JAKARTA - Tudingan adanya monopoli dalam bisnis bahan bakar pesawat, avtur, kembali menyeruak setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar oleh PT Pertamina Patra Niaga. Monopoli tersebut dinilai mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara.

Menanggapi dugaan adanya monopoli avtur tersebut,General Manager Region Jatim Balinus CENITS (Centre for Energy and Innovation Technology Studies) Raden Muhsin Budiono menilai dugaanitu sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, tegas dia, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bukanlah satu-satunya penyedia avtur di dalam negeri.

"Faktanya, pasar avtur di Indonesia bukanlah monopoli. Selain Pertamina, ada perusahaan swasta yang mengantongi Izin Usaha Niaga Migas untuk komoditas avtur yakni PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo Raya, dan PT Fajar Petro Indo," papar Muhsin kepada media, Kamis (3/10/2024).

Muhsin menambahkan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha sehat dan mencegah praktik monopoli di sektor energi, termasuk avtur. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang pengaturan pan Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan di bandar udara, menjadi salah satu aturan acuan dalam penyediaan avtur di Indonesia.

Aturan itu pula menurutnya yang menjadi acuan bagi Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan avtur di 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Selain regulasi-regulasi di atas, terdapat pula penugasan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk memasok avtur di bandara-bandara tertentu, terutama di daerah terpencil," tambahnya.

Penugasan tersebut, jelas dia, bertujuan memastikan ketersediaan avtur di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pengembangan daerah. Implikasinya, Pertamina tak hanya fokus melayani penyediaan avtur pada bandara besar, namun juga bandara-bandara kecil atau perintis yang secara komersial tidak menguntungkan karena rendahnya tingkat permintaan.

"Mungkin atas pertimbangan inilah pada Bab II pasal 3 ayat 3 peraturan BPH Migas itu meregulasikan bahwa pemerintah mewajibkan badan usaha yang melaksanakan penyediaan avtur untuk mengutamakan produksi kilang dalam negeri," imbuhnya.

Menurut Muhsin, pasal 3 ayat 3 itu yang kemungkinan dianggap KPPU tidak memihak ke swasta dan menghalangi persaingan sehat, dimana dalam aturan BPH itu persyaratan diatur sedemikian ketat sehingga memosisikan Pertamina lebih unggul di bidang usaha penjualan avtur di Indonesia.

"Mungkin inilah sumber munculnya tuduhan dugaan monopoli terhadap Pertamina. Tak heran jika baru-baru ini atas nama persaingan sehat, KPPU mendesak agar BPH Migas merevisi peraturan No. 13/2008 tersebut guna membuka ruang multiprovider avtur," ujarnya.

Terkait tudingan harga avtur di Indonesia menjadiyang tertinggi di Asia Tenggara, Muhsin menilai hal itu jugatidak benar. Faktanya, kata dia, harga avtur Pertamina kompetitif dan sesuai dengan aturan yang pemerintah, yakni Kepmen ESDM No. 17 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis avtur yang disalurkan melalui DPPU.

Persoalan tingginya harga avtur yang dijual Pertamina, lanjut Muhsin, juga telah dibantah oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bila dibanding publish price avtur per liter di negara-negara yang memiliki lansekap geografis mirip Indonesia, kata dia, harga publikasi avtur Pertamina didapati setara dan bahkan lebih rendah. "Sebagai contoh harga avtur Pertamina Patra Niaga periode 1-30 September ini Rp13.211 per liter, sedangkan harga avtur di Singapura pada periode yang sama mencapai Rp23.212 per liter," paparnya.

Muhsin menjelaskan, harga avtur sejatinya dipengaruhi banyak faktor, termasuk harga minyak mentah dunia, biaya transportasi, kurs, dan pajak. Penetapan harga juga mempertimbangkan demand volume atas frekuensi pergerakan pesawat dari tiap-tiap bandara serta mempertimbangkan formula Mean of Plats Singapore (MoPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat. "Jadi membandingkan harga avtur antarnegara tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut tidak apple to apple, apalagi rantai pasok avtur di Indonesia lebih kompleks dibanding negara lain," tandasnya.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga juga telah menyampaikan klarifikasi terkait dugaan monopoli tersebut. Pertamina menegaskan tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi. "Pertamina Patra Niaga tidak pernah menolak kerja sama, karena sampai saat ini belum ada permintaan dari Izin Niaga Umum lain,"tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, belum lama ini.

Heppy menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan selalu menaati Peraturan BPH MIGAS No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 yang menjadi acuan badan usaha dalam menyediakan avtur di Indonesia. Pertamina Patra Niaga, sambung dia, juga akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh nusantara.

WASHINGTON - Google dinyatakan bersalah oleh Departemen Kehakiman karena melanggar undang-undang anti monopoli . Diterangkan Google setiap tahun mengucurkan dana miliaran dolar AS demi menjegal rivalnya dan menciptakan monopoli ilegal.

Keputusan ini menandai kemenangan penting bagi Departemen Kehakiman, di tengah usahanya mengendalikan kekuatan pasar perusahaan raksasa teknologi. Sementara itu Google berpendapat bahwa mereka memang menghadapi persaingan ketat di sektor ini dan keberhasilannya didorong oleh kualitas produknya.

Putusan ini juga membuka jalan bagi persidangan kedua terhadap induk Google, Alphabet (GOOGL. O) yang akan mengubah lanskap dunia periklanan online yang telah didominasi Google selama bertahun-tahun.

Langkah tersebut juga menjadi lampu hijau bagi penegak hukum antimonopoli AS yang agresif menuntut Big Tech, sebuah sektor yang telah mendapat sorotan dari seluruh spektrum politik.

"Pengadilan mencapai kesimpulan sebagai berikut: Google adalah monopoli, dan melakukan upaya untuk mempertahankan monopolinya," tulis Hakim Distrik AS Amit Mehta, Washington, DC.

Google mengendalikan sekitar 90% pasar pencarian online dan 95% di smartphone.

Persidangan melawan Google, anak perusahaan Alphabet, berlangsung di Washington DC. Tapi kasus ini sepertinya masih akan panjang, mengingat masih adanya potensi banding ke Pengadilan Banding AS hingga Mahkamah Agung AS.

Perselisihan hukum antara Google dan pemerintah AS diproyeksi masih akan berlangsung hingga tahun depan, atau bahkan 2026.

Saham Alphabet turun 4,5% pada hari Senin, di tengah kejatuhan saham teknologi karena pasar saham yang lebih luas mengalami kekhawatiran resesi. Iklan Google mencakup 77% dari total penjualan Alphabet pada tahun 2023.

Alphabet mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan banding atas putusan Mehta. "Keputusan ini mengakui bahwa Google menawarkan mesin pencari terbaik, tetapi menyimpulkan bahwa kita seharusnya tidak diizinkan untuk membuatnya menjadi mudah tersedia," kata Google dalam sebuah pernyataan.

Jaksa Agung AS, Merrick Garland menyebut putusan itu "kemenangan bersejarah bagi rakyat Amerika,". Dimana Ia juga menambahkan, bahwa "tidak ada perusahaan - tidak peduli seberapa besar pengaruhnya - berada di atas hukum."

Sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre mengatakan, "putusan pro-persaingan adalah kemenangan bagi rakyat Amerika,". Diterangkan juga olehnya bahwa "orang Amerika berhak mendapatkan internet yang bebas, adil, dan terbuka untuk persaingan."

Bayar Miliaran Dolar AS

Mehta mencatat bahwa Google telah membayar USD26,3 miliar, hanya pada tahun 2021 saja untuk memastikan bahwa mesin pencarinya default pada smartphone dan browser, dan untuk mempertahankan pangsa pasarnya yang dominan.

Kasus Google fokus pada anggapan pemerintah, bahwa mereka secara ilegal mendominasi pencarian online dengan mengadakan kontrak eksklusif bersama pembuat perangkat, operator seluler, dan perusahaan lain sehingga tidak ada peluang bagi perusahaan sejenis untuk bersaing.

Melalui pembayaran miliaran dolar setiap tahun kepada Apple, Samsung, atau operator seperti T-Mobile atau AT&T, Google mengamankan status default mesin pencarinya di ponsel dan browser web serta diduga menjamin kesuksesannya dengan merugikan pesaing.

Google tetap menjadi mesin pencari terkemuka di dunia dengan menguasai 90% pasar di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Sebagian besar berasal dari penggunaan seluler di iPhone dan ponsel yang menjalankan Android milik Google.

Selain ancaman pembubaran, Google juga menghadapi tuntutan serupa di Eropa. Perusahaan tersebut didenda lebih dari 8,2 miliar euro (USD8,8 miliar) karena berbagai pelanggaran antimonopoli. Namun keputusan tersebut sedang dalam proses banding.

JAKARTA - PT Shopee International Indonesia ( Shopee ) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku (Pakta Integritas) atas Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024. Shopee Indonesia menandatangani pakta integritas dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ), Selasa (2/7/2024) untuk memastikan komitmen dalam perubahan perilaku yang sudah disepakati.

Perkara tersebut tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee.

Penandatanganan ini memastikan komitmen Shopee untuk merubah perilaku setelah dugaan pelanggaran terhadap aturan monopoli dilayangkan oleh KPPU dan disidangkan sejak akhir Mei lalu.

KPPU mengapresiasi komitmen Shopee yang tertuang dalam pakta integritas sebagai langkah dalam memastikan kepatuhan hukum di Indonesia. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur menjelaskan, selama sidang komisi Shopee cukup kooperatif.

?Mereka menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku, jadi dapat dikatakan menunjukkan itikad baik. Soal komitmen pelaksanaannya, ini harus berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPPU. Jadi mari kita awasi bersama,? ujarnya dalam keterangan resmi.

Deswin menuturkan, Shopee telah mereka menerima syarat atau kewajiban dalam pakta integritas perubahan perilaku yang ditetapkan dalam rangka perubahan perilaku.

Sidang perdana Shopee dimulai sejak 28 Mei 2024 lalu, dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (?LDP?) oleh Investigator KPPU dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti (berupa surat dan/atau dokumen pendukung) dalam LDP.

Sidang dilanjutkan pada 11 Juni 2024 dimana Shopee memberikan tanggapan atas laporan yang diberikan oleh KPPU. Pada 20 Juni 2024, KPPU dan Shopee kembali melakukan pertemuan Penyampaian Hasil Pertimbangan Majelis Komisi terkait Proposal Perubahan yang diajukan. Di pertemuan tersebut, KPPU menyetujui proposal perubahan yang diajukan oleh Shopee.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handhika Jahja mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada KPPU selama proses yang sudah berlangsung.

?Kami berterima kasih kepada KPPU atas masukannya yang dapat membantu kami terus menghadirkan layanan bagi pengguna di Indonesia. Hari ini kami telah melakukan penandatanganan pakta integritas sesuai dengan masukan yang diberikan oleh KPPU,? ujarnya.

Lebih lanjut, Handhika menuturkan, dengan adanya pakta integritas ini, inovasi yang terus dijalankan Shopee dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. ?Shopee dan KPPU memiliki padanganan yang sama, yaitu bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi bagi pengguna di Indonesia,? pungkasnya.