Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengkritik rencana pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran untuk meningkatkan rasio utang hingga 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurutnya, langkah ini akan memberatkan keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat beban utang yang sudah tinggi.

Dalam diskusi publik yang berlangsung pada Kamis (11/7/2024), Didik menyatakan bahwa usulan peningkatan rasio utang dari 30%-40% menjadi 50% oleh Prabowo dan timnya tidak bijak. "Pak Prabowo dengan timnya mau nambah [rasio utang] jadi 50%, dari 30%-40%. Itu akan lebih berat lagi, saya kira jangan dilakukan," ujarnya.

Didik menambahkan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai Rp8.338,4 triliun per April 2024, naik tiga kali lipat dari Rp2.608,8 triliun yang diwariskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014. Selain itu, beban bunga utang pemerintah pada 2024 mencapai Rp497,32 triliun, yang menurut Didik tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.

Sebagai perbandingan, Didik menyebut bahwa meskipun rasio utang Jepang sangat tinggi, negara tersebut membayar bunga yang sangat kecil, sekitar 0,7%, sehingga belanja bunga utangnya hanya Rp40 triliun hingga Rp45 triliun. Hal ini berbeda dengan tingkat bunga surat utang negara Indonesia yang berada pada kisaran 7%. "Jadi bunga utang pemerintah Indonesia kini memang sangat menguras APBN," jelasnya.

Didik juga mengingatkan bahwa utang pemerintah pusat harus ditambah dengan utang publik lainnya, termasuk utang pemerintah daerah dan BUMN, yang totalnya mencapai Rp15.295,86 triliun.

Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal. Dasco menyampaikan bahwa defisit APBN akan dijaga di bawah 3% dari PDB, dan rasio utang terhadap PDB akan tetap terkendali pada kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco. Ia menambahkan, pemerintahan Prabowo akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan lingkungan kebijakan yang pro-bisnis.