Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting di pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia satu pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Wujud politik bebas-aktif

Roy mengatakan, alasan Indonesia bergabung dalam BRICS adalah bentuk nyata dari politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia yang diketahui menganut politik bebas aktif mengupayakan agar bisa berpartisipasi di semua forum internasional, termasuk BRICS.

Iamenyebutkan, selama sesuai dengan kepentingan nasional, posisi Indonesia sebagai salah satu anggota aliansi ekonomi baru ini merupakan hal yang baik.

“Ini juga merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia bebas aktif,” ujar Roy.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

Roy juga menjelaskan bahwa tujuan Indonesia untuk bergabung di BRICS adalah mendorong penegakan hak atas pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia ingin memperkuat kerja sama untuk mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif dan representatif, menyesuaikan dengan realitas global yang terus berkembang.

“Dan juga diharapkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS dapat menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South,” kata dia.

Agar tak dikuasai OECD

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan aliansi ekonomi BRICS adalah langkah yang tepat.

Dia menyebut, Indonesia bisa mengurangi dominasi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang telah meluas lebih dulu.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menjaga jarak antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara anggota BRICS.

Hikmahanto berpendapat, saat ini Indonesia melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada salahnya jika Indonesia masuk ke BRICS.

Ia menilai, kekuatan pasar BRICS dianggap mampu menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung di dalam OECD.

Jakarta: Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Timur Tengah mengamati secara seksama peningkatan eskalasi situasi keamanan di Iran dan negara-negara di kawasan pascaserangan militer Israel pada Sabtu dini hari, 26 Oktober 2024. Serangan Israel tersebut menargetkan pusat-pusat militer Iran di Tehran, Ilam dan Kuzestan.

“KBRI Tehran telah menjalin komunikasi dengan para warga negara indonesia (WNI) untuk memonitor kondisi mereka. Semua dalam keadaan aman dan selamat,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha dalam pesan tertulis kepada awak media pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

“Jumlah WNI yang tercatat menetap di Iran saat ini berjumlah 392 orang. KBRI Tehran saat ini terus mempertahankan status Siaga II yang telah ditetapkan sejak April 2024,” lanjutnya.
Mencermati situasi keamanan terakhir, Kemenlu RI kembali menyampaikan imbauan kepada para WNI, khususnya yang berada di wilayah Iran, Israel dan Lebanon:

* meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian;
* mengurangi pergerakan yang tidak esensial;
* menjauhi lokasi-lokasi yang rawan;
* mengikuti informasi dan arahan kontingensi pelindungan WNI yang telah disiapkan Perwakilan RI di negara setempat.

“Sedangkan bagi para WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, Israel, Lebanon, Palestina dan Yaman agar menundanya sampai situasi dinyatakan aman,” tutur Judha.

Bagi para WNI yang memiliki rencana penerbangan melintasi wilayah Timur Tengah agar
mengantisipasi penutupan wilayah udara dan pembatalan penerbangan. Selalu monitor ketersediaan penerbangan dengan maskapai.

Dalam keadaan darurat agar segera menghubungi nomor hotline Perwakilan RI terdekat:
* KBRI Tehran: +989024668889
* KBRI Amman (merangkap wilayah Palestina): +962779150407
* KBRI Beirut: +96170817310
* KBRI Baghdad: +9647503979642
* KBRI Damaskus: +963954444810
* KBRI Kairo: +201022229989
* KBRI Muscat (merangkap Yaman): +96896000210

Baca juga: Indonesia Kutuk Serangan Militer Israel ke Wilayah Iran


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Malaysia Hon. Tuan Mohd Rafizi Bin Ramli di sela-sela perhelatan KTT BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, Rabu (23/10/2024).

Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono menyampaikan apresiasi atas kehadiran PM Anwar Ibrahim pada pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2024) lalu di Jakarta.

Menlu Sugiono juga mengangkat pentingnya penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

"Termasuk dalam isu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, utamanya melalui program pertukaran pelajar antar instansi pendidikan di Indonesia dan Malaysia," tulis Kemlu RI, Rabu.

Dalam pembahasan isu regional, Menlu Sugiono menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025.

Menteri Ekonomi Malaysia juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global.

Ramli menegaskan bahwa pengaruh Indonesia sangat penting untuk terus meningkatkan peran ASEAN di tingkat global.

"Selain itu, kedua Menteri juga bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan dan global, termasuk mengenai perluasan anggota BRICS serta dampak politik dan ekonomi untuk kawasan," tulis Kemlu RI.

Jakarta: Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terus berusaha keras melakukan berbagai program dan bersinergi demi melindungi para WNI di luar negeri.

Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, dengan meningkatnya kejahatan internasional yang semakin canggih dengan melibatkan teknologi informasi (IT). Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pembinaan di dalam negeri agar WNI lebih siap dan terlindungi sejak awal.

Perlindungan terhadap warga negara dimulai dari dalam negeri, sehingga di bawah kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto, harus merencanakan pelatihan-pelatihan mendalam untuk mencegah tindak perdagangan manusia yang berpotensi menimpa pekerja migran Indonesia (PMI).
Selain itu, aturan pembuatan paspor diperketat dengan memperkuat prosedur intelijen dalam negeri. Ini dilakukan agar tidak sembarang orang dapat dengan mudah pergi ke luar negeri tanpa pertimbangan matang.

"Dengan maraknya kejahatan, kita harus waspada karena banyak dari aspek lingkungan, mulai dari tingkat RT dan RW harus diperhatikan, karena sangat rentan terhadap kejahatan internasional," kata Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional dari Unpad saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kekhawatiran lain muncul terkait pendidikan masyarakat Indonesia, di mana 60-70 persen dari total warga hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, SMP, atau SMA, dan bahkan tidak semuanya tamat.

Rendahnya tingkat pendidikan ini membuat pekerja migran RI lebih rentan terhadap kejahatan internasional, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang berdampak di dalam negeri.

Banyak kasus menunjukkan bahwa PMI di luar negeri sering kali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kejahatan, suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius di masa depan.

Upaya pencegahan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan WNI dan mencegah kejahatan lintas negara yang semakin berkembang. (Angel Rinella)

Baca juga: Satu Dekade Perlindungan WNI: Lebih dari 200.000 Kasus Berhasil Diselesaikan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mau membawa Indonesia untuk masuk geng ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non blok yang dianut Indonesia.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan Bapak presiden karena jelas dalam pidatonya non blok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki," kata Airlangga.

Airlangga memastikan perwakilan pemerintah Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024. Sayangnya ia belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak.

Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia itu. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat.

"Kemungkinan ada (yang hadir) karena beberapa waktu lalu juga ada pertemuan dari segi partai politik," ucap Airlangga.

Dikutip dari situs BRICS, geng lima negara itu menyumbang sekitar 27% dari produk domestik bruto (PDB) global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober. Hal itu diungkap Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno.

"Iya, beliau (Menlu Sugiono) ada konferensi kalau nggak salah. Pak Menlu akan pergi ke Kazan," kata Arif kepada wartawan di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rencananya, Menlu Sugiono akan didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Tri Tharyat.

(aid/rrd)

Jakarta: Prosesi pisah sambut antara Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri baru, Sugiono, berlangsung hangat di kompleks Kementerian Luar Negeri, tepatnya di Gedung Pancasila pada Senin malam, 21 Oktober 2024.

Saat ditanya awak media, Sugiono mengucapkan: “Lanjutkan perjuangan.”

Rangkaian kegiatan pisah sambut dimulai dengan pidato dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Cecep Herawan. Cecep mengucapkan selamat datang kepada Menlu Sugiono dan ketiga Wakil Menteri Luar Negeri, yaitu Anis Matta, Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno.
Setelah itu, Cecep juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Menlu Retno Marsudi dan wakilnya, Pahala Mansury.

Sumber Medcom.id mengatakan, inti dari pidato tersebut adalah mengucapkan selamat datang dan terima kasih.

Setelah acara pisah sambut, ada juga pemasangan foto mantan Menlu di ruangan tete a tete di Gedung Pancasila Kemenlu RI.

Setelah itu, keduanya keluar. Retno mendapat tepukan tangan hangat dari para karyawan Kemenlu RI.

Sugiono dan para Wamenlu mengantarkan Retno dan Pahala menaiki mobil mereka hingga meninggalkan lingkungan Kemenlu RI.

Baca juga: Jadi Menlu, Sugiono Ingin Indonesia Tetap Dekat dengan AS dan Tiongkok


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Sejumlah karangan bunga ucapan selamat terlihat berderet di area Kementerian Luar Negeri RI, di Pejambon, Jakarta Pusat. Bunga ucapan selamat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono, yang baru saja dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Tak hanya untuk Sugiono, bunga ucapan selamat juga ditujukan kepada ketiga Wakil Menteri Luar Negeri, yakni Arrmanatha Nasir, Arif Havas Oegroseno dan Anis Matta.

Beberapa bunga diberikan oleh Asosiasi Diplomat Indonesia, ada pula dari KBRI Berlin, tempat Havas menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman. Sementara untuk Sugiono, ada bunga dari sesama kader Gerindra.
Nama Sugiono masih cukup asing di telinga komunitas hubungan internasional. Pasalnya, ia memang merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra.

Namun, Sugiono merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Lulusan SMA Taruna Nusantara itu juga merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra.

Berusia 45 tahun, Sugiono disebut-sebut sebagai tangan kanan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Arrmanatha dan Havas bukanlah orang baru di Kementerian Luar Negeri. Havas merupakan diplomat yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman.

Sedangkan Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kemenlu RI periode 2014-2019. Ia kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Prancis dan dilanjutkan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York.

Baca juga: Jadi Menlu, Sugiono Ingin Indonesia Tetap Dekat dengan AS dan Tiongkok


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi warga negara Indonesia (WNI). Prioritas ini tidak berubah dari satu era kepemimpinan ke kepemimpinan lain.

Sejak 2014 hingga saat ini, selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melindungi WNI yang berada di luar negeri merupakan prioritas tertinggi perwakilan Indonesia di negara-negara global.

Dalam pidato di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Kemenlu RI telah berhasil menyelesaikan lebih dari 200.000 kasus yang melibatkan WNI.
Angka tersebut berasal dari upaya keras Kemenlu RI serta lembaga-lembaga lain di Indonesia pada periode 2014 hingga akhir 2023.

Dari total ratusan ribu kasus tersebut, 360 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati dan 56 lainnya terbesar dari penyanderaan dalam berbagai kasus.

Tidak hanya itu, Pemerintah RI juga telah merepatriasi 18 ribu lebih WNI dalam berbagai situasi konflik maupun bencana di negara-negara tertentu, dan juga sukses mendapatkan kembali hak-hak finansial WNI dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selama pandemi Covid-19, Pemerintah RI juga melindungi sekitar 88.000 WNI di luar negeri dari potensi terjangkit Covid-19 melalui vaksinasi massal.

Ada begitu banyak kasus perlindungan WNI, dan ada beberapa yang menjadi sorotan dari 2014 hingga saat ini.

Baca juga: Dalam 9 Tahun, 218.313 Kasus WNI Berhasil Diselesaikan

Kasus WNI di Arab Saudi (2014-Sekarang)

WNI bernama Satinah dijatuhi hukuman mati setelah dituduh membunuh majikannya pada 2007. Pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya, termasuk diplomasi tingkat tinggi dan penggalangan dana untuk membayar diyat (tebusan darah). Akhirnya pada 2014, Pemerintah RI berhasil membayar diyat, dan Satinah tidak dieksekusi.

Tidak seberuntung Satinah, sejumlah WNI lain dieksekusi otoritas Arab Saudi, bahkan beberapa di antaranya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Beberapa WNI yang dieksekusi di Arab Saudi di antaranya adalah Tuti Tursilawati, Zaini Misrin, dan Nani Nurhayani

Evakuasi WNI dari Yaman (2015)

Pada tahun 2015, Pemerintah RI melakukan evakuasi besar-besaran terhadap ribuan WNI di Yaman akibat konflik bersenjata di negara tersebut. Kemenlu RI, bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, memfasilitasi pemulangan ribuan WNI, termasuk pekerja migran dan pelajar.

WNI Terlibat ISIS (2015–2020)

Sejak 2015, banyak WNI terlibat dalam gerakan kelompok Islamic State (ISIS) di Suriah dan Irak. Pemerintah RI menghadapi tantangan besar dalam melindungi dan menangani WNI yang terjebak di wilayah konflik setelah kekalahan ISIS.

Pada tahun 2019-2020, ada perdebatan besar di Indonesia terkait pemulangan WNI yang menjadi anggota ISIS atau simpatisannya, termasuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat langsung dalam terorisme, namun tetap berusaha melindungi anak-anak yang tidak terlibat.

Siti Aisyah dan Pembunuhan Kim Jong-Nam (2017-2019)

Siti Aisyah, seorang WNI, terlibat kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Malaysia pada 2017. Aisyah dan seorang perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong, dituduh melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun VX di bandara Kuala Lumpur.

Aisyah mengeklaim bahwa ia dijebak dan tidak menyadari keterlibatannya dalam pembunuhan. Setelah upaya diplomasi intensif dan bantuan hukum dari Pemerintah RI, Siti Aisyah dibebaskan dari semua tuduhan pada 2019.

ABK WNI di Kapal Penangkap Ikan Tiongkok (2020)

Kasus eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) WNI di kapal-kapal Tiongkok sempat menjadi sorotan besar. Banyak ABK WNI yang melaporkan kondisi kerja tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan, tidak diberikan gaji, kekerasan fisik, hingga kematian yang diduga disebabkan perlakuan buruk selama bekerja.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik dan hukum untuk memastikan para ABK WNI mendapatkan perlindungan dan hak-hak finansialnya dibayarkan.

Repatriasi Massal WNI saat Pandemi COVID-19 (2020–2021)

Pandemi Covid-19 menjadi momen penting dalam sejarah perlindungan WNI. Pemerintah Indonesia melakukan repatriasi massal terhadap puluhan ribu WNI, termasuk pekerja migran yang kehilangan pekerjaan dan pelajar yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena pembatasan perjalanan global.

Pemerintah RI juga memberikan bantuan berupa logistik dan bantuan kesehatan bagi WNI yang terdampak pandemi di luar negeri.

Kasus-kasus ini menggambarkan tantangan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda dan berada di kawasan yang mengalami konflik atau krisis.

Kasus WNI di Ukraina saat Invasi Rusia (2022)

Saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Pemerintah Indonesia segera mengupayakan evakuasi WNI yang berada di Ukraina.

Proses evakuasi dilakukan bertahap, dan pemerintah mengoordinasikan bantuan evakuasi melalui Kedutaan Besar Indonesia di Polandia dan Rusia untuk memastikan keselamatan WNI yang terjebak situasi perang.

Evakuasi WNI dari Sudan (2023)

Pada tahun 2023, Sudan menghadapi konflik internal yang serius, yang membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap ratusan WNI yang berada di negara tersebut.

Proses evakuasi ini dilakukan dalam situasi sulit, mengingat konflik bersenjata berlangsung intens. Operasi evakuasi ini sukses dengan memulangkan sebagian besar WNI, termasuk pekerja migran dan mahasiswa.

WNI Terjerat Online Scam (2020-2024)

Kemenlu RI mencatat ada lebih dari 3.700 kasus penipuan online yang menjerat WNI di periode 2020-2024, dengan kasus terbanyak berada di Kamboja.

Skema online scam ini adalah, para WNI diajak pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan gaji tinggi. Setibanya di negara tujuan, para WNI ini justru dipaksa menjadi scammer atau penipu di dunia maya.

Pada Juli 2024, Kemenlu RI berhasil memulangkan total 3.703 WNI yang terjerat online scam dari delapan negara.

Evakuasi WNI dari Palestina dan Lebanon (2023-2024)

Meletusnya perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza pada Oktober 2023 membuat Pemerintah Ri mengevakuasi sejumlah WNI dari zona konflik.

Perang yang meluas ke Lebanon juga memicu tindakan serupa, di mana Pemerintah RI mengevakuasi sejumlah WNI dari wilayah berbahaya.

Pada 7 Oktober 2024, 40 WNI beserta satu warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI telah tiba di Indonesia usai dievakuasi dari Lebanon.

Personel TNI di UNIFIL

Ketegangan antara Israel dan Hizbullah meningkat, terutama setelah Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon. Operasi militer ini melukai dua personel TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 10 Oktober.

Selang beberapa hari setelahnya, satu personel TNI lagi terluka dalam serangan Israel di Lebanon. Personel UNIFIL dari negara-negara lain juga terluka dalam peristiwa yang sama.

Serangan Israel yang melukai personel UNIFIL ini mendapat kecaman keras dari puluhan negara, termasuk dari Pemerintah Indonesia.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel baik ke Gaza, baik ke Lebanon, dan yang terakhir ke UNIFIL di Lebanon. Mengutuk keras," kata Presiden Joko Widodo di Aceh, Selasa, 15 Oktober 2024.

Jokowi menegaskan bahwa pasukan yang diturunkan oleh PBB di Lebanon adalah pasukan perdamaian. Pasukan tersebut tak boleh diserang.

“Enggak boleh itu, yang namanya pasukan perdamaian kok ikut-ikutan diserang, ada yang luka lagi," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Transform - program akselerator dampak (impact accelerator) yang dipimpin oleh Unilever, Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Pemerintah Inggris (UK FCDO) dan Ernst & Young (EY) mengumumkan pemberian hibah sebesar Rp 6,8 miliar kepada tiga perusahaan rintisan (start up) Indonesia. Langkah ini bagian dari Transform Bestari Challenge.

Transform Bestari Challenge menggandeng SDGs Financing Hub, Sekretariat Nasional SDGs bertujuan mendorong munculnya start-up visioner yang mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial dan lingkungan. SDGs Financing Hub berperan penting dalam merekrut dan mengelola proses seleksi para start-up yang mendaftar ke program ini sejak akhir Januari 2024.

Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, selaku Ketua Tim Pelaksana Nasional SDGs menyampaikan, SDGs Financing Hub – Sekretariat Nasional SDGs memiliki peran penting memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan. Di antaranya, dengan melakukan kurasi dan pengembangan pipeline proyek berdampak untuk pencapaian SDGs di Indonesia.

"Transform menjadi mitra strategis mengatasi tantangan lingkungan, meningkatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Vivi, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (11/10).

Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, menambahkan, pendanaan katalis seperti yang diberikan Pemerintah Inggris melalui Transform berperan penting dalam membantu perusahaan rintisan yang berada pada tahap awal dalam berinovasi untuk mengatasi hambatan dalam mengembangkan bisnis.

"Tujuan kami menemukan solusi inovatif yang berdampak positif bagi tantangan global dan meningkatkan potensi mereka untuk berkembang dan berinvestasi lebih lanjut," ujar Dominic.

Monika Prasodjo, Partner EY Indonesia mengatakan “Memilih kandidat pemenang dari banyaknya usaha rintisan yang mendaftar bukan merupakan tugas yang mudah. "Namun, proposal yang para pemenang sampaikan begitu menonjol, dan hal ini terlihat dari komitmen mereka untuk menangani perubahan sosial dan lingkungan melalui model bisnis yang berkelanjutan," ujar Monika

Tiga start-up yang terpilih dari 137 partisipan menawarkan solusi inovatif untuk melindungi lingkungan, memulihkan alam, serta menyediakan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi. Mereka melewati proses seleksi yang meliputi penyusunan concept note dan proposal model bisnis yang menyertakan target dampak positif yang ingin dicapai.

Perusahaan yang terpilih dalam program ini adalah PT Kudeungoe Sugata mendukung pengembangan rantai pasokan yang berkelanjutan, terlacak, dan bertanggung jawab untuk biji kakao fermentasi, yang juga menguntungkan petani, konsumen, dan lingkungan. Lalu Elevarm berinovasi melalui Vermikompos, mengubah kotoran sapi menjadi penguat tanah yang kaya akan nutrisi. Serta TeleCTG adalah perusahaan teknologi milik Indonesia yang bertujuan merevolusi layanan kesehatan dengan teknologi berbasis telemedicine untuk para ibu di daerah perkotaan maupun pedesaan Indonesia.

Nurdiana Darus, Head of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia menambahkan, Transform memberdayakan para wirausaha dengan wawasan dan pola pikir visioner yang memahami kebutuhan masyarakat serta bisa bekerja sama untuk mengimplementasikan solusi inovatif dalam penyelesaian masalah lingkungan dan sosial.

" Selain dana hibah yang diberikan, Unilever dan EY memberikan dukungan bisnis untuk membantu para usaha rintisan (start-up) dalam memberikan dampak nyata bagi bisnis mereka, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB di Indonesia," kata Nurdiana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 14 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Lebanon tiba di Indonesia pada Kamis (10/10/2024) malam.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, belasan WNI ini tiba Indonesia setelah diangkut melalui jalur udara dengan rute penerbangan Beirut-Jakarta.

"Upaya tersebut merupakan gelombang keenam dari rangkaian evakuasi WNI di Lebanon. Pasca-ketibaan tersebut, para WNI dipulangkan ke daerah asalnya dengan dukungan dari kementerian/lembaga/instansi terkait," ujar Judha dalam keterangan persnya, Jumat (11/10/2024).

Dia mengatakan, dari 14 WNI yang berhasil dievakuasi, 10 orang merupakan laki-laki, dan 4 lainnya adalah perempuan.

Para WNI ini berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Sejauh ini, sudah ada 79 orang WNI dan 1 warga negara asing (WNA) yang dievakuasi pemerintah dari Lebanon.

"Evakuasi dilakukkan alam lima gelombang, yakni pada 10 Agustus 2024, 18 Agustus 2024, 28 Agustus 2024, 2 Oktober 2024, dan 3 Oktober 2024. Dengan demikian, total jumlah warga yang berhasil dievakuasi dari Lebanon oleh Pemerintah RI adalah 79 WNI dan 1 WNA," ucap Judha.

Sementara itu, Kemenlu mencatat masih ada 85 orang WNI yang berada di Lebanon.

Adapun Kedutaan Besrat Republik Indonesia Beirut telah menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Lebanon sejak tanggal 4 Agustus 2024.

Koordinasi intensif untuk menetapkan Rencana Kontingensi, termasuk rute evakuasi telah dilakukan dengan melibatkan seluruh perwakilan RI terkait, termasuk KBRI Amman, KBRI Beirut, KBRI Damaskus, KBRI Kairo, dan KBRI Roma.

"Kementerian Luar Negeri RI terus mengimbau agar WNI tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu, mengikuti arahan kontingensi dari Perwakilan RI terkait, dan bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah-wilayah rawan, seperti Iran, Israel, Lebanon, Palestina, Suriah, serta Yaman, agar dapat menundanya hingga situasi aman," kata Judha.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah mengeluarkan imbauan kepada warga Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama ke lokasi-lokasi yang sedang rawan konflik.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa kawasan seperti Lebanon, Suriah, Iran, Israel, Palestina, dan Yaman merupakan daerah yang harus dihindari saat ini.

“Bagi para WNI yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah tersebut, agar dapat menundanya hingga situasi aman,” ungkap Judha di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, pada Senin (7/10/2024).

Apa yang Harus Diperhatikan oleh WNI di Wilayah Rawan?

Kemlu juga mengingatkan para WNI yang sedang berada di wilayah timur untuk selalu waspada dan melakukan langkah antisipasi agar perjalanan mereka tidak terganggu.

“Jika terjadi serangan antara Iran dan Israel, beberapa negara di Timur Tengah akan menutup wilayah udaranya,” kata Judha.

Oleh karena itu, penting bagi para WNI untuk memantau situasi dan mengikuti instruksi dari pemerintah.

Bagaimana Proses Evakuasi yang Telah Dilakukan?

Sejak Agustus 2024, Kemlu telah mengevakuasi total 65 WNI dari Lebanon secara bertahap.

Dalam tiga gelombang awal, sebanyak 25 WNI berhasil dievakuasi, sementara 40 WNI dievakuasi melalui gelombang keempat dan kelima.

Mereka tiba di Bandara Soetta pada hari yang sama.

“Alhamdulillah telah tiba di Indonesia. Pada penerbangan kedua hari ini ada 20 WNI, sedangkan penerbangan tadi pagi ada 20 WNI dan satu warga negara asing (WNA), pasangan dari WNI,” jelas Judha.

Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat, dimulai dari Beirut, kemudian menuju Damaskus di Suriah, Amman di Yordania, dan terakhir terbang ke Bandara Soetta.

Setibanya di Tanah Air, seluruh WNI menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, sehingga mereka diperbolehkan kembali ke daerah masing-masing.

Para WNI ini berasal dari beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali.

Siapa Saja yang Masih Tinggal di Lebanon?

Meskipun telah dilakukan evakuasi, masih ada 116 WNI yang memilih untuk tetap berada di Lebanon.

Alasan mereka bervariasi, mulai dari adanya pernikahan dengan warga setempat, status sebagai mahasiswa, hingga pekerjaan sebagai pekerja migran.

Kemlu mengimbau WNI yang masih berada di Lebanon untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut untuk segera dievakuasi.

Imbauan ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negara Indonesia, terutama di wilayah yang berisiko tinggi.

"Keputusan evakuasi kami harapkan dapat segera diambil oleh warga negara kita sebelum situasi semakin memburuk," ucap dia

Berikut daftar nomor Kementerian Luar Negeri RI yang dapat dihubungi WNI jika situasi di negara Timur Tengah semakin memanas:

Hotline KBRI Amman: +962779150407

Hotline KBRI Beirut: +96170817310

Hotline KBRI Damaskus: +963954444810

Hotline KBRI Kairo: +201022229989