Jakarta -

Ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumbangsihnya masih kecil. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan ekspor UMKM hanya 11% terhadap total ekspor nasional.

Menurut Roro, masih kecilnya ekspor UMKM disebabkan rendahnya produktivitas hingga lemahnya perencanaan keuangan. Hal ini yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tersebut tidak terlepas dari permasalahan UMKM Indonesia selama ini yaitu rendahnya produktivitas, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta lemahnya perencanaan manajerial dan finansial hingga keberlangsungan UMKM tersebut," kata Roro di acara Women-Ied SMEs Dialogue Forum on Trade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Roro mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, kurang lebih 60,5% dari PDB. Sektor UMKM menyerap kurang lebih 97% dari tenaga kerja nasional.

"Selanjutnya berdasarkan peran perempuan dalam UMKM, dan ini data yang kami raih dari data Kadin Indonesia peran tersebut sangat signifikan di mana pada tahun 2023 dari 66 juta pelaku UMKM 64,5% atau 37 juta pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Jadi, perempuan berperan sangat luar biasa," terangnya.

Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu UMKM untuk menggenjot ekspor. Roro mengatakan, salah satu yang penting untuk menggenjot ekspor UMKM dengan kemitraan antarnegara

"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri itu semua bagaimana kita memberikan pendampingan akses networking agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri juga salah satunya di negara Australia," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Masih banyaknya kendaraan truk over load over dimension (ODOL) masih menjadi permasalah di jalan raya. Akibatnya jalan rusak dan marak terjadi kecelakaan.

"Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali," ujar Ade Surya, Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

"Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik," katanya.

Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

"Jadi, pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik," tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen.

"Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya," tukasnya.

Karenanya, untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif.

"Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

"Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik," tuturnya.

(rrd/rir)

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan seorang pemimpin bukan hanya harus bertanggung jawab terhadap pemilihnya. Tapi, juga harus bertanggung jawab terhadap permasalahan seluruh rakyat.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat memberikan arahan dalam Sekolah Kepemimpinan (Sespim) Perubahan Wilayah 5 yang diikuti 296 Anggota Legislatif PKB yang terpilih pada Pileg 2024 se Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Selatan.

"Yang perlu kita pikirkan adalah tantangan dan hambatan menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Itulah tantangan PKB, sehingga masalah yang dihadapi seluruh bangsa adalah masalah yang dihadapi PKB," kata Muhaimin melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR RI ini menaruh harapan besar akan terwujudnya kesadaran tersebut di setiap benak pemimpin PKB. Setiap gagasan dan program yang muncul dalam laku politik, baik sebagai pengurus PKB, legislator, maupun sebagai eksekutif harus menyadari tanggung jawab tersebut.

"Setiap detak langkah kita, setiap keringat kita, setiap usaha kita, dan setiap upaya kita, mari kita abdikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan semangat juang itulah saya yakin dan optimis seberat apapun perjuangan ini akan terasa ringan dan menyenangkan menghadapi masa depan," ungkap Gus Imin.

Baca juga: Muhaimin Ingatkan Caleg Terpilih Emban Mandat Seluruh Rakyat Indonesia

Dia mendorong seluruh pemimpin PKB di setiap level menjadi inisiator perbaikan bagi seluruh dinamika yang terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia. Diharapkan, Sespim Perubahan ini bisa mewujudkan hal tersebut.

"Saya dan DPP PKB menginginkan dengan Sespim Perubahan ini seluruh pemimpin PKB insyaallah menjadi inisiator perbaikan yang cepat bagi bangsa ini," sebut dia.

Selain itu, Muhaimin menambahkan kenaikan jumlah pemilih PKB pada Pemilu 2024 yang mencapai 16.115.655 suara merupakan harapan yang harus diperjuangkan oleh setiap Pemimpin PKB. Para pemilih disebut menaruh harapan kepada PKB.

"Kepada kita semua. Harapan baru itulah yang ada di pundak kita sehingga pemimpin PKB harus kreatif dan cerdas. Insyaallah terpilihnya anda semua adalah titipan yang akan dibuktikan 5 tahun ke depan, bahwa PKB adalah solusi bangsa," ujar dia.

(ABK)