Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis pada tahun ini target setoran dividen BUMN sebesar Rp 90 triliun bisa tercapai. Angka ini sempat mengalami revisi dari target sebelumnya Rp 85 triliun.

Erick mengatakan, dividen dan pajak menjadi bagian paling penting dalam membantu pendapatan negara. Adapun angka Rp 90 triliun merupakan target perolehan dividen yang dibukukan tahun ini
untuk kemudian disetorkan di tahun 2025.

"Kemarin dividen sudah digetok 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya, ini tinggal 2-3 bulan, insyaallah tercapai, kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, jumat (1/11/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, saat ini ia tengah melakukan penataan program-program kerja BUMN. Selaras dengan itu, pada pekan ini ia akan rapat Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan semua menteri ekonomi.

"Hari minggu ini kita akan ada rapat dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga untuk semua menteri ekonomi di bawahnya untuk melihat planning 5 tahun dan 100 hari. Jadi ini mohon waktu juga kalau tanya-tanya ini programnya apa, ya ini lagi disusun," ujarnya.

Ia juga memastikan, program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Erick melaporkan BUMN telah menyetorkan dividen ke negara mencapai Rp 85,5 triliun pada 2024. Adapun dividen ini merupakan dividen tahun buku 2023 yang disetorkan pada 2024.

"Alhamdulillah kerja keras dari seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," tulis Erick, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dari data yang Erick sajikan, sebanyak 20 BUMN menyetorkan dividen. Di urutan pertama ada BRI dengan setoran dividen sebesar Rp 25,715 triliun. Kemudian, disusul Bank Mandiri sebesar Rp 17,179 triliun dan PT Mineral Industri Indonesia sebesar Rp 11,214 triliun.

Daftar Dividen BUMN ke Negara:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25,715 triliun
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 17,179 triliun
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 11,214 triliun
4. PT Pertamina (Persero) Rp 9,357 triliun
5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 9,211 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 6,277 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 3,090 triliun
8. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 1,213 triliun
9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 1,000 triliun
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 420 miliar
11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 293 miliar
12. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 192 miliar
13. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rp 148 miliar
14. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 101 miliar
15. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Rp 31 miliar
16. Perum Perhutani Rp 28 miliar
17. PT Pos Indonesia (Persero) Rp 20 miliar
18. Perum Peruri Rp 21 miliar
19. Perum Jasa Tirta II Rp 7 miliar
20. Perum Jasa Tirta I Rp 3 miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan. Adapun jumlah ini meningkat sekitar 19% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan hal ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya terkait migrasi kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut menjadi izin pusat.

"Semula banyak kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, kapal yang bermigrasi menjadi izin pusat sudah berjumlah 6.892 kapal," ungkap Latif dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Latif meyakini peningkatan jumlah perizinan ini akan meningkatkan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam. Selain itu, capaian ini juga menjadi hal positif untuk menyongsong kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang akan segera diimplementasikan.

Capaian ini, kata Latif, merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah berjalan dengan baik. Dia berharap kolaborasi ini akan mewujudkan industri perikanan yang semakin tertata.

Latif mengungkapkan proses perizinan berusaha saat ini telah dilakukan secara online penuh, tanpa tatap muka, dan elektronik (paperless). Dalam proses ini, sistem perizinan di DJPT telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) secara single sign on (SSO).

"Sebelum tahun 2020, permohonan dilakukan secara manual. Berkas permohonan diserahkan di loket sehingga pelaku usaha harus datang beberapa kali ke Jakarta dari mulai pemasukan dokumen sampai dengan pengambilan izin. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak efisien," jelas Latif.

Latif menambahkan, perizinan berusaha yang semakin baik akan mendukung tata kelola perikanan tangkap yang semakin terukur, maju, dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi bukti ekonomi dan ekologi dapat berjalan berdampingan.

"Kini, semuanya dilakukan secara online penuh melalui aplikasi berbasis web dari kedudukan masing-masing. Bahkan layanan saat ini kami buka selama 24 jam dan setiap hari termasuk hari libur. Di samping itu, aplikasi juga terus kami sempurnakan agar semakin memudahkan bagi nelayan dan pelaku usaha," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024