IDXChannel - PMI Manufaktur Indonesia kembali di zona merah pada Oktober 2024 di level 49,2. Kondisi ini sekaligus menandai bahwa PMI Manufaktur Indonesia terkontraksi selama empat bulan beruntun sejak Juli 2024.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini menuturkan, kondisi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti permintaan melemah, ongkos produksi tinggi, sehingga produsen cenderung menahan pembelian bahan baku dan melanjutkan produksi.

"PMI Manufaktur yang menurun empat bulan belakang ini menunjukkan kontraksi industri manufaktur. karena permintaan melemah, ongkos produksi tinggi, perusahaan menahan pembelian input bahan baku," ujar Eisha kepada MNC Portal, Sabtu (2/11/2024).

"Di level kontraksi menunjukkan penurunan pembelian input bahan baku. karena melihat ketidakpastian global, di mana permintaan melemah," katanya.

Eisha menilai, penurunan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini mengindikasikan jumlah PHK meningkat. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya tidak memiliki penghasilan untuk melakukan belanja.

"Penyebab daya beli menurun, terindikasi dari beberapa indikator, seperti angka PHK yang beberapa bulan ini signifikan, juga penurunan jumlah kelas menengah," ujar Eisha.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari-September 2024, sebanyak 52.933 pekerja yang mengalami PHK di seluruh Indonesia. Bahkan kontribusi paling besar dari jumlah tenaga kerja yang di PHK itu berasal dari sektor manufaktur sebanyak 24.013 orang.

"Sehingga kasus PHK yang terjadi ini memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa," kata Eisha.

Menurutnya, kondisi ini ke depan akan memicu terjadinya inflasi tahunan yang lebih besar dari yang telah dilaporkan per Oktober 1,71 persen (yoy). Sebab para produsen kemungkinan akan mengerek sedikit demi sedikit harga jual produk untuk menutup ongkos produksi sebelumnya.

"Sehingga dengan permintaan yang lemah, produsen mengurangi produksi, dan perlahan menaikkan harga seiring dengan berkurangnya penjualan, agar dapat untuk menutupi biaya," tutur Eisha.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendongkrak Kembali Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Berdasarkan rilis S&P Global Market Intelligence, PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 berada pada posisi yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 49,2.

Sebagaimana diketahui, angka PMI Manufaktur yang berada di awah level 50 menandakan fase kontraksi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif membeberkan kebijakan khusus untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri.

"Kalau kami fokus pada kebijakan yang dapat menaikkan PMI yakni revisi permendag 8/2024, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk kebutuhan domestik, perubahan pelabuhan masuk barang impor untuk komoditas produk jadi, serta pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi," ujar Febri saat dihubungi MPI, Jumat (1/11/2024).

Kemenperin, kata Febri, tidak kaget jika posisi PMI manufaktur masih belum menunjukkan angka perubahan ke arah ekspansi. Kemenperin menilai penyebab utama PMI manufaktur masih kontraksi adalah imbas dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024.

"PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkret dampak dari Permendag 8/2024," ujarnya.

Pemberlakuan Permendag No. 8/2024 merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor.

Permendag No. 8/2024 menghilangkan aturan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

Dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya dalam kebijakan tersebut, hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Berlakunya Permendag No. 8/2024 telah membuka pintu seluas-luasnya bagi produk jadi impor dan telah membanjiri pasar Indonesia.

"Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Permendag No. 8/2024 tidak mensyaratkan Pertek atau rekomendasi untuk mengimpor barang jadi ke pasar domestik Indonesia. Akibatnya, semua produk TPT, terutama produk jadi, dibukakan pintu impor seluas-luasnya oleh kebijakan tersebut," kata Febri.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk pencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan Kementerian/Lembaga lain sangat menentukan kinerja manufaktur.

"Kami meminta pada Kementerian/Lembaga lain untuk menurunkan ego sektoral masing-masing dalam rangka melindungi industri manufaktur dalam negeri," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLP) mengkhawatirkan atas terus berlanjutnya kontraksi sektor manufaktur.

Ketua Umum AKLP, Yustinus Harsono Gunawan, mengatakan kontraksi sektor manufaktur dipicu ketidakpastian kebijakan energi, tensi geopolitik yang semakin tinggi, perang dagang, serta melemahnya ekonomi negara-negara maju.

Oleh karena itu, menurutnya, para pelaku usaha cenderung bersikap "wait and see" terhadap iklim investasi di tengah situasi yang penuh tantangan ini.

Yustinus mengatakan, salah satu faktor wait and see di kalangan pelaku usaha adalah kelanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang belum pasti untuk tahun depan.

"Kepmen ESDM 255/2024 hanya mencantumkan harga dan pasokan sampai dengan 2024. Sehingga harga 2025 menjadi tidak pasti," ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan jaminan pasokan dan harga, termasuk menerapkan kebijakan semacam Domestic Market Obligation (DMO) bagi gas bumi.

"Misalnya 80% produksi semua sumur gas harus untuk domestik dengan harga affordable, misalnya US$ 6,5 at plant gate, PP dan regulasi pelaksana berlaku Januari 2025," katanya.

Menurutnya, kepastian harga dan pasokan tersebut akan menghilangkan status wait and see yang kini menghambat kinerja manufaktur Indonesia. Ia menyoroti, perlunya pemerintah untuk bergerak cepat dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Jika pemerintah lamban menerbitkan PP HGBT, maka Foreign Direct Investment (FDI) kemungkinan besar akan mengalir ke negara-negara yang agresif menawarkan berbagai kemudahan dan terobosan, bukan ke Indonesia.

Sebagai informasi, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada Oktober 2024.

Angka ini tidak berubah jika dibandingkan September 2024 yang juga berada di 49,2. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa indeks manufaktur Indonesia yang masih terjebak di zona merah disebabkan karena pelemahan daya beli.

Seperti yang diketahui, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada Oktober 2024.

Angka ini tidak berubah jika dibandingkan September 2024 yang juga berada di 49,2. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

"Tentu kita akan melihat kalau bagi kita di Indonesia kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/11).

Meski terjadi pelemahan, Airlangga berharap konsumsi bisa meningkat sehingga industri manufaktur juga bisa bangkit. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memonitor perkembangan baik dari pasar domestik maupun permintaan dari pasar ekspor.

"Kalau konsumsinya recover kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong," katanya.

Di sisi lain, Airlangga menekankan bahwa beberapa negara-negara di kawasan ASEAN memang sedang mengalami kontraksi industri manufaktur.

"Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam," imbuh Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kontraksi empat bulan berturut-turut. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober 2024 atau sama dengan bulan sebelumnya.

Menanggapi itu, Airlangga mengatakan berbagai negara memang mengalami kondisi kontraksi di sektor manufaktur. Di negara ASEAN, hanya Vietnam yang kondisinya disebut masih baik.

"Berbagai negara masih kontraksi di sektor manufaktur termasuk di ASEAN. Hanya mungkin yang masih baik itu adalah Vietnam," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Di Indonesia sendiri, kata Airlangga, kontraksi 4 bulan berturut-turut di sektor manufaktur karena adanya pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini diharapkan bisa segera pulih.

"Tentu kita akan melihat. Kalau bagi kita di Indonesia, kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga. Nah tentu kita berharap ini bisa recover," ucapnya.

Dalam laporan S&P Global, penurunan permintaan pasar menjadi salah satu penyebab kontraksi manufaktur. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence.

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak Januari 2021.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pemerintahan pada 20 Oktober 2024 lalu. Namun, pimpinan negara itu telah menemukan tantangan berupa Purchasing Manager Index (PMI) sektor manufaktur yang masih lesu.

PMI Indonesia di Oktober 2024 masih menunjukkan kontraksi dan kondisi pasar tetap lesu.

Berdasarkan laporan yang disampaikan S&P Global Market Intelligence, selama empat bulan berturut-turut, sektor manufaktur masih berada di zona merah. Pada Oktober 2024, S&P mencatat angka PMI yang diperoleh manufaktur Indonesia masih tidak bergeser lebih dari 50,0, atau tepatnya 49,2 sejak September.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September," ujar Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, Jumat (1/11/2024).

Paul menjelaskan aktivitas pasar yang lesu juga dibarengi beberapa penyebab. Salah satunya terkait peningkatan situasi geopolitik yang belum pasti sehingga mengakibatkan investor waspada dan belum mau bergerak.

"Sementara itu, aktivitas pembelian terus turun, memperpanjang periode penurunan saat ini menjadi empat bulan. Penurunan terkini berkaitan dengan tren lemah pada permintaan baru dan produksi," kata Paul.

"Dengan permintaan input menurun, kinerja rata-rata vendor membaik pertama kali sejak bulan Mei (meski marginal). Ada bukti bahwa ketersediaan stok di pemasok dan waktu penyelesaian pesanan yang lebih cepat selama bulan Oktober," ujarnya.

Lebih lanjut, Paul mengatakan kondisi lesunya pasar dan kontraksi manufaktur tersebut mengakibatkan sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan sebagian besar pegawainya. Kondisi tersebut terjadi, hingga di tingkatan pabrik, rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir.

"Tetapi, kepercayaan diri terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang. Namun demikian, kepercayaan diri turun sejak bulan September hingga ke posisi terendah dalam empat bulan dan di bawah rata-rata historis," ujar Paul.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons laporan S&P Global yang mencatat bahwa Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang bertahan di zona merah pada Oktober, yaitu di level 49,2.

Airlangga menuturkan, tidak hanya Indonesia, berbagai negara lain yang berada dalam kawasan ASEAN juga masih mengalami kontraksi di sektor manufaktur ini. Diakuinya, mungkin hanya Thailand yang masih baik sektor manufakturnya.

"Kalau bagi kita di Indonesia, kita melihat juga dari segi domestik itu terjadi pelemahan konsumen juga," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Jumat (1/11/2024).

Airlangga berharap sektor manufaktur Indonesia bisa segera mengalami perbaikan.

"Nah tentu kita berharap ini bisa recover. Kalau konsumsinya recover, kita juga berharap industrinya juga bisa akan terdorong," katanya.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan melihat, baik domestik market maupun demand dari pasar ekspor untuk memperbaiki sektor manufaktur Indonesia.

Survei Purchasing Manager's Index (PMI) yang dilakukan S&P Global Market Intelligence menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia kembali melemah pada Oktober 2024.

Headline PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global masih di bawah 50 selama empat bulan berturut-turut, hanya mencapai 49,2 pada Oktober 2024.

Angka di bawah 50 menunjukkan bahwa pelemahan sektor manufaktur, sementara skor di atasnya mengindikasikan bahwa aktivitas pabrik meningkat.

“Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak September," kata Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, Paul Smith dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Output, permintaan baru dan ketenagakerjaan sedikit turun di tengah laporan penurunan kondisi pasar. Penumpukan pekerjaan turun karena perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan, sedangkan stok barang jadi meningkat.

"Aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul.

(Fiki Ariyanti)

Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia bertahan di zona merah pada bulan Oktober 2024. Laporan S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober atau sama dengan bulan September.

Indeks manufaktur nasional ini mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut atau berada di bawah level 50 sejak bulan Juli 2024. S&P Global mencatat sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal pada pengoperasian selama bulan Oktober.

Penurunan permintaan pasar juga dicatat oleh panelis, dengan kemampuan membeli di antara klien yang semakin turun. Hal ini biasa terjadi di pasar domestik maupun internasional, dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor selama delapan bulan berturut-turut.

"Perekonomian manufaktur Indonesia terus menurun pada bulan Oktober, dengan produksi, permintaan baru dan ketenagakerjaan turun marginal sejak bulan September. Panelis sering mencatat bahwa aktivitas pasar kurang bergairah, yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan klien waspada dan tidak bergerak," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Jumat (1/11/2024).

Kondisi bisnis yang lesu mendorong perusahaan mengurangi jajaran stafnya di pabrik rata-rata selama tiga kali dalam empat bulan terakhir. Lalu penumpukan pekerjaan turun selama lima bulan berturut-turut, dengan penurunan tercepat sejak bulan Januari 2021.

Perusahaan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka, namun membuat inventaris barang naik karena permintaan pasar yang turun selama empat bulan berturut-turut.

Sementara itu, inflasi biaya turun pada bulan Oktober hingga posisi terendah sejak bulan Agustus 2023. Ketika harga naik, hal ini dikaitkan dengan kasus tantangan panen yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pangan.

Tingkat inflasi secara keseluruhan masih besar dan mendorong perusahaan menaikkan biaya, meski hanya marginal dan pada laju di bawah rata-rata. Terakhir, kepercayaan diri terhadap masa mendatang bertahan positif karena perusahaan berharap kondisi pasar stabil dan ketidakpastian geopolitik berkurang pada bulan-bulan mendatang.

BRICS merupakan blok ekonomi yang tangguh yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan global dan geopolitik. Pada bulan Januari, aliansi Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan secara resmi menyambut Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab ke dalam kelompok mereka. Diskusi terbaru berfokus pada perluasan BRICS untuk mencakup negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, menghadirkan peluang ekonomi baru dan potensi manfaat bagi negara-negara ini.

Octa, broker dengan lisensi yang diakui secara global, meneliti bagaimana ekspansi BRICS dapat mengubah lanskap ekonomi bagi negara-negara adidaya di Asia Tenggara ini yang berpotensi meningkatkan kemitraan perdagangan, kolaborasi teknologi, dan ketahanan ekonomi mereka.

Prospek BRICS Malaysia: Implikasi Ekonomi

Malaysia, yang secara strategis diposisikan sebagai pemain utama di Asia Tenggara telah menunjukkan minat dalam ekspansi BRICS. Pertumbuhan PDB negara ini yang mencapai 5,9% pada Q2 2024 mencerminkan kekuatan ekonominya dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan bergabung bersama BRICS, Malaysia dapat secara signifikan meningkatkan volume perdagangannya, terutama di sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti teknologi dan energi terbarukan. Blok BRICS yang sudah menguasai hampir 30% PDB global menawarkan akses pasar yang lebih luas yang dapat lebih lanjut mendongkrak industri ekspor Malaysia, terutama sektor elektronik dan semikonduktor.

Peran Malaysia sebagai pusat semikonduktor dapat menjadi lebih berpengaruh melalui keanggotaan BRICS karena pasar semikonduktor global diproyeksikan mencapai US$ 803 miliar pada tahun 2030. Kolaborasi Malaysia dengan negara-negara BRICS dapat membantu memastikan posisinya dalam rantai pasokan global. Selain itu, kemitraan dengan anggota BRICS seperti Cina dan India dapat mengarah pada ventura bersama dalam pengembangan teknologi yang selanjutnya akan mengintegrasikan Malaysia ke dalam lanskap teknologi global.

Potensi Keanggotaan BRICS Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan pendekatan proaktif terhadap keanggotaan BRICS. Dengan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5,05% pada Q2 2024 dan tingkat inflasi stabil sebesar 1,8% pada September 2024, negara ini memposisikan diri sebagai pemain krusial di kawasan ini. Dengan bergabung bersama BRICS, Indonesia dapat mengakses jaringan perdagangan yang lebih luas, menarik investasi di sektor-sektor utama seperti manufaktur, energi, dan pertanian.

Keanggotaan BRICS bisa sangat bermanfaat bagi sektor manufaktur Indonesia, yang menyumbang 20% dari PDB negara pada tahun 2023. Investasi China dalam proyek infrastruktur Indonesia yang berjumlah lebih dari US$ 40 miliar dalam lima tahun terakhir, menyoroti potensi untuk peningkatan kerja sama. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, kolaborasi ini dapat meningkat, yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lebih lanjut.

"Bagi Indonesia, BRICS menawarkan baik peluang untuk pertumbuhan ekonomi maupun platform strategis untuk memperluas pengaruhnya dalam perdagangan global. Melalui hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mempercepat tujuan pembangunannya, terutama di sektor infrastruktur dan energi, sehingga meningkatkan posisi ekonominya," ujarAnalis pasar finansial di Octa Broker, Kar Yong Ang.

Kerja Sama Regional dan Peluang Pertumbuhan

Keterlibatan potensial Malaysia dan Indonesia dalam BRICS dapat secara signifikan berdampak pada kerja sama regional di Asia Tenggara. Keanggotaan mereka dapat mendorong penyelarasan perjanjian perdagangan dan kebijakan ekonomi dalam ASEAN dan BRICS, mendorong pendekatan kolaboratif terhadap pembangunan ekonomi. Melalui integrasi inisiatif BRICS dengan tujuan regional ASEAN, Malaysia dan Indonesia dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan arus investasi, terutama di sektor teknologi, manufaktur, dan energi hijau.

Misalnya, sektor energi terbarukan yang tengah berkembang di Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan 23% listrik negara dari energi terbarukan pada tahun 2025, dapat menerima manfaat dari kemitraan BRICS. Mengacu pada kemajuannya dalam teknologi digital dan energi hijau, Malaysia juga dapat menarik investasi dari negara-negara BRICS yang tertarik pada pasar teknologi dan energi di Asia Tenggara.

Babak Baru Ekonomi untuk Asia Tenggara

Keanggotaan potensial Malaysia dan Indonesia di BRICS mewakili perubahan signifikan dalam jalur ekonomi Asia Tenggara. Bagi negara-negara ini, bergabung dengan BRICS berarti memperluas jaringan trading, mengamankan kemitraan teknologi, dan mengakses peluang investasi baru. Evolusi ini tidak hanya menjanjikan pertumbuhan bagi Malaysia dan Indonesia tetapi juga meningkatkan peran wilayah ini dalam perdagangan global.

Saat ekspansi BRICS berlangsung, tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan ini sangat penting bagi trader dan investor yang mencari peluang di pasar ini. Dengan keahlian Octa dalam melacak tren ekonomi global, trader dapat menavigasi perubahan ini dengan efektif, membuat keputusan yang tepat untuk memanfaatkan peluang baru di lanskap ekonomi Asia Tenggara yang berkembang.

Octa adalah broker internasional yang telah menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak tahun 2011. Octa menawarkan akses bebas komisi ke pasar finansial dan berbagai layanan yang telah digunakan oleh klien dari 180 negara yang telah membuka lebih dari 42 juta akun trading. Webinar edukasi gratis, artikel, dan alat-alat analisis yang mereka sediakan membantu klien untuk mencapai tujuan investasinya.

Perusahaan ini terlibat dalam jaringan inisiatif amal dan kemanusiaan yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan proyek-proyek bantuan jangka pendek yang mendukung masyarakat setempat.

Di wilayah Asia Pasifik, Octa menerima penghargaan 'Broker Teraman Indonesia 2022' dari International Business Magazine dan 'Broker Paling Tepercaya Asia 2023' dari Global Forex Awards.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Sejak relaksasi impor untuk sejumlah komoditas diberlakukan, PMI manufaktur mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Padahal indeks yang mencakup variabel produksi, pesanan, hingga pasokan barang industri bertahan ekspansi dalam 34 bulan sebelumnya.

"Saya tidak kaget karena belum ada regulasi yang ditunggu pelaku industri yang bisa menumbuhkan optimisme bagi mereka, regulasinya bukan di kami," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,80% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year on year/YoY) pada triwulan II/2024.

"Jadi dengan berbagai macam challenge di sektor industri kami masih optimistis akan tumbuh kembali," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sejumlah kebijakan industri yang mendesak harus dilanjutkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dinilai dapat melanjutkan upaya pemulihan industri manufaktur.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi mengatakan beberapa kebijakan yang dimaksud yaitu harga gas bumi tertentu (HGBT), restriksi perdagangan berupa Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Jadi beberapa contoh misalnya kebijakan yang sudah kita kerjakan periode ini misalnya HGBT sudah dideliver untuk 7 sektor, sedangkan sektor lain juga menggunakan gas bumi baik sebagai energi maupun bahan baku, terutama di kawasan industri," kata Andi dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Andi, HGBT saat ini berlaku untuk 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Sementara, dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) terdapat 10 sektor yang paling memerlukan kebijakan tersebut.

Selain itu, Andi menyoroti kebijakan industri padat karya yang perlu dilanjutkan seperti BMAD dan BMTP. Sebab, ada banyak negara importir yang melakukan dumping dan membanjiri pasar domestik.

"Mereka tidak berenti melakukan dumping, kita sebagai negara tujuan ekspor harus mengantisipasi jangan sampai nanti itu kan ada periode nya untuk antidumping, tindakan pengamanan, ada periodenya jangan sampai lost, kalau mereka kontinyu lakukan dumping, kita harus kontinyu melakukan policy BMAD," jelasnya.

Terlebih, produk-produk ilegal yang masih marak ditemukan di pasar dalam negeri, seperti pakaian bekas. Untuk itu, pengentasan produk ilegal harus lebih diselesaikan untuk melindungi industri lokal.

"Untuk produk-produk ilegal, kita bingung kenapa di pasar dengan mudah menemukan pakaian bekas impor padahal secara aturan legal tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanya pakaian baru," tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menuturkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode posisi Indonesia dari sisi pertumbuhan manufaktur, kontribusi manufaktur terhadap PDB dan PMI manufaktur dinilai masih kompetitif dibandingkan negara lain.

Berdasarkan data World Bank, secara umum terlihat adanya tren penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,67%.

Nilai tersebut berada di atas kontribusi PDB dunia yang hanya mencapai 15,35% dan di atas India dengan angka 12,84%, namun masih berada di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand.

Kendati demikian, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam 3 bulan terakhir mengalami kontraksi. Pada Juli PMI di level Juli 49,3, Agustus 48,9 dan September 49,2.

"Yang menarik 3 bulan terakhir ini justru new order atau pesanan meningkat, tetapi produksinya menurun. Sebagian melihat ada korelasi ini dengan pelonggaran aturan impor, tapi mungkin harus didalami karena mungkin ada faktor lain seperti tadi misalnya terkait daya beli dan sebagainya," pungkasnya.

Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.