Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Sejak relaksasi impor untuk sejumlah komoditas diberlakukan, PMI manufaktur mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Padahal indeks yang mencakup variabel produksi, pesanan, hingga pasokan barang industri bertahan ekspansi dalam 34 bulan sebelumnya.

"Saya tidak kaget karena belum ada regulasi yang ditunggu pelaku industri yang bisa menumbuhkan optimisme bagi mereka, regulasinya bukan di kami," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemenperin menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,80% hingga akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year on year/YoY) pada triwulan II/2024.

"Jadi dengan berbagai macam challenge di sektor industri kami masih optimistis akan tumbuh kembali," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah restriksi atau pembatasan impor melemahkan daya saing industri manufaktur.

Ungkapan tersebut merespons anggapan bahwa industri manufaktur RI melemah lantaran kebijakan restriksi impor terhadap sejumlah komoditas dan produk. Agus mengatakan aturan restriksi impor yang diberlakukan pemerintah cenderung ditujukan untuk produk-produk jadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Jadi restriksi impor tidak melulu salah. Namun, Kebijakan yang dilakukan di Kementerian Perindustrian yang kami imposed, restriksi impornya itu adalah [untuk] barang-barang jadi," kata Agus di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia mencontohkan restriksi impor itu hanya berlaku untuk pakaian hingga sepatu. Agus lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah punya kebijakan restriksi impor untuk bahan baku mentah.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional memang sedang berkontraksi selama tiga bulan berturut-turut. PMI menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. PMI terus mengalami penurunan sejak April lalu, bahkan PMI terus mengalami kontraksi yaitu di bawah 50 sejak Juli.

S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menilai kondisi PMI manufaktur yang jeblok tidak serta-merta menimbulkan deindustrialisasi. Dia mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

"Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada kuartal II/2024 mencapai 4,63% (year on year/YoY), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%—5% (YoY). Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% (YoY), meski masih di bawah sedekade lalu 21% (YoY).

"Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal.

Perlu diketahui, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan penyebab PMI manufaktur masih berada di zona kontraksi yakni kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik yang kemudian berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis," ujar David kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, paket kebijakan tersebut akan menciptakan persaingan dagang yang sehat di pasar domestik, sehingga akan meningkatkan aktivitas produksi industri. Alhasil, aktivitas produksi yang meningkat akan meningkatkan nilai PMI, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

David menilai, masyarakat yang daya belinya rendah akan cenderung membeli produk yang lebih murah tanpa melihat produk tersebut berasal dari mana dan apakah sudah memenuhi standar atau tidak.

"Tidak hanya menurunkan aktivitas industri dalam negeri, tetapi barang impor ini juga membahayakan konsumen. Maka, dengan melindungi pasar dalam negeri dengan peraturan yang konsisten, tidak hanya industri kembali ekspansif tapi konsumen juga ikut terjaga," pungkas David.

Adapun, penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lainnya yang Indeks Kepercayaan Industri (IKI)-nya mengalami kontraksi pada September 2024. Subsektor tersebut mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Selain tekstil dan pakaian jadi, subsektor industri lain yang juga mengalami kontraksi IKI pada pesanan baru adalah industri pengolahan tembakau, kayu, kertas, bahan kimia, komputer dan elektronik, serta jasa reparasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior INDEF, Dradjad Wibowo, mengatakan, memang dilematis antara relaksasi impor dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) manufaktur. Menyalahkan relaksasi impor bukanlah hal bijaksana.

“Hal tersebut masalah yang dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” kata Dradjad, Jumat (2/8/2024).

Tapi dengan relaksasi impor, lanjut Dradjad, sebagian pelaku industri kesulitan bersaing. Industri dalam negeri terpukul, PMI masuk zona kontraksi.

Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pernyataan Menperin Agus Gumiwang yang menyebut anjloknya PMI Manufaktur RI karena kebijakan relaksasi impor.

“Tapi menyalahkan relaksasi impor, bukan lah pernyataan atau langkah yang bijak. Bahkan bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidakharmonisan kerja antar kementerian / lembaga,” ungkap anggota Dewan Pakar Timnas Prabowo-Gibran ini.

Seharusnya, kata Dradjad, yang dilakukan adalah secara bersama-sama mendisain kebijakan yang sinkron dan optimal antara pengembangan industri dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kepabeanan dan cukai. Misalnya, regulasi impor apa dan sebesar apa yang optimal bagi konsumen dan produsen domestik sekaligus.

“Apakah bea masuk anti dumping bisa dilakukan untuk komoditi dengan kode HS tertentu. Apakah ada solusi teknis terhadap backlog di pelabuhan. Apakah solusi agar industri domestik lebih bersaing dan tidak hanya mengharapkan proteksi berlebihan. Adakah faktor biaya produksi yang di luar kewajaran, yang diakibatkan oleh kebijakan negara atau ulah oknum,” papar Dradjad.

Membongkar ekonomi biaya tinggi dalam proses industri itu, menurut Dradjad, akan lebih besar manfaatnya dalam jangka menengah dan panjang dari pada buka tutup relaksasi dan restriksi impor.