Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, tengah menghadapi tekanan finansial besar setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Dalam upaya menyelamatkan perusahaan yang telah beroperasi selama 53 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan empat kementerian untuk segera bertindak.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan menyeluruh pada ekosistem industri tekstil dalam negeri yang selama ini terganggu oleh maraknya impor borongan dan ilegal.

"Gerakan cepat ini patut diapresiasi, tapi kita harus ingat bahwa ekosistem ini perlu pembenahan total karena sudah rusak oleh impor borongan dan ilegal yang menguasai pasar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Agus, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, menegaskan bahwa revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 akan sia-sia jika penegakan hukum terhadap impor ilegal tidak diperketat. Menurutnya, produk tekstil ilegal yang menghindari aturan dan pajak telah mendominasi hingga 80% pasar tekstil di Indonesia, terutama di pasar tradisional.

"Revisi Permendag 8 mungkin hanya akan berdampak pada bahan baku plastik, tapi tanpa penegakan hukum terhadap impor ilegal, dampaknya sangat terbatas. Pasar kita sudah didominasi impor ilegal, ini harus diberantas hingga tuntas," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu mengatasi praktik impor ilegal ini, industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritex, akan mendapatkan kepastian pasar domestik yang akan memperbaiki aliran kas mereka.

"Pembenahan harus menyeluruh. Jika impor borongan dihentikan dan impor ilegal diberantas, Sritex dan industri tekstil lainnya bisa berangsur pulih," jelas Agus.

Agus menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini telah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak Bea Cukai serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia berharap Satgas yang dibentuk pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan untuk menindak pelaku impor ilegal dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.

"Sudah banyak yang tahu soal praktik ini. Jasa impor borongan dan ilegal pun terang-terangan dipublikasikan. Kami berharap, dengan adanya Satgas, penindakan bisa maksimal dan pelakunya dapat ditemukan. Bea Cukai juga harus segera dibenahi," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dala agenda penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Namun, AMTI mengingatkan pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh.

Asal tahu saja, Sritex mengalami tekanan arus kas yang berat, sehingga terjadi pailit usai mendapat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan pabrik tekstil tersebut yang sudah lama berkiprah selama 53 tahun.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia Agus Riyanto mengatakan, Presiden telah bertindak luar biasa karena kurang dari satu bulan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Sritex. "Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki yang sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," ucap Agus dalam siaran pers yang diterima Kontan, Selasa (5/11).

Agus yang juga Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil menyebut, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 bisa dilakukan, tapi akan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan. Penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan adalah agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Pandangan AMTI, impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan dan pelakunya tidak membayar pajak. Sayangnya, sekitar 80% pasar tradisional tekstil Indonesia sudah didominasi oleh produk impor ilegal. "Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata dia.

Agus menjelaskan, jika pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal di industri tekstil, maka Sritex maupun industri lainnya akan mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga membantu arus kas menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," ungkap Agus.

AMTI membenarkan bahwa praktik impor tekstil ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang-terangan dipublikasikan.

Harapan AMTI, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor tekstil ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalkan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," tegas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui bahwa barang impor ilegal masih membanjiri Indonesia. Angka barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyentuh 35%. Artinya, pemberantasan produk impor ilegall harus menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Kementerian UMKM, terdapat 35% produk-produk yang menguasai pasar Indonesia yang tidak terdata dengan baik.

“35% [produk impor ilegal] itu besar,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset penelitian lapangan untuk mengukur seberapa jauh dominasi dari barang impor ilegal di Indonesia.

Dia mengklaim bahwa Kemendag telah melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap temuan dari data Kementerian UMKM. Dia pun mengaku bahwa pasar Indonesia dibanjiri barang impor ilegal.

“Memang kenyataannya, memang pasar Indonesia itu dipenuhi oleh barang-barang import ilegal,” ujar Bara.

Adapun, sejak dua bulan lalu, Bara menuturkan bahwa Kemendag telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani barang-barang impor ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan bekerja hingga Desember mendatang yang diharapkan bisa mengurangi dominasi market share dari barang impor ilegal.

Pasalnya, Bara menekankan bahwa pemerintah tidak mau Indoensia menjadi surga bagi barang impor ilegal. Terlebih, barang impor ilegal memberikan dampak buruk bagi industri domestik, salah satunya karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasar.

“Karena barang-barang impor ilegal yang berada di situ, yang dijual itu harganya sangat murah di bawah harga pasar, sehingga barang-barang industri lokal kita yang diproduksi oleh industri lokal tidak bisa compete dengan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus impor ilegal, mulai dari persentase impor ilegal di pasar hingga aktor atau dalang di baliknya.

“Kita akan melihat persentase berapa banyak sebetulnya barang impor ilegal dan legal yang dijual di pasar hingga aktor dan negara asal impor tersebut,” kata Moga dalam keterangan resmi di laman resmi Kemendang, dikutip pada Kamis (29/8/2024).

Moga menyampaikan bahwa pembahasan terkait barang impor ilegal masih dikaji secara internal. Namun dalam waktu dekat, dia akan membawa kajian itu kepada pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan para ahli dari perguruan tinggi.

Kemendag pun menargetkan kajian pendalaman terkait kasus impor ilegal diterbitkan sebelum Oktober 2024. “Tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag, mungkin dalam waktu dekat sama stakeholder lainnya, sebelum Oktober mudah-mudahan terbit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membeberkan sederet kerugian yang harus ditanggung negara dari maraknya produk impor ilegal.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan, serbuan produk impor khususnya produk jadi atau consumer good telah menyebabkan pasar di dalam negeri terdistorsi. Bahkan, serbuan produk impor bukan hanya memukul UMKM, tapi juga industri besar di sektor tekstil dan produk tesktil (TPT).

"Pasar kita sedang tidak baik-baik saja, jangankan UMKM, usaha besarpun sekarang merasakan dampaknya dengan masifnya produk impor," kata Temmy di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, Temmy menduga kuat banyak impor TPT HS 60-63 (pakaian jadi) yang ilegal seiring adanya selisih data ekspor dari China dengan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 50%.

"Ada 50% nilai impor yang tidak tercatat, artinya kita menduga ini adalah produk yang masuk secara ilegal. Ini kita sinyalir akan mendistorsi pasar," ujarnya.

Temmy mengungkapkan besarnya peredaran produk impor ilegal telah menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Di antaranya, kehilangan potensi serapan tenaga kerja hingga 67.000, dengan total pendapatan karyawan sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, Indonesia juga kehilangan potensi PDB di sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun. Alhasil, kerugian pajak atas produk impor ilegal itu ditaksir mencapai Rp6,2 triliun.

"Ini yang hitung-hitungan sederhana yang kita simulasikan tentu kita akan perdalam lagi angka-angkanya," ucapnya.

Oleh karena itu, Temmy menegaskan bahwa pihaknya mengusulkan sejumlah solusi dalam mengendalikan gempuran produk impor ilegal. Di antaranya dengan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi terhadap impor produk jadi.

Selain itu, Kemenkop UKM juga mendukung adanya insentif untuk retrukturisasi mesin dalam bentuk pembebasan bea impor. Di sisi lain, revisi UU Anti Monopoli juga perlu dilakukan seiring berkembangnya pasar digital saat ini.

"Kami mendorong terkait dengan penyusunan regulasi persaingan usaha tidak sehat baik di pasar offline maupun online, UU kita kan tahun 1999 waktu itu belum ada belanja online, kita mendorong agar ada penyegaran regulasi," ucap Temmy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan 50 persen impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China tidak tercatat.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang diolah Kemenkop UKM.

"Artinya angka ekspor yang masuk dari Tiongkok ke kita dengan nilai angka ekspor di kita tidak seimbang," kata Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana dalam acara diskusi di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Temmy menduga ada produk-produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan tidak tercatat khususnya produk pakaian jadi yang memiliki kode HS60-63.

Ia mengatakan hal ini akan mendistorsi pasar lantaran barang tekstil dari China dijual dengan murah akibat tidak tercatat dan masuk tanpa dikenai biaya atau cukai.

Temmy memperkirakan kondisi ini akan berdampak terhadap hilangnya serapan 67.000 tenaga kerja dengan total kerugian pendapatan karyawan Rp 2 triliun.

"Salah satu struktur membentuk PDB adalah konsumsi rumah tangga. Artinya kalau income-nya berkurang, spending-nya pasti berkurang. Kalau orang sudah tidak bisa belanja lagi karena memang daya belinya berkurang, mau tidak mau PDB pasti akan berkurang," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Temmy mengatakan, Kemenkop UKM merekomendasikan agar pemerintah memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen dan Pertimbangan Teknis (Pertek).

"Dengan memerhatikan pembatasan hanya untuk yang dikonsumsi akhir (pakaian jadi, aksesoris, alas kaki) atau pada HS58-65 sehingga bahan baku industri (Filament, kain, dan serat) masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri," ucap dia.

Impor terang-terangan

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wirawasta menyebutkan, masuknya produk impor ilegal ke Tanah Air dilakukan secara terang-terangan di pelabuhan.

“Proses masuknya terang-terangan, kan pakai kontainer, kalau pakai kontainer artinya pakai pelabuhan. Harusnya kan ada proses penyeleksian untuk mencegah barang ilegal, tapi kalau pelabuhan pintunya terlalu longgar atau ada permainan-permainan ilegal,” ujarnya dalam Business Talk yang disiarkan Kompas TV, Selasa (23/7/2024).

Redma menilai modus-modus untuk memuluskan masuknya impor ilegal ke Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Namun, ia menilai sampai saat ini tidak ada tindakan tegas kepada para importir tersebut.

Oleh sebab itu, Redma berharap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal atau Satgas Impor Ilegal bisa efektif memberantas praktik-praktik impor ilegal sampai ke pintu-pintu masuknya produk impor ilegal, yaitu di pelabuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan 50 persen impor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China tidak tercatat.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang diolah Kemenkop UKM.

"Artinya angka ekspor yang masuk dari Tiongkok ke kita dengan nilai angka ekspor di kita tidak seimbang," kata Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana dalam acara diskusi di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Temmy menduga ada produk-produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan tidak tercatat khususnya produk pakaian jadi yang memiliki kode HS60-63.

Ia mengatakan hal ini akan mendistorsi pasar lantaran barang tekstil dari China dijual dengan murah akibat tidak tercatat dan masuk tanpa dikenai biaya atau cukai.

Temmy memperkirakan kondisi ini akan berdampak terhadap hilangnya serapan 67.000 tenaga kerja dengan total kerugian pendapatan karyawan Rp 2 triliun.

"Salah satu struktur membentuk PDB adalah konsumsi rumah tangga. Artinya kalau income-nya berkurang, spending-nya pasti berkurang. Kalau orang sudah tidak bisa belanja lagi karena memang daya belinya berkurang, mau tidak mau PDB pasti akan berkurang," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Temmy mengatakan, Kemenkop UKM merekomendasikan agar pemerintah memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen dan Pertimbangan Teknis (Pertek).

"Dengan memerhatikan pembatasan hanya untuk yang dikonsumsi akhir (pakaian jadi, aksesoris, alas kaki) atau pada HS58-65 sehingga bahan baku industri (Filament, kain, dan serat) masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri," ucap dia.

Impor terang-terangan

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wirawasta menyebutkan, masuknya produk impor ilegal ke Tanah Air dilakukan secara terang-terangan di pelabuhan.

“Proses masuknya terang-terangan, kan pakai kontainer, kalau pakai kontainer artinya pakai pelabuhan. Harusnya kan ada proses penyeleksian untuk mencegah barang ilegal, tapi kalau pelabuhan pintunya terlalu longgar atau ada permainan-permainan ilegal,” ujarnya dalam Business Talk yang disiarkan Kompas TV, Selasa (23/7/2024).

Redma menilai modus-modus untuk memuluskan masuknya impor ilegal ke Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Namun, ia menilai sampai saat ini tidak ada tindakan tegas kepada para importir tersebut.

Oleh sebab itu, Redma berharap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal atau Satgas Impor Ilegal bisa efektif memberantas praktik-praktik impor ilegal sampai ke pintu-pintu masuknya produk impor ilegal, yaitu di pelabuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wirawasta menyebut masuknya produk impor ilegal ke Tanah Air dilakukan secara terang-terangan di pelabuhan.

“Proses masuknya terang-terangan, kan pakai kontener kalau pakai kontainer artinya pakai pelabuhan. Harusnya kan ada proses penyeleksian untuk mencegah barang ilegal tapi kalau pelabuhan pintunya terlalu longgar atau ada permainan-permainan ilegal,” ujarnya dalam Business Talk yang disiarkan Kompas TV, Selasa (23/7/2024).

Redma menilai modus-modus untuk memuluskan masuknya impor ilegal ke Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Namun ia menilai sampai saat ini tidak ada ada tindakan tegas kepada para importir tersebut.

Oleh sebab itu Redma berharap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal atau Satgas Impor Ilegal, bisa efektif memberantas praktik-praktik impor ilegal sampai ke pintu-pintu masuknya produk impor ilegal yaitu di pelabuhan.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa Indonesia banjir produk impor menyusul dirubahnya aturan pengetatan impor.

Dalam kurun waktu 2 bulan, kebijakan peraturan tentang impor direvisi sebanyak 3 kali. Awalnya dimulai dengan Permendag No 36/2023 yang kemudian direvisi pertama kalinya melalui Permendag No 3/2024. Revisi kedua melalui Permendag No 7/2024,d an ketiga Permendag nomor 8/2024.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengatakan, impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton.

"Naik dari semula 136.360 ton pada April 2024,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal kata dia, saat aturan relaksasi impor belum berlaku, atau Permendag 36 Tahun 2023, volume impor tercatat turun. Pada Januari dan Februari 2024, impor TPT tercatat 206.300 ton dan 166.760 ton.

Namun pada Maret dan April 2024 jumlah volume impor TPT turun jadi 143.490 ton pada Maret 2024 dan 136.360 ton pada April 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

Aliansi pekerja dan industri kecil menengah (IKM) tekstil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Mereka mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan ke depan kantor Sri Mulyani pukul 14.10 WIB. Tampak massa membawa sejumlah spanduk yang dipandu oleh orator dari atas mobil.

"Mana Sri Mulyani? Kami akan terus di sini sampai besok jika ibu tidak datang ke kami berdialog terkait impor tekstil ilegal, atau ibu terlibat dalam impor tekstil ilegal," kata orator tersebut di depan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Mana.. mana.. mana Sri Mulyani.. turun ke sini sekarang juga," kata orator.

Berdasarkan keterangan resminya, dalam dua tahun terakhir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga IKM.

Ratusan ribu pekerja dan IKM disebut telah menjadi korban kehilangan mata pencaharian yang disebabkan oleh banjirnya barang impor ilegal.

Produk tekstil murah yang berasal dari impor ilegal menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing. Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi.

"18.000 PHK industri tekstil, orang tua kami kehilangan pekerjaan, di mana letak keadilan pemerintah?" ucapnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucapnya.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan aturan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran tekstil impor terutama China. Untuk mengatasi itu, akan dikeluarkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta pernah mengatakan tindakan pengamanan itu sudah menjadi rekomendasi Menteri Perdagangan atas masukan beberapa kementerian sejak 2022, tinggal perlu tanda tangan Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Redma mendesak Sri Mulyani segera meneken aturan BMTP dan BMAD sebelum lebih banyak lagi PHK dan pabrik tekstil yang berguguran.

"Safeguard ini kan sudah rekomendasi oleh Mendag atas dasar masukan beberapa kementrian sejak 2022, hanya tinggal perlu tanda tangan Menkeu saja. Masih banyak rekomendasi anti dumping dan safeguard yang mandeg di meja Bu Sri bahkan lebih dari 4 tahun, masa mau tanda tangan saja harus tunggu industrinya bangkrut dan PHK," ucap Redma kepada detikcom, Jumat (28/6).

"Jadi nggak perlu digodok lagi, tinggal Bu Sri tanda tangan saja karena sudah digodok oleh beberapa kementrian termasuk Kemenkeu di dalamnya," tambahnya.

Sebelumnya, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022. Saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangannya.

Simak juga Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]