Bisnis.com, SEMARANG - Pekerja di PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) bergantian menjaga pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Tirto, Kabupaten Pekalongan seiring belum adanya kepastian terkait pesangon usai pabrik tutup.

Pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun demikian, ratusan pekerja masih belum mendapat kepastian terkait upah dan pesangon.

"Jumlah kemarin, sesuai perjanjian bersama itu ada Rp30,4 miliar. Itu untuk 659 anggota Serikat Pekerja Nasional [SPN]. Ada upah yang tertunda, lembur, tunjangan hari raya (THR), dan juga pesangon," ungkap Rafi'i, Ketua SPN Dupantex pada Kamis (19/9/2024).

Rafi'i menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mengamankan aset-aset perusahaan di tengah sengketa yang terjadi. Setiap harinya, ada belasan mantan pekerja Dupantex yang secara sukarela menjaga pabrik yang sudah nonaktif tersebut.

"Dalam perjanjian bersama, telah disepakati uang gaji yang tertunda [akan dibayarkan] batasnya 10 Oktober 2024, itu paling lambat. Tetapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda," jelas Rafi'i saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Selain pekerja, sejumlah perusahaan mitra Dupantex juga telah mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg dilayangkan oleh PT Euro Chem Tex serta PT Multikimia Inti Pelangi melalui Agus Suprihanto sebagai kuasa hukum.

Dupantex kini menjadi perusahaan dengan status PKPU sementara di mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 mendatang. Rafi'i menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan bukti dan data yang diperlukan untuk mengikuti proses persidangan.

"Termasuk kami masih melobi untuk mencari advokat atau pengacara untuk memenuhi gugatan PKPU tersebut," jelasnya.

Gelombang PHK hingga hari ini masih dialami oleh sejumlah perusahaan di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan, selain Dupantex, sebagian kecil pekerja di PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) juga masih belum menerima upah dan pesangon dari perusahaan.

Panamtex digugat pailit pada 12 Juli 2024. Gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg tersebut dilayangkan oleh Budi Purwanto dan Sukamto. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua mengabulkan gugatan tersebut pada 12 September 2024 lalu.

Aliansi pekerja dan industri kecil menengah (IKM) tekstil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Mereka mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan ke depan kantor Sri Mulyani pukul 14.10 WIB. Tampak massa membawa sejumlah spanduk yang dipandu oleh orator dari atas mobil.

"Mana Sri Mulyani? Kami akan terus di sini sampai besok jika ibu tidak datang ke kami berdialog terkait impor tekstil ilegal, atau ibu terlibat dalam impor tekstil ilegal," kata orator tersebut di depan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Mana.. mana.. mana Sri Mulyani.. turun ke sini sekarang juga," kata orator.

Berdasarkan keterangan resminya, dalam dua tahun terakhir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga IKM.

Ratusan ribu pekerja dan IKM disebut telah menjadi korban kehilangan mata pencaharian yang disebabkan oleh banjirnya barang impor ilegal.

Produk tekstil murah yang berasal dari impor ilegal menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing. Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi.

"18.000 PHK industri tekstil, orang tua kami kehilangan pekerjaan, di mana letak keadilan pemerintah?" ucapnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucapnya.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan aturan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran tekstil impor terutama China. Untuk mengatasi itu, akan dikeluarkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta pernah mengatakan tindakan pengamanan itu sudah menjadi rekomendasi Menteri Perdagangan atas masukan beberapa kementerian sejak 2022, tinggal perlu tanda tangan Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Redma mendesak Sri Mulyani segera meneken aturan BMTP dan BMAD sebelum lebih banyak lagi PHK dan pabrik tekstil yang berguguran.

"Safeguard ini kan sudah rekomendasi oleh Mendag atas dasar masukan beberapa kementrian sejak 2022, hanya tinggal perlu tanda tangan Menkeu saja. Masih banyak rekomendasi anti dumping dan safeguard yang mandeg di meja Bu Sri bahkan lebih dari 4 tahun, masa mau tanda tangan saja harus tunggu industrinya bangkrut dan PHK," ucap Redma kepada detikcom, Jumat (28/6).

"Jadi nggak perlu digodok lagi, tinggal Bu Sri tanda tangan saja karena sudah digodok oleh beberapa kementrian termasuk Kemenkeu di dalamnya," tambahnya.

Sebelumnya, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022. Saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangannya.

Simak juga Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]

Aliansi pekerja dan industri kecil menengah (IKM) tekstil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Mereka mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan ke depan kantor Sri Mulyani pukul 14.10 WIB. Tampak massa membawa sejumlah spanduk yang dipandu oleh orator dari atas mobil.

"Mana Sri Mulyani? Kami akan terus di sini sampai besok jika ibu tidak datang ke kami berdialog terkait impor tekstil ilegal, atau ibu terlibat dalam impor tekstil ilegal," kata orator tersebut di depan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Mana.. mana.. mana Sri Mulyani.. turun ke sini sekarang juga," kata orator.

Berdasarkan keterangan resminya, dalam dua tahun terakhir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga IKM.

Ratusan ribu pekerja dan IKM disebut telah menjadi korban kehilangan mata pencaharian yang disebabkan oleh banjirnya barang impor ilegal.

Produk tekstil murah yang berasal dari impor ilegal menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing. Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi.

"18.000 PHK industri tekstil, orang tua kami kehilangan pekerjaan, di mana letak keadilan pemerintah?" ucapnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucapnya.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan aturan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran tekstil impor terutama China. Untuk mengatasi itu, akan dikeluarkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta pernah mengatakan tindakan pengamanan itu sudah menjadi rekomendasi Menteri Perdagangan atas masukan beberapa kementerian sejak 2022, tinggal perlu tanda tangan Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Redma mendesak Sri Mulyani segera meneken aturan BMTP dan BMAD sebelum lebih banyak lagi PHK dan pabrik tekstil yang berguguran.

"Safeguard ini kan sudah rekomendasi oleh Mendag atas dasar masukan beberapa kementrian sejak 2022, hanya tinggal perlu tanda tangan Menkeu saja. Masih banyak rekomendasi anti dumping dan safeguard yang mandeg di meja Bu Sri bahkan lebih dari 4 tahun, masa mau tanda tangan saja harus tunggu industrinya bangkrut dan PHK," ucap Redma kepada detikcom, Jumat (28/6).

"Jadi nggak perlu digodok lagi, tinggal Bu Sri tanda tangan saja karena sudah digodok oleh beberapa kementrian termasuk Kemenkeu di dalamnya," tambahnya.

Sebelumnya, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022. Saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangannya.

Simak juga Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]