Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, larangan diskon susu formula berdampak positif bagi masyarakat. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada anak balita jauh lebih baik bagi tumbuh kembang, ketimbang memberikan susu formula.

“Susu formula memang mendapat sorotan dari segi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi, karena susu formula tidak sebagus dari susu ibu,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Hasbullah menekankan bahwa pemberikan ASI merupakan cara terbaik bagi bayi hingga berusia dua tahun. Memang, kata dia, selama ini masyarakat modern atau ibu-ibu muda di dunia sejak 50 tahun yang lalu lebih memilih susu formula untuk anak-anak mereka.

“Mereka tidak memahami ASI jauh lebih baik untuk kecerdasan anak, untuk daya tahan tubuh anak dan jauh lebih murah,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Hasbullah, kebijakan pemerintah penting untuk memberikan situasi yang memungkinkan para ibu menggunakan ASI dan tidak memberikan susu formula kepada bayi kecuali dalam keadaan darurat seperti sang ibu tak bisa memproduksi ASI.

Lebih lanjut, Hasbullah menambahkan, bila tidak ada peraturan yang ketat bisa saja industri memperluas pasarnya, membuat produk lebih kompetitif seperti mengeluarkan diskon sehingga mereka lebih memilih susu formula.

“Sementara masyarakat kita tidak memahami bahwa dengan insentif diskon dia bisa beli padahal ASI-nya ada, oleh karena itu diberikan larangan, ini untuk kesehatan dan ekonomi bagus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal 33 pada beleid tersebut menyebutkan, kegiatan yang dilarang dilakukan oleh produsen atau distribusi susu formula. Pertama, dilarang pemberian produk susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya secara cuma-cuma kepada fasilitas kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil atau ibu baru melahirkan.

Kemudian produsen atau distributor susu formula dilarang melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya ke rumah.Terakhir, produsen atau distributor susu formula juga dilarang memberikan potongan harga atau tambahan apa pun atas pembelian susu formula dan/atau produk pengganti ASI lainnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membeberkan alasan dibukanya keran dokter spesialis asing untuk masuk ke Tanah Air, sebagaimana tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa diperbolehkannya dokter asing masuk ke Indonesia merupakan upaya pemerintah agar pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

“Karena selama ini dengan terbatasnya jumlah dokter maka banyak masyarakat tidak bisa terobati bahkan sampai meninggal,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Nadia mencontohkan, pada kasus anak dengan kelainan jantung di Indonesia yang mencapai 12.000 orang, tercatat hanya 6.000 anak yang bisa tertolong.

Berdasarkan catatan Kemenkes, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670. Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Dengan demikian, Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis.

Dengan demikian, Kemenkes merumuskan kebijakan rencana 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.

Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital based bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.

Kemenkes mencatat, Indonesia perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota. Untuk itu, Kemenkes memiliki beberapa upaya untuk menciptakan dokter spesialis agar tak mengandalkan masuknya dokter asing.

“Upayanya dengan tersedianya beasiswa mencapai 3.000 per tahunnya, adanya kemudahan Surat Izin praktek (SIP) dan surat tanda registrasi (STR), kemudan diaspora untuk kembali bekerja di Indonesia, adanya pendidikan berbasis Rumah Sakit,” ungkap Nadia.

Sementara itu, Nadia menyebutkan bahwa sejauh ini Kemenkes telah memasukkan dua orang tenaga medis asing yang berpraktik di Tanah Air. Namun, dia tak menyebutkan di mana saja dokter tersebut berpraktik.

“Saat ini tenaga kesehatan (nakes) asing sudah dua yang berpraktik,” sebut dia.

Lebih lanjut, Nadia menambahkan, kebutuhan akan dokter asing hingga pemberian gaji nantinya bakal bergantung dari kebutuhan fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit.

“Ini tergantung dari faskes yang mengusulkan adanya dokter asing ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bedasarakan PP 28/2024 di pasal pasal 658 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di Rumah Sakit di Indonesia.

Namun, pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional dan mengutamakan penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia.

Untuk tenaga medis asing lulusan dalam negeri yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki SIP dan STR. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pasal 660 dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan dalam negeri hanya dapat melakukan praktik atas permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengguna dengan batasan waktu tertentu.

Berikutnya, untuk tenaga medis lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di lndonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud merupakan Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri dengan kualifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan praktik keprofesian.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satunya mengatur tentang tenaga kesehatan warga negara asing baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri diperbolehkan bertugas di rumah sakit di Indonesia.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi mengatakan bahwa diperbolehkannya tenaga medis asing baik memiliki dampak positif dan negatif.

Menurutnya, dampak positifnya ialah pelayanan kesehatan bakal lebih cepat, sebab selama ini dokter spesialis di Indonesia bekerja di beberapa rumah sakit sehingga pasien perlu menunggu waktu sang dokter.

“Dalam pelayanan rumah sakit itu positif, karena tenaga medis kita yang benar-benar ahli masih terbatas, dokter yang ada saja itu kerja di beberapa rumah sakit yang menyebabkan pelayanan rumah sakit kita terlambat,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Sementara dampak negatifnya, lanjut Tadjudin, bakal terjadi kompetisi antar rumah sakit, di mana orang-orang dengan ekonomi tertentu bakal memilih RS yang terdapat dokter asing.

“Tapi dampak negatifnya, nanti orang akan pergi ke rumah sakit yang ada dokter asing nya yang pelayanannya baik, rumah sakit umum dan rumah sakit daerah itu bisa ditinggalkan. Dan kalau BPJS biasanya kan gak seperti itu, nanti ada pelayanan BPJS ada pelayanan non BPJS, yang jadi korban pasien,” tandasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan bahwa dengan hadirnya tenaga medis asing layanan kesehatan yang dipegang oleh tenaga medis dalam negeri bakal lebih murah.

“Nanti ada rumah-rumah sakit yang mengkhususkan diri untuk orang kaya, orang miskin nggak boleh dan BPJS Kesehatan barangkali nggak akan berlaku,” katanya.

Trubus menuturkan, dengan adanya dokter asing layanan kesehatan akan lebih cepat, dan dokter spesialis Indonesia akan ditugaskan ke daerah-daerah karena tak bersaing di kota besar.

“Kemampuan, profesionalisme juga kalah dokter kita, karena pendidikan kita masih menggunakan cara- cara konvensional dan karena teaching hospital dan lab-nya juga ketinggalan dengan negara maju,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi dan kebijakan kesehatan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ahmad Fuady menyatakan, jika hadirnya dokter asing agar orang-orang kaya tidak mengakses layanan kesehatan keluar negeri, tentunya sangat baik, sehingga mampu menjaga devisa negara.

“Misalnya, Rumah Sakit internasional yang memang di beberapa wilayah sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau, di beberapa rumah sakit swasta yang diproyeksikan untuk mengambil ceruk pasar tersebut,” imbuh dia.

Namun, lanjut Fuad, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mekanisme pembayaran jasa tenaga medis asing, daerah penempatannya, skema pembayaran pasien, dan seberapa mampu pemerintah daerah atau swasta menanggung bebannya.

“Saya secara personal meragukan bahwa tenaga medis asing ditujukan untuk cover that gap. To get the captive market and prevent rich people to seek medical treatment abroad, yes. Dan, itu tidak salah. Tetapi, jangan sampai false claim dan menarik-narik argumen untuk pembenaran,” katanya.

Meski demikian, Fuad mengungkapkan, hadirnya tenaga medis asing tidak akan membuat persaingan rumah sakit menjadi ketat, sebab pasien-pasien di Indonesia mayoritas pengguna BPJS Kesehatan.

“Apakah tenaga asing tergiur dengan pembayaran skema BPJS Kesehatan? Saya meragukan itu,” tandasnya.