JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia mengumumkan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini diambil setelah Dewan Etik Persepi memberikan sanksi terhadap Poltracking Indonesia buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Jakarta 2024, antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Meski begitu, Masduri menggarisbawahi, Poltracking Indonesia mundur dari keanggotaan Persepi bukan karena melanggar etik.

“Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,” kata dia.

Menurut Masduri, Poltracking Indonesia pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

“Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” tegas Masduri.

“Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi,” lanjut dia.

Runutan masalah

Awal mula permasalahan terjadi ketika LSI dan Poltracking merilis hasil survei elektabilitas paslon pada Pilkada Jakarta 2024 dalam kurun waktu berdekatan, tetapi dengan hasil yang berbeda signifikan.

Hasil survei LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen.

Sementara, paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.

Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, cenderung stagnan, sebesar 6,6 persen.

Survei yang digelar LSI berlangsung pada 10-17 Oktober 2024 dan melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sehari berselang, Kamis (24/10/2024), Poltracking Indonesia merilis survei yang menunjukkan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi digelar satu putaran yang dimenangkan Ridwan Kamil-Suswono.

Dalam hasil survei itu, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono unggul dibandingkan dua paslon lain, mencapai 51,6 persen.

"Kalau kita ambil dari data ini, dari sisi elektabilitas, ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran meskipun angkanya masih relatif 51,6 persen," ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam rilis survei daring, Kamis (24/10/2024).

Dalam survei yang sama, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno, mengekor sebesar 36,4 persen. Angka ini terpaut 15,2 persen dari elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono.

Sementara, elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 3,9 persen.

Adapun survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.

Perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking membuat Persepi memanggil dan memeriksa kedua lembaga survei tersebut.

Poltracking disanksi

Dewan Etik Persepi menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia usai melakukan pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis kepada Poltracking Indonesia dan LSI.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi, Senin (4/11/2024).

Dari hasil pemeriksaan Dewan Etik Persepi yang diketuai oleh Prof. Asep Saefuddin bersama dua anggotanya, Prof. Hamdi Muluk dan Prof. Saiful Mujani, ditemukan bahwa LSI dalam surveinya yang digelar pada 10-17 Oktober 2024 telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik.

Namun, Dewan Etik tak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik atau tidak.

"Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini public Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan," bunyi keputusan Dewan Etik poin 3.

Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik.

Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.

Dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltracking Indonesia juga tidak melampirkan rawdata asli 2.000 sample seperti yang dimintakan dalam dalam pemeriksaan pertama.

"Dalam pemeriksaan kedua tanggal 2 November 2024, Dewan Etik kembali menanyakan tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei, namun Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample karena beralasan data tersebut telah dihapus dari server," demikian bunyi poin c.

Pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor.

Kemudian, Dewan Etik membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024.

"Adanya dua dataset yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP survei atau belum," bunyi poin f.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik.

Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

Pembelaan Poltracking

Poltracking Indonesia menilai Dewan Etik Persepi tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan hasil survei elektabilitas paslon Pilkada Jakarta antara LSI dan Poltracking.

“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Masduri, Selasa.

Masduri mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Dewan Etik Persepi, terungkap bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60 primary sampling unit (PSU) atau 50 persen dari total PSU survei mereka di Pilkada Jakarta.

“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” tegas Masduri.

Masduri menjelaskan, Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data hasil survei Pilkada Jakarta kepada Persepi.

Dewan Etik Persepi kemudian meminta raw data dari dashboard, yang juga telah diserahkan Poltracking pada Minggu (3/11/2024).

“Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail,” ujar Masduri.

“Raw data sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua,” tambahnya.

Poltracking menyatakan bahwa mereka hanya diminta untuk mengirimkan keterangan tambahan bila diperlukan dan telah memenuhinya pada 31 Oktober 2024.

“Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” ungkap Masduri.

Masduri menekankan, survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi digital, berbeda dengan metode manual kuesioner kertas yang digunakan LSI.

“Hasil elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta Poltracking Indonesia tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan rawdata,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak memahami perbedaan antara data awal dan data akhir yang disebut oleh dewan etik Persepi.

“Kami memenuhi apa yang diminta dewan etik mengenai rawdata dari dashboard. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut,” kata Masduri.

Masduri juga menekankan bahwa Poltracking telah mematuhi semua SOP survei untuk menjaga kualitas data.

“Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik,” pungkasnya.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Maullana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut Ridwan Kamil-Suswono masih memiliki peluang untuk menang Pilkada DKI Jakarta jika bisa merangkul undecided voters.

Berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Ridwan Kamil (34,6 persen), disalip oleh Pramono Anung-Rano Karno (38,3 persen).

Namun, masih ada undecided votes yang jumlahnya masih besar di ibu kota, yakni 23,8 persen.

Ujang melihat Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dengan ketat antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung.

”Memang (hasil survei Litbang Kompas) masih dalam rentang margin of error dan masih banyak undecided voters-nya ada sebanyak 23,8 persen,” ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

"Jadi, seandainya undecided voters itu bisa diambil oleh Ridwan Kamil-Suswono, ya masih bisa punya peluang unggul,” sambungnya.

Menurut Ujang, peta politik di Jakarta masih sangat dinamis.

Sehingga, kata dia, belum bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan Pilkada Jakarta.

”Jadi, saat ini masih bisa saling mengalahkan, bisa saling mengungguli antar dua kandidat tersebut (Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno). Saya melihat ya memang masih terus dinamis dan masih terus bergerak menjelang pencoblosan nanti,” kata Ujang.

Maka dari itu, Ujang meyakini hasil survei di Pilkada Jakarta masih bisa berubah.

Dia menilai, para calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta masih punya kesempatan yang sama untuk mempertebal dukungan dan elektabilitas mereka masing-masing.

“Tentu elektabilitas ini terus bergerak, akan mengalami perubahan hingga menjelang akhir pencoblosan, masih ada kurang lebih 22 hari ke depan, tentu dinamika survei masih terus akan berjalan,” imbuhnya.

Elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

"Ridwan Kamil-Suswono 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 38,3 persen," demikian hasil survei Litbang Kompas, dikutip Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Survei juga memperlihatkan responden yang tidak menjawab atau belum memutuskan sebesar 23,8 persen.

Adapun unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab, margin of error survei lebih kurang 3,46 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengaku tak masalah dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitasnya dan calon gubernur pasangannya, Ridwan Kamil, bersaing ketat dengan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Suswono justru bersyukur mengetahui hasil survei tersebut. Dia bilang, survei dapat menjadi masukan baginya dan Ridwan Kamil.

"Kami malah bersyukur ya kalau ada masukan-masukan dari berbagai hasil survei. Intinya kami tidak terlalu terganggu," ujar Suswono saat ditemui Kompas.com di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, dirinya menggunakan hasil survei dari sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas, sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja.

"Misalnya hasilnya kita bagus, ya kami tinggal mempertahankan dan meningkatkan. Kalau belum, ya kami berarti perlu kerja keras lagi," ucapnya.

Menteri Pertanian periode 2009-2014 ini menilai, hasil survei masih bisa berubah selama masa kampanye belum berakhir.

Terlepas dari itu, Suswono tetap menghormati hasil survei dari semua lembaga.

"Jadi kami hormati semua lembaga-lembaga yang melakukan survei itu. (Selisihnya dikit) masih ada beberapa hari lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab "rahasia" sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 17,3 persen. Sedangkan yang menjawab "tidak ada" sebanyak 3,3 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 3,46 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengaku tak masalah dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitasnya dan calon gubernur pasangannya, Ridwan Kamil, bersaing ketat dengan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Suswono justru bersyukur mengetahui hasil survei tersebut. Dia bilang, survei dapat menjadi masukan baginya dan Ridwan Kamil.

"Kami malah bersyukur ya kalau ada masukan-masukan dari berbagai hasil survei. Intinya kami tidak terlalu terganggu," ujar Suswono saat ditemui Kompas.com di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, dirinya menggunakan hasil survei dari sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas, sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja.

"Misalnya hasilnya kita bagus, ya kami tinggal mempertahankan dan meningkatkan. Kalau belum, ya kami berarti perlu kerja keras lagi," ucapnya.

Menteri Pertanian periode 2009-2014 ini menilai, hasil survei masih bisa berubah selama masa kampanye belum berakhir.

Terlepas dari itu, Suswono tetap menghormati hasil survei dari semua lembaga.

"Jadi kami hormati semua lembaga-lembaga yang melakukan survei itu. (Selisihnya dikit) masih ada beberapa hari lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.

Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab "rahasia" sebesar 3,2 persen.

Lalu, responden yang menjawab "tidak tahu" atau "belum menentukan pilihan" sebesar 17,3 persen. Sedangkan yang menjawab "tidak ada" sebanyak 3,3 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sebesar 3,46 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, meragukan hasil survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei.

Menurut Dharma, dia merasa dianaktirikan oleh lembaga survei yang menempatkan paslon Dharma-Kun di posisi rendah.

"Kami memang dianaktirikan, karena apa? Kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi lembaga survei untuk menaikkan angka yang ditulisnya, karena ini angka kan hanya dituliskan," kata Dharma Pongrekun di Gang Saimih, RT 02/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dharma menilai bahwa survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

"Tetapi sampel yang disurvei tidak dibuka, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga tidak dibuka, tidak mengerti. Terus si pendananya, pendanaannya juga tidak dibuka. Jadi biarlah mereka melakukan, ini kan semacam penggiringan opini," ungkapnya.

Meski demikian, Dharma meyakinkan rakyat Jakarta bahwa mereka sudah cerdas dalam melihat hasil survei dari sejumlah lembaga.

"Karena dari lembaga survei yang satu dengan yang lain, itu tergantung siapa yang ada di belakang. Kita bisa melihat, makanya kan mereka ada yang kena kode etik," ucapnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang Kompas periode 20-25 Oktober 2024.

Survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen, sementara Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.

Di sisi lain, tingkat keterpilihan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya sebesar 3,3 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta. Dengan metode ini, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berupaya maksimal untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Sebagai partai pemenang di DKI Jakarta, PKS ingin ada kadernya yang maju.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, partainya merupakan pemenang pemilihan umum untuk wilayah DKI Jakarta. Karena itu, sudah selayaknya ada kader dari PKS yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta.

"PKS menang di Jakarta. Selayaknya kalau tidak gubernur ya wakilnya. Kan rasional begitu," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut dia, mesin partai tentu akan lebih optimal apabila ada kader internal yang diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena itu, PKS tetap akan berupaya agar pasangan Anies-Sohibul bisa maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Mesin kami akan jauh lebih gaspol ketika ada kadernya diusung. Kalau enggak gubernur, wakilnya. Kan Pak Anies juga bukan kader PKS," kata dia.

Kendati demikian, Khoirudin mengatakan, nama pasti yang akan mendampingi Anies di Pilgub DKI Jakarta tentu harus mendapat restu dari partai pengusung lainnya. Mengingat, meski menang di pemilu DKI Jakarta, PKS tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai lain.

Ia mengakui, masih ada peluang Anies akan berpasangan dengan nama lain. Sebab, hingga ini masih terus dilakukan pembahasan dengan partai lainnya. "Calon wakil gubernur masih dinamis. Sepanjang belum pendaftaran di KPU, masih dinamis," kata dia.

Khoirudin mengatakan, semua keputusan final terkait calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta ada di ranah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Pihaknya hanya bisa menjalankan keputusan yang ditetapkan oleh DPP.

"Ini semua kewenangan DPP. Saya hanya menjalankan keputusan DPP. Artinya, DPP yang punya kewenangan untuk bisa memutuskan apakah mungkin ada perubahan atau tidak. Ini kewenangan DPP semuanya," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil survei terkini dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Anies Baswedan menempati elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jakarta. Dalam survei tersebut juga menunjukkan, hanya ada dua calon yang potensial menjadi penantang Anies, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil.

“Hampir 40 persen, tepatnya 39,7 persen itu memilih Anies Baswedan,“ kata Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan simulasi terbuka (top of mind) itu, lanjut dia, Ahok meraih elektabilitas sebesar 23,8 persen. Sedangkan Ridwan Kamil meraih elektabilitas sebesar 13,1 persen. “Nama-nama yang lain kecil-kecil di bawah 1,5 persen,” ujarnya.

Dalam simulasi semi terbuka 40 nama calon, Anies juga meraih elektabilitas tertinggi sebesar 41,7 persen, lalu Ahok 27 persen, dan Ridwan Kamil 15,4 persen. Adapun nama-nama lain di luar ketiganya, kata Burhanuddin, elektabilitasnya cenderung kecil, yakni di bawah 2 persen, di antaranya Tri Rismaharini (1,7 persen), Erick Thohir (1,5 persen), Ahmad Sahroni (0,8 persen), Raffi Ahmad (0,8 persen), hingga Sri Mulyani Indrawati (0,8 persen).

“Kemungkinan munculnya kuda hitam di luar dari Ahok atau Ridwan Kamil sepertinya kecil karena waktu makin lama makin dekat ke pemilu sementara tidak mudah menaikkan elektabilitas di Jakarta,” ucapnya.

Selanjutnya dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Anies pun kembali menempati urutan teratas dengan raihan 43,8 persen, disusul Ahok 32,1 persen, dan Ridwan Kamil 18,9 persen. Namun, keunggulan elektabilitas ini belum memastikan Anies akan menang di kontestasi perebutan kursi Jakarta 1.

“Jadi Anies memang unggul cukup signifikan dibanding dua nama lain, tapi yang menarik keunggulan Anies ini tidak mencapai 50 persen,” katanya.

Survei yang dilakukan pada 18 hingga 26 Juni 2024 itu dilakukan dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 800 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kaesang Pangarep tak mempersoalkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menyebut mayoritas pemilih PSI di Jakarta justru mendukung Anies dan Ahok untuk Pilkada 2024. “Enggak masalah. Ini kan hanya dinamika untuk di Pilkada khususnya di DKI Jakarta,” kata Kaesang.

Dia juga menilai, Anies dan Ahok sebagai tokoh yang layak memimpin Jakarta, terlebih keduanya punya rekam jejak yang baik selama memimpin Jakarta. Menurutnya, Anies dan Ahok sudah berbuat banyak untuk Jakarta. "Jadi, saya rasa beliau-beliau berdua ini memang sangatlah pantas kalau misalnya konstituen PSI memilih Pak Anies dan Pak Ahok,” kata Kaesang.

Terlepas dari itu, PSI belum menentukan sikapnya di Pilkada Jakarta. Partai berlambang bunga mawar itu juga sejauh ini belum mengumumkan tokoh-tokoh yang mereka dukung untuk maju di Pilkada Jakarta. Kaesang menyebut untuk daerah-daerah strategis, misalnya seperti Jakarta dan Jawa Tengah, PSI meminta publik sabar terkait pilihan mereka.

“27 Agustus sebentar lagi, nggak akan lama, satu bulan lagi,” kata adik Gibran Rakabuming Raka tersebut.