jika disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan, EUDR akan mulai berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil.

Lebih lanjut Sabarudin menekankan pentingnya keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit menuju pasar UE. Dukungan dari operator dan perusahaan untuk memastikan petani terlibat dalam rantai pasok mereka harus diwujudkan dengan memperkuat sistem ketelusuran. “Ini termasuk penyediaan layanan seperti bantuan dalam pemetaan poligon dan penentuan titik koordinat kebun petani," tandas Sabarudin.

Usulan penundaan penerapan EUDR telah menuai berbagai tanggapan dari pelaku industri sawit, yang menilai persiapan sebenarnya sudah memadai. Namun demikian, para petani sawit berharap penundaan itu menjadi momentum untuk memperkuat dukungan dan pendanaan, terutama bagi petani kecil agar mereka bisa terlibat secara penuh dalam rantai pasok global yang berkelanjutan.

SPKS adalah salah satu organisasi petani sawit di Indonesia yang memiliki visi mewujudkan petani sawit yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. SPKS dirikan pada 2006 dan saat ini telah memiliki badan hukun dari Kemenkumham. SPKS telah memiliki anggota 72 ribu petani sawit yang tersebar di 18 kabupaten dan delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Aceh. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus mendorong pengenalan dan penggunaan produk-produk hilir yang dihasilkan oleh Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) berbasis sawit di destinasi wisata potensial, di antaranya Labuan Bajo. Produk-produk dari UKMK berbasis sawit tersebut antara lain dodol, keripik, abon jamur, parfum, kerajinan, dan lainnya.

Dalam rangka mengenalkan dan mendorong penggunaan produk-produk dari UKMK berbasis sawit, SPKS bersama BPDPKS menggelar workshop Pengenalan Produk-Produk UKMK Berbasis Kelapa Sawit kepada Pelaku Wisata di Destinasi Premium Labuan Bajo di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir September 2024.

Workshop itu bertujuan mendorong kolaborasi antara pelaku UKMK sawit dan sektor pariwisata lokal. SPKS dan BPDPKS berharap acara itu bisa memperkuat hubungan antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan UKMK sawit guna mengembangkan sektor perdagangan produk turunan sawit di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Beberapa tahun terakhir, berbagai produk hilir telah dikembangkan koperasi petani sawit di seluruh Indonesia. Melalui dukungan SPKS dan BPDPKS, produk-produk itu mulai merambah pasar baru, termasuk destinasi wisata potensial seperti Labuan Bajo.

Karenanya, workshop itu bertujuan mempertemukan para pelaku UKMK dari Manggarai Barat dan Manggarai dengan sektor pariwisata di Labuan Bajo guna memperluas pasar produk UKMK sawit. Berbagai pemangku kepentingan hadir di acara itu, termasuk pelaku UKMK dari Manggarai Barat, koperasi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Divisi UKMK BPDPKS, praktisi, dan perwakilan Kadin Manggarai Barat. Workshop menjadi ajang mendorong kerja sama UKMK sawit dan pelaku usaha di sektor pariwisata Labuan Bajo.

Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin menekankan pentingnya memperkenalkan produk hilir sawit kepada masyarakat NTT, khususnya di Labuan Bajo. Meski sawit tidak ditanam di wilayah itu, SPKS menyoroti kontribusi besar masyarakat NTT terhadap industri sawit nasional sebagai tenaga kerja di berbagai perkebunan di seluruh Indonesia.

“Selama ini, masyarakat NTT mengenal sawit sebagai salah satu lapangan kerja. Melalui workshop ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk hilir sawit, seperti dodol sawit, keripik sawit, abon jamur sawit, hingga parfum dan kerajinan lainnya,” jelas Sabarudin dalam keterangan yang dikutip Kamis (03/10/2024).

Beri Pelatihan

Menurut Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, produk sawit bukan hanya minyak goreng, tapi banyak produk turunan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. “Sawit bukan hanya soal minyak goreng, tapi banyak produk turunannya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada Agustus 2024, ekspor produk sawit dan turunannya US$ 1,7 miliar dalam satu bulan,” jelas Helmi.

BPDPKS telah melatih para petani sawit yang tergabung dalam koperasi untuk menghasilkan produk-produk UKMK, seperti kosmetik dan kerajinan, yang kini siap diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, termasuk di destinasi wisata premium Labuan Bajo.

Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat Theresia Primadona Asmom menyambut baik inisiatif SPKS dan BPDPKS dalam mengenalkan produk hilir UKMK berbasis sawit. Meski Manggarai Barat tidak memiliki perkebunan sawit, lebih dari 7.000 masyarakat dari wilayah itu bekerja di sektor sawit di luar daerah. Theresia berharap kolaborasi ini dapat mendorong inovasi bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo serta menciptakan sinergi antara produk khas Manggarai dan sawit.

Di sisi lain, Ketua Kadin Manggarai Barat Ignasius Charles Angliwarman mendukung pengembangan kolaborasi antara sektor UKMK sawit dan pariwisata di Labuan Bajo. “Kami terus mendorong pariwisata memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Kolaborasi Kadin, petani sawit, dan pelaku usaha pariwisata menjadi langkah strategis memperkuat sektor perdagangan di Labuan Bajo," ujar dia.

Lewat workshop yang digelar SPKS dan BPDPKS, kolaborasi petani, pengusaha, dan pemerintah diharapkan terus berkembang dan memacu kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk UKMK sawit. Kadin Manggarai Barat berkomitmen memfasilitasi kerja sama itu demi menciptakan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi produk-produk sawit di destinasi wisata Labuan Bajo. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

LABUAN BAJO - Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) menyelenggarakan Workshop Pengenalan Produk-Produk UMKM Berbasis Kelapa Sawit kepada Pelaku Wisata di Destinasi Premium Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan produk-produk UMKM berbasis kelapa sawit.

Acara ini berlangsung di Labuan Bajo pada akhir September 2024, dengan tujuan mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM sawit dan sektor pariwisata lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai produk berbasis kelapa sawit telah dikembangkan oleh koperasi petani sawit di seluruh Indonesia.

Melalui dukungan dari SPKS dan BPDPKS, produk-produk ini mulai merambah pasar baru, termasuk destinasi wisata potensial seperti Labuan Bajo. Workshop ini bertujuan untuk mempertemukan para pelaku UMKM dari Manggarai Barat dan Manggarai dengan sektor pariwisata di Labuan Bajo, guna memperluas pasar produk UMKM sawit.

Berbagai pemangku kepentingan turut hadir dalam acara ini. Termasuk pelaku UMKM dari Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat, Kepala Divisi UKMK BPDPKS, praktisi UMKM sawit, serta perwakilan dari Kadin Manggarai Barat.

Ketua Umum SPKS Nasional Sabarudin menekankan pentingnya memperkenalkan produk hilir kelapa sawit kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo. Meskipun sawit tidak ditanam di wilayah ini, Sabarudin menyoroti kontribusi besar masyarakat NTT terhadap industri kelapa sawit nasional sebagai tenaga kerja di berbagai perkebunan sawit di seluruh Indonesia.

?Selama ini, masyarakat NTT mengenal sawit sebagai salah satu lapangan kerja. Namun, melalui acara ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk hilir sawit seperti dodol sawit, keripik sawit, abon jamur sawit, hingga parfum dan kerajinan lainnya,? kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Workshop ini juga menjadi ajang untuk mendorong kerja sama antara produk-produk UMKM sawit dengan pelaku usaha di sektor pariwisata Labuan Bajo. SPKS dan BPDPKS berharap acara ini dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha lokal, pemerintah, dan UMKM sawit untuk mengembangkan sektor perdagangan produk turunan kelapa sawit di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah menuturkan, produk kelapa sawit bukan hanya terbatas pada minyak goreng. "Banyak produk turunannya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada Agustus lalu, ekspor produk sawit dan turunannya mencapai USD1,7 miliar dalam satu bulan," ujarnya.

BPDPKS telah melatih para petani sawit yang tergabung dalam koperasi untuk menghasilkan produk-produk UKMK. Seperti kosmetik dan kerajinan, yang kini siap diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, termasuk di destinasi wisata premium seperti Labuan Bajo.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Manggarai Barat Theresia Primadona Asmom mengatakan, meskipun Manggarai Barat tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, lebih dari 7.000 masyarakat dari wilayah ini bekerja di sektor kelapa sawit di luar daerah. ? Kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong inovasi bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo, serta menciptakan sinergi antara produk khas Manggarai dan kelapa sawit,? katanya.

Ketua Kadin Manggarai Barat Ignasius Charles Angliwarman mendukung kolaborasi antara sektor UMKM sawit dan pariwisata di Labuan Bajo. "Kolaborasi antara Kadin, petani sawit, dan pelaku usaha pariwisata menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor perdagangan di Labuan Bajo," tandasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) kembali menggelar workshop bertajuk “Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan dan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dalam Rangka Keadilan Untuk Petani dan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” pada Senin (12/8/2024).

Dalam sambutannya, Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan bahwa diperlukan urgensi hukum dalam kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS untuk petani serta perkebunan yang berkelanjutan.

“Perubahan norma hukum FPKMS dan pengaturan yang berbeda di bidang perkebunan dan pertanahan maupun di bidang kehutanan menimbulkan permasalahan baru tentang kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan FPKMS. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas, ditengah konflik yang terus merebak di berbagai wilayah,” ujar Sabarudin, Senin (12/8/24).

Di sisi lain, dirinya juga menyinggung akibat dari penerapan kemitraan yang tidak adil dalam pelaksanaan FPKMS atau hubungan kemitraan lainnya. Alhasil, pihaknya berharap dengan adanya workshop tersebut, bisa ditemukan solusi atas permasalahan hukum serta penerapan FPKMS dan konflik kemitraan usaha perkebunan sawit yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, kelembagaan, petani, pelaku usaha, pelaku pasar, para advokat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan membawa solusi atas permasalahan tersebut,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya bersama Sawit Watch (SW) dan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) berharap dengan adanya kegiatan tersbut, dapat memberikan insight yang adil dalam pemerintah untuk menetapkan kebijakan.

“Konferensi hukum ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan, panduan hukum pelaksanaan PPKMS dan inovasi hukum kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS,” ungkapnya.

IDXChannel - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) mengadakan Workshop UMKM Sawit dengan tajuk “Pengembangan Usaha Koperasi Berbasis Kelapa Sawit” di Kota Jambi.

Acara tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi hilirisasi kelapa sawit melalui Koperasi-koperasi petani dan UMKM. Workshop yang dilaksanakan selama 2 hari pada 8-9 Agustus 2024 tersebut diikuti oleh peserta UMKM dari Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Muara Jambi.

Acara tersebut menghadiri berbagai narasumber, dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, BPDPKS yang diwakili oleh Kepala Divisi UMKM BPDPKS, Pelaku UMKM, Ketua Umum SPKS, dan Fasilitator UMKM dan BPOM di Provinsi Jambi.

Sabarudin, Ketua Umum SPKS, menyampaikan petani sawit dan masyarakat di sekitar kebun sawit memiliki sumber daya melimpah untuk mengembangkan produk UMKM yang berbahan dasar dari kelapa sawit, Karena banyak bagian tanaman kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan menjadi produk yang punya nilai lebih seperti olahan makanan, fashion, dan produk rumah tangga seperti sabun mandi, sebum cuci dan lain sebagainya. Oleh karena itu, melalui workshop UMKM Sawit ini diharapkan menjadi motor untuk menggerakan petani sawit dalam mengembangakan produk-produk UMKM berbasis sawit.

SPKS saat ini telah memiliki dampingan usaha-usaha UMKM dari Koperasi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi, produk mereka telah dipasarkan baik di provinsi Jambi dan juga di luas Jambi melalui pameran-pameran yang selama ini difasilitasi oleh BPDPKS misalnya di Yogyakarta, Palembang, Makassar dan Jakarta. Dengan adanya usaha koperasi ini terbukti meningkatkan pendapatan Koperasi tidak hanya dari menjual Tandan Buah Segar (TBS) dan ini juga bagian dari strategi pemberdayaan untuk petani perempuan di perkebunan kelapa sawit rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal menyampaikan bahwa mayoritas lahan sawit di Jambi dikelola oleh petani, yakni ada sekitar 592.714 Ha. Potret ini, merupakan peluang besar petani dan masyarakat untuk memanfaatkan produk turunan sawit diluar penjualan TBS. selain itu, diperlukan kemitraan dalam pengembangan usaha koperasi atau UMKM, terutama untuk memperoleh modal, seperti bermitra dengan BUMD, BUMN, Perusahaan swasta, dan lainnya. Selain memperoleh modal, kemitraan ini membuka peluang untuk akses pasar, teknologi, dan peningkatan SDM.

Hadir juga Helmi Muhansyah, Kepala Divisi UKMK BPDPKS dalam acara tersebut. Melalui virtual zoom, Helmi menyampaikan melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh subur produk-produk baru berbasis kelapa sawit dari pelaku UMKM dan Koperasi di Provinsi Jambi. BPDPKS terus mendukung dan mempromosikan produk-produk UMKM yang merupakan upaya menghadirkan UMKM Sawit yang berkelanjutan. BPDPKS memiliki komitmen untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan kesejahteraan petani sawit di seluruh Indonesia.

Peserta dari berbagai UMKM dan Koperasi memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada SPKS dan BPDPKS atas terselenggaranya acara Workshop ini, karena selain mendapat semangat dan pengetahuan baru, produk UMKM dari peserta dapat diperkenalkan dan dipromosikan sehingga membuka akses pasar baru. (Wahyu Dwi Anggoro)