Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan ke depan. Mulai dari China hingga Inggris.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang akan dihadiri olehnya adalah pertemuan dengan Negara-negara anggota G7. Adapun, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 belum lama ini telah diadakan di Borgo Egnazia, Fasano, Apulia, Italia pada 13–15 Juni 2024 lalu.

“Saya sedang mempelajari katanya ada undangan untuk ke KTT G7, kita diundang juga, ini suatu kehormatan Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7 jadi hal-hal tidak bisa saya hindari karena semuanya punya nilai strategis,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia memerinci bahwa agenda lain yang akan dihadirinya dimulai untuk ke Beijing, China demi menemui Presiden Cina Xi Jinping. Serta sejumlah petinggi negara bambu lainnya, mulai dari Perdana Menteri China Li Qiang, dan salah satu partai di China, National People’s Congress.

Lalu, Prabowo akan langsung terbang ke Washington D.C untuk menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih dan kemudian bakal bertolak ke Peru dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024.

Tak hanya itu, Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan Peru sebelum menghadiri forum KTT APEC 2024.

Tak berhenti, dia juga dijadwalkan mengunjungi Brasil dalam rangka menghadiri KTT Negara Negara yang diikuti Negara-negara Maju dan Berkembang atau Group of Twenty (G20) pada 18-19 November 2024.

Termasuk, Prabowo juga akan menghadiri pertemuan Executive Business Forum di Hilton Cobacabana, Rio de Janeiro, Brasil.

Perlabuhan terakhir untuk kunjungan ke luar Negeri perdananya juga akan melawat ke London, Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Inggris dan Wali Kota London.

Dalam lawatan di negeri Ratu Elizabeth itu Prabowo juga dikabarkan akan dijamu dengan acara minum teh dengan Raja Charles di Istana Buckingham, London dan bertemu pengusaha British Petroleum.

“Ini Juga berhubungan dengan keadaan ekonomi kita karena kita harus berunding harus menggali potensi yang ada, dan menyelesaikan masalah yang krusial dan strategis dengan Negara-negara tersebut yang bisa dikatakan blok ekonomi penting dan krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk sementara akan menggantikan tugas sebagai presiden saat Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

Seperti diketahui, informasi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dua konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut.

“Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri.

“Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

BRICS atau OECD?

Kunjungan Prabowo ke G20 dan APEC akan berlangsung di tengah proses keanggotaan Indonesia sebagai negara BRICS yang diajukan pada KTT di Kazan, Rusia pekan lalu.

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo.

Sementara itu, keinginan Prabowo membawa Indonesia ke BRICS bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri pendahulunya yang ingin Indonesia menjadi negara OECD.

Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Dikritik CSIS

Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global," ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

"Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa," kata Yose.