Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Sejak relaksasi impor untuk sejumlah komoditas diberlakukan, PMI manufaktur mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Padahal indeks yang mencakup variabel produksi, pesanan, hingga pasokan barang industri bertahan ekspansi dalam 34 bulan sebelumnya.

"Saya tidak kaget karena belum ada regulasi yang ditunggu pelaku industri yang bisa menumbuhkan optimisme bagi mereka, regulasinya bukan di kami," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,80% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year on year/YoY) pada triwulan II/2024.

"Jadi dengan berbagai macam challenge di sektor industri kami masih optimistis akan tumbuh kembali," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah restriksi atau pembatasan impor melemahkan daya saing industri manufaktur.

Ungkapan tersebut merespons anggapan bahwa industri manufaktur RI melemah lantaran kebijakan restriksi impor terhadap sejumlah komoditas dan produk. Agus mengatakan aturan restriksi impor yang diberlakukan pemerintah cenderung ditujukan untuk produk-produk jadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Jadi restriksi impor tidak melulu salah. Namun, Kebijakan yang dilakukan di Kementerian Perindustrian yang kami imposed, restriksi impornya itu adalah [untuk] barang-barang jadi," kata Agus di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia mencontohkan restriksi impor itu hanya berlaku untuk pakaian hingga sepatu. Agus lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah punya kebijakan restriksi impor untuk bahan baku mentah.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional memang sedang berkontraksi selama tiga bulan berturut-turut. PMI menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. PMI terus mengalami penurunan sejak April lalu, bahkan PMI terus mengalami kontraksi yaitu di bawah 50 sejak Juli.

S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menilai kondisi PMI manufaktur yang jeblok tidak serta-merta menimbulkan deindustrialisasi. Dia mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

"Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada kuartal II/2024 mencapai 4,63% (year on year/YoY), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%—5% (YoY). Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% (YoY), meski masih di bawah sedekade lalu 21% (YoY).

"Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi," tuturnya.