Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang pabrik tekstil lokal yang berguguran atau mengalami kepailitan masih terus terjadi.

Fenomena tersebut disebut-sebut karena perusahaan tekstil lokal kalah bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar dalam negeri. Di sisi lain, pesanan juga mengalami penurunan. Pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Hingga awal Juni 2024, setidaknya ada lima pabrik tekstil tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Ada juga pabrik tekstil yang melakukan efisiensi karyawan. Beberapa pabrik yang masih berjalan, tetapi memangkas karyawannya pada periode awal tahun ini yaitu PT Sai Apparel di Jawa Tengah (PHK 8.000 orang) dan PT Sinar Panca Jaya di Semarang dengan jumlah PHK hingga awal Juni 2024 tembus 2.000 orang.

Di sisi lain, PT Bitratex di Semarang telah melakukan PHK 400-an orang, PT Johartex di Magelang juga melakukan PHK 300-an orang dan PT Pulomas, Bandung PHK 100-an orang.

Sementara itu, raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex juga sempat menghadapi permohonan pailit. Namun, permohonan pailit tersebut telah ditolak dan perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Berikut daftar pabrik tekstil yang tutup atau pailit:

1. PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex)

Terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) yang ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pekan lalu (12/9/2024).

Pemohon pailit pabrik tekstil yang berpusat di Pekalongan sejak 1994 itu adalah para mantan pekerja yang haknya belum terpenuhi.

Slamet Romadhon, Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Panamtex menyebutkan bahwa perkara yang berujung pailit itu dimulai dari putusan untuk kasus 2016, tetapi tidak kunjung diselesaikan oleh perusahaan. Kala itu, pemohon adalah karyawan Panamtex atas nama Budi Purwanto dkk.

Panamtex merupakan produsen sarung tenun yang 90% produknya bertujuan ekspor. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Jatilondo, Pancing, Pandan Arum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Mulanya Panamtek pada 2016 silam melakukan PHK yang kemudian digugat bekas pekerjanya ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam gugatan dengan nomor perkara 30.Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg itu para mantan karyawan menggugat Panamtex untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta upah terakhir sebesar Rp262 juta. Perkara itu kemudian Pada 17 Oktober 2016 dengan ketua majelis hakim Eddy Parulian mengabulkan sebagian tuntutan tersebut.

Putusan tersebut tak kunjung dipenuhi oleh Panamtex hingga 2024. Sampai pada akhirnya para mantan karyawan itu kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang pada 12 Juli 2024. Kali ini, Budi menggugat pailit Panamtex lantaran dirasa tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai putusan pengadilan.

"Karena itu sudah menjadi putusan dari 2016-2024, angka pesangon yang mestinya dibayarkan itu mencapai hampir sekitar Rp883 juta. Belum ada titik temu di situ, mereka belum bisa menerima sehingga muncul gugatan pailit," jelas Slamet saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/9/2024).

Panamtex sendiri hingga hari ini masih beroperasi secara normal.

Permohonan Pailit kepada Panamtex diajukan pada 12 Juli 2024 lalu. Gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg tersebut dilayangkan oleh Budi Purwanto dan Sukamto. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua mengabulkan gugatan tersebut pada 12 September 2024 lalu dengan menetapkan Panamtex pailit.

Amar putusan perkara juga menunjuk Amanda Rizky Hutama beserta Anugrah Surya Kusuma sebagai tim kurator dan pengurus perkara kepailitan Panamtex. Adapun, rapat kreditur pertama bakal diselenggarakan pada Kamis 26 September 2024 mendatang di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang.

2. PT Cahaya Timur Garmindo

Pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo (CTG) resmi diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 26 Maret 2024 melalui putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

Perusahaan yang pabriknya berlokasi di Jawa Tengah itu diketahui terlilit utang sebesar Rp233 juta sehingga digugat oleh PT Dunia Transportasi Logistik selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarding).

"Menyatakan Termohon PT Cahaya Timur Garmindo, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003 Kel. Beji. Kec. Taman Kab. Pemalang, Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis putusan PN Niaga Semarang.

3. PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex)

PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Pabrik tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Tirto, Kabupaten Pekalongan itu menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg dilayangkan oleh PT Euro Chem Tex serta PT Multikimia Inti Pelangi melalui Agus Suprihanto sebagai kuasa hukum.

Dupantex kini menjadi perusahaan dengan status PKPU sementara di mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 mendatang.

Di tengah proses tersebut, ratusan pekerjanya belum mendapat kepastian terkait upah dan pesangon. Ketua Serikat Pekerja Nasional Dupantex Rafi'i mengatakan, sesuai perjanjian bersama, jumlah upah dan pesangon yang dibayarkan kepada pekerja mencapai Rp30,4 miliar

"Jumlah kemarin, sesuai perjanjian bersama itu ada Rp30,4 miliar. Itu untuk 659 anggota Serikat Pekerja Nasional [SPN]. Ada upah yang tertunda, lembur, tunjangan hari raya (THR), dan juga pesangon," ungkap Rafi'i saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (19/9/2024).

Pekerja Dupantex pun sampai rela bergantian menjaga pabrik untuk mengamankan aset-aset perusahaan di tengah sengketa yang terjadi. Setiap harinya, ada belasan mantan pekerja Dupantex yang secara sukarela menjaga pabrik yang sudah nonaktif tersebut.

"Dalam perjanjian bersama, telah disepakati uang gaji yang tertunda [akan dibayarkan] batasnya 10 Oktober 2024, itu paling lambat. Tetapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda," jelas Rafi'i.

4. PT Alenatex

Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), PT Alenatex termasuk sebagai salah satu pabrik tekstil yang tutup pada awal tahun ini.

Pabrik yang berdiri sejak 1982 dan berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini melakukan PHK terhadap 700 pekerjanya.

5. PT Kusumahadi Santosa

Perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1980 ini berhenti beroperasi sejak 21 April 2024. PT Kusumahadi Santosa mengalami kesulitan keuangan akibat dampak pandemi Covid-19.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional mengungkapkan bahwa pabrik yang berlokasi di Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah itu melakukan PHK terhadap 500 pekerjanya.

PT Kusumahadi Santosa merupakan anak perusahaan PT Danar Hadi Santosa yang menghasilkan produk berupa kain putih, kain berwarna, dan kain bermotif.

6. PT Kusumaputra Santosa

PT Kusumaputra Santosa juga merupakan bagian dari Danar Hadi Groups. Perusahaan yang berdiri pada 1990 merupakan perusahaan pemintalan terintegrasi yang menyediakan benang bagi perusahaan tekstil Danar Hadi.

Pabrik tekstil yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah ini dikabarkan tutup dan melakukan PHK terhadap 400 pekerjanya.

7. PT Pamor Spinning Mills

PT Pamor Spinning Mills adalah anak usaha Danar Hadi Groups lainnya yang dikabarkan berhenti beroperasi.

Pabrik yang memproduksi kapas menjadi benang ini berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan data KSPN, Pamor Spinning Mills melakukan PHK terhadap 700 orang karyawannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Sektor manufaktur tersebut masih diwarnai informasi mengenai tumbangnyaperusahaan tekstildan perjuangan para pekerja pabrik demi kepastian hak pesangon.

Bisnis.com, SEMARANG - Pekerja di PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) bergantian menjaga pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Tirto, Kabupaten Pekalongan seiring belum adanya kepastian terkait pesangon usai pabrik tutup.

Pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun demikian, ratusan pekerja masih belum mendapat kepastian terkait upah dan pesangon.

"Jumlah kemarin, sesuai perjanjian bersama itu ada Rp30,4 miliar. Itu untuk 659 anggota Serikat Pekerja Nasional [SPN]. Ada upah yang tertunda, lembur, tunjangan hari raya (THR), dan juga pesangon," ungkap Rafi'i, Ketua SPN Dupantex pada Kamis (19/9/2024).

Rafi'i menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mengamankan aset-aset perusahaan di tengah sengketa yang terjadi. Setiap harinya, ada belasan mantan pekerja Dupantex yang secara sukarela menjaga pabrik yang sudah nonaktif tersebut.

"Dalam perjanjian bersama, telah disepakati uang gaji yang tertunda [akan dibayarkan] batasnya 10 Oktober 2024, itu paling lambat. Tetapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda," jelas Rafi'i saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Selain pekerja, sejumlah perusahaan mitra Dupantex juga telah mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg dilayangkan oleh PT Euro Chem Tex serta PT Multikimia Inti Pelangi melalui Agus Suprihanto sebagai kuasa hukum.

Dupantex kini menjadi perusahaan dengan status PKPU sementara di mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 mendatang. Rafi'i menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan bukti dan data yang diperlukan untuk mengikuti proses persidangan.

"Termasuk kami masih melobi untuk mencari advokat atau pengacara untuk memenuhi gugatan PKPU tersebut," jelasnya.

Gelombang PHK hingga hari ini masih dialami oleh sejumlah perusahaan di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan, selain Dupantex, sebagian kecil pekerja di PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) juga masih belum menerima upah dan pesangon dari perusahaan.

Panamtex digugat pailit pada 12 Juli 2024. Gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg tersebut dilayangkan oleh Budi Purwanto dan Sukamto. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua mengabulkan gugatan tersebut pada 12 September 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak semua disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil telah menutup pabriknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Enam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Indah kepada Bisnis.com, Rabu (10/7/2024).

Faktor lain yang membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK ungkap Indah, di antaranya karena perusahaan melakukan efisiensi dan tutupnya perusahaan.

Adapun tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air, lanjutnya, disebabkan karena perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, menurunnya order, penjualan dan ekspor sehingga pendapatan menurun, serta kesulitan mendapatkan bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyebut bahwa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Terkait hak pekerja yang mengalami PHK di keenam pabrik tersebut, Indah mengatakan bahwa pada umumnya hak-hak pekerja sudah diberikan oleh perusahaan.

“Namun ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ujarnya.

Permendag No. 8/2024 sebagai perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 santer dibicarakan lantaran dituding menjadi penyebab utama tutupnya sejumlah pabrik yang berujung pada PHK massal.

Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), hingga Juni 2024 sudah ada enam pabrik tekstil yang gulung tikar dan melakukan PHK.

Secara terperinci, tutupnya pabrik PT S Dupantex di Jawa Barat telah membuat 700 pekerja di PHK, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel 8.000 orang. Kelima pabrik tersebut, berlokasi di Jawa Tengah.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan, regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut bahwa aturan tersebut berdampak buruk terhadap industri dalam negeri lantaran pembatasan impor industri kimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam Permendag No. 25/2022 banyak dihilangkan dalam Permendag No. 8/2024.

Akibatnya, pasar domestik tidak terlindungi dari banjirnya barang impor, baik produk bahan baku maupun tekstil jadi.

Membanjirnya produk impor di Tanah Air, kata Reni, tercermin dari data impor tekstil yang mencapai 206,3 ribu ton pada Januari 2024 lalu mengalami penurunan pada April 2024 menjadi 136,36 ribu ton. Volume impor kembali mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Permendag No. 36/2023, menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

“Kemudian terbitnya Permendag No. 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun,” jelas Reni di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (8/7/2024).