REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi gagal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pasalnya, partai-partai yang semula ingin mengusungnya kini mulai menunjukkan sikap menjauh.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, ada tiga kelemahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Salah satunya adalah karena Anies bukan merupakan kader partai politik, yang notabene menjadi salah satu kendaraan untuk menjadi seorang kepala daerah.

"Karena dia bukan kader, mudah saja ditinggalkan. Karena tidak pernah berjuang di partai, tidak pernah membesarkan partai, tidak pernah berdarah-darah di partai juga, maka partai bisa kapanpun meninggalkan Anies," kata Ujang kepada Republika, Ahad (11/8/2024).

Selain itu, alasan kedua partai politik meninggalkan Anies adalah karena mantan calon presiden itu tak bisa mencari dukungan tambahan. Dalam kasus PKS, Anies dinilai tak dapat menggenapi syarat dukungan 22 kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon.

"PKS punya 18 kursi, Anies diminta untuk melengkapi empat kursi lagi agar bisa mengusung Anies-Sohibul, tapi karena tidak memenuhi sampai tenggat waktu, maka PKS meninggalkannya," ujar Ujang.

Alasan terakhir adalah karena Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di Pilgub DKI Jakarta. Elektabilitas itu dinilai memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, elektabilitas merupakan kelebihan, tapi di sisi lain juga menjadi kekurangan.

"Karena, orang banyak yang ingin menggagalkannya," kata Ujang.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Beberapa partai yang sebelumnya mendukung Anies, diperkiarakan akan bergabung ke KIM plus.

"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers yang diterima Antara, Rabu pekan lalu.

Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP. Koalisi inilah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.

"Tapi keduanya memang berbeda dari sisi ideologi. Namun jika PKS berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi demokrasi kita saat ini," kata Ibnu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih belum menentukan sikap di Pilgub DKI Jakarta. Namun, partai berlogo kepala banteng itu berupaya agar tidak hanya ada satu pasangan calon yang diusung partai di Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ajang pilgub merupakan waktu untuk rakyat menentukan pemimpinnya. Namun, ada pihak yang khawatir dengan calon lainnya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, terutama di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat. Itu terjadi dan bisa dipandang dengan jelas oleh rakyat," kata Hasto, Ahad (11/8/2024).

Menurut dia, upaya untuk melakukan penjegalan kepada seorang calon sebelum bertanding akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Apalagi, suara rakyat sangat menentukan dalam sistem demokrasi.

"Setebal apapun bendungan kekuasaan itu dibangun, ketika kemerdekaan itu dipenjarakan, maka akan muncul daya gerak untuk melakukan koreksi. Itu yang diyakini dari seluruh pengalaman historis PDI Perjuangan," kata Hasto.

Ia menambahkan, PDIP juga melakukan pembahasan untuk menentukan calon yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, PDIP juga menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan.

"Ya dikomunikasikan. Kemarin Pak Anies misalnya datang ke pondok pesantren yang dipimpin oleh abah KH Syarif Hidayatullah. Ya beliau juga mengkomunikasikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, bahwa Anies sudah memiliki darah merah seperti warna kebesaran PDIP. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal peluang PDIP memerahkan Anies untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Ya darahnya sudah merah," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Meski begitu, Hasto juga menyanjung nama Ridwan Kamil. Menurutnya, mantan gubernur Jawa Barat itu merupakan sosok yang mempunyai wawasan dan sangat historikal.

"Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kan mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno ini sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat," ujarnya.

Saat ditanya apakah PDIP berpeluang juga dukung RK di Jakarta, Hasto mengaku masih akan melihat dinamika.

"Ya kalau kita lihat suara arus bawah. Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama. Sehingga dinamika ini harus direspons dulu oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan," jelas Hasto.

Di lain sisi, Hasto menilai yang terpenting dari itu semua adalah kontestasi pilkada bisa berjalan sehat.

"Sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyadari sulitnya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 karena keterbatasan syarat kursi di legislatif. Apalagi kalau pada akhirnya PKS menarik dukungan dari Anies.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri mengatakan, PKB berpeluang besar mengekor PKS terkait pencabutan dukungan kepada Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta. "Jadi kalau PKS tidak ke Anies, otomatis ya PKB enggak bisa (mengusung Anies)," kata Iman dalam konferensi pers di kantor DPP PKB pada Senin (12/8/2024).

Pengusungan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta membutuhkan 22 kursi DPRD DKI Jakarta dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Adapun PKB tak memiliki kursi yang memadai guna mengusung Anies sendirian. "Karena PKS kan pemenang kan. PKB kursinya 10, kurang banyak," ujar Iman.

Selain itu, Iman menyinggung peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) di Pilgub Jakarta demi memberi jalan bagi Anies. Tapi Iman mengungkap PKB belum ada kesepakatan apapun dengan PDIP.

Secara matematis, PKB dan PDIP dapat mengusung cagub-cawagub kalau resmi berkoalisi. Tapi belum tentu PKB akan mengusung Anies. PKB dan PDIP tengah fokus menyusun skema koalisi untuk Pilgub Jawa Timur.

"Yang agak menguat sebetulnya di Jawa timur PDIP dan PKB kalau pilgub. Kalau di Jakarta ya tafsirkan sendiri lah," ucap Iman tanpa menjelaskan maksud ucapannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan dari partai lain oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyataan itu disampaikan Anies melalui pesan suara kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin.

Khoirudin pun membalas pesan suara yang disampaikan Anies. Dalam pesan suara tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan Anies.

"Sebagai teman, izinkan saya mengklarifikasi apa yang Pak Anies sampaikan pada pesan suara kemarin soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 Agustus," kata dia melalui pesan suara kepada Anies yang telah dikonfirmasi wartawan, yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, para juru bicara PKS memberikan pernyataan di media soal tenggat waktu mencari dukungan partai lain didasarkan waktu penyampaian keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Pusat (DPTP) PKS untuk mengusung Anies-Sohibul Iman. Menurut dia, ketika itu PKS telah meminta Anies untuk memastikan Partai Nasdem dan PKB bergabung dalam koalisi.

Khoirudin mengatakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah mengumumkan duet Anies-Sohibul secara terbuka pada 25 Juni 2024. Di sisi lain, Anies disebut telah menyambut positif keputusan untuk berpasangan dengan Sohibul.

"Maka ketika akhir Juli, Presiden PKS dan PIC-nya menyampaikan keputusan PKS langsung ke Pak Anies, soal tenggat waktu 4 Agustus, tentu bukan soal persetujuan Pak Anies terhadap Pak Sohibul Iman sebagai cawagub untuk Pak Anies, melainkan keberhasilan Pak Anies untuk mendapatkan kepastian tambahan dukungan dari partai lain, seperti Nasdem dan atau PKB," ujar Khoirudin.

Menurut dia, sejak awal Anies telah paham bahwa PKS tak bisa mengusung pasangan calon seorang diri. Karena itu, Presiden PKS telah meminta Anies untuk bisa mendapatkan tambahan dukungan. Di sisi lain, Syaikhu juga memperjuangkan dengan meminta dukungan dari pimpinan Partai Nasdem, Perindo, PSI, PKB, bahkan Partai Gerindra.

Namun, ia menyebutkan, Anies tak juga dapat tambahan dukungan partai hingga 4 Agustus 2024. Sebaliknya, elite Partai Nasdem dan PKB justru memberikan sinyal untuk tak mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

"Sementara dari pimpinan Nasdem, Pak Sahroni, dan PKB, Pak Jazilul Fawaid, justru pada akhir Juli dan awal Agustus malah menyampaikan pernyataan terbuka yang mudah dipahami bahwa mereka tidak jadi, tidak melanjutkan dukungan pada Pak Anies sebagai calon gubernur di Jakarta," kata dia.

Khoirudin juga mengungkapkan pernah menawarkan untuk masuk menjadi kader PKS apabila tidak menerima diduetkan dengan Sohibul. Namun, tawaran itu ditolak dengan alasan Anies ingin tetap netral.

"Demikian Pak Anies klarifikasi kami. Tentu kami tidak berharap adanya saling berbantahan, tapi juga agar warga yang terlanjur mendapatkan sebaran voice note dari Pak Anies mendapatkan informasi yang seimbang dan yang sebenarnya," kata dia.

Rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024) itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024. Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul di Pilgub DKI Jakarta.

"Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika, Senin (12/8/2024).

Namun, belakangan para juru bicara di PKS memberikan pernyataan mengenai tenggat waktu bagi Anies untuk mencari dukungan tambahan. Pasalnya, PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa ada dukungan partainl lain.

Karena itu, Anies mengaku kaget dengan berbagai pernyataan dari jubir PKS di media massa. Ia mengaku masalah tenggat waktu hingga 4 Agustus 2024 itu tak pernah sama sekali dibahas.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI (Sohibul Iman) sebagai pasangan," ujar Anies.

Anies menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai. Bahkan soal kepastian kader dari PKS yang akan mendampinginya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, komunikasi itu tak melulu diberitakan oleh media massa, tapi selalu disampaikan kepada DPP PKS.

"Nah, sejauh ini tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Anies.

Di sisi lain, ia pun menghormati dinamika yang ada di setiap partai. Mengingat, tak setiap partai dapat langsung mengumumkan dukungan kepadanya secara cepat.

"Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul. Dengan begitu, duet Anies-Sohibul dapat benar-benar menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini, ini sekarang hari Jumat nih, hari Jumat, tanggal 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta," kata Anies.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan terancam tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta setelah PKS mencabut dukungannya. Peluang Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasang calon pun menguat karena PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun terus berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat ini, partai berlogo banteng itu masih melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, PDIP masih berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, tak hanya ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik di Jakarta.

"Sampai hari ini PDIP berkomitmen untuk mengupayakan bahwa pertarungan pilkada 2024 di DKI akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/8/2024).

Menurut Chico, PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi di Jakarta. Namun, ia tak menyebut nama partai yang diajak berkomunikasi oleh PDIP.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa memiliki alternatif pilihan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, hakikat demokrasi itu adalah memberikan pilihan kepada warga untuk menentukan pemimpinnya.

"Doakan saja kami masih dapat melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, dengan partai politik lain, dan nanti pada akhirnya membuahkan kerja sama politik, sehingga nanti warga Jakarta disuguhkan alternatif pilihan yang sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar Chico.

Ia juga meminta partai politik lain juga dapat menjaga hakikat dari demokrasi itu. Ia menilai, partai politik merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada warga, bukan sekadar untuk memperoleh kekuasaan.

"Kami berharap partai politik lain juga hadir di republik ini, sebagai instrumen edukasi politik. Tidak hanya sebagai alat atau kendaraan mencapai kekuasaan, jabatan, dan keuntungan materi belaka," kata dia.

Diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung pasangan calon di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD. Artinya, PDIP harus mencari koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, potensi Anies untuk maju Pilgub DKI Jakarta masih tetap terbuka. Pasalnya, saat ini masih ada PDIP dan Partai Nasdem yang berpeluang mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Kalau kemudian dia (Nasdem) enggak gabung (KIM), artinya Anies masih punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan PDI Perjuangan plus PPP," kata Ray saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029. Sementara itu, PDIP memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Nasdem memiliki 11 kursi dan PPP punya satu kursi.

Koalisi antara PDIP, Partai Nasdem, dan PPP, bisa untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Artinya, peluang Anies untuk maju masih terbuka apabila ketiga partai itu keukeuh bergabung.

Meski demikian, Ray tak yakin, Nasdem berani melawan KIM pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Nasdem malahan berpeluang untuk masuk bergabung dengan KIM. Apalagi, Surya Paloh adalah ketua umum pertama yang dari kubu lawan yang menyambut hangat kedatangan Prabowo di Nasdem Tower.

"Aku tidak terlalu yakin Nasdem tidak ikut ke KIM. Dia punya potensi untuk gabung juga dengan KIM," kata Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan, komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. "DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ujar dia.