Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencananya untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5% bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sri Mulyani menyebut, evaluasi tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan apakah insentif pajak UMKM yang sudah dimanfaatkan sejak tahun pajak 2018 akan dilanjutkan lagi oleh pemerintah atau tidak.

"Insentif pajak ini sebenarnya tetap, cuma fasilitas menggunakan PPh Final ini kita evaluasi. Apakah masih dibutuhkan atau UMKM memang sudah semakin punya kapasitas sehingga bisa diperlakukan secara lebih adil," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komite IV DPD, belum lama ini.

Menurutnya, sebenarnya skema PPh Final ini tidak sepenuhnyan adil untuk UMKM. Pasalnya, dengan skema ini maka mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan pada omzet, bukan berdasarkan pada laba bersih yang sebenarnya.

Artinya, beban pajak akibat skema PPh Final UMKM ini akan terasa berat, terutama bagi usaha yang menanggung biaya tinggi.

"Ini tidak mencerminkan 100% keadilan. Bisa saja omzetnya Rp 600 juta, di atas setengah miliar, tapi dia cost-nya gede banget sehingga sebetulnya dia beroperasi berat, atau impas, atau rugi bahkan. Itu dia tetap harus bayar pajak, kan tidak adil," katanya.

Sebenarnya UMKM mempunyai pilihan untuk membayar pajak berdasarkan laba bersih jika UMKM memilih untuk menghitung dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan umum.

Namun, wajib pajak yang mau membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum harus melaksanakan pembukuan.

"Kalau menggunakan norma biasa tetapi berarti harus ada pembukuan itu yang profitnya aja yang dikenakan pajak. Norma ini lebih adil tapi butuh intervensi membutuhkan kemampuan UMKM untuk bisa membuat pembukuan yang baik," jelasnya.

Sebagai informasi, Wajib pajak (WP) orang pribadi UMKM yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak 2018 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024.

Tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dapat digunakan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP orang pribadi, 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP badan perseroan terbatas.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan mengungkapkan rencananya untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5% bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan apakah insentif pajak UMKM yang sudah dimanfaatkan sejak tahun pajak 2018 perlu dilanjutkan lagi oleh pemerintah atau tidak.

"Insentif pajak ini sebenarnya tetap, cuma fasilitas menggunakan PPh Final ini kita evaluasi. Apakah masih dibutuhkan atau UMKM memang sudah semakin punya kapasitas sehingga bisa diperlakukan secara lebih adil," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komite IV DPD, belum lama ini.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa pengenaan PPh Final 0,5% untuk UMKM ini sebetulnya baik, dikarenakan bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

"Mengingat, mereka selama ini memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan (Laporan Keuangan)," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Senin (9/9).

Lantaran bersifat final, maka penghitungan PPh UMKM 0,5% ini tidak memerlukan pembukuan, cukup berdasarkan pencatatan saja dan dihitung berdasarkan penghasilan bruto.

Sementara, jika mengacu pada penghitungan PPh yang berlaku umum yakni sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), maka pelaku usaha terutama yang berbentuk badan, harus memiliki pembukuan. Menghitung PPh terutangnya juga mengacu pada penghasilan neto (Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya).

Meski demikian, pemerintah berharap para pelaku UMKM ini bisa naik kelas, tidak hanya skala usahanya, tetapi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Itulah mengapa, kata Wahyu, pemerintah membatasi penggunaan fasilitas PPh 0,5% bagi UMKM, yaitu tujuh tahun untuk WP orang pribadi, 4 tahun untuk WP Badan WP Badan berbentuk koperasi, CV, Firma, BUMDes dan BUMDesma dan dan 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT.

Dalam konteks tersebut, menurut Wahyu evaluasi pemberian fasilitas PPh final dirasa diperlukan. Pertama, untuk memastikan fasilitas ini tidak dijadikan alat penghindaran pajak oleh pelaku usaha dengan memecah kegiatan usahanya agar tetap masuk ke dalam threshold.

Kedua, untuk memastikan aturan yang berlaku sekarang sudah cukup mempermudah pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan.

"Sebetulnya dengan pembebasan PPh untuk penghasilan hingga Rp 500 juta, ketentuan mengenai PPh final ini sudah sangat baik untuk menarik WP UMKM ke dalam sistem perpajakan," katanya.

Adapun alasan lain perlunya evaluasi insentif tersebut adalah dikarenakan merupakan fasilitas perpajakan yang nilainya relatif meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Laporan Belanja Perpajakan 2022 yang dirilis Badan Kebijakan Fiskal, sejak tahun 2021 nilai belanja perpajakan PPh Final UMKM ini naik dari 15,83 triliun menjadi Rp 18,99 triliun di tahun 2024 dan diproyeksikan naik lagi menjadi Rp 20,76 triliun di tahun 2025.

Oleh karena itu, Wahyu berpendapat bahwa pemberian fasilitas ini bisa dilanjutkan dengan disertai pengawasan dan pendampingan yang lebih baik, agar pelaku UMKM kita bisa masuk ke dalam sistem perpajakan.

Meski demikian, dirinya menyadari bahwa pengenaan PPh final bukanlah hal yang ideal. Idealnya, setiap pelaku usaha dikenakan pajak sesuai dengan porsi dan kemampuan ekonominya.

"Artinya, dia layak dikenai pajak jika memang kegiatan usahanya menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, dia tidak perlu membayar pajak ketika merugi. Konsep ini tentu tidak ada dalam PPh final, yang pengenaannya berdasarkan penghasilan bruto," pungkas Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan berakhir pada tahun 2024 dan akan mulai diberlakukan tarif normal mulai Tahun Pajak 2025.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Di mana jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%, paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018, akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

Sementara bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, mendapatkan tarif 0,5% paling lama empat tahun. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama tiga tahun masa pajak.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pengunaan skema normal bagi WP OP UMKM.

“WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final..Jadi kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Menurut beleid tersebut, untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan Norma Penghitungan (jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar) atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

Suryo menyampaikan terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan umum memperhitungkan dengan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

“Dapat juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelas Suryo.

Sebagai catatan penting, untuk menggunakan norma tersebut harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025.

Tahun-tahun selanjutnya, WP OP dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar. Untuk diketahui, tarif normal pajak bagi WP OP dalam negeri memiliki rentang 5% hingga 35%.

Berdasarkan pasal 17 UU HPP, WP OP dengan penghasilan Rp0 hingga Rp60 juta dikenakan tarif pajak 5%, sedangkan penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan tarif pajak 15%.

Sementara itu, WP dengan penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan pajak 25%, penghasilan di atas RP500 juta hingga Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Adapun penghasilan di atas Rp5 miliar akan dikenakan tarif pajak 35%.

Sementara itu, WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan mulai berakhir pada Tahun Pajak 2025.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Di mana jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%, paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM terdaftar. Artinya, bagi WP yang terdaftar sejak 2018, akan mulai menggunakan tarif normal pada 2025.

Sementara bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, mendapatkan tarif 0,5% paling lama empat tahun. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama tiga tahun masa pajak.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo menyampaikan pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pengunaan skema normal bagi WP OP UMKM.

“WP OP UMKM yang di tahun ketujuh harus naik kelas menjadi WP yang tidak lagi menggunakan PPh final..Jadi kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Menurut beleid tersebut, untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan Norma Penghitungan (jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar) atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.

Suryo menyampaikan terdapat dua ketentuan dalam melakukan norma penghitungan. Ketentuan umum memperhitungkan dengan catatan penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak, normal seperti halnya berhitung untung dan rugi berapa dijual dan berapa biaya atas barang yang dijualnya.

“Dapat juga menggunakan norma perhitungan bagi WP OP, norma perhitungan itu presentase tertentu dikalikan omzet untuk menentukan berapa penghasilan kena pajak dari WP yang bersangkutan sebelum dikalikan tarif normalnya,” jelas Suryo.

Sebagai catatan penting, untuk menggunakan norma tersebut harus menyampaikan pemberitahuan paling tidak saat menyampaikan SPT di Maret 2025.

Tahun-tahun selanjutnya, WP OP dapat menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar. Untuk diketahui, tarif normal pajak bagi WP OP dalam negeri memiliki rentang 5% hingga 35%.