Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat bahwa PMI manufaktur Indonesia pada September 2024 mengalami penguatan tipis meski masih berada dalam zona kontraksi.

Pada periode tersebut, Purchasing Manager's Index atau PMI manufaktur Indonesia tercatat pada level 49,2, naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang berada pada level 48,9.Posisi PMI Indonesia tersebut melanjutkan kontraksi yang terjadi sejak Juli 2024, setelah sebelumnya selama 34 bulan berturut-turut terus mengalami ekspansi.

BKF menyatakan bahwa perkembangan ini terjadi karena kondisi pasar yang masih lemah, baik di dalam maupun luar negeri.

"Ekspor ke mancanegara juga mengalami penurunan dan berada pada level terendah sejak bulan November 2022. Hal ini menjadi indikasi bahwa terjadi pelemahan permintaan eksternal," tulis BKF dalam laporannya, yang dikutip Rabu (9/10/2024).

BKF menyebutkan bahwa meski aktivitas produksi mengalami penurunan, tetapi kepercayaan pelaku bisnis justru mengalami peningkatan hingga mencapai level tertinggi dalam 7 bulan terakhir.

Adapun, PMI manufaktur global juga kembali mengalami pelemahan untuk tiga bulan berturut-turut ke level 48,8 pada September 2024.

BKF mencatat, hampir seluruh komponen PMI manufaktur global mengalami kontraksi, seperti output, new orders, new export orders, dan tenaga kerja.

Di antara negara-negara G20, kawasan Eropa tercatat mengalami penurunan tajam, terutama Jerman.

Sejalan dengan itu, Amerika Serikat (AS) juga mengalami pelemahan yang lebih dalam dari bulan sebelumnya. Negara-negara Asia pun, seperti Jepang dan China, mengalami sedikit pelemahan.

Sementara itu, beberapa negara tetap ekspansi dalam aktivitas manufakturnya, diantaranya India, Brazil, Spanyol, dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membongkar biang kerok penyebab utama kinerja industri manufaktur melambat dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari pelemahan daya beli, suku bunga tinggi, hingga kebijakan impor.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan setidaknya terdapat 5 penyebab yang memicu penurunan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur ke level 49,3 bulan Juli lalu, setelah 34 bulan sebelumnya bertahan ekspansi.

"Pertama, efek pelemahan appetite konsumsi dan daya beli domestik karena uncertainty transisi politik yang memengaruhi potensi pertumbuhan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat. Ini terjadi di semua tahun politik, setidaknya di setiap tahun pemilu sejak era reformasi," ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Kedua, dia juga menilai tren penurunan produtivitas manufaktur yang terlihat dari PMI dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sehingga menyebabkan permintaan ekspor tidak sebaik yang diharapkan dalam mendongkrak pertumbuhan.

Ketiga, Indonesia belum memiliki linkage global value chain (GVC) yang kuat di sektor manufaktur lantaran lemahnya ekosistem pendukung pertumbuhan kinerja ekspor manufaktur nasional dan keterbatasam akses pasar preferensi di negara tujuan alternatif ekspor.

"Contohnya di pasar Uni Eropa, di mana kita bersaing dengan ekspor asal Vietnam yang didukung oleh EVFTA," ujar dia.

Keempat, efek suku bunga tinggi yang berkontribusi menurunkan semangat kelas menengah atas dan pelaku usaha atau investor untuk melakukan konsumsi durable goods atau barang tahan lama, khususnya ketika persepsi uncertainty relatif tinggi.

Shinta juga menuturkan terdapat efek momentum konsumsi dan kebijakan subsidi. Menurut dia, subsidi pangan berperan penting dalam mempertahankan daya beli dan kinerja manufaktur di kuartal I-II 2024.

"Sehingga konsumsi terhadap produk manufaktur nasional juga lebih tinggi, khususnya ketika ada momentum konsumsi besar seperti ramadhan-idul fitri," tuturnya.

Namun, Shinta menyayangkan pada kuartal ketiga ini, Indonesia tidak lagi kecipratan subsidi pangan yang telah berakhir. Tak hanya itu, pada periode ini juga tidak ada momentum konsumsi besar yang bisa mendongkrak apetite konsumsi masyarakat.

"Justru terdapat kecenderungan pengeluaran terkonsentrasi di sektor pendidikan tahun ajaran baru yang efek multiplier-nya terhadap permintaan industri manufaktur tidak signifikan," terangnya.

Terakhir, dia menyoroti efek kebijakan impor domestik yang kurang tepat sasaran. Hal ini terjadi karena isu impor ilegal, barang beredar di pasar yang tidak sesuai ketentuan dan pengetatan kebijakan maupun praktik impor yang tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut justru menyulitkan pelaku usaha sektor manufaktur untuk memproduksi barang di dalam negeri secara efisien dan perolehan bahan baku/penolong produksi membengkak harganya atau hampir tidak bisa dilakukan.

"Secara keseluruhan, kompleksitas kebijakan dan praktik impor ini menciptakan beban tambahan terjadap kinerja industri manufaktur nasional seperti yang terlihat di PMI," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kondisi produktivitas manufaktur nasional yang mengalami perlambatan beberapa bulan terakhir.

Hal ini tercerminkan dari PMI manufaktur RI yang di level 49,3 pada Juli 2024. Padahal, selama 34 bulan berturut-turut PMI manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi atau di atas angka indeks 50.

Jokowi pun meminta kondisi ini diwaspadai mengingat negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami kontraksi.

"Ini agar dilihat betul diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di bawah 50 yaitu Jepang 49,2 Indonesia 49,3 RRT 49,8 Malaysia 49,7," kata Jokowi saat Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin, (12/8/2024).

Adapun, Jokowi menerangkan, komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi yaitu -2,6 dan pesanan baru atau order baru -1,7 dan employment -1,4.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," tuturnya.

Menurut dia, beberapa potensi faktor penyebab melemahnya manufaktur yaitu permintaan domestik yang lesu. Pasalnya, beban impor bahan baku mulai meningkat seiring dengan fluktuasi rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatasan perdagangan dan perlindungan industri lokal menjadi langkah urgen guna menghadapi serangan produk impor yang menjadi salah satu pemicu malaise manufaktur nasional dan tercermin dalam ​​Purchasing Managers’ Index (PMI) Juli 2024.

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan itu akhirnya berada dalam zona kontraksi setelah hampir 34 bulan berturut-turut parkir di zona ekspansi. Hasil survei yang dilakukan secara rutin oleh S&P Global itu menunjukkan PMI Manufaktur RI berada di level 49,3 pada Juli 2024 setelah hampir tiga tahun terakhir mampu bertahan pada level ekspansi atau di atas 50.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kondisi produktivitas manufaktur nasional yang mengalami perlambatan beberapa bulan terakhir. Hal ini tercerminkan dari Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur RI yang di level 49,3 pada Juli 2024.

Padahal, selama 34 bulan berturut-turut PMI manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi atau di atas angka indeks 50. Jokowi pun meminta kondisi ini diwaspadai mengingat negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami kontraksi.

"Ini agar dilihat betul diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di bawah 50 yaitu Jepang 49,2 Indonesia 49,3 RRT 49,8 Malaysia 49,7," kata Jokowi saat Pengantar Rapat Sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, (12/8/2024).

Adapun, Jokowi menerangkan, komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi yaitu -2,6 dan pesanan baru atau order baru -1,7 dan employement -1,4.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir," tuturnya.

Menurut dia, beberapa potensi faktor penyebab melemahnya manufaktur yaitu permintaan domestik yang lesu. Pasalnya, beban impor bahan baku mulai meningkat seiring dengan fluktuasi rupiah.

Jokowi juga menyoroti potensi serangan produk-produk impor yang masuk ke pasar domestik. Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya belanja produk lokal dan penggunaan bahan baku lokal.

"Dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah," terangnya.

Tak dipungkiri, di pasar global, Jokowi melihat terjadinya gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi tehadap mitra-mitra dagang utama sehingga perlu adanya alternatif pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor.

Untuk diketahui, aktivitas manufaktur nasional tercatat mengalami kontraksi setelah bertahan di level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. P

urchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 kini berada di level 49,3 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur tercatat terkontraksi di bawah level 50 terakhir kali pada Agustus 2021 saat masa pandemi. Kala itu, PMI manufaktur Indonesia berada di level 43,7. Setelah itu, kinerja manufaktur terus berekspansi.

Kondisi operasional manufaktur pada Juli 2024 terkontraksi disebabkan tingkat output dan permintaan baru turun pada tingkat sedang. Perusahaan industri pengolahan juga banyak mengurangi jumlah staf dalam 4 bulan terakhir.

Economis Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, mengatakan, perlambatan tersebut didorong penurunan marginal pada kondisi operasional produk yang dipengaruhi pasar.

"Dengan permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam 2 tahun. Sehingga produsen lebih waspada, aktivitas pembelian sedikit dikurangi dan ketenagakerjaan menurun pada kecepatan tertinggi sejak bulan September 2021," kata Paul dalam laporan tersebut.

Faktor utama yang menjadi penyebab penurunan indeks PMI manufaktur, yaitu permintaan pasar yang menurun drastis sehingga penjualan merosot untuk pertama kali dalam 1 tahun terakhir. Hal ini diikuti dengan ekspor yang masih melemah dan penundaan pengiriman barang.

Laporan S&P Global juga menunjukkan bahwa produsen memilih untuk sedikit mengurangi aktivitas pembelian mereka pada Juli yang menandai penurunan pertama sejak bulan Agustus 2021.