JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News