Masih banyaknya kendaraan truk over load over dimension (ODOL) masih menjadi permasalah di jalan raya. Akibatnya jalan rusak dan marak terjadi kecelakaan.

"Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali," ujar Ade Surya, Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

"Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik," katanya.

Dia mengutarakan penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

"Jadi, pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik," tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen.

"Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya," tukasnya.

Karenanya, untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif.

"Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini," ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

"Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik," tuturnya.

Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat akan dipermak. Stasiun yang kebanyakan melayani kereta ekonomi ini akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini.

Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan dipisahkan. Rencananya, pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen memakan waktu sekitar dua tahun.

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Rudi As Aturridha menerangkan, konstruksi diperkirakan akan dimulai pada semester II-2025. Kemudian, pembangunan untuk pengembangan stasiun akan memakan waktu dua tahun.

"Insyaallah semester II di 2025, semester 3 tepatnya itu sudah mulai konstruksi, makan waktunya mungkin sekitar 2 tahunan mungkin 2027 kita harapkan sudah selesai," katanya dalam acara Ngobrol Santai Bersama KAI, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pengembangan Stasiun Pasar Senen ini. Sebab, terdapat bangunan cagar budaya, salah satunya pada peron stasiun.

Dia mengatakan, pengembangan Stasiun Pasar Senen ini akan memakan biaya Rp 70 miliar. "Mengenai biayanya sebenarnya sudah kita budgeting dari tahun ini, ini multiyears dari 2024 ini sampai dengan nanti penyelesaian kurang lebih kalau nggak salah, sekitar Rp 70 miliar," katanya.

Dari materi yang disajikan, terdapat tiga poin penting dalam rencana pengembangan Stasiun Pasar Senen yakni pembangunan hall dan crossing penumpang baru, beutifikasi stasiun cagar budaya dan penataan landscape, pedestrian dan area parkir.

Adapun luas stasiun eksisting 15.900 m2. Kemudian, luas terdampak konstruksi 1.476 m2. Luas lantai baru 6.780m2. Dengan demikian luas stasiun baru akan menjadi 20.000 m2.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan infrastruktur transportasi yang dibangun saat pemerintahan Joko Widodo akan menjadi bekal presiden terpilih Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Budi karya menuturkan infrastruktur yang telah dibangun selama 10 tahun terakhir akan menjadi amunisi untuk mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8% di era Prabowo.

“Presiden sebelumnya pertumbuhan ekonomi 5%, presiden terpilih 8%, Insyaallah dengan infrastruktur yang telah dibangun ada jalan tol, waduk, LRT, terminal, kereta api dan kapal maka pertumbuhan lebih besar itu berjalan,” kata Budi Karya kepada media, Sabtu (12/10/2024).

Menurut Budi, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan transportasi. Maka, kata dia, apa yang akan dilakukan Presiden Terpilih Prabowo akan meneruskan apa yang telah dikerjakan saat ini.

Salah satunya adalah pengembangan kawasan angkutan massal berbasis Transit Oriented Development (TOD) seperti pembangunan rumah susun.

Budi Karya mengatakan konsep titik-titik TOD tersebut akan diteruskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia juga mengklaim ada banyak sekali TOD yang dapat dikembangkan.

Seperti yang diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia bisa melampaui 8% hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sebelum dirinya dilantik menjadi presiden, dia sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk menaikan ekonomi di Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberikan pesan menyentuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato terakhirnya di Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

Dalam kesempatan itu, Mendag mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas kerja kerasnya dalam memimpin negara selama satu dekade ini.

"Banyak sekali yang bapak lakukan untuk Indonesia. Olehnya, kami semua mengucapkan terimakasih pada Presiden," katanya dalam Pembukaan TEI 2024, di ICE BSD, Rabu (9/10).

Zulhas memuji Jokowi dalam berbagai hal mulai dari penanganan pandemi Covid-19 selama dua tahun beruntun, pembangunan infrastruktur transportasi, hingga pengembangan ekonomi pariwisata prioritas seperti di Pulau Komodo, Danau Toba dan Mandalika.

Ketua Umum Partai PAN ini juga mengatakan dibawah kepemimpinan Jokowi ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil dengan rata-rata diatas 5%, dan neraca perdagangan mencatatkan angka surplus selama 52 bulan berturut-turut.

"Tentu sebagai manusai pasti ada yang tidak sempurna tapi banyak yang sudah bapak lakukan, kami bersaksi," jelasnya.

"Doa kami untuk bapak presiden, kami percaya dimanapun bapak pasti akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tambahnya.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat telah membangun dan merehabilitasi/merevitalisasi 521 infrastruktur fisik sektor transportasi dalam satu dekade terakhir.

Menteri Perhububungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu yaitu masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi penting untuk konektivitas.

"Kami terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat," ujar Budi dalam Konferensi Pers “Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo”, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Secara rinci, dia mengatakan sebanyak 157 sektor transportasi darat telah dibangun dan direvitalisasi sejak 2015, disusul 193 sektor transportasi laut, 91 sektor transportasi udara, dan 80 sektor perkeretaapian.

Sebagian infrastruktur yang telah dibangun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya Bandara Nabire Baru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, LRT, hingga Pelabuhan Patimban.

"Kami juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti hadirnya LRT Jabodebek dan ART (Autonomous Rapid Transit) IKN, yang merupakan kereta tanpa masinis, Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh)," kata Menhub.

Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kemenhub terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan eksistensi di kancah internasional.

Sementara untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), Kemenhub menghadirkan layanan perintis, melalui program jembatan udara, tol laut, bus dan kereta perintis. Rute jembatan udara yang dimulai sejak 2017 telah berhasil menurunkan menurunkan harga barang sebesar 30 persen hingga 70 persen.

Pada sektor perkeretaapian, telah hadir 10 rute kereta perintis yang memudahkan aksesbilitas ke pusat-pusat kota besar. Pada sektor trasportasi darat, telah tersedia 322 trayek perintis, dengan rata-rata pertumbuhan tranyek 1,48 persen sejak 2014 hingga 2024. Lalu pada sektor laut, sebanyak 39 trayek tol laut telah menghubungkan titik-titik di barat dan timur Indonesia.

Di saat yang sama, Kemenhub memperkuat transportasi perkotaan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi umum massal perkotaan, baik berbasis jalan maupun rel. Layanan transportasi umum massal perkotaan berbasis jalan dihadirkan melalui skema buy the service.

Untuk memberikan layanan transportasi umum massal berbasis rel, telah tersedia beberapa moda transportasi terkini, seperti LRT, MRT, dan kereta cepat. Menhub mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan di wilayah perkotaan.

Kemenhub juga mendorong pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi di tengah keterbatasan APBN. Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilakukan antara lain pembangunan Proving Ground Bekasi, Pelabuhan Patimban, dan Bandar Udara Dhoho Kediri.

Menhub berharap sejumlah pembangunan transportasi pada masa pemerintahan selanjutnya dapat berkelanjutan sehingga membawa manfaat semakin besar bagi masyarakat.

(Febrina Ratna)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir, khususnya yang sudah dilakukan di bidang transportasi.

Menurutnya di bawah kepemimpinan Jokowi, dalam 10 tahun terakhir Kemenhub sudah membangun 521 infrastruktur sektor transportasi. Baik itu transportasi darat, udara, laut, maupun perkeretaapian.

Budi Karya mengatakan sebagian besar pembangunan infrastruktur ini terfokus di wilayah-wilayah luar pulau Jawa. Sebab hal ini sejalan dengan arahan 'Indonesia sentris' Jokowi.

"Konektivitas itu ditegaskan lagi dengan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi secara kolektif kalau dilihat, maka tampak sekali bahwa inisiatif-inisiatif dari visi-misi itu kami turunkan dalam policy, dalam eksekusi, dan dalam pembangunan di daerah luar Jawa bahkan ke 3TP," kata Budi Karya di Kantor Kemenhub, Selasa (1/10/2024).

Secara rinci Budi Karya memaparkan di sektor transportasi darat, pihaknya sudah membangun 6 terminal tipe A, melakukan rehabilitasi/revitalisasi 53 terminal tipe A, membangun 44 pelabuhan penyeberangan, rehabilitasi 54 pelabuhan penyeberangan.

Kemudian di sektor transportasi udara, dalam 10 tahun terakhir Kemenhub sudah membangun 27 bandar udara baru dan merehabilitasi 64 bandara. Total saat ini sudah ada 91 bandar udara beroperasi di Indonesia.

Di sektor transportasi laut pihaknya sudah membangun 28 pelabuhan baru serta merehabilitasi 165 pelabuhan. Dengan begitu, total saat ini Indonesia memiliki 193 pelabuhan.

Terakhir di sektor perkeretaapian, Budi Karya menyampaikan pihaknya sudah membangun 55 jalur KA dan melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA. Total ada sekitar 80 jalur kereta api.

Di luar itu, ia menyampaikan capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, penambahan jalur Tol Laut dan jumlah armada kapal pengangkut di RI.

Menurutnya semua capaian ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian RI. Hal ini salah satunya terlihat dari jumlah penerima negara bukan pajak (PNBP) yang meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

"ada yang namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tapi ya teman-teman berhasil yang sepuluh tahun lalu cuma Rp 1 triliun, sekarang sudah lebih dari Rp 10 triliun. (Naik) 10 kali lipat," ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar mengembangkan moda dan sistem transportasi modern, terutama mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), dalam 10 tahun pemerintahannya dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Apalagi di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, tempat MRT dan LRT dibangun dan beroperasi, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan serta mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta kini memiliki jumlah penduduk bergerak di atas 10 juta orang. Sedangkah bila diperluas ke kota-kota sekitarnya, dari sekitar 29,7 juta penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, (Jabodetabek) yang berusia di atas lima tahun, sekitar 4,46 juta atau 15%-nya berstatus komuter. Hampir setiap hari mereka melakukan perjalanan lintas wilayah di Jabodetabek, baik untuk bekerja maupun bersekolah.

IDXChannel - Pembangunan infrastruktur transportasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup masif sejak memimpin pada 2014. Manfaat pembangunan tersebut pun telah dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.

Jokowi merealisasikan berbagai proyek strategis yang meningkatkan konektivitas dan kualitas transportasi di seluruh Indonesia.

Pertama, sistem transportasi KRL yang saat ini sudah memiliki lebih banyak armada dengan rute yang beragam. Hal itu mendapatkan apresiasi dari pengguna setianya, salah satunya Mitha.

“Jadi enggak capek ganti-ganti angkutan, sekali naik KRL aja bisa langsung sampai tujuan,” kata Mitha saat ditemui di Stasiun Tangerang pada Minggu (22/9/2024).

Mitha sering bepergian dengan rute Tangerang-Pondok Cina. Dia mengawali perjalanannya dengan naik KRL dari stasiun Tangerang, kemudian transit di Stasiun Duri.

Lalu, Mitha melanjutkan perjalanan untuk transit di Stasiun Manggarai dan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Pondok Cina. “Lebih menghemat waktu juga, asal sudah hafal jam keretanya,” kata Mitha.

Selain itu, ada Maspiah, seorang Ibu yang bekerja menggunakan KRL juga merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur transportasi umum di era Jokowi.

“Intinya transportasi di zaman Jokowi lebih bagus, lebih banyak yang baru-baru. Jalur MRT semakin ditambah rutenya, banyak kemajuan. Ada LRT, jalur-jalur transportasi sudah banyak nyambung-nyambungnya,” kata Maspiah.

Tak hanya angkutan berbasis rel, salah satu tonggak utama dari pencapaian infrastruktur di era Jokowi adalah pembangunan jalan tol. Hingga 2024, pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 kilometer jalan tol baru yang tersebar di berbagai pulau, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Masyarakat juga banyak merasakan manfaat dari diperluasnya pembangunan jalan tol di Indonesia. Salah satunya Sudarto. Ia bercerita, sebelum masa pemerintahan Jokowi, dirinya harus menempuh waktu 24 jam untuk menuju kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur.

Setelah jalan tol terbangun, waktu tempuhnya menuju Madiun terpangkas hanya menjadi 9 jam saja. “Jokowi bagus, dari Sabang sampai Merauke itu cepat sekali. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi menurut saya sukses,” kata Sudarto.

Meski tarif tol menjadi lebih mahal, namun hal itu menurutnya sepadan dengan biaya bensin dan tenaga yang tidak banyak terkuras karena waktu perjalanan yang berkurang.

“Pas macet mengeluarkan biaya lebih besar untuk makan, dan tenaganya terkuras. Sekarang memang biaya tol lebih mahal tapi waktunya lebih cepat,” tutur Sudarto.

Lebih jauh, dengan berbagai pencapaian, era pemerintahan Jokowi telah menempatkan pondasi yang kokoh bagi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Peningkatan konektivitas antar wilayah diharapkan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan dalam bidang infrastruktur transportasi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sektor transportasi publik, proyek MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta dan LRT (Light Rail Transit) menjadi landmark pencapaian yang tidak bisa diabaikan.

MRT Jakarta, yang mulai beroperasi pada 2019, telah mengubah wajah transportasi ibu kota dengan menyediakan moda transportasi cepat dan efisien bagi warga Jakarta.

Elda, salah satu pengguna rutin transportasi umum MRT mengaku, MRT sangat membantu memudahkan mobilisasinya sehari-hari. Ditambah dengan fasilitas yang sangat mumpuni, mulai dari kereta yang bersih, hingga kemudahan akses pembayaran untuk perjalanan.

“MRT ini oke ya. Perjalanan jadi cepat juga,” kata Elda saat ditemui di Stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta pada Minggu (22/9).

Senada dengan Elda, Siti pun menuturkan hal yang sama. Siti sangat senang bepergian dengan MRT. Fasilitas di stasiun MRT menurutnya, berbeda kelas dengan transportasi lainnya.

Siti mengatakan, fasilitas MRT sangat baik, tak kalah dengan kualitas transportasi luar negeri. Saking senangnya bepergian menggunakan MRT, Siti berharap, pemerintah terus memperpanjang rute MRT.

“Sayangnya enggak ada yang sampai ke rumah saya. Kalau bisa ada yang sampai rumah saya rutenya,” ujar Siti.

Sebagai informasi, MRT Jakarta fase 1 resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Peresmian ini menandai era baru transportasi publik di Jakarta, yang menawarkan moda transportasi cepat, aman, dan nyaman bagi warga Jakarta.

Pembangunan fase 2 yang akan memperpanjang jalur dari Bundaran HI ke Kota Tua kini sedang berjalan, dengan target penyelesaian pada 2027. Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan fase-fase selanjutnya untuk memperluas jangkauan MRT hingga ke daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta.

(Fiki Ariyanti)