Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan Wapres saa tmenerima kunjungan delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP).

"Penting untuk kita garisbawahi, isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," ujar Wapres Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.

Wapres mengharapkan komunitas internasional bersatu atas nama kemanusiaan. Khususnya, dalam membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
“Ke depan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza,” ungkapnya.

Selain itu, Wapres meminta Komite Palestina mengungkap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Di samping, terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.

"(Begitu juga) implementasi dari Putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," imbuhnya.

Terakhir, Wapres mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB. Dalam mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina,” pungkas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab katanya, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah.

"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah tapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas," tuturnya.

Selain Ketua Biro Komite Cheikh Niang, turut hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite Arrmanatha C. Nasir (Wakil Tetap Indonesia untuk PBB), Wakil Ketua dan Pelapor Komite Ahmad Faisal Muhamad (Wakil Tetap Malaysia untuk PBB), Wakil Ketua Komite Jaime Hermida Castillo (Wakil Tetap Nikaragua untuk PBB), Observer Komite Riyad H. Mansour (Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB), serta Sekretaris Komite dan Pejabat Senior Urusan Politik di Divisi Hak-Hak Palestina Sekretariat PBB Patrice Chiwota.

(ADN)