Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kontraksi empat bulan berturut-turut. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober 2024 atau sama dengan bulan sebelumnya.

Menanggapi itu, Airlangga mengatakan berbagai negara memang mengalami kondisi kontraksi di sektor manufaktur. Di negara ASEAN, hanya Vietnam yang kondisinya disebut masih baik.

"Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur termasuk di ASEAN. Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Di Indonesia sendiri, kata Airlangga, kontraksi 4 bulan berturut-turut di sektor manufaktur karena adanya pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini diharapkan bisa segera pulih.

"Tentu kita akan melihat. Kalau bagi kita di Indonesia, kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover," ucapnya.

Dalam laporan S&P Global, penurunan permintaan pasar menjadi salah satu penyebab kontraksi manufaktur. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence.

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak Januari 2021.

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia bertahan di zona merah pada bulan Oktober 2024. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober atau sama dengan bulan September.

Indeks manufaktur nasional ini mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut atau berada di bawah level 50 sejak bulan Juli 2024. S&P Global mencatat sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal pada pengoperasian selama bulan Oktober.

Penurunan permintaan pasar juga dicatat oleh panelis, dengan kemampuan membeli di antara klien yang semakin turun. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Jumat (1/11/2024).

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak bulan Januari 2021.

Perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, namun membuat inventaris barang naik karena permintaan pasar yang turun selama empat bulan berturut-turut.

Sementara itu, inflasi biaya turun pada bulan Oktober hingga posisi terendah sejak bulan Agustus 2023. Ketika harga naik, hal ini dikaitkan dengan kasus tantangan panen yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pangan.

Tingkat inflasi secara keseluruhan masih besar dan mendorong perusahaan menaikkan biaya, meski hanya marginal dan pada laju di bawah rata-rata. Terakhir, kepercayaan diri terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang.

Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah tergelincir 62 poin atau 0,41 persen menjadi Rp15.268 per dolar AS, dari sebelumnya Rp15.206 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September 2024 meningkat tipis ke 49,2 dari 48,9 pada bulan Agustus. Angka tersebut menunjukkan kondisi kontraksi seperti bulan sebelumnya.

S&P Global menjelaskan penurunan kinerja PMI menggambarkan penurunan bulanan pada output dan pesanan baru selama bulan September dan telah berjalan selama tiga bulan berturut-turut. Menanggapi kondisi ini, perusahaan umumnya mengurangi aktivitas pembelian, memilih menggunakan inventaris, serta menjaga biaya dan efisiensi pengoperasian dengan sangat ketat.

Hingga akhir triwulan III 2024, ekonomi dunia memang masih melambat. Namun bila melihat beberapa negara peers, PMI Manufakturnya menunjukkan kondisi industri yang ekspansi. Adapun negara-negara yang masih berada di level ekspansi misalnya Filipina (53,7), India (56,7), dan Thailand meskipun sudah di border (50,4).

"Meskipun ada sedikit kenaikan pada PMI manufaktur bulan September, namun kondisinya masih kontraksi. Agar bisa kembali ekspansif, sektor industri membutuhkan dukungan regulasi yang tepat dari berbagai Kementerian/Lembaga, sehingga industri dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Agus menjelaskan diperlukan kebijakan bagi sektor manufaktur. Hal ini termasuk merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik, dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) ubin keramik impor dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kain impor.

Jika melihat lebih dalam, kata Agus, penurunan pesanan baru yang muncul sebagai hasil survei PMI Manufaktur Indonesia pada September 2024 juga ditunjukkan oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) edisi September 2024 yang baru dirilis Senin (30/9).

Berdasarkan hasil survei, penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lainnya yang mengalami kontraksi IKI Subsektor tersebut mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Subsektor industri lain yang juga mengalami kontraksi IKI pada pesanan baru adalah industri pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu, kertas, bahan kimia, komputer dan elektronik, serta jasa reparasi. Sembilan dari 23 subsektor industri pengolahan bahkan juga mengalami kontraksi IKI pada variabel pesanan baru di September lalu.

"Karenanya, kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan masuknya barang ke Indonesia amat diperlukan. Saat ini kita terus berupaya menciptakan demand bagi produk dalam negeri, karena demand-nya ada namun pasar juga dibanjiri dengan produk impor," pungkas Agus.

Meskipun ada sedikit kenaikan pada PMI manufaktur bulan September, namun kondisinya masih kontraksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan masih diperlukannya regulasi pendukung industri untuk segera memacu Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali ke level yang ekspansi, yang pada September mulai naik di angka 49,2 poin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

"Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi," kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

"Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5," jelasnya.

Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

"Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan," ujar Febrio.

Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, angka Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Agustus 2024 yang terkontraksi menjadi 48,9 poin atau turun 0,4 poin secara bulanan, dikarenakan belum adanya kebijakan signifikan untuk menjaga industri manufaktur nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi ke level 48,9. Angka ini turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.

Menurut rilis S&P Global, kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak bulan Januari 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku, dirinya tidak kaget mendengar kabar tersebut. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh belum adanya dukungan kebijakan yang tepat dari kementerian/Lembaga (KL) terkait.

"Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2024).

S&P Global juga menyebut adanya pelemahan penjualan, hingga menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan. Agus mengatakan, melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024.

"Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menambahkan, para pelaku industri mengamati perkembangan penerapan aturan oleh pemerintah. Hal ini dapat berpengaruh pada perlambatan ekspansi pada subsektor industri.

"Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan," kata Febri.

Begitu juga dengan ketidakjelasan isi data 26.415 kontainer dari Kementerian Keuangan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Kata Febri, pihaknya belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah mengantisipasi banjirnya pasar domestik oleh produk jadi impor tersebut. Kemenko Perekonomian memang telah memfasilitasi pertemuan antar Kementerian/Lembaga terkait, namun realisasi datanya masih belum ada.

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

Selain itu, untuk mendorong ekspansi industri manufaktur Kemenperin juga akan mendorong percepatan perluasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta percepatan penerapan BMAD, khususnya untuk industri terdampak seperti keramik, kertas, penerapan SNI, serta percepatan pembatasan barang impor dan penegakan hukum atas impor ilegal.

"Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga perlu diprioritaskan pengesahannya, agar bisa menjadi game changer bagi industri manufaktur," ujar Febri.

Ia juga mengimbau kepada para pelaku industri dalam negeri agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga produk-produk tesebut bisa diserap. Hal ini misalnya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini.

"Kami mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pilkada dan para kontestan Pilkada untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam momentum Pilkada 2024 ini," katanya.

masih memiliki 'pattern' permintaan baik dalam negeri, dan industri hilirisasi yang 'still going strong at' 18,1 persen 'growth'-nya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan permintaan domestik di beberapa subsektor manufaktur masih menjadi penopang kinerja sektor manufaktur.

Hingga kuartal II 2024, sektor manufaktur Indonesia tercatat tumbuh 3,95 persen secara tahunan (yoy). Hal ini terutama didorong oleh industri logam dasar yang tumbuh 18,1 persen (yoy), industri farmasi kimia 8,0 persen (yoy), dan industri makanan minuman yang tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy).

“Jadi domestic demand kita menjadi support dan kita liat di sini (makanan minuman) tumbuh 5,5 persen, industri farmasi tumbuh 8 persen, industri logam dasar yang berhubungan dengan hilirisasi bahkan tumbuhnya double digit 18,1 persen. Jadi kita memang lihat ada beberapa shifting manufaktur yang masih memiliki pattern permintaan baik dalam negeri, dan industri hilirisasi yang still going strong at 18,1 persen growth-nya,” jelas Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.

Diketahui, Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 tercatat berada di zona kontraksi 49,3 dari sebelumnya 50,7.

PMI Manufaktur menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor manufaktur di suatu negara. Dari penurunan PMI Manufaktur tersebut, Sri Mulyani memberikan catatan ada empat industri yang masih memerlukan dorongan agar dapat bertumbuh.

Di antaranya industri mesin yang terkontraksi minus 1,8 persen, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) turun sebesar minus 0,0 persen, industri alas kaki tercatat tumbuh hanya 1,9 persen, serta industri yang tumbuh tipis 2,1 persen.

Penurunan beberapa industri tersebut disinyalir karena adanya penurunan permintaan ekspor dan daya saing dengan produk impor di dalam negeri.

“Mungkin demand-nya masih memadai tapi karena kompetisi dari impor,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Pemerintah akan mempersiapkan bauran kebijakan nasional sebagai langkah pemulihan kinerja industri manufaktur dengan berfokus pada penciptaan persaingan yang sehat seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan, tax allowance, hingga tax holiday.

“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan, entah itu tekanan karena saingan barang impor. Oleh karena itu menteri terkait, mereka kan melakukan langkah-langkah nanti dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan entah itu menggunakan Bea Masuk, entah pake cara tarif maupun cara yang lain," ucap Sri Mulyani.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis industri pengolahan atau manufaktur bisa kembali ekspansif, dengan cara meningkatkan koordinasi, serta membuat regulasi yang memihak industri.

"Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin, Presiden Joko Widodo meminta untuk mewaspadai angka Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada Juli 2024 berada di 49,3 poin atau merosot ke fase kontraksi.

Padahal, menurut dia selama 34 bulan beruntun sebelumnya PMI manufaktur mampu bertahan di level ekspansi.

"Bapak Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet pagi ini juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output," katanya.

Agus mengatakan dalam sidang kabinet tersebut, Presiden turut menyebutkan bahwa beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk impor yang masuk ke dalam negeri dapat memengaruhi terhadap kuantitas permintaan domestik.

"Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia," kata Menperin Agus.

Oleh karena itu, Menperin optimistis kinerja industri manufaktur di tanah air masih bisa bangkit kembali apabila didukung dengan kebijakan yang probisnis, seperti ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

"Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Permintaan kelas menengah khususnya di perkotaan melambat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai permintaan kelas menengah di perkotaan yang melambat turut mempengaruhi pelemahan PMI manufaktur Indonesia Juli 2024.

"Permintaan kelas menengah khususnya di perkotaan melambat, karena berbagai tekanan naiknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan perumahan serta tingginya suku bunga pinjaman," kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 49,3 dari 50,7 pada Juni.

Bhima menuturkan permintaan kelas menengah yang melambat tersebut ditunjukkan dengan angka non-performing loan (NPL) atau kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang naik ke 2,72 persen per April 2024 dibanding April 2023 yang sebesar 2,64 persen.

Kemudian, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun 21 persen year on year (yoy) pada periode Januari-Mei 2024.

Menurut dia, kondisi melambatnya permintaan kelas menengah mengakibatkan permintaan industri tergerus, apalagi momentum kenaikan musiman konsumsi rumah tangga baru menunggu libur panjang Natal dan tahun baru.

"Jadi pelaku usaha juga antisipasi dengan mengurangi pembelian bahan baku," ujarnya.

Selain menurunnya permintaan kelas menengah, faktor lain yang juga menjadi kontribusi utama terhadap pelemahan PMI manufaktur, yaitu inkonsistensi kebijakan impor barang jadi khususnya aturan relaksasi impor sehingga menyebabkan persaingan industri di dalam negeri makin ketat dengan barang impor.

"Jadi kondisinya permintaan sedang lambat, ditambah banjir barang impor. Ya itu sebabkan industri tertekan sekali," tuturnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami penurunan. Menurut data S&P Global PMI manufaktur Indonesia di Juli 2024 di level 49,3, angka itu terkontraksi dari posisi Juni 2024 di level 50,7.

Menurut Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa kemungkinan ada beberapa penyebab PMI manufaktur menurun. Salah satunya ketidakkompakan dalam menyikapi serangan barang impor.

Menurutnya pemerintah seharusnya kompak dalam melindungi industri dalam negeri dari serangan impor.

"Penurunan PMI pada bulan Juni dan Juli ini tidak lepas dari relaksasi impor yang gongnya dibunyikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melepaskan puluhan ribu kontainer barang impor yang bermasalah perizinannya pada 17 Mei 2024," terangnya dikutip Jumat (2/8/2024).

Fahmi menilai relaksasi impor secara khusus terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga lainnya berimbas besar dan menjadikan PMI Indonesia sebagai salah satu korbannya.

Oleh karena itu perlindungan terhadap industri dalam negeri menjadi kunci keberhasilan industri manufaktur di masa depan. Kebijakan relaksasi haruslah mempertimbangkan pandangan dan aspirasi para pemangku yang terdampak.

"Sehingga diharapkan industri manufaktur Indonesia dapat mencapai di titik posisi dapat bersaing dengan industri manufaktur global baik dari sisi harga maupun kualitas," jelas Fahmi.

Menurut Fahmi kondisi relaksasi impor yang tidak menguntungkan tersebut berimbas pada persepsi para pelaku industri dalam negeri. Persepsi kekhawatiran inilah yang ditangkap dalam rilis S&P Global mengenai PMI ini.

"Persepsi tersebut muncul setelah relaksasi impor dilakukan pada 17 Mei 2024. Memang bisa jadi efek relaksasi impor bersifat ganda. Di satu sisi terjadi kompetisi antara produk impor dan lokal, dalam waktu yang bersamaan nilai mata uang rupiah juga semakin lama semakin melemah. Nah, bila relaksasi impor berlanjut, dampak gempuran barang impor akan semakin parah karena produk industri lokal akan semakin jauh dalam berkompetisi dengan produk impor," jelas Fahmi.

Fahmi yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga menekankan kebijakan yang melindungi perkembangan industri dalam negeri adalah salah satu bentuk keyakinan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya, tugas melindungi industri dalam negeri bukan hanya kewajiban Menteri Perindustrian, juga tugas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Fahmi menilai relaksasi impor memang menimbulkan respon dua hal. Dari sisi pelaku importir, mereka merasa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar untuk mereka. Di sisi para pelaku industri dalam negeri, hal ini sebuah pukulan keras untuk mereka.

"Banyak pelaku industri dalam negeri yang kontraknya dibatalkan imbas dari relaksasi impor yang dilakukan. Dapat dibayangkan jika relaksasi impor terus dilakukan, berapa besar efek domino yang terjadi nantinya," ucapnya

Fahmi juga secara khusus menyoroti polemik terkait aturan impor yang berkepanjangan sehingga harus Presiden Jokowi yang memberikan arahan agar tetap mengutamakan kemajuan industri dalam negeri.

"Ya hikmahnya publik jadi tercerahkan dan masing-masing kementerian sektor bisa lebih menyadari pentingnya keseimbangan "gas" dan "rem" dalam mengeluarkan kebijakan," tutup Fahmi.

Di kesempatan lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono menyatakan bahwa impor barang yang membanjiri Indonesia memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri yang akan mempengaruhi angka PMI.

"Mau tidak mau industri harus menurunkan produksi, bahkan di sektor tekstil malah sudah PHK. Kalau ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tidak ada action, maka saya melihat tahun 2024 ini PMI manufaktur akan tambah jelek," buka Fajar.

Menurut Fajar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus segera ambil tindakan, jangan hanya memprioritaskan kelompok tertentu, tapi nasionalnya terganggu. Jadi harus segera ambil tindakan yang cepat dan tepat.

"Saat ini juga ada beberapa parameter yang banyak anomalinya. Sudah saatnya negara harus turun cepat. Namun, kadang-kadang, pemerintah kurang tanggap dan respon cepat. Safeguard harus segera dijalankan, anti-dumping dijalankan, Permendag yang mengatur hajat hidup orang banyak harus segera diimplementasikan dengan benar, bahan baku dipermudah, namun kenyataannya ini justru terbalik," tutup Fajar.