Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi sorotan masyararakat akan dibahas di periode 2024-2029.

Ketiga RUU itu yakni RUU Perampasan Aset, Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat, juga Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"Dua undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu, kita akan masukkan Prolegnas untuk periode depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Sedangkan untuk PPRT, Dasco mengatakan tahapannya telah berjalan di periode ini sehingga pada periode selanjutnya akan masuk dalam pembahasan.

Pada hari ini, DPR menggelar Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat kali ini dipimpin langsungoleh Ketua DPR Puan Maharani.

Puan mengatakan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat tersebut ditandatangani oleh 217 orang, izin 59 orang. Sehingga total anggota yang hadir 272 orang dari 541 anggota DPR RI dan dihadiri anggota dari seluruh fraksi yang ada.

"Dengan demikian, kuorum tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaki pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2024 2025," kata Puan.

Rapat Paripurna terakhir membahas RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Pemerintah India, RUU Kerja Sama dengan Pemerintah Brazil, juga RUU kerja Sama Pertahanan dengan Pemerintah UEA.

Lalu, pengesahan RUU tentang Kabupaten/Kota, RUU Pelayaran, dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, akan disampaikan laporan akhir dari Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. Adapun, DPR periode berikutnya akan dilantik pada Selasa (1/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah lebih dari 20 tahun tertunda pengesahannya.

Sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU ini belum juga disahkan oleh legislatif.

Masa bakti DPR periode 2019-2024 yang berakhir pada 30 September 2024 semakin menambah kekhawatiran banyak pihak, termasuk para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengingatkan urgensi pengesahan RUU PPRT. Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah menekankan pekerja rumah tangga sering mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berisiko menimbulkan disabilitas baru, baik fisik maupun mental.

"Pekerja rumah tangga sering menjadi korban kekerasan, yang berdampak pada munculnya disabilitas fisik dan mental," kata Fatimah dalam jumpa pers di Kantor Komnas Perempuan, Jumat (19/7/2024) lalu.

Komnas Perempuan menegaskan pengesahan RUU PPRT sangat krusial bagi perlindungan PRT. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menyatakan RUU ini berpotensi menjadi RUU non-carry over apabila tidak disahkan pada periode DPR 2019-2024.

“Seluruh tahapan yang sudah berlangsung bisa dimulai kembali dari awal,” kata Olivia.

Jika hal itu terjadi, maka proses pembahasan RUU bisa semakin panjang, dan membuyarkan harapan para PRT buat mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalani profesinya.

RUU PPRT dianggap sangat penting karena tidak sedikit cerita para PRT diperlakukan buruk oleh para majikannya. Bahkan dari mereka ada yang mengalami pelecehan sampai rudapaksa, digaji tidak sesuai upah minimum, bahkan menjadi korban penyekapan dan lainnya.

Salah satunya pengalaman buruk dialami oleh seorang PRT, Desi, yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Desi mengaku sering diremehkan oleh majikannya meskipun sudah berusia 46 tahun.

"Saya pernah diberi makanan sisa dari hari sebelumnya," kata Desi saat ditemui dalam unjuk rasa para PRT di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Pengalamannya masih tergolong ringan dibandingkan kasus kekerasan ekstrem yang menimpa rekan-rekannya.

Staf Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jumisih, menyuarakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses pengesahan RUU ini.

Jumisih menyoroti lebih dari 10 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan luar negeri yang hidup tanpa perlindungan hukum yang memadai.

"Kami mendesak pimpinan DPR segera mengesahkan RUU ini demi kemanusiaan dan keadilan bagi para pekerja," kata Jumisih.

Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengkritik sikap DPR yang lamban membahas RUU PPRT.

"RUU lain bisa disahkan dalam waktu kurang dari tujuh jam," kata Luluk.

Dalam rapat paripurna pada 30 September 2024, DPR menyatakan RUU PPRT masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Harapan para PRT buat mendapatkan payung hukum dalam menjalani profesi mereka nampaknya tertunda lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati agar pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dilanjutkan di periode selanjutnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pembentukan RUU PPRT oleh DPR periode berikutnya merupakan usul Badan Legislasi DPR yang diajukan ke pimpinan DPR pada 27 September 2024 lalu.

"Kami meminta persetujuan terhadap usulan Baleg atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029 Apakah dapat disetujui?" kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Senin (30/9/2024).

"Setuju," jawab peserta rapat.

Diketahui, RUU PPRT pertama kali diajukan pada periode 2004-2009 dan kembali diusulkan pada setiap periode keanggotaan DPR berikutnya.

Meskipun sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional lima tahunan (Prolegnas), RUU ini sering kali tidak menjadi prioritas.

Pada Juni 2020, Badan Legislasi DPR berhasil menyelesaikan pembahasannya, tetapi pengesahannya masih tertunda hingga kini.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, RUU PPRT merupakan salah satu RUU yang penting tetapi tak kunjung disahkan.

Selain RUU PPRT, DPR juga dinilai mesti segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Lucius menduga, mandeknya RUU-RUU ini terjadi karena DPR mendadak menerima pesanan RUU baru yang lebih diinginkan oleh elite dan penguasa.

Walhasil, ketika DPR sibuk melayani kemauan sang penguasa, RUU yang seharusnya dikerjakan jadi terlupakan.

"Kemunculan RUU-RUU seperti Kementerian Negara, Wantimpres, Polri, dan TNI adalah beberapa contoh di mana DPR akhirnya mengabaikan RUU-RUU yang sudah lama dibahas agar bisa.menyelesaikan segera apa yang dibutuhkan elite," ucap Lucius, Minggu (29/9/2024).

NASIB RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali digantung. Meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2004, atau lebih dari 20 tahun lalu, RUU itu masih belum bisa memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya.

Bayangkan, 20 tahun lamanya RUU itu digantung tanpa kejelasan. Padahal, tanpa adanya aturan yang mengatur tentang PRT, negeri ini bak menjalankan perbudakan di zaman modern. Teramat memalukan tentunya bagi sebuah bangsa yang menganut nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nasib RUU PPRT bahkan teramat kontras dengan RUU tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang rencananya disahkan DPR hari ini. Kedua RUU itu dibahas dalam tempo sesingkat-singkatnya supaya dapat segera disahkan.
Dari segi judul dan substansi aturan, RUU tentang Kementerian Negara dan RUU Wantimpres sangat terang mengatur soal bagi-bagi kekuasaan dan wewenang segelintir elite politik. Adapun RUU PPRT, aturan itu menyangkut hajat hidup masyarakat bawah yang jumlahnya mencapai jutaan, dari Sabang sampai Merauke.

Bagi DPR yang diisi oleh para elite politik, RUU Kementerian Negara dan RUU Wantimpres jelas menyangkut kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Karena itu, bagi mereka, dua RUU itu teramat penting untuk segera disahkan. Apalagi, masa jabatan anggota DPR periode ini akan segera berakhir dalam hitungan hari. Keberlangsungan mendapat porsi kue kekuasaan di masa mendatang jauh lebih genting ketimbang nasib jutaan pekerja rumah tangga (PRT) itu.

Kepekaan para wakil rakyat sejak dua dasawarsa silam sudah terasah tak ada keuntungan buat pribadi sama sekali dari pengesahan RUU PPRT. Mereka paham betul RUU PPRT itu dianggap hanya memperjuangkan nasib para PRT, dan nyaris tak ada secuil pun keuntungan jangka pendek untuk pribadi dengan mengesahkan aturan tersebut.

Entah apa yang terpikir dari para wakil rakyat itu. Sejak negara ini diproklamasikan 79 tahun silam, Indonesia belum punya instrumen yang mengatur PRT. Tanpa aturan tersebut, hingga sekarang tentunya sudah jutaan PRT yang mendapat perlakuan semena-mena, mulai dari pemberian upah seenak jidat majikan hingga pelecehan seksual.

Esensi dari keberadaan UU PPRT ialah pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, sejak 2021 sampai Februari 2024 terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multikekerasan, mulai dari psikis, fisik, ekonomi, hingga perdagangan manusia.

Berdasarkan catatan Jala PRT pula, saat ini ada 5 juta PRT yang mayoritas perempuan. Ketiadaan payung hukum yang menaungi profesi PRT membuat mereka tak punya banyak pilihan selain bergantung pada nasib baik.

Negara lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejatinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dasar PRT di Indonesia. Pertama, ketiadaan pengakuan PRT sebagai pekerja. Kedua, perspektif stigmatisasi yang merendahkan PRT.

Persoalan berikutnya ialah tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Lalu, yang keempat ialah mandeknya pembahasan RUU PPRT di DPR dan lemahnya dukungan politik dalam pengesahan RUU PPRT, kecuali hanya dari segelintir partai politik yang konsisten memperjuangkan tapi kalah jumlah.

Momen di penghujung masa jabatan ini tentu jadi kesempatan emas bagi DPR periode 2019-2024 meninggalkan legasi. Jika gajah mati meninggalkan gading, ada baiknya para wakil rakyat yang terhormat memikirkan apa yang akan mereka tinggalkan untuk bangsa ini.

Tentunya legasi berharga yang harus ditinggalkan agar terus diingat sampai kapan pun. Legasi itu yang bisa dipakai untuk mengikis ingatan masyarakat yang sudah hafal di luar kepala bahwa bangku gedung DPR sering kosong saat rapat. Itu juga sekaligus bisa membuktikan bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang hebat yang peduli nasib rakyat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Pimpinan DPR diminta menjamin kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk menjadi undang-undang. Proses tersebut diminta tak berhenti di tengah jalan.

"Menjelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, pimpinan DPR RI harus menyegerakan RUU yang sedang dalam proses legislasi untuk dituntaskan menjadi undang-undang, seperti RUU PPRT yang sudah menjadi RUU usulan DPR," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Berdasarkan catatan Badan Legislasi DPR, ada 18 RUU yang masuk dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Kemudian, 93 RUU akan memasuki tahap pembicaraan tingkat satu.
"Sejumlah RUU yang sudah disepakati sebagai usulan DPR harus didorong agar segera tuntas dibahas untuk menjadi undang-undang," ucap Rerie, sapaannya.

Baca juga: Penghujung 2019-2024, Lestari Moerdijat: Realisasikan Pengesahan RUU PPRT

Rerie mendorong pimpinan DPR segera merespons Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dikirim pemerintah 15 bulan lalu. Ini penting agar proses pembahasan RUU PPRT dapat segera berlanjut.

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap komitmen pimpinan terhadap penuntasan sejumlah RUU yang diusulkan DPR, seperti RUU PPRT, tetap tinggi. Dengan begitu, para pekerja rumah tangga (PRT) dapat segera memiliki instrumen perlindungan yang menyeluruh saat mencari nafkah.

"Karena menjamin dan melindungi setiap warga negara, termasuk PRT, dalam menjalankan kesehariannya, merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

(AGA)

Jakarta: Pimpinan DPR RI harus segera mengakselerasi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi jutaan pekerja rumah tangga dari ancaman kekerasan.

"Pimpinan DPR RI harus menyegerakan proses legislasi untuk mengakselerasi pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang yang dibutuhkan untuk melindungi jutaan pekerja rumah tangga Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Agustus 2024.

Catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) terdapat 3.308 kasus kekerasan PRT sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Tenaga kerja di sektor pekerja rumah tangga Indonesia didominasi perempuan (84% dari jumlah pekerja) dan 20% dari PRT berusia di bawah 18 tahun.
Menurut Lestari sejumlah catatan tersebut sejatinya cukup untuk mengakselerasi proses lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tanpa perangkat perlindungan hukum yang memadai, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, jutaan perempuan dan anak terancam menjadi objek kekerasan saat mencari nafkah.

Baca juga: RUU PPRT Masih Digantung, Preseden Buruk Kepemimpinan DPR Mendatang

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menegaskan, pimpinan DPR seharusnya segera mengambil langkah yang strategis untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi para PRT yang didominasi kaum perempuan itu.

Karena, jelas Rerie, perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, sebagai ibu sekaligus guru pertama bagi anak-anaknya dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini.

Dengan tidak terlindunginya PRT, yang mayoritas perempuan, tegas Rerie, jutaan keluarga Indonesia pun terancam tidak mampu memiliki ibu dan guru yang bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti bagi generasi penerus bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem sangat berharap pimpinan DPR dapat segera memberi perlindungan yang menyeluruh kepada para PRT yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa.

(MBM)

Jakarta: Pembiaran terhadap terkatung-katungnya keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) memperlihatkan ketidakpedulian pimpinan DPR terhadap ancaman pelanggaran hak-hak dasar yang dihadapi kelompok marginal. Hal itu bisa menjadi preseden buruk untuk kepemimpinan DPR mendatang.

"Pembiaran pimpinan DPR terhadap proses pembahasan RUU PPRT berarti mengabaikan penderitaan yang dialami pekerja rumah tangga yang hingga kini belum terlindungi dari ancaman pelanggaran hak dasar mereka sebagai manusia. Kondisi ini akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan DPR mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Menurut Lestari, sejatinya rangkaian tahapan proses legislasi untuk RUU yang bertujuan melindungi pekerja rumah tangga itu sudah mendapat dukungan dari semua pihak. Pada sidang paripurna 21 Maret 2023 lalu, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, seluruh fraksi di DPR mendukung penetapan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR.
Sikap fraksi-fraksi di DPR itu pun disambut baik oleh pihak eksekutif. Dia mengungkap pada 25 April 2023, Presiden pun mengirim Surpres yang menyatakan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR dengan menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wakil pemerintah untuk membahas draf RUU PPRT.

Tidak berhenti sampai di situ, ungkap dia, pemerintah juga sudah mengirimkan DIM (daftar inventarisasi masalah) untuk dibahas dalam panitia khusus DPR. Namun, hingga kini pimpinan DPR belum menindaklanjuti Surpres dan DIM Pemerintah itu.

"Padahal mewujudkan RUU PPRT menjadi undang-undang adalah bagian dari menjalankan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga, membiarkan RUU PPRT tidak menjadi undang-undang sama saja dengan mengabaikan amanat konstitusi," tegas legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Rerie mendesak pimpinan DPR mengambil langkah segera melanjutkan pembahasan RUU PPRT sampai menjadi undang-undang. Hal itu, kata dia, agar tidak terjadi preseden buruk bahwa pimpinan DPR boleh mengabaikan amanah konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil sekaligus Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Jumisih menjelaskan, RUU PRT sudah diajukan sejak 2004.

Namun, baru 19 tahun kemudian ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.

Setelah penetapan itu, lanjut Jumisih, DPR pun tak kunjung membahas RUU PPRT tersebut bersama pemerintah dan tidak ada kejelasan waktu pengesahannya.

“Sampai hari ini nyatanya RUU PPRT belum mendapatkan jadwal pembahasan antara pemerintah dan DPR, karena proses pengesahannya masih terus tertahan di meja Puan Maharani selaku Ketua DPR RI,” ujar Jumisih dalam konferensi pers secara daring, Senin (22/7/2024).

Menurut Jumisih, Puan seharusnya mengikuti jejak Presiden Soekarno yang juga kakeknya, untuk selalu menghormati orang kecil.

Namun, tindakan Puan yang tak kunjung mendorong pengesahan RUU PPRT justru menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat kecil.

“Apakah Mba Puan mempunyai keberpihakan dan kepedulian terhadap PRT-nya? Kami ingin mempertanyakannya. Sebenarnya mereka dipilih kan untuk mewakili kepentingan rakyat, dan PRT adalah rakyat itu sendiri,” kata Jumisih.

“Jika Mba Puan dan anggota DPR masih mempunyai kepedulian terhadap rakyat, ya jangan sandera RUU PPRT. Segera bahas dan sahkan. Karena tidak ada alasan untuk terus menunda-nunda,” sambungnya.

Saat ini, lanjut Jumisih, isu perlindungan terhadap PRT sudah harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah dan wakil rakyat.

Sebab, PRT adalah kelompok yang rentan mendapatkan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi secara fisik maupun seksual.

Berdasarkan data JALA PRT, sepanjang 2017 - 2022 ada 3.635 kasus multi kekerasan yang berakibat fatal terhadap PRT. Selain itu, terdapat 2.031 kekerasan fisik dan psikis, dan 1.609 kasus kekerasan ekonomi.

“Untuk itu, kami Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender Mendesak kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk tidak menahan RUU PPRT dan segera mengesahkan RUU PPRT dalam masa kerja DPR RI periode 2019-2024,” pungkas Jumisih.

Sebagai informasi, RUU PPRT telah diusulkan ke DPR RI sejak 2004 silam. Namun, RUU tersebut sampai saat ini belum disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, RUU PPRT saat ini terancam dianggap sebagai “RUU non-carry over” apabila tak segera disahkan pada masa bakti DPR RI 2019-2024.

Hal ini akan membuat semua tahapan yang telah berproses selama ini, harus diulang dari awal di periode DPR selanjutnya.

“Jika tidak ada satu nomor daftar inventarisasi masalah pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dikategorikan sebagai RUU non-carry over,” ujar Olivia di Kantor Komnas HAM, Jumat (19/7/2024).

“Berarti RUU PPRT harus dimulai kembali kepada tahapan perencanaan di periode DPR RI 2024-2029,” sambungnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendesak DPR untuk mengesahkan RUU PPRT pada sisa masa sidang 2024.

“Mau tunggu berapa tahun lagi perjuangan ini, kalau tahun ini tidak (disahkan)?,sudah 20 tahun terabaikan. Kalau itu kembali menjadi sesuatu yang baru, yang kembali dari nol, bisa 21 tahun, 22, 23, 24, 25 tahun bahkan mungkin bisa lebih dari itu,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Hal ini untuk mencegah timbulnya disabilitas baru dari kalangan PRT yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi secara fisik hingga seksual.

“Selama ini pekerja rumah tangga rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi,” ujar Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah di Kantor Komnas Perempuan, Jumat (19/7/2024).

Kasus-kasus yang menimpa para PRT, kata Fatimah, tak jarang membuat kemunculan disabilitas baru, baik secara fisik maupun mental.

“Sehingga tak jarang berimplikasi pada munculnya kasus disabilitas baru, baik fisik maupun mental yang kami juga banyak temukan tentang hal ini ya,” kata Fatimah.

Di samping itu, Fatimah meyakini UU PPRT bisa menjadi payung hukum perlindungan, sekaligus mengakomodasi penyandang disabilitas yang bekerja sebagai PRT.

Sebab, sampai saat ini penyandang disabilitas kerap mendapat stigma ketika bekerja sebagai PRT, sehingga dianggap layak digaji kecil dan diperlakukan buruk.

“Oleh karena itu, Kami Komisi Nasional Disabilitas berharap RUU PPRT segera disahkan, agar bisa lebih progresif dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, RUU PPRT telah diusulkan ke DPR RI sejak 2004 silam. Namun, RUU tersebut sampai saat ini belum disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, RUU PPRT saat ini terancam dianggap sebagai “RUU non-carry over” apabila tak segera di sahkan pada masa bakti DPR RI 2019-2024.

Hal ini akan membuat semua tahapan yang telah berproses selama ini, harus diulang dari awal di periode DPR selanjutnya.

“Jika tidak ada satu nomor daftar inventarisasi masalah pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dikategorikan sebagai RUU non-carry over,” ujar Olivia di Kantor Komnas HAM, Jumat (19/7/2024).

“Berarti RUU PPRT harus dimulai kembali kepada tahapan perencanaan di periode DPR RI 2024-2029,” sambungnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendesak DPR untuk mengesahkan RUU PPRT pada sisa masa sidang 2024.

“Mau tunggu berapa tahun lagi perjuangan ini, kalau tahun ini tidak (disahkan)?,sudah 20 tahun terabaikan. Kalau itu kembali menjadi sesuatu yang baru, yang kembali dari nol, bisa 21 tahun, 22, 23, 24, 25 tahun bahkan mungkin bisa lebih dari itu,” pungkasnya.