Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid bicara soal sengketa kasus Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Nusron menjelaskan bahwa saat ini sengketa Hotel Sultan masih terus berproses di pengadilan negeri. Dalam prosesnya, dirinya mengaku bakal mengikuti putusan hukum yang ada.

“Sekarang perkaranya masih berperkara di pengadilan negeri. Kira-kira beginilah, HPL [hak pengelolaanya] atas nama Setneg dulunya, sedangkan HGB [hak guna bangunan]-nya atas pengelola Sultan [PT Indobuildco],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, Nusron berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dirinya juga mengaku bakal melakukan kajian lanjutan ke depannya.

“Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa, nanti kita kaji,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, sengketa Hotel Sultan antara PT Indobuildco dan Sekretariat Negara telah masuk tahap putusan pada 24 Juni 2024. Dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard]," demikian bunyi putusan perkara yang diumumkan secara e-Court itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun, majelis hakim juga menyatakan eksepsi pihak tergugat I (mensesneg), tergugat II (PPKGBK), tergugat III (menteri ATR/kepala BPN) dan tergugat IV (Kantor Pertanahan Jakarta Pusat) tidak dapat diterima.

Selain itu, dalam rekonpensi, gugatan Penggugat I Rekopensi/Tergugat I Konpensi dari Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Pengugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian, dalam konpensi dan rekonpensi, penggugat konpensi atau tergugat rekonpensi diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp21,9 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bahwa permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh PT Indobuildco ditolak.

Kuasa Hukum PPK GBK Kharis Sucipto mengatakan, surat penolakan tersebut telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

"Dan itu pun dikutip oleh PT Indobuildco di dalam gugatan PT Indobuildco sendiri. Penolakan itu sudah mereka dalilkan dan sudah akui di dalam gugatan," ungkap Kharis kepada Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Surat penolakan pembaruan HGB yang dimaksud yakni Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Nomor: MP.01.03/2411-31.71/XOO/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pembaruan Hak Guna Bangunan Nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora.

Kharis juga menegaskan bahwa PPK GBK sudah memiliki rencana induk untuk menggunakan lahan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora.

Sebelumnya, Kuasa Hukum perusahaan milik Pontjo Sutowo, Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya belum mendapatkan penolakan resmi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi dasar PT Indobuildco tetap mengoperasikan Hotel Sultan.

"Kita sudah ajukan pembaruan, karena itu harusnya kewenangan BPN Provinsi. Sampai sekarang belum ada satu pun penolakan secara resmi," ujar Hamdan saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/9/2024).

Konflik ini bermula setelah habisnya HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Masa kedua HGB tersebut telah berakhir pada 30 tahun pertama, yakni tahun 2003 yang kemudian diperpanjang selama 20 tahun hingga 2023. Kemudian, kedua HGB tersebut kembali berakhir masanya pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Selanjutnya, PT Indobuildco telah kembali mengajukan permohonan perpanjangan HGB kepada Kanwil DKI Jakarta pada 1 April 2021 dan merasa belum menerima penolakan.

Sementara dari sisi pemerintah mengatakan, pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah masih berlangsung alot.

Dari sisi pemerintah, pengambilalihan aset negara tersebut masih sebatas pemblokiran pintu masuk dan pemasangan spanduk bertuliskan "aset negara".

Lantas, Indobuildco yang masih tetap menjalankan bisnis properti mereka juga meniru tindakan pemerintah, dengan memasang spanduk bertuliskan "lahan milik PT Indobuildco".

Meskipun masih menjadi perkara, hal tersebut tak membuat properti prestisius itu sepi tamu. Bahkan, tak sedikit tamunya berasal dari pemerintah.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva mengatakan bahwa banyak kementerian dan lembaga yang menggelar acara mereka di Hotel Sultan.

"Yang menggunakan justru kementerian-kementerian negara banyak memakai itu. Jadi rapat-rapat kementerian, pemerintahan, KPU, semua memakai itu (Hotel Sultan)," ujar Hamdan saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/9/2024).

Kendati demikian, Hamdan tidak menyangkal bahwa jumlah tamu Hotel Sultan sempat mengalami penurunan karena akses yang dibatasi.

Saat ini, akses masuk ke Hotel Sultan hanya tersedia di Jalan Sudirman, sementara belasan lainnya masih diblokir.

"Penurunan banyak, bukan karena konflik, karena akses," tegas Hamdan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Indobuildco juga tengah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pembongkaran terhadap beton yang dipasang oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK).

Permohonan pembongkaran tersebut menyusul putusan provisi atas perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang sekaligus menyatakan bahwa pihak tergugat dilarang untuk mengganggu posisi Hotel Sultan.

Ada pun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, PPK GBK, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

"Tidak boleh, juga dipagari tidak boleh. Kami sedang minta bahwa itu dilaksanakan. Tidak boleh digusur, tidak boleh juga dipagari, tidak boleh ditembok-tembok," tegas Hamdan.

Tak tinggal diam, Indobuildco tengah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait gugatan mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan pintu masuk Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta masih diblokir oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK).

Kuasa Hukum perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa pihaknya tengah mengajukan permohonan pembongkaran portal beton tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami akan meminta izin dulu kepada pengadilan, karena ini kan sudah perkara," ujar Hamdan Zoelva saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (20/9/2024).

Permohonan pembongkaran tersebut menyusul putusan provisi atas perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst yang sekaligus menyatakan bahwa pihak tergugat dilarang untuk mengganggu posisi Hotel Sultan.

Ada pun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

"Tidak boleh, juga dipagari tidak boleh. Kami sedang minta bahwa itu dilaksanakan. Tidak boleh digusur, tidak boleh juga dipagari, tidak boleh ditembok-tembok," tegas Hamdan.

Sebagai informasi, konflik ini bermula setelah habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPKGBK, seperti pemasangan spanduk, portal, hingga tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.