Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengemukakan sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.

Bey menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB tak hanya secara tertulis, tetapi juga secara lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran," ujar Bey Machmudin dikutip Kamis (25/7/2024).

Salah satu isu yang diangkat terkait PPDB adalah mengenai penambahan data yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277 pendaftar. Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.

Selain itu, Bey mengungkapkan hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA.

Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.

Ia juga mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari, yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.

Bey juga mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.

"Apapun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya," jelasnya.

Pihaknya juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun. "Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dinas Pendidikan," tambahnya.

Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, menurutnya belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jabar.

"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," ujarnya.

Bey menegaskan pula bahwa Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Bisnis.com, BANDUNG - Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengaku tidak mendapatkan intimidasi atau desakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Dia mengaku hanya 'disentil' koleganya yang menitipkan siswa masuk ke SMA Negeri.

"Tidak ada [desakan dan intimidasi] cuma bilangnya, percuma punya teman, punya saudara jadi Pj Gubernur," katanya di Bandung, Rabu (17/7/2024).

Bey memastikan pelaksanaan PPDB tahun ini dilakukan lebih serius dan ketat agar tidak ada aturan yang dilanggar oleh siapapun.

"PPDB tahun ini kami memang serius menegakkan aturan, sesuai aturan semuanya," katanya.

Tahun ini, ada 223 calon peserta didik baru (CPDB) yang dianulir pada tahap pertama, kemudian pada tahap kedua jumlahnya menurun menjadi 54 CPDB yang dianulir.

Selain itu, pihaknya terbuka menerima aduan terkait PPDB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Selain itu pihaknya mengantipasi intimidasi ke pihak sekolah.

"Kami akan berikan pendampingan ke sekolah. Kepada orang tua, kami mohon mengertilah yang sudah tidak diterima, ya sudah jangan memaksa juga. Kasihan anaknya juga tiba-tiba muncul," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menyebutkan sebanyak 27 sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya kekurangan siswa pada tahun ajaran 2024/2025.

Berdasarkan informasi, puluhan SMP tersebut yakni, SMP Satu Atap Negeri Karangsembung, SMPN 1 Sedong, SMPN 2 Gempol, SMPN 2 Babakan, SMP Satu Atap Negeri Talun, SMPN 2 Arjawinangun, SMPN 3 Plered, SMPN Satu Atap Waled, SMP Satu Atap Negeri Losari, SMPN 2 Ciledug.

Kemudian, SMPN 2 Mundu, SMPN 1 Jamblang, SMP 1 Susukan Lebak, SMPN 3 Gegesik, SMPN 1 Kapetakan, SMPN 2 Kaliwedi, SMPN 1 Greged, SMP Satu Atap Karangwareng, SMPN 2 Pabedilan, SMPN 2 Suranenggala, SMPN 2 Susukan, SMPN 2 Gebang, SMPN 2 Karangsembung, SMPN 2 Gegesik, SMPN 1 Pangenan, SMPN 2 Losari, dan SMPN 2 Greged.

Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan serapan kuota daya tampung dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) paling rendah ada di SMP Satu Atap Negeri Karangsembung dengan jumlah 20% atau masih tersedia 70 kursi.

Selain SMP Satu Atap Negeri Karangsembung, serapan terendah dalam pelaksanaan PPDB 2024 adalah SMP 1 Sedong. Kuota penerimaam Sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon ini hanya terealisasi 24%.

Kondisi tersebut, kata Ronianto, lantaran jarak sekolah di daerah relatif jauh dengan permukiman penduduk.

"Ada 27 SMPN di Kabupaten Cirebon yang kekurangan siswa, mungkin karena jumlah lulusan dan jarak sekolah terpencil dari masyarakat, terutama sekolah satap karena sekolah satap diperuntukan untuk daerah itu saja," kata Ronianto, Rabu (17/7/2024).

Ronianto menyebutkan, pada pelaksanaan PPDB tahun ini pemerintah daerah sudah menerapkan secara daring. Namun, metode teranyar itu tidak masih dianggap sulit oleh sebagian orangtua siswa di Kabupaten Cirebon.

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah masih membuka kesempatan untuk orangtua mendaftarkan meskipun tahun ajaran baru 2024/2025 sudah berjalan.

"Dengan kurangnya jumlah siswa dari daya tampung yang disediakan, kami membuka pendaftaran secara offline, jadi masyarakat yang anaknya belum mendapatkan sekolah bisa mehubingi sekolah daerah tersebut," ujarnya.