REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana tersebut bertujuan memperkuat permodalan dalam pemenuhan modal kerja untuk penugasan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perumnas mengajukan PMN tunai 2025 sebesar Rp 1 triliun dengan klasifikasi PMN dalam menjalankan penugasan," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi memerinci penggunaan PMN akan digunakan untuk pembangunan di lahan pada area backlog, perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, dan penyelesaian persediaan yang dimiliki oleh Perumnas.

"Alokasi unit yang akan dibangun (dari PMN Rp 1 triliun) itu 3.180 unit dengan rincian 2.600 rumah tapak dan 580 rumah susun," ucap Budi.

Budi menyampaikan 3.180 unit tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek sebanyak 702 unit, Sumatera dengan 424 unit, Jawa Tengah dengan 814 unit, Jawa Timur sebanyak 51 unit, dan pembangunan rumah susun milenial Kemayoran sebanyak 580 unit.

Budi berharap langkah Perumnas dapat membantu mengurangi tingkat backlog yang berdasarkan data Susenas 2023 masih terjadi backlog sebesar 9,9 juta unit. "Kalau kita lihat, pertumbuhan rumah tangga baru mencapai 800 ribu per tahun. Hal ini tentu menambah jumlah backlog di Indonesia," kata Budi.