Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.

Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutnya, permintaan maaf saja tidak cukup.

"Bagus, pernyataan yang bijak. Mesti diikuti dengan aksi nyata," ujar Mardani kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan, Jokowi bisa merefleksikan apa yang telah diperbuat selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Dengan begitu, penerusnya yaitu presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang terarah.

"Pak Jokowi bisa buat evaluasi sendiri dan sampaikan bahwa kekurangan yang ada akan dilanjutkan oleh presiden terpilih," kata Marani.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

Bapak wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming itu menyampaikan, dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin dimaklumi segala kesalahan dan khilaf selama menjabat dalam lima tahun terakhir.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antaraPartai Keadilan Sejahtera(PKS) danPresiden Joko Widodo(Jokowi) mulai tampak.

Terbukanya jalur komunikasi politik antaraPKSdanKaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jelangPilkada 2024menjadi salah satu penandanya. Kemarin, Senin (8/7/2024), Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, bersama dengan sederet pimpinan PSI menyambangi kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pertemuan sore itu, para petinggiPKSdan PSIbersepakat menjalin kerja samakoalisidalam menghadapi kontestasiPilkada2024. Kedua partai misalnya sedang menjajaki peluang koalisi dalam pemilihan bupati Lebak dan pemilihan wali kota Bekasi.

Penanda lain soal kans rekonsiliasi politik Jokowi danPKStampak di Pilkada Sumut 2024.PKSmenjadi salah satu partai yang membuka peluang untuk mendukungBobby Nasution, menantuPresiden Jokowi, sebagai calon gubernur dalam ajangPilkada Sumut2024.

Dukungan itu sempat secara resmi dicetuskan oleh PresidenPKSAhmad Syaikhu. Namun, dia kemudian mengklarifikasi pernyataannya sendiri dan menegaskan bahwa keputusan partai ihwal Pilkada Sumut 2024 belum ditetapkan.

Sinyal awal dari rekonsiliasi politik antaraPKSdan trah Jokowi ini pun diyakini dapat membuka babak baru relasi antara salah satu partai berbasis Islam dan Presiden ke-7 RI tersebut.

JOKOWI vs PKS

Sejak awal berkontestasi politik elektoral, Jokowi hanya sekali berkoalisi dengan PKS. Hal itu terjadi di Pilkada Solo 2010 atau jelang periode keduanya menjabat di Surakarta.

Untuk periode pertamanya atau Pilkada Solo 2005, Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada saat yang sama, PKS bersama Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrat mengajukan duet Hardono dan Dipokusumo.

Setelah Pilkada Solo 2010, Jokowi tak lagi pernah didukung oleh PKS dalam pemilihan kepala daerah dan dua kali pemilihan presiden. Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012 didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra, sedangkanPKSmengusung sendiri calonnya yakni Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rahcbini.

Pisah jalan antara Jokowi danPKSpun berlanjut di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dalam dua ajang politik tersebut,PKSkonsisten mendukung Prabowo Subianto.

Tak hanya saat pilpres,PKSjuga mengambil posisi tegas sebagai oposisi dalam dua periode kepemimpinan Jokowi.PKSmenjadi salah satu partai yang paling lantang mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi yang didukung koalisi mayoritas partai.

Pada Pilpres 2024,PKSkembali mengambil posisi berbeda dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029.

Perbesar

Pasca-penetapan hasil Pilpres 2024,PKSsebenarnya masih terus menyoroti langkah Jokowi, termasuk ihwal cawe-cawe dalam kontestasi elektoral. Teranyar, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengeklaim bahwa Jokowi menyodorkan Kaesang agar diusung menjadi cawagub Jakarta 2024.

Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut ke partai mana Kaesang ditawarkan. Dia hanya meyakini bahwa Kaesang pasti akan maju menjadi cawagub.

"Sudah, sudah, sudahnyodorkan[Jokowi sodorkan Kaesang untuk jadi cawagub Jakarta 2024]. Sudahnyodorkan, kita lihat aja," ungkap Aboe kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).

Namun, PresidenJokowimembantah klaim PKS itu. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan ketua atau pemilik partai.

“Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” kata Jokowi.

PKS dan TRAH JOKOWI

Tak lama berselang, sinyal kedekatanPKSdan trahJokowijustru mengemuka.Pilkada2024 menjadi jalan pembukanya.

Dalam klaim awalnya, PresidenPKSAhmad Syaikhu menegaskan partainya akan mengusungBobby Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, putriPresiden Jokowi, sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024. Alasannya,PKSyakinBobby Nasutionmerupakan sosok yang akan memenangkan Pilgub Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelasPKSdi Kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Bahkan,PKSrela mengusungBobby Nasutiontanpa syarat. Artinya,PKStidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby.

Kendati begitu,PKSkemudian meralat pernyataan itu. Menurut Syaikhu, pengurus pusat PKS belum mengambil keputusan apapun ihwal Pilkada Sumut 2024.

"Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP [Dewan Pimpinan Tingkat PusatPKS] terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatra Utara," jelas Syaikhu di Kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Perbesar

Pada hari yang sama,Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, mengunjungi Kantor DPPPKSdi Jakarta Selatan. Ditemani sejumlah elite PSIseperti Isyana Bagoes Oka hingga Cheryl Tanzil,Kaesangdisambut langsung oleh PresidenPKSAhmad Syaikhu dan Sekretaris JenderalPKSAboe Bakar Al-Habsyi.

Usai menggelar pertemuan tertutup,PKSdan PSIpun bersepakat untuk berkolaborasi lebih jauh. Kedua partai ini bahkan bersiap untukberkoalisidiPilkada2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI.

"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.

Sementara itu, Kaesang merasa tidak ada yang salah bila PSI berkoalisi dengan PKS. Koalisi kedua partai itu, tegasnya, masih terbuka meski PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan.

Bagi Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), relasi yang terjalin antara PKS dan trah Jokowi menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi politik. Apalagi,PKSdan Jokowi sudah lebih dari satu dasawarsa berbeda dalam hal pilihan politis.

“Saya pikir ini bagian dari upaya rekonsiliasi politik yang hendak dibangun oleh kedua aktor ini di mana hampir 10 tahun ini berada di dua kubu berbeda,” jelasnya kepadaBisnis, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, peluang rekonsiliasi politik antara Jokowi dan PKS akan selalu terbuka. Hal itu dimungkinkan terjadi bila terjalin kesepahaman dan kesepakatan, termasuk dalam Pilkada 2024.

“Dalam politik, semua serba memungkinkan,” pungkasnya.