Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal poin perubahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan penetapan kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diberlakukan untuk akad kredit 2023.

Pernyataan ini memang berbeda dari yang disampaikan pada Juli 2024, di mana Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku untuk kredit yang diberikan pada 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh Pemerintah.

“Selanjutnya, dalam penyusunan ketentuan tersebut Pemerintah terus berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya terhadap penyusunan rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pekan lalu (14/9/2024).

Adapun, Dian menyampaikan restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Kata Dian, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik.

“Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Dian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Tercatat, penyaluran KUR posisi Juli 2024 mencapai Rp169,17 triliun atau meningkat Rp42,54 triliun (33,59%) dibandingkan dengan penyaluran KUR pada Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun.

Penyaluran KUR

Dari sisi pemain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga akhir Juli 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp23,49 triliun kepada lebih dari 151.000 debitur.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7% dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan resminya.

Ali menambahkan penyaluran KUR merupakan wujud komitmen Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM, sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp6,87 triliun atau 29,24% dari total KUR Bank Mandiri. Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp5,03 triliun atau sekitar 21,44% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Sementara itu, dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB melaporkan sampai dengan semester I/2024 penyaluran KUR mencapai 40% dari total kuota penyaluran KUR Bank BJB.

“Ada kehati-hatian yang harus kami jaga juga pemilihan debitur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis.

Menurutnya, saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2024, di mana permintaan KUR masih tinggi hingga dobel digit, walau lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. “Kita melihat adanya optimisme kondisi ekonomi yg lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, Yuddy berujar akan mendorong permintaan kredit KUR ini lebih tinggi lagi. “Namun, kami harus tetap menjaga kehati hatian, apalagi masa relaksasi atas restrukturisasi juga telah berakhir, dan tekanan daya beli masyarakat masih terasa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar seiring dengan menguatnya sinyal pemerintah yang kian menyeriusi kebijakan terkait restrukturisasi KUR, usai beberapa pekan wacana tersebut ramai dibicarakan.

Regulator jasa keuangan alias Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan pelaksanaan restrukturisasi KUR, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso menyampaikan, BRI siap mengikuti instruksi dan keputusan apapun terkait kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan, baik itu jika diperpanjang ataupun jika tidak diperpanjang.

“Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana mengatasi kredit bermasalah,” kata Sunarso dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis.

Apabila pemerintah tidak memutuskan adanya perpanjangan kebijakan stimulus kredit tersebut, maka BRI tetap fokus untuk terus memperkuat pencadangan sebagai antisipasi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jika kebijakan stimulus tidak diperpanjang, BRI juga tetap akan melakukan restrukturisasi secara komersial terhadap UMKM yang menghadapi kredit bermasalah. Sunarso mengamini bahwa penyaluran kredit yang berkualitas, terutama di segmen mikro, masih memiliki banyak tantangan di pasar.

“Pada akhirnya memang kita harus menyelesaikan problem loan itu, dengan ketentuan-ketentuan mengikuti kaidah risk management. Yang paling utama, kalau kita menghapus (write off) kredit, harus cukup cadangannya. Maka yang paling penting adalah menyiapkan cadangannya,” kata Sunarso.

Jauh sebelum kebijakan stimulus restrukturisasi kredit berakhir pada akhir Maret lalu, Sunarso menegaskan bahwa BRI sebenarnya sudah menyiapkan segala macam bantalan terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan.

“Itu (pencadangan) sudah kita lakukan dengan baik. Bahwa sekarang, itu sudah jalan,” ujar dia.

KKebijakan stimulus restrukturisasi kredit untuk dampak COVID-19 diberlakukan sejak Maret 2020 dan telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 yang jatuh tempo Maret 2024 bisa dimundurkan hingga 2025. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada 24 Juni yang lalu.

Pada 11 Juli lalu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji opsi perpanjangan kebijakan stimulus tersebut yang hanya untuk kredit usaha rakyat (KUR). Dia menilai, kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih mendalami arahan dari Presiden Jokowi terkait opsi perpanjangan restrukturisasi kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah mempertimbangkan berbagai aspek saat memutuskan pengakhiran kebijakan tersebut, seperti dampak, kecukupan modal, pencadangan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit. Di samping itu, OJK melihat pertumbuhan kredit pada tahun ini membaik bila dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hanya berlaku untuk kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga mengatakan, terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan masing-masing dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien.

“Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sebenarnya dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari restrukturisasi kredit Covid-19, pihaknya telah menghitung dari segi dampaknya.

OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

"Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang restrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," kata dia.