JAKARTA, KOMPAS.com - RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah lebih dari 20 tahun tertunda pengesahannya.

Sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU ini belum juga disahkan oleh legislatif.

Masa bakti DPR periode 2019-2024 yang berakhir pada 30 September 2024 semakin menambah kekhawatiran banyak pihak, termasuk para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengingatkan urgensi pengesahan RUU PPRT. Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah menekankan pekerja rumah tangga sering mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berisiko menimbulkan disabilitas baru, baik fisik maupun mental.

"Pekerja rumah tangga sering menjadi korban kekerasan, yang berdampak pada munculnya disabilitas fisik dan mental," kata Fatimah dalam jumpa pers di Kantor Komnas Perempuan, Jumat (19/7/2024) lalu.

Komnas Perempuan menegaskan pengesahan RUU PPRT sangat krusial bagi perlindungan PRT. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menyatakan RUU ini berpotensi menjadi RUU non-carry over apabila tidak disahkan pada periode DPR 2019-2024.

“Seluruh tahapan yang sudah berlangsung bisa dimulai kembali dari awal,” kata Olivia.

Jika hal itu terjadi, maka proses pembahasan RUU bisa semakin panjang, dan membuyarkan harapan para PRT buat mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalani profesinya.

RUU PPRT dianggap sangat penting karena tidak sedikit cerita para PRT diperlakukan buruk oleh para majikannya. Bahkan dari mereka ada yang mengalami pelecehan sampai rudapaksa, digaji tidak sesuai upah minimum, bahkan menjadi korban penyekapan dan lainnya.

Salah satunya pengalaman buruk dialami oleh seorang PRT, Desi, yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Desi mengaku sering diremehkan oleh majikannya meskipun sudah berusia 46 tahun.

"Saya pernah diberi makanan sisa dari hari sebelumnya," kata Desi saat ditemui dalam unjuk rasa para PRT di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Pengalamannya masih tergolong ringan dibandingkan kasus kekerasan ekstrem yang menimpa rekan-rekannya.

Staf Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jumisih, menyuarakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses pengesahan RUU ini.

Jumisih menyoroti lebih dari 10 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan luar negeri yang hidup tanpa perlindungan hukum yang memadai.

"Kami mendesak pimpinan DPR segera mengesahkan RUU ini demi kemanusiaan dan keadilan bagi para pekerja," kata Jumisih.

Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengkritik sikap DPR yang lamban membahas RUU PPRT.

"RUU lain bisa disahkan dalam waktu kurang dari tujuh jam," kata Luluk.

Dalam rapat paripurna pada 30 September 2024, DPR menyatakan RUU PPRT masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Harapan para PRT buat mendapatkan payung hukum dalam menjalani profesi mereka nampaknya tertunda lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dianggap melanggengkan praktik perbudakan modern, jika menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Wakil Ketua Komisi Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menjelaskan, RUU PPRT bertujuan untuk menjamin hak-hak PRT bisa terlindungi dan terpenuhi.

Keberadaan beleid ini diharapkan membuat setiap PRT memiliki payung hukum perlindungan dan mendapat jaminan sosial dari negara.

“Karena mereka adalah warga negara, yang punya hak-hak. Nah salah satu haknya yang kami minta dilindungi, ya jaminan sosialnya. Paling kecil itu,” ujar Olivia di kantor Komnas Perempuan, Jumat (19/7/2024).

“Kalaupun itu tidak bisa diberikan, bahkan untuk jaminan mereka saja, BPJS lah ya. Ini kan perbudakan modern yang nyata yang dilakukan oleh negara. Kita tidak bisa mengelak bahwa ini bukan perbudakan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Olivia berharap DPR RI memanfaatkan sisa waktu masa sidang 2024 untuk membahas RUU PPRT bersama pemerintahan, dan mengesahkannya menjadi UU.

Sebab, UU PRT sangat diperlukan untuk menjamin setiap PRT terlindungi dari pelanggaran HAM dalam bentuk apa pun.

“Ingat pekerja rumah tangga ada anak-anak di situ, ada kelompok rentan disabilitas di situ, ada mereka yang berpotensi jadi disabilitas di situ. Dimana nurani kita? Kalaupun kebijaksanaan tidak bisa diambil,” pungkasnya.

Sebagai informasi, RUU PPRT telah diusulkan ke DPR RI sejak 2004 silam. Namun, RUU tersebut sampai saat ini belum disahkan menjadi UU.

Olivia mengatakan, RUU PPRT saat ini terancam dianggap sebagai “RUU non-carry over” apabila tak segera di sahkan pada masa bakti DPR RI 2019-2024.

Hal ini akan membuat semua tahapan yang telah berproses selama ini, harus diulang dari awal di periode DPR selanjutnya.

“Jika tidak ada satu nomor daftar inventarisasi masalah pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dikategorikan sebagai RUU non-carry over,” ujar Olivia di Kantor Komnas HAM, Jumat (19/7/2024).

“Berarti RUU PPRT harus dimulai kembali kepada tahapan perencanaan di periode DPR RI 2024-2029,” sambungnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendesak DPR untuk mengesahkan RUU PPRT pada sisa masa sidang 2024.

“Mau tunggu berapa tahun lagi perjuangan ini, kalau tahun ini tidak (disahkan)?,sudah 20 tahun terabaikan. Kalau itu kembali menjadi sesuatu yang baru, yang kembali dari nol, bisa 21 tahun, 22, 23, 24, 25 tahun bahkan mungkin bisa lebih dari itu,” pungkasnya.