REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan MPR/DPR RI. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi pidato terakhirnya, Presiden menyampaikan beberapa catatan keberhasilan dan capaian kinerja Pemerintah dalam mewujudkan program prioritas dan rencana pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan capaian Pemerintah dalam kepemimpinannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, keberhasilan pembangunan infrastruktur, capaian ekonomi dan finansial, penyelenggaraan pemilu, hingga pembangunan sistem penegakan hukum dan peradilan.

Presiden menyampaikan capaian dalam 10 (sepuluh) tahun kepemimpinannya. Presiden menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, Pemerintah telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru yakni “pembangunan yang Indonesiasentris”.

Dari pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, memperkuat persatuan bangsa, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global. Presiden menyampaikan berbagai keberhasilan program-programnya selama 10 tahun dalam mendukung produktivitas nasional, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, hingga penataan sistem hukum dan keadilan. Presiden kemudian menutup pidatonya dengan pesan keberlanjutan yang terjaga kepada Presiden terpilih selanjutnya.

Apresiasi tentunya dialamatkan kepada Pemerintah selama berjalannya waktu terutama dalam mendukung kinerja Pak Jokowi dalam mencapai target pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Banyak tentunya hasil-hasil capaian Pemerintah yang patut untuk diberi penghargaan, membutuhkan keberlanjutan dalam peningkatannya, maupun catatan kritis terhadap implementasi pelaksanaan kewenangan.

Dalam catatan evaluatif maupun kritis berbagai kalangan, termasuk yang menghiasi media massa, Pemerintah telah berupaya untuk membangun kepercayaan dan kepuasan publik dengan berbagai kinerja maupun teknik pencitraan.

Alhasil, kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak terpengaruh pada upaya maupun capaian kinerja Pemerintah. Salah satu hal yang paling banyak disorot tentunya adalah sistem kepemimpinan Presiden dalam menciptakan kehidupan demokratis yang adil dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, fluktuasi politik dan hukum terjadi. Perbedaan pendapat atau pandangan menghiasi media dalam menilai keberhasilan Pemerintah untuk menciptakan iklim bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun mengapa kemudian banyak catatan miring atau kritis terhadap kinerja Pemerintah di bidang politik, khususnya terhadap momen pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2024 ini.

Model kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awalnya mengusung kepemimpinan yang demokratis dan transformatif. Presiden menyerukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan berbangsa menyongsong perubahan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil seperti menjanjikan kehidupan yang demokratis, yakni lebih aspiratif dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan pokok masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada awalnya merespon berbagai keluhan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan pokok seperti yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dapat kita lihat baik itu sebuah kemajuan dan pembangunan maupun dalam kehidupan berpolitik. Presiden pada awalnya kurang mendapat dukungan politik, hingga akhirnya mampu merangkul berbagai partai politik dan organisasi, serta mendapat afirmasi terhadap program-program kerjanya. Pemerintahan yang tadinya merespon kritik publik yang banyak, menjadi pemerintahan yang kurang mendapat kritik.

Secara obyektif, selain penghargaan terhadap capain dan prestasi, kita dapat melihat bahwa masih terdapat berbagai temuan dan catatan kritis terhadap Pemerintah dalam kepemimpinan Pak Jokowi.

Dalam catatan Indikator misalnya terhadap nilai kepuasan publik terhadap Presiden pada 2024 terlihat masih ada ketidakpuasan sebesar 22,7 persen. Sedangkan sisanya, 49 persen hanya merasa cukup puas.

Alasan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden menyangkut berbagai hal seperti ketidakmerataan atau persamaan dalam bantuan sebesar 25,9 persen dari jawabn tidak puas tersebut, kegagalan dalam pemberantasan korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan yang meningkat (7,9 persen) dan kenaikan hutang negara (5,9 persen). Nilai kepuasan ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya yakni penurunan sebesar dua persen.

Dari data tersebut...

Anggaran untuk subsidi BBM alias Bahan Bakar Minyak, elpiji tiga kilogram atau kg, dan listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Subsidi elpiji tiga kilogram, solar, minyak tanah, dan listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan, akan menggunakan anggaran ketahanan energi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam buku Nota Keuangan, subsidi energi Rp 204,53 miliar yang terdiri atas BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram Rp 114,31 miliar dan listrik Rp 90,21 miliar.

Akan tetapi, Sri Mulyani tidak memerinci besaran kompensasi yang disiapkan.

Kompensasi merupakan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah kepada badan usaha yang memiliki tugas khusus misalnya, Pertamina yang mendapatkan tugas menyediakan jenis BBM Pertalite.

Kompensasi berasal dari selisih harga jual formula dan harga jual eceran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum alias SPBU. Nilai selisihnya ditinjau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

RAPBN 2025 juga masih mengalokasikan belanja subsidi elpiji tiga kilogram dan listrik rumah tangga berbasis komoditas. Akan tetapi, akan ada kebijakan transformasi subsidi energi.

“Menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” demikian dikutip dari nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8).

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram dalam RAPBN 2025 lebih tinggi 2% dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tiga kilogram tersebut menggunakan beberapa asumsi dan parameter, seperti:

1. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga jual minyak mentah atau ICP
2. Subsidi tetap minyak solar Rp 1.000 per liter
3. Volume BBM jenis solar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah 525 ribu kiloliter
4. Volume elpiji tiga kilogram 8.170 juta kg

Anggaran subsidi listrik Rp 90,21 miliar juga lebih tinggi 11,8% dibandingkan outlook tahun anggaran tahun ini Rp 80,72 miliar. “Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan alias BPP tenaga listrik dan peningkatan volume listrik bersubsidi,” demikian dikutip.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Rp 143,1 miliar pada 2025 atau saat pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2025, anggaran untuk IKN Rp 143,1 miliar. Ini merupakan dana penyiapan pembangunan.

Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dukungan infrastruktur pada 2022 Rp 5,5 triliun.

"Kalau dilihat, seolah-olah anggaran untuk pembangunan IKN masih kecil. Ini karena semua angka tersebut hanya anggaran dasar," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya anggaran untuk IKN bertujuan agar presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dapat memutuskan alokasi yang sesuai dengan programnya. "Bantuan infrastruktur dari anggaran negara merupakan domain pemerintahan baru," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp 400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, lebih rendah dibandingkan tahun ini Rp 422,7 triliun.

Meski demikian, Jokowi merancang anggaran infrastruktur mencakup keberlanjutan konstruksi di IKN.

Selain IKN, anggaran infrastruktur akan difokuskan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan dan energi. "Kami telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jokowi mengklaim pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya cukup merata, mulai dari pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, bandara, hingga konstruksi IKN.

Pemerintah menyatakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU akan didorong menjadi tulang punggung pembiayaan kreatif konstruksi IKN.

KPBU dalam proyek IKN disalurkan agar kesinambungan konstruksi IKN terjaga. Pemerintah menilai pendanaan kreatif menjadi penting untuk menekan risiko premium dalam pembangunan infrastruktur di IKN oleh pihak swasta.

"Dengan demikian, diharapkan tersedia sumber-sumber pendanaan non-pemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam konstruksi IKN," demikian dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dirilis pemerintah, Jumat (16/8).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis, yakni masih proses transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo Subianto.

Sebagian anggaran untuk program makan bergizi gratis belum dirinci spesifik. “Sebagian anggaran yang signifikan ini akan ditentukan oleh presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan anggaran program makan bergizi gratis awalnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama masing-masing menteri yang menjabat saat ini.

“Tetapi presiden terpilih memiliki kabinet baru. Jadi menteri yang menjabat saat ini akan membahasnya hingga pertengahan saja. Pembahasan dengan DPR akan berlangsung hingga akhir September, sehingga nanti diketok APBN 2025,” ujar dia.

Meskipun diketok oleh DPR, Sri Mulyani menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet terbaru akan melihat program tersebut, termasuk dari sisi daftar isi pelaksanaan anggaran.

“Postur APBN ini menggambarkan amplop besar. Beberapa memang, mohon maaf, belum bisa dibuat spesifik, karena anggaran akan diberikan kepada pemerintah baru mengenai bagaimana format kabinet, siapa yang akan menjalankan program apa itu,” ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan, menteri kabinet saat ini akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sembari menunggu hasil keputusan siapa pihak yang akan ditunjuk. Kemudian dibukukan melalui anggaran.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun.

“Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini sekitar 820 ribu pekerja,” demikian dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Kelompok penerima program makan bergizi gratis dan susu gratis yakni siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7% per tahun untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% akan dapat mendongkrak pendapatan per kapita nasional menjadi US$ 30.300 per tahun pada 2045.

Selain itu, populasi Indonesia diprediksi 324 juta pada 2045. Masyarakat usia produktif diperkirakan 65%, dengan segmen kelas menengah 70%.

"Angka itu akan membuat Indonesia menjadi negara perekonomian terbesar kelima dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (16/8).

Sri Mulyani mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah. Sebab, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian dalam tren pelemahan.

Kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Soeharto periode terakhir yakni 26,5%. Angka ini konsisten melandai hingga menjadi 18,9% tahun lalu.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, pendidikan perlu ditingkatkan untuk menggenjot Sumber Daya Manusia alias SDM. "Banyak strategi untuk meningkatkan produktivitas peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan, pelatihan, teknologi, dan riset," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Priyanto Rahmatullah mengatakan implementasi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diprediksi dapat mendorong pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto alias PDB Indonesia 6,25% pada 2025 - 2045.

Menurut dia, kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga dapat membawa Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga tengah mendorong ekonomi sirkular atau pemanfaatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan pengurangan limbah.

Priyanto mengatakan, arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun kemudian memasukkan ekonomi hijau. Indonesia sudah mencantumkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Penurunan gas rumah kaca menuju net zero emission menjadi salah satu sasaran dalam Visi Indonesia 2045," ujarnya.

Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat atau AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato di sidang paripurna DPR hari ini.

Suku bunga Surat Berharga Negara alias SBN tenor 10 tahun ditetapkan 7,1% tahun depan. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia alias ICP US$ 82 per barel.

“Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia,” kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Target nilai tukar rupiah pada era pemerintahan Prabowo Subianto tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran Bank Indonesia atau BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah Rp 15.300 sampai Rp 15.700 per dolar AS.

“Kondisi ekonomi global yang serba tidak menentu, banyak dinamika dan tantangan, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun-tahun ke depan," kata Perry di Jakarta, Rabu (5/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR tentang pembahasan asumsi dasar dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025. Asumsi makro 2025 ini mempertimbangkan lima risiko utama yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, nilai tukar rupiah dan inflasi dalam negeri.

Risiko yang dimaksud di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat
2. Harga komoditas yang bergejolak
3. Suku bunga acuan AS Fed Funds Rate (FFR) yang bertahan di level tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer)
4. Dolar AS yang masih kuat
5. Inflasi global yang turun sangat lambat

Anggaran ketahanan energi Rp 421 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

“Ketahanan energi ini penting bagi presiden terpilih (Prabowo). Anggaran ini untuk meningkatkan keterjangkauan subsidi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).

Keterjangkauan subsidi akan diwujudkan melalui perubahan skema pembayaran investasi di hulu migas guna menunjang peningkatan produksi.

“Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral meminta cost recovery dalam Peraturan Pemerintah alias PP Nomor 27 Tahun 2017 diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2017. Untuk skema gross split dan rezim perpajakannya juga diubah,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, perubahan itu merupakan salah satu wujud komitmen kementerian bidang perekonomian untuk mendengar dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam mendorong instrumen fiskal supaya bisa bekerja dengan baik.

“Selain itu, perubahan ini mendorong berbagai produksi ketahanan energi melalui peningkatan lifting migas,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi 600 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd) tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pidato Presiden pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung DPR RI, Jumat (16/8).

“Harga minyak mentah Indonesia alias ICP diperkirakan US$ 82 per barel,” kata Jokowi.

Target lifting migas 2025 itu menurun 5,51% dibandingkan tahun ini 635 ribu bph. Begitu juga target lifting gas bumi turun 2,71% ketimbang tahun ini 1,033 juta boepd.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal makan bergizi gratis dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, Jumat (16/8). Program tersebut masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.

Anggaran makan gratis itu masuk dalam pembahasan sinkronisasi antara pemerintah Jokowi dengan tim Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. "Itu memang kita sudah sinkronisasi kan pada saat penyusunan APBN. Dalam APBN 2025 makan bergizi gratis itu masuk ke dalam program pemerintah yang akan dilaksanakan 2025,” kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jumlah anggaran makan bergizi gratis itu belum dijelaskan dengan detail dalam RAPBN 2025. Dasco mengatakan program tersebut akan lebih dirinci pada APBN 2025. Saat ini Kementerian Keuangan sudah menganggarkan batas maksimal dana untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun.

“Itu tadi memang tidak disampaikan karena memang mungkin dari pemerintah memang belum menyampaikan pada saat tadi. Tapi kami tau masuknya di sektor mana sektor mana, nanti pemerintah yg mengumumkan demikian,” ujar Dasco.

Dalam pidatonya di DPR, Jokowi menjelaskan mengenai strategi kebijakan jangka pendek pada 2025. Strategi tersebut akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah.

Program makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM. “Ini dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata Jokowi.

Sedangkan, jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, Jokowi juga menyebutkan program makan bergizi gratis untuk dilakukan pada 2025.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.

Pemerintah menetapkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 270,7 triliun pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, naik 50,7 persen dibandingkan outlook anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 179,5 triliun. Terdapat tiga prioritas dalam output anggaran tersebut, salah satunya tunjangan guru non PNS.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, anggaran fungsi pendidikan terus naik sejak 2020. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp 155 triliun pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 171 triliun pada tahun anggaran 2023.

"Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM," dikutip dari ota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8).

Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa. Selain itu, terdapat Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga fokus pada tunjangan Guru non-PNS. Lebih dari 477 ribu guru aka mendapatkan alokasi anggaran tersebut.

Gaji PNS Naik?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung soal kenaikan gaji pegawai negeri sipil dalam pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan RAPBN 2025 siap untuk mengakomodasi kenaikan gaji PNS jika diperlukan.

“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu, APBN 2025 sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia mengatakan persoalan kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Tetapi keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Pak Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto), itu diserahkan ke presiden baru,” ujar Isa.

Pada dasarnya, Isa menyebut, pemerintahan saat ini maupun yang akan datang tetap berkomitmen memelihara dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Hal itu termasuk kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri.

“Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, integritasnya, dan sebagainya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan target lifting minyak nasional menurun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dibandingkan dalam APBN 2024.

Dalam pidato RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo menyampaikan target lifting minyak nasional turun ke posisi 600.000 barel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 625.000 BOPD untuk minyak bumi dan 1,033 juta BOEPD untuk gas bumi.

"Lapangannya memang dropnya drastis," ujar Arifin saat ditemui usai Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8).

Namun demikian, Arifin menyebut Kementerian ESDM saat ini sedang melakukan perbaikan, salah satunya di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang sudah mulai berproduksi.

"Sekarang sudah mulai kita coba recover, kemarin di Cepu ada tambahan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa ngejar," ujar Arifin.

Ia pun berharap target lifting 1 juta BOPD pada tahun 2030 dapat tercapai seiring dengan adanya keseriusan dari ExxonMobil Cepu Limited selaku operator proyek tersebut. "Insya Allah. Kan kalau Exxon kerjanya serius, ya," ujar Arifin.

Ia melanjutkan, terobosan selanjutnya dalam mengejar target 1 juta BOPD pada 2030 yaitu proyek Migas Non Konvensional (MNK) di Blok Rokan. "Kemarin juga sumur apa, sumur yang MNK itu kan juga waktu lagi di bor kan banjir," ujar Arifin.

Sampai saat ini pemerintah masih menantikan hasil studi dari pengeboran sumur MNK yang dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan mitra asal Amerika Serikat (AS) yaitu EOG Resources.