REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi gagal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, partai-partai yang semula ingin mengusungnya kini mulai menunjukkan sikap menjauh.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, ada tiga kelemahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Salah satunya adalah karena Anies bukan merupakan kader partai politik, yang notabene menjadi salah satu kendaraan untuk menjadi seorang kepala daerah.

"Karena dia bukan kader, mudah saja ditinggalkan. Karena tidak pernah berjuang di partai, tidak pernah membesarkan partai, tidak pernah berdarah-darah di partai juga, maka partai bisa kapanpun meninggalkan Anies," kata Ujang kepada Republika, Ahad (11/8/2024).

Selain itu, alasan kedua partai politik meninggalkan Anies adalah karena mantan calon presiden itu tak bisa mencari dukungan tambahan. Dalam kasus PKS, Anies dinilai tak dapat menggenapi syarat dukungan 22 kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon.

"PKS punya 18 kursi, Anies diminta untuk melengkapi empat kursi lagi agar bisa mengusung Anies-Sohibul, tapi karena tidak memenuhi sampai tenggat waktu, maka PKS meninggalkannya," ujar Ujang.

Alasan terakhir adalah karena Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di Pilgub DKI Jakarta. Elektabilitas itu dinilai memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, elektabilitas merupakan kelebihan, tapi di sisi lain juga menjadi kekurangan.

"Karena, orang banyak yang ingin menggagalkannya," kata Ujang.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Beberapa partai yang sebelumnya mendukung Anies, diperkiarakan akan bergabung ke KIM plus.

"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu pekan lalu.

Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP. Koalisi inilah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.

"Tapi keduanya memang berbeda dari sisi ideologi. Namun jika PKS berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi demokrasi kita saat ini," kata Ibnu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih belum menentukan sikap di Pilgub DKI Jakarta. Namun, partai berlogo kepala banteng itu berupaya agar tidak hanya ada satu pasangan calon yang diusung partai di Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ajang pilgub merupakan waktu untuk rakyat menentukan pemimpinnya. Namun, ada pihak yang khawatir dengan calon lainnya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, terutama di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat. Itu terjadi dan bisa dipandang dengan jelas oleh rakyat," kata Hasto, Ahad (11/8/2024).

Menurut dia, upaya untuk melakukan penjegalan kepada seorang calon sebelum bertanding akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Apalagi, suara rakyat sangat menentukan dalam sistem demokrasi.

"Setebal apapun bendungan kekuasaan itu dibangun, ketika kemerdekaan itu dipenjarakan, maka akan muncul daya gerak untuk melakukan koreksi. Itu yang diyakini dari seluruh pengalaman historis PDI Perjuangan," kata Hasto.

Ia menambahkan, PDIP juga melakukan pembahasan untuk menentukan calon yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, PDIP juga menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan.

"Ya dikomunikasikan. Kemarin Pak Anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh abah KH Syarif Hidayatullah. Ya beliau juga mengkomunikasikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, bahwa Anies sudah memiliki darah merah seperti warna kebesaran PDIP. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal peluang PDIP memerahkan Anies untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Ya darahnya sudah merah," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Meski begitu, Hasto juga menyanjung nama Ridwan Kamil. Menurutnya, mantan gubernur Jawa Barat itu merupakan sosok yang mempunyai wawasan dan sangat historikal.

"Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kan mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno ini sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat," ujarnya.

Saat ditanya apakah PDIP berpeluang juga dukung RK di Jakarta, Hasto mengaku masih akan melihat dinamika.

"Ya kalau kita lihat suara arus bawah. Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama. Sehingga dinamika ini harus direspons dulu oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan," jelas Hasto.

Di lain sisi, Hasto menilai yang terpenting dari itu semua adalah kontestasi pilkada bisa berjalan sehat.

"Sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan, komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. "DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frasa 'Bye PKS' menjadi salah satu topik trending di X pada Sabtu (10/8/2024) malam. Warganet mengucap selamat tinggal kepada PKS yang pada Sabtu memastikan tidak akan lagi mengusung Anies di Pilgub Jakarta dan berencama gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"PKS akan menyesal meninggalkan bapak Anies Rasyid Baswedan,menyesal seumur hidup. Good Bye PKS, kami bersama Anies selamanya," ujar salah satu warganet.

"Good bye PKS, aspirasi kami tidak tersalurkan berjuang untuk perubahan dan bukan untuk bergabung dengan dinasti. Keluarga besar kami mengucapkan no more PKS," ujar warganet lain.

Ada juga warganet lain yang menyayangkan konsistensi PKS selama ini. "Masalahnya cuma satu, 10 tahun ngapain jadi oposisi kalau ending-nya malah dukung dinasti, bye PKS."

Pada Sabtu, DPP PKS mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PKS yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS dinilai belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frasa 'Bye PKS' menjadi salah satu topik trending di X pada Sabtu (10/8/2024) malam. Warganet mengucap selamat tinggal kepada PKS yang pada Sabtu memastikan tidak akan lagi mengusung Anies di Pilgub Jakarta dan berencama gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"PKS akan menyesal meninggalkan bapak Anies Rasyid Baswedan,menyesal seumur hidup. Good Bye PKS, kami bersama Anies selamanya," ujar salah satu warganet.

"Good bye PKS, aspirasi kami tidak tersalurkan berjuang untuk perubahan dan bukan untuk bergabung dengan dinasti. Keluarga besar kami mengucapkan no more PKS," ujar warganet lain.

Ada juga warganet lain yang menyayangkan konsistensi PKS selama ini. "Masalahnya cuma satu, 10 tahun ngapain jadi oposisi kalau ending-nya malah dukung dinasti, bye PKS."

Pada Sabtu, DPP PKS mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti keputusan PKS yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS dinilai belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

REPUBLIKA.CO.ID,J AKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan partainya mulai membuka komunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Syaikhu mengamanatkan supaya kader PKS meneruskan komunikasi dengan pimpinan partai politik.

Hal itu disampaikan Syaikhu merupakan bagian dari hasil Musyawarah Majelis Syura ke-11 yang diadakan di DPP PKS, Jakarta Selatan.

"Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu di DPP PKS Jakarta pada Sabtu (10/8/2024).

Syaikhu mengungkit bahwa PKS sudah pernah berkomunikasi dengan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sehingga komunikasi PKS dan Prabowo bukan hal baru.

"Kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014," ujar Syaikhu.

Oleh karena itu, Syaikhu menginstruksikan supaya kader PKS meningkatkan komunikasi dengan partai politik lain. Syaikhu meyakini upaya itu dapat membangun Indonesia lebih baik.

"Musyawarah Majelis Suro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," ucap Syaikhu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

Pada hari ini, DPP PKS mengungkapkan bahwa, dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku alias kedaluwarsa. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.