Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyaluran BBM subsidi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sendiri sebelumnya dipanggil Prabowo menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Nicke dipanggil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso pun mengakui pertemuan itu membahas subsidi. Namun, terkait detil skema masih dalam kajian pemerintah. Kendati, jika skema penyaluran BBM subsidi berubah menjadi BLT, Pertamina siap mengikuti arahan.

"Seperti yang disampaikan PCO [Presidential Communication Office], skemanya masih dikaji pemerintah. Pertamina sebagai penyalur tentu akan melaksanakan arahan pemerintah nantinya," jelas Fadjar kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Fadjar menyatakan pihaknya siap jika penyaluran BBM subsidi menjadi berbentuk BLT. Ini lantaran Pertamina sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024) lalu.

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Wacana mengubah skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT kian kencang berembus. Prabowo pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut pad Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.