REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan MPR/DPR RI. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi pidato terakhirnya, Presiden menyampaikan beberapa catatan keberhasilan dan capaian kinerja Pemerintah dalam mewujudkan program prioritas dan rencana pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan capaian Pemerintah dalam kepemimpinannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, keberhasilan pembangunan infrastruktur, capaian ekonomi dan finansial, penyelenggaraan pemilu, hingga pembangunan sistem penegakan hukum dan peradilan.

Presiden menyampaikan capaian dalam 10 (sepuluh) tahun kepemimpinannya. Presiden menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, Pemerintah telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru yakni “pembangunan yang Indonesiasentris”.

Dari pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, memperkuat persatuan bangsa, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global. Presiden menyampaikan berbagai keberhasilan program-programnya selama 10 tahun dalam mendukung produktivitas nasional, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, hingga penataan sistem hukum dan keadilan. Presiden kemudian menutup pidatonya dengan pesan keberlanjutan yang terjaga kepada Presiden terpilih selanjutnya.

Apresiasi tentunya dialamatkan kepada Pemerintah selama berjalannya waktu terutama dalam mendukung kinerja Pak Jokowi dalam mencapai target pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Banyak tentunya hasil-hasil capaian Pemerintah yang patut untuk diberi penghargaan, membutuhkan keberlanjutan dalam peningkatannya, maupun catatan kritis terhadap implementasi pelaksanaan kewenangan.

Dalam catatan evaluatif maupun kritis berbagai kalangan, termasuk yang menghiasi media massa, Pemerintah telah berupaya untuk membangun kepercayaan dan kepuasan publik dengan berbagai kinerja maupun teknik pencitraan.

Alhasil, kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak terpengaruh pada upaya maupun capaian kinerja Pemerintah. Salah satu hal yang paling banyak disorot tentunya adalah sistem kepemimpinan Presiden dalam menciptakan kehidupan demokratis yang adil dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, fluktuasi politik dan hukum terjadi. Perbedaan pendapat atau pandangan menghiasi media dalam menilai keberhasilan Pemerintah untuk menciptakan iklim bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun mengapa kemudian banyak catatan miring atau kritis terhadap kinerja Pemerintah di bidang politik, khususnya terhadap momen pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2024 ini.

Model kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awalnya mengusung kepemimpinan yang demokratis dan transformatif. Presiden menyerukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan berbangsa menyongsong perubahan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil seperti menjanjikan kehidupan yang demokratis, yakni lebih aspiratif dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan pokok masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada awalnya merespon berbagai keluhan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan pokok seperti yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dapat kita lihat baik itu sebuah kemajuan dan pembangunan maupun dalam kehidupan berpolitik. Presiden pada awalnya kurang mendapat dukungan politik, hingga akhirnya mampu merangkul berbagai partai politik dan organisasi, serta mendapat afirmasi terhadap program-program kerjanya. Pemerintahan yang tadinya merespon kritik publik yang banyak, menjadi pemerintahan yang kurang mendapat kritik.

Secara obyektif, selain penghargaan terhadap capain dan prestasi, kita dapat melihat bahwa masih terdapat berbagai temuan dan catatan kritis terhadap Pemerintah dalam kepemimpinan Pak Jokowi.

Dalam catatan Indikator misalnya terhadap nilai kepuasan publik terhadap Presiden pada 2024 terlihat masih ada ketidakpuasan sebesar 22,7 persen. Sedangkan sisanya, 49 persen hanya merasa cukup puas.

Alasan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden menyangkut berbagai hal seperti ketidakmerataan atau persamaan dalam bantuan sebesar 25,9 persen dari jawabn tidak puas tersebut, kegagalan dalam pemberantasan korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan yang meningkat (7,9 persen) dan kenaikan hutang negara (5,9 persen). Nilai kepuasan ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya yakni penurunan sebesar dua persen.

Dari data tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saban tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengenakan pakaian adat berbeda-beda ketika menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Tahun ini, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat bangsawan Betawi, apakah ada pesan tersembunyi yang hendak disampaikannya lewat baju adat yang dikenal dengan nama Ujung Serong tersebut?

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menjelaskan, pakaian adat Betawi yang dikenakan Presiden Jokowi merupakan simbol terima kasih presiden kelahiran Solo tersebut terhadap Jakarta yang sebagai ibu kota dalam pidato kenegaraan terakhirnya. Tahun ini masa pengabdian Jokowi sebagai Presiden habis setelah 10 tahun atau dua periode menjabat sebagai kepala negara.

"Presiden memaknai pakaian adat Betawi sebagai simbol terima kasih untuk Kota Jakarta yang sudah resmi menjadi Ibu Kota sejak tahun 1966," kata Abetnego, lewat siaran pers, Jumat (16/8/2024).

Pakaian Ujung Serong yang dipilih Presiden Jokowi juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan, ketaatan terhadap agama, kekuatan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai tersebut, kata Abetnego, disimbolkan dari warna dan motif yang tegas dan berani, serta kebijaksanaan yang sangat dihormati dalam budaya Betawi.

"Betawi merepresentasikan wajah Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka, mengenai akulturasi yang kuat dari berbagai suku bangsa di Indonesia," kata dia.

Seperti diketahui, karier politik Presiden Jokowi dimulai sebagai Wali Kota Solo. Setelah 7 tahun menjadi orang nomor satu di Surakarta, Jokowi melanjutkan pengabdiannya menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah terpilih pada Pilgub DKI 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Baru dua tahun menjabat, Jokowi maju dalam Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden ke-7 RI bersama Jusuf Kalla sebagai Wapres. Pada 2019 Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin kembali memenangkan Pilpres dan melanjutkan pemerintahan periode keduanya.