Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah restriksi atau pembatasan impor melemahkan daya saing industri manufaktur.

Ungkapan tersebut merespons anggapan bahwa industri manufaktur RI melemah lantaran kebijakan restriksi impor terhadap sejumlah komoditas dan produk. Agus mengatakan aturan restriksi impor yang diberlakukan pemerintah cenderung ditujukan untuk produk-produk jadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Jadi restriksi impor tidak melulu salah. Namun, Kebijakan yang dilakukan di Kementerian Perindustrian yang kami imposed, restriksi impornya itu adalah [untuk] barang-barang jadi," kata Agus di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia mencontohkan restriksi impor itu hanya berlaku untuk pakaian hingga sepatu. Agus lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah punya kebijakan restriksi impor untuk bahan baku mentah.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional memang sedang berkontraksi selama tiga bulan berturut-turut. PMI menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. PMI terus mengalami penurunan sejak April lalu, bahkan PMI terus mengalami kontraksi yaitu di bawah 50 sejak Juli.

S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menilai kondisi PMI manufaktur yang jeblok tidak serta-merta menimbulkan deindustrialisasi. Dia mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

"Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada kuartal II/2024 mencapai 4,63% (year on year/YoY), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%—5% (YoY). Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% (YoY), meski masih di bawah sedekade lalu 21% (YoY).

"Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian mengungkap evaluasi pemberlakuan larangan terbatas alias lartas impor yang dilakukan pemerintah.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso memaparkan bahwa evaluasi lartas dilakukan menyikapi keluhan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat atas sulitnya melakukan impor serta banyaknya barang impor yang tertahan di pelabuhan.

Sebelumnya, sekitar 26.000 kontainer tertahan di dua pelabuhan Indonesia, yakni sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 di Pelabuhan Tanjung Perak.

Susi memaparkan, evaluasi terhadap pemberlakuan lartas dilakukan agar tujuannya tercapai dengan tepat sasaran dan tidak membebani perekonomian serta industri dalam negeri.

Dia memaparkan, pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/2023 dengan Permendag Nomor 8/2024 yang merupakan perubahan ketiga. Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan untuk melakukan revisi peraturan.

"Perubahan yang dilakukan berfokus pada relaksasi lartas dan syarat lartas," jelas Susi dalam pemaparannya di Bisnis Indonesia Forum (BIF), dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Kondisi Impor Indonesia

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja impor Indonesia pada Juni 2024 senilai US$18,45 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 7,58% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan impor pada Juni 2024 secara tahunan tersebut didorong oleh kenaikan impor minyak mentah dan hasil minyak.

"Sementara, secara bulanan turun 4,89% dari Mei 2024," ujarnya.

Amalia merinci, secara bulanan impor migas tercatat senilai US$3,73 miliar atau naik 19,01% (month-to-month/MtM). Namun, impor nonmigas mengalami penurunan sebesar 8,83% mtm menjadi senilai US$15,18 miliar.

Penurunan impor secara bulanan ini, kata Amalia, disebabkan oleh impor nonmigas dengan andil penurunan sebesar 7,58%.

Sementara itu, kinerja impor menurut penggunaan yaitu barang konsumsi naik 2,48% secara bulanan menjadi US$43 juta, lalu kelompok bahan baku penolong turun sebesar 3,41% menjadi US$482,3 juta, dan barang modal turun 14,51% menjadi senilai US$509,3 juta.

"Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 74,11% dari total impor pada bulan Juni 2024," ujar Amalia.

Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi dan bahan baku penolong naik masing-masing sebesar 12,02% dan 10,62%, sedangkan barang modal turun sebesar 6,34%. Tiga komoditas impor utama tercatat mesin peralatan mekanis, mesin pelatan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik.

"Nilai impor ketiga komoditas ini memberikan share 35,87% terhadap total impor nonmigas," jelasnya.