Proses pendataan UMKM yang masuk dalam kategori penghapusan utang tengah dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan nya, Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya telah mempelajari mekanisme penghapusan utang ini kini tengah menjangkau beberapa nelayan di sejumlah titik.

Hal ini berkaitan dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya. Mengutip detikSumut, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk unit usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dilansir dari detikSumut, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengatakan jika kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM berhak menerima keuntungan dari kebijakan ini. Mereka harus memenuhi beberapa syarat agar hutang mereka dapat diputihkan, syarat pertama adalah masyarakat pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam mulai dari gempa bumi hingga Covid.

Kedua, bagi pelaku UMKM yang mempunyai hutang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN. Ketiga, UMKM yang dapat dihapuskan hutangnya terdaftar sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan Legislatif menyambut baik kebijakan ini. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut jika penghapusan ini merupakan kesempatan bagi UMKM untuk reborn. Namun demikian, ada ekses yang diendus beriringan dengan hal ini.

Merangkum detikFinance, ada pergolakan di pasar saham sehari setelah peraturan ini disahkan. Bersumber dari RTI Business pada Rabu (6/11/2024) mayoritas pergerakan saham bank-bank Himbara terpantau melemah. Dalam pantauan detikFinance kala itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI) turun 1,06% ke level 4.660, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 3,25% ke level 6.700, PT Bank Negara Indonesia (BBNI) melemah 3,24% menjadi 5.225 dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,73% ke level 1.380.

Meski disebut jika faktor eksternal lebih berpengaruh daripada kebijakan ini, namun tetap saja penghapusan utang oleh sejumlah bank plat merah menjadi pertimbangan para pemain saham. Lalu bagaimana dengan hari ini? apakah ada sikap yang diambil oleh pihak perbankan terkait kebijakan ini? seberapa efektif kebijakan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM di masa depan? Ikuti diskusinya bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance dan Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Editorial Review.

Indonesia Detik Ini akan mengulas peristiwa yang tengah panas di kawasan Tangerang. Diketahui, sejumlah truk pengangkut tanah dirusak warga menyusul adanya kecelakaan yang membuat kaki seorang anak terluka parah. Terbaru, konflik muncul atas adanya warga yang geram akibat truk melintas di luar jam operasional yang disepakati. Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis detikcom langsung dari lokasi kejadian.

Sementara itu, di penghujung acara nanti, detikSore akan menghadirkan founder Yayasan Alzheimer Indonesia. detikSore akan mengulas lebih dalam penyakit Alzheimer yang angkanya diperkirakan meningkat dibalik ketidaktahuan masyarakat tentang isu kesehatan ini. Mari belajar bersama tentang bahaya Alzheimer dalam Sunsetalk jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Jajaran menteri pemerintahan Prabowo Subinato akan diwajibkan menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara.

Dia mengatakan menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

"Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguji coba program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri KP (Wamen KP) Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan KKP.

Didit mengatakan arahan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT KKP. Adapun sejumlah arahannya, seperti untuk melayani masyarakat dengan optimal, terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai dengan darat.

"Kedua tingkatkan makan ikan adakan sosialisasi untuk makan ikan kerja sama nanti dengan badan gizi nasional dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi makan bergizi," kata Didit dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan makan bergizi ini nantinya diperuntukkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dia mengusulkan bagi masyarakat pesisir pantai, program MBG terdapat menu ikan. Sebab, dia menilai protein ikan baik untuk kesehatan.

"Makan bergizi ini ditujukan kepada murid, anak-anak dan ibu hamil. Tentunya ditambah program makan ikan di dalamnya kalau daerah pantai semua bisa makan ikan karena protein ikan sangat baik buat kesehatan," jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia memerintahkan setiap UPT untuk mendata anak-anak sekolah serta ibu hamil. Nantinya, data-data tersebut akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk bisa disinergikan.

"Kaitan dengan itu degera adakan pendataan untuk seluruh UPT di mana ada sekolah SD, SMP, SMA sederajat serta ibu-ibu dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi kerja sama sinergutas. Ketiga utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan ini wajib hukumnya," terangnya.

"Karena itu semua yg melaksanakan kegiatan perwakilan kkp di daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut tidak usah seremonial tapi langsung kepada rakyat," tambah dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kabar terbaru mengenai tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan final determination diterbitkan pada 22 Oktober 2024. Hasilnya, untuk CVD, Indonesia tetap deminis. Artinya, pemerintah tidak melakukan subsidi terhadap ekspor udang ke AS. Sementara untuk bea masuk anti dumping, tarifnya turun dari 6,3% jadi 3,9%.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya, jadi 0 persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Jadi, ini merupakan hasil capaian dari tentunya sinergi dari teman-teman asosiasi, juga dengan teman-teman kementerian perdagangan dan teman-teman dari KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hiring yang dilaksanakan bersama dengan USDOC," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan pada tanggal 23 Mei lalu, USDOC mengeluarkan preliminary determination khusus untuk anti-dumping. Atas tuduhan tersebut, Indonesia mendapatkan 2 mandatory untuk tarif anti-dumping, yakni tarif 0% untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3% untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan perusahaan eksportir udang lainnya.

Sementara, hasil dari final determination pada tanggal 22 Oktober, Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan tarif anti-dumping turun dari 6,3% menjadi 3,9% bagi PT FMS dan perusahaan eksportir udang lainnya dan tarif 0% untuk BMS.

Namun, hasil ini belum berakhir. Sebab, masih menunggu hasil kajian dari US International Trade Commission (USITC) yang masih berlangsung. Lembaga tersebut bertugas untuk mengkaji injury ataupun dampak ekonomi di domestik AS.

"Dan pengumuman akan final akan disampaikan oleh US ITC per tanggal 5 Desember dan pengenaan untuk anti-dumping ataupun CVD dan duties-nya itu akan dikenakan di tanggal 12 Desember," jelasnya.

Dia pun berharap tarif CVD Indonesia tetap deminis dan tarif bea masuk anti dumping disamaratakan menjadi bebas bea masuk.

Pemerintah ingin menggenjot ekspor komoditas perikanan ke Uni Eropa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggap pasar perikanan negara tersebut cukup besar.

Namun, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan ekspor produk perikanan Indonesia masih kecil jumlahnya ke Uni Eropa.

"Indonesia baru peringkat ke 20 produknya bisa masuk ke Uni Eropa. Dengan pangsa masih 1%. Tentu ini yang harus digenjot," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun produk perikanan Indonesia yang dinilai berpotensi besar ke pasar Uni Eropa yakni tuna, cakalang, udang, cumi, hingga gurita.

"Memang tuna, cakalang yang paling besar 30%, kemudian cumi, gurita, udang, kepiting. Ini komoditas utama yang masuk ke Uni Eropa dari Indonesia, angkanya US$ 335,27 juta (angka 2023 turun 11,2% dari 2022), volumenya 55,88 ribu ton (turun 5,6% dari 2022)," ungkapnya.

Masih kecilnya ekspor perikanan ke Uni Eropa disebabkan oleh berbagai hambatan mulai dari tarif dan non tarif. Ekspor perikanan ke Uni Eropa dikenakan tarif cukup besar yakni 20%.

"Ini teman-teman yang menangani terus melakukan komunikasi, diskusi-diskusi dalam working group, dalam CEP, untuk bisa mengupayakan tarif, penurunan tarif ke Uni Eropa," jelasnya.

Sementara tantangan non tarif berkaitan dengan syarat mutu komoditas perikanan masuk ke Uni Eropa, seperti pengolahan, sustainable fisheries, fisheries management, hingga syarat bagaimana ikan ditangkap menggunakan alat yang tidak merusak ekosistem kelautan.

"Itu ada persyaratan-persyaratan yang dipakai di tiap-tiap negara, termasuk persyaratan mengenai mutu ini. Perlengkapan persyaratan mutu ini apa saja, ada kimia, ada fisik, itu ada di setiap negara. Itu yang menjadi tantangan," terangnya.

Saat ini ada 176 perusahaan yang bisa ekspor produk perikanan ke Uni Eropa. Jumlah itu stagnan sejak 2017. Padahal sebelumnya jumlah perusahaan yang bisa ekspor sempat mencapai lebih dari 200 perusahaan.

Tidak bertambahnya perusahaan yang bisa ekspor perikanan ke Uni Eropa ini karena masalah pemenuhan syarat dari UE. Meski begitu, Ishartini mengatakan ada 33 perusahaan yang mengantre untuk bisa mengekspor komoditas perikanan ke UE.

"Step berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukan penjaminan mutu ini dengan baik dan dengan mudah. Semua regulasi yang diterbitkan oleh Eropa bisa kita ikuti. Target kita ini sekarang sudah mengantre sekitar 33 perusahaan baru yang ingin mengusulkan," tutupnya.

Simak Video: Cuan 'Maut' Ekspor Ikan Hias Laut

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap Indonesia tidak masuk dalam lima besar pengekspor perikanan terbesar di dunia. Urutan Indonesia saat ini negara terbesar ke-13.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengungkap lima negara sebagai eksportir perikanan terbesar di dunia di antaranya, China Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam.

"Kalau dilihat dari 5 negara eksportir utama, Indonesia tidak masuk di dalam 5 besar, yang pertama adalah Tiongkok produsen perikanan terbesar di dunia, Norwegia dengan salmonnya, Ekuador dengan udangnya, Chili, dan Vietnam. Indonesia peringkat ke 13," kata dia dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Adapun komoditas dari perikanan yang laris manis di pasar dunia adalah ikan trout, salmon, udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita hingga kepiting atau rajungan.

Menurut Ishartini, sebagian besar komoditas itu banyak di Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah untuk menggenjot ekspor ikan ke pasar dunia.

"Memang trout salmon ini kita tidak punya jenis ini. Tetapi kita punya udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita, kita punya. Jadi itu nanti adalah komoditas-komoditas yang harus menjadi fokus utama kita untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor," jelasnya.

Ishartini mengungkap selama lima tahun terakhir ada tiga komoditas ikan Indonesia yang besar diekspor ke pasar dunia, udang sebesar US$ 1,73 miliar, tuna, tongkol, cakalang sebesar US$ 927,13 juta, dan cumi,sotong, gurita sebesar US$ 762,58 juta.

"Lima tahun terakhir sekitar 5 koma, dan paling tinggi itu ada di 2022, kita tembus US$ 6,2 miliar, di 2023 US$ 5,63 miliar. Komoditas apa yang paling besar, yaitu udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi, sotong, gurita," terangnya.

Indonesia juga masih melakukan importasi sejumlah ikan yang tidak ada di dalam negeri, seperti makarel, salmon, dan kepiting.

"Impor kita hanya 0,7 dan 0,65, kecil. Itupun hanya untuk memenuhi jenis jenisnya memang yang kita tidak punya di Indonesia," ucapnya.

Simak Video: Cerita Pemuda Lumajang Cuan Puluhan Juta dari Budidaya Ikan Koi

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.