Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih mengkaji opsi skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Salah satu pilihannya, mengubah subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan konsep BLT, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat tak mampu akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.

Adapun harga BBM subsidi jenis Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90, harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.

Lantas, berapa sebenarnya besaran BLT ideal jika skema subsidi BBM diubah?

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menuturkan total anggaran untuk BLT BBM biasanya akan lebih kecil dari anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.

Pasalnya, target penerima BLT sangat spesifik, hanya untuk kalangan terbatas yang dianggap layak. Ini berbeda dengan subsidi BBM yang saat ini berlaku, yakni cenderung umum.

Dalam Buku II Nota Keuangan 2025, outlook subsidi energi pada 2024 adalah sebesar Rp192,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan Listrik. Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg angkanya diperkirakan mencapai Rp112,02 triliun. Sementara, Rp80,72 triliun sisanya untuk subsidi listrik.

Sementara terkait besaran ideal BLT subsidi BBM, Ronny mengatakan hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.

"Soal besaran, saya kira, tergantung political will pemerintah di satu sisi dan kalkulasi pemerintah atas pertambahan beban biaya hidup masyarakat pasca pencabutan BBM di sisi lain," kata Ronny kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Kendati, berdasarkan hitungannya, BLT subsidi BBM paling sedikit bisa mencapai Rp180.000 per bulan per penerima manfaat. Angka tersebut didapat dari asumsi pengembalian harga BBM sesuai keekonomiannya menggerus pendapatan masyarakat sekitar Rp3.000 per liter.

Lalu, dengan asumsi satu orang mengonsumsi 2 liter per hari, maka ada pertambahan beban biaya Rp6.000 per hari. Kemudian, angka itu dikali 30 hari, hasilnya setara dengan Rp180.000 per bulan.

Namuna, kata Ronny, itu adalah hitungan terbatas. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi mentriger melambungnya harga bahan pokok dan barang lain.

"Sehingga pertambahan beban pengeluaran masyarakat akibat multiplier effect dari kenaikan harga BBM juga perlu dihitung. Sehingga angka ideal BLT bisa lebih dari Rp180.000, mungkin Rp250.000 per bulan per kepala," jelas Ronny.

Setali tiga uang, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus memangkas signifikan anggaran subsidi. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Meski demikian, perlu diperhatikan fakta bahwa pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin. Oleh karena itu, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga.

Apalagi, Bhima menyebut aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi penduduk Indonesia.

"BLT kan cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi bbm karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin," kata Bhima.

Dia khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Selain itu, inflasi bisa naik karena pengguna BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha UMKM.

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4% year on year tahun depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyaluran BBM subsidi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sendiri sebelumnya dipanggil Prabowo menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Nicke dipanggil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso pun mengakui pertemuan itu membahas subsidi. Namun, terkait detil skema masih dalam kajian pemerintah. Kendati, jika skema penyaluran BBM subsidi berubah menjadi BLT, Pertamina siap mengikuti arahan.

"Seperti yang disampaikan PCO [Presidential Communication Office], skemanya masih dikaji pemerintah. Pertamina sebagai penyalur tentu akan melaksanakan arahan pemerintah nantinya," jelas Fadjar kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Fadjar menyatakan pihaknya siap jika penyaluran BBM subsidi menjadi berbentuk BLT. Ini lantaran Pertamina sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024) lalu.

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Wacana mengubah skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT kian kencang berembus. Prabowo pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut pad Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih menggodok soal subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat.

Dia menyebut salah satu alternatif bentuk subsidi yang tengah dibahas adalah dalam bentuk langsung ke masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah sedang mengkaji rencana skema penyaluran subsidi langsung ke masyarakat. Pemerintahan Prabowo Subianto ingin agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan langsung ke penerimanya.

Oleh sebab itu, Prabowo pun memanggil Bahlil, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024), guna membahas hal tersebut.

Usai pertemuan itu, Bahlil mengaku ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan pemerincian rencana subsidi tepat sasaran itu.

"Ya itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan kemarin oleh Kepala

Kantor komunikasi Kepresidenan. Kami bagian detailing-nya. Data [penerima subsidi] harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil pun membenarkan bahwa ada rencana pemerintah untuk di antaranya menyalurkan subsidi energi langsung dalam bentuk tunai. Namun, itu hanya menjadi salah satu dari sekian opsi yang ada.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [langsung bentuk tunai]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Presiden Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan skenario skema penyaluran subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sudah sejak lama direncanakan pemerintah.

Adapun, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya yakni bentuk bantuan langsung tunai.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, rencana penyaluran subsidi BBM berbentuk BLT sudah masuk dalam Nota Keuangan, tetapibelum ada mekanisme yang pas untuk menjalankan skema itu.

"Dari subsidi harga ke subsidi orang. Di nota keuangan, sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Agus menuturkan pemberian subsidi BBM dalam bentuk BLT bertujuan agar lebih tepat sasaran.Nantinya, setelah subsidi BBM dibuat menjadi subsidi langsung, kata Agus, harga semua BBM akan dijual sesusai dengan harga keekonomiannya.

"Enggak dilepas ke pasar [harga BBM]. Tapi dibuat sesuai dengan harga kekeonomian. Harganya bukan pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utandan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.