ekBis#1

Industri Tekstil Tumbuh 7,43% Kuartal III/2024 Meski Banyak Pabrik Tutup

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan positif hingga mencapai 7,43% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2024. Meski diterpa berbagai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pabrik tutup, penerapan restriksi dagang menjadi angin segar bagi industri.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan lapangan usaha subsektor tekstil terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya -2,72% yoy dan lebih tinggi daripada triwulan II/2024 sebesar -0,03% yoy.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APsyFI) Farhan Aqil mengatakan, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tekstil di periode tertentu melesat positif lantaran didorong adanya kebijakan restriksi perdagangan berupa safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Hal ini terlihat dari pertumbuhan tekstil pada triwulan III/2022 yang positif di angka 8,09% yoy. Kala itu, aturan BMTP untuk impor pakaian dan aksesoris pakaian, serta produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

"Pertumbuhan ini mungkin karena adanya regulasi serta restriksi seperti safeguard kain dan karpet, bisa jadi pasarnya jadi kembali bergairah walaupun kondisinya belum normal," kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga resmi mengeluarkan BMTP atau safeguard produk impor kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya lewat PMK No. 48/2024.

Bahkan, pemerintah disebut tengah mempersiapkan perpanjangan BMTP untuk pakaian jadi yang juga akan berakhir pada November ini. Restriksi perdagangan produk tersebut dinilai penting karena dinilai paling terimbas dengan barang impor.

"Rantai tekstil ini sudah mulai hilang di tengahnya, kain karena impornya banyak banget. Makanya pas ada perlindungan dalam negeri langsung naik," tuturnya.

Meskipun, dalam implementasinya masih terdapat celah produk impor ilegal yang tidak tercatat dalam data BPS. Farhan menyebut regulasi yang baik tidak dapat optimal apabila tidak ada penegakan hukum bagi oknum importir ilegal.

"Kalau dirasa pulih, ini belum karena masih ada yang berhenti berproduksi. Industri tekstil sekarang sangat bergantung pada pasar domestik karena beberapa negara tujuan ekspor memberlakukan pengetatan impor seperti India dan China," pungkasnya.

Nyaris 40 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun Terakhir, ke Mana Pemerintah?

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan.

Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi.

Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan.

"Ada 38 pabrik, hampir 40 pabrik sudah tutup 2 tahun ini tanpa mekanisme kepailitan, ini situasi yang harus kita cermati," kata Danang dalam RDPU Baleg DPR RI, Senin (4/11/2024).

Danang menerangkan bahwa ada suatu kesamaan di antara seluruh pabrik itu, mulai dari kemampuan produk yang menurun ataupun kehilangan penjualan lantaran pasar domestik yang direbut barang impor.

Industri TPT dihantam barang impor ilegal yang masuk tanpa membayar pajak dan masuk melalui celah yang tak resmi. Selain itu, impor legal juga memenuhi pasar lantaran China kelebihan produksi dan memberikan subsidi besar untuk ekspor komoditasnya sehingga memicu dugaan praktik dumping.

"Apakah Sritex mewakili industri tekstil kita seluruhnya? Hampir, tapi yang mengalami masalah hukum terkait kepailitan melalui PKPU itu memang Sritex dan dua industri perusahaan lain, yang lain masih bisa berproses dalam recovery, Sritex kebetulan divonis begitu, tentu saja agak sedikit tidak bisa identik karena kasus keperdataannya beda-beda," tuturnya.

Di samping itu, Danang menegaskan industri TPT nasional bukannya tak bisa bersaing dengan produk impor. Namun, level playing field dalam negeri dinilai tidak lagi sama rata. Terlebih, saat ini 60-70% produk TPT di pasar merupakan produk ilegal.

"Yang ilegal ini tidak mungkin kita bisa berkompetisi, karena masuknya ilegal nggak termonitor pajak nggak bayar, tokonya nggak bayar, distributornya nggak bayar, ketika ini menjadi siklus berantai kemudian pabrik yang memproduksi bahan baku jatuh, sampai IKM jatuh," tuturnya.

Sementara itu, impor legal dapat masuk ke Indonesia dengan harga murah lantaran minimnya pembatasan perdagangan di Tanah Air. Di sisi lain, struktur biaya produksi di China lebih murah dibandingkan RI.

"Karena produsen China kebetulan struktur infrastruktur energi nya jauh jauh lebih murah, biaya listrik mereka 30% lebih murah, ketika mereka melakukan ekspor kesini mereka subsidi biaya ekspor sehingga sampai sini harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Sebelumnya, dia menuturkan bahwa sejak awal tahun hingga September sebanyak 46.000 pekerja industri TPT ter-PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

"Ada dua [perusahaan] yang lain, tidak terkait dengan gugatan kepailitan tetapi masalah tidak mampu lagi kemungkinan akan menutup operasinya. Bahkan, satu perusahaan sudah tutup satu operasionalnya November ini di industri hulunya," tuturnya.

Dia membenarkan bahwa salah satu di antaranya yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX) yang merupakan salah satu perusahaan tekstil besar dengan ribuan pekerja. Kendati demikian, Danang tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi usaha perusahaan tersebut.

"Dalam iklim investasi, kalau ada 1-2 pabrik jatuh bangkrut, mungkin mereka salah, keliru manajemennya. Tapi kalau hampir seluruh pabrik memiliki masalah yang sama, mungkin yang keliru pemerintahnya, salah kebijakannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.

Salah satu yang disoroti yakni terkait implementasi Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor tujuh komoditas, termasuk produk TPT. Beleid ini yang disebut menjadi biang kerok kontraksi PMI manufaktur 4 bulan terakhir.

"Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Pemerintah Rayu 15 Investor Asing Bangun Pabrik Tekstil di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merayu 15 investor asing untuk membangun pabrik tekstil di Indonesia. Pemerintah berencana bertemu dengan para investor asing itu pada Jumat (1/11/2024) esok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tidak ingin industri padat karya terus terpuruk seperti yang terjadi belakangan. Apalagi, terbaru raksasa tekstil Indonesia yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit.

"Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini membantah para investor asing tersebut ingin mengakusisi Sritex. Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga mengungkapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

"Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," jelasnya.

Hanya saja, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Airlangga menyatakan bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

"Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas, sekitar 16%, 10%-20%," tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Datangi PT Sritex di Sukoharjo, Pastikan Pekerja Tak Kena PHK Imbas Putusan Pailit

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel mendatangi pabrik PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 28 Oktober 2024. Kedatangannya untuk memastikan nasib para pekerja dan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan pasca putusan pailit.

Kehadiran Noel diterima langsung oleh Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Ratusan karyawan dan pekerja perusahaan itu juga turut menyambutnya.

Dalam kesempatan itu, Wawan --begitu dia akrab disapa mengemukakan situasi terkini perusahaan beserta para pekerjanya. Ia memastikan hingga Senin, 28 Oktober 2024, perusahaan masih beroperasi dan para pekerja bekerja seperti biasa.

"Bisa kami laporkan kepada Bapak bahwa pagi hari ini seluruh karyawan-karyawati kami tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran upah mereka," ucap Wawan saat memberikan sambutannya.

Menanggapi isu kurang menyenangkan soal efisiensi, ia memastikan tidak ada PHK terhadap para karyawan atau pekerjanya. Menurutnya efisiensi memang dilaksanakan. Namun, keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan adalah keputusan bisnis.

"Efisiensi itu diputuskan karena kami memang tidak bisa atau market masih belum ada pembelinya maka dilaksanakan efisiensi, bukan karena kebangkrutan. Di Sritex ini PHK itu adalah kata-kata yang sangat-sangat tabu, haram," ungkap dia.

Sementara itu, Noel menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan PT Sritex. Presiden telah menugaskan empat menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ini bentuk komitmen negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan ini. Ternyata tidak ada yang gelisah, itu hanya opini-opini liar," ujar Noel di hadapan ratusan pekerja Sritex.

Atas perintah Presiden itu, ia ingin memastikan bahwa putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang tidak berimbas terjadinya PHK karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut.

"Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak. Jawabannya tadi dikatakan bahwa tabu kata PHK. Nggak ada kata-kata PHK," katanya.

Ia juga mengapresiasi konsep kekeluargaan yang diusung oleh perusahaan tersebut. "Ini adalah rumah kedua kawan-kawan buruh atau pekerja Sritex. Banggalah kita punya buruh yang patriotik, perusahaan yang patriotik. Pak Prabowo pesankan itu, kita butuh perusahaan yang patriotik," katanya.

Sementara itu, mengenai pengajuan kasasi oleh perusahaan terhadap putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang, ia mengatakan itu merupakan urusan perdata. "Kalau terkait hukum ada di Kementerian Hukum. Bukan di saya, kalau tugas saya melihat kondisi teman-teman buruh dan pekerja," katanya.

Ia mengatakan hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 ayat 2 Tahun 1945 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"Yang jelas soal pailit itu persoalan perdata dan persoalan hukum, biarkan antara perusahaan dan pengadilan, itu bukan domain kami. Sebagai Kementerian Ketenagakerjaan domain kami adalah bagaimana melihat situasi tenaga kerja di sini," katanya.

Sritex Diputus Pailit, Total Utang Bank SRIL Mencapai US$821 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) menghadapi ketidakpastian setelah Sritex diputus pailit oleh PN Niaga Semarang. Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Seperti diketahui produsen tekstil raksasa asal Sukuharjo itu makin sempoyongan setelah palu Pengadilan Negeri Niaga Semarang memutuskan Sritex dalam kondisi pailit.

Putusan itu diambil menyusul gugatan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon kepada Sritex dan anak perusahaannya PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya lantaran dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

PT Indo Bharat Rayon (IBR) merupakan salah satu kreditur utang dagang Sritex. Namun, tidak terdapat nama IBR pada laporan keuangan perseroan. Manajemen SRIL menjelaskan seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga.

Status pailit Sritex yang diputuskan oleh PN Niaga Semarang berbuntut panjang. Tak hanya berimbas kepada IBR selaku salah satu kreditur utang dagang Sritex, tetapi juga kreditur SRIL yang lain termasuk kreditur bank.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2024, SRIL mencatat total liabilitas sebesar US$1,59 miliar atau sekitar Rp25,12 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS). Total liabilitas itu lebih besar dari total aset perusahaan US$617,33 juta atau sekitar Rp9,7 triliun dan total ekuitas yang mengalami defisit atau minus US$980,55 juta atau sekitar Rp15,41 triliun.

Lebih terperinci, total liabilitas SRIL didominasi oleh utang bank. Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi satu-satunya kreditur SRIL untuk utang jangka pendek senilai US$11,36 juta atau sekitar Rp178,77 miliar yang harus dilunasi SRIL paling lambat Juni 2025.

Dalam jangka panjang, SRIL turut berhadapan dengan utang bank sebesar US$809,99 juta atau sekitar Rp12,73 triliun. Pos yang paling besar ialah pinjaman eks-sindikasi senilai US$232,44 juta.

Selain itu, SRIL juga membukukan utang bank US$71,3 juta kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), US$43,88 juta kepada State Bank of India, Singapore Branch, US$36,93 juta kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk., US$35,82 juta kepada Citibank N.A., US$33,7 juta kepada PT Bank Mizuho Indonesia.

Selain itu, outstanding utang bank jangka panjang juga dibukukan SRIL dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. senilai US$33,27 juta, PT Bank Muamalat Indonesia US$25,45 juta, PT Bank CIMB Niaga Tbk. US$25,34 juta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. US$25,16 juta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24,2 juta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. US$23,8 juta, Bank of China (Hong Kong) Limited US$21,77 juta, PT Bank KEB Hana Indonesia US$21,53 juta, MUFG Bank Ltd. US$23,77 juta, dan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20 juta.

SRIL juga memiliki utang bank jangka panjang dengan nilai di bawah US$20 juta dari Woori Bank Singapore Branch US$19,87 juta, Standard Chartered Bank US$19,57 juta, PT Bank DBS Indonesia US$18,23 juta, PT Bank Permata Tbk. US$16,7 juta, PT Bank China Construction Indonesia Tbk. US$14,91 juta, dan PT Bank DKI US$9,13 juta.

Ditambah lagi, utang bank jangka panjang kepada Bank Emirates NBD US$9,01 juta, ICICI Bank Ltd. (Singapore Branch) US$6,96 juta, PT Bank CTBC Indonesia US$6,95 juta, Deutsche Bank AG US$6,82 juta, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. US$4,97 juta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. US$4,52 juta, dan PT Bank SBI Indonesia US$4,38 juta.

Salah satu outstanding utang bank SRIL paling besar kepada BCA, yakni utang jangka panjang US$71,3 juta dan utang jangka pendek US$11,36 juta.

Seperti diberitakan Bisnis, BCA melalui EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn, mengatakan BCA menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut.

"BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Selain itu, Hera menyampaikan BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada.

Adapun, beban bunga dari berbagai utang dan obligasi SRIL sampai paruh pertama 2024 mencapai masing-masing US$10.719.841 atau sekitar Rp168,65 miliar.

Dalam perkembangan terbaru, Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini, Senin (28/10/2024). Iwan membahas soal pailit Sritex yang masih dalam masih tahap awal.

“Jadi masih prematur lah. Nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi, saya ya istilahnya, membuat strategi besar lah. Intinya begitu, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya di situ,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Seperti diketahui, Sritex mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Bos Sritex (SRIL) Buat Tim Atur Strategi Besar Penyelamatan Perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex akan membuat tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, tim tersebut akan dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin(28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Adapun, hari ini, Iwan bertandang ke Kantor Kemenperin untuk menemui Menperin Agus. Pertemuan perdana ini belum menghasilkan keputusan konkret. Namun, dia akan kembali membahas dengan Kemenperin setelah penyusunan strategi rampung.

“Kami ini stakeholders, saling membantu. Kami membantu pemerintah, pemerintah membantu kami. Itu sudah otomatis, tidak perlu disuruh atau tidak perlu ada instruksi malahan jadi saling mutual,” ujarnya.

Iwan menerangkan pihaknya akan membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung.

Sritex saat ini memiliki tenaga kerja sebesar 50.000 karyawan. Iwan memastikan meski diputus pailit oleh PN Semarang, operasional pabrik masih berjalan normal.

“Jadi kita tetap mempunyai spirit yang kuat di Sritex Group ini. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu. Ya, jadi kita harus mempunyai spirit yang terus kita kuatkan,” jelasnya.

Sritex saat ini tengah mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pembatalan homologasi tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Berkaca dari Kasus Sritex, Industri Tekstil Butuh Penyelamatan

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Bukan hanya Sritex, tak sedikit perusahaan tekstil yang mengalami nasib yang sama di ambang kebangkrutan. Bahkan, beberapa di antaranya telah tutup dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Pelaku usaha pun berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antarkementerian sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan industri tekstil. Menurutnya, koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Permendag No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No. 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manufaktur harus naik, hitungan kami kalau mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil, menurut Redma, yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vokal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," katanya.

Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto turun tangan akan melakukan penyelamatan terhadap Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Empat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Namun, Agus tidak menjelaskan detail terkait opsi atau skenario penyelamatan yang bakal dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tekstil tersebut. Dia hanya menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Sritex menyatakan bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex menyatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengaku khawatir putusan pailit terhadap perusahaan bakal menimbulkan dampak sosial kepada karyawan.

Slamet mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja. Angka tersebut sudah berkurang dari semua 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses produksi di pabrik Sritex masih berjalan normal. Bahkan, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Menanti Manuver Prabowo Selamatkan Sritex & Industri Tekstil

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Pelaku usaha berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.