JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh kaum perempuan di Jakarta.

Komitmen tersebut disampaikan Pramono usai debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

“Mengenai Rp 300 miliar, nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Doel menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM, terutama yang penggerak utamanya adalah kaum perempuan,” ujar Pramono kepada media.

Pramono menjelaskan, UMKM menjadi salah satu sektor kunci dalam menopang ekonomi masyarakat Jakarta, khususnya bagi kaum perempuan yang bergantung pada usaha kecil untuk penghidupan mereka.

Dana hibah tersebut, lanjutnya, akan dialokasikan terutama bagi UMKM di kelas menengah bawah agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Karena ini dana hibah, para pelaku UMKM tentu harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Tujuannya agar dana ini benar-benar mampu mendorong usaha dan menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Pramono.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu malam itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga pasangan calon berkompetisi dalam debat, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen, serta pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji akan mengangkat seluruh guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika terpilih dalam Pilkada 2024.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan wajibkan semua guru honorer menjadi P3K," kata Pramono saat ditemui di Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (8/10/2024).

Dengan status P3K, Pramono menjelaskan, gaji guru honorer akan naik menjadi setidaknya sesuai upah minimum regional (UMR) Jakarta yang saat ini sebesar Rp 5.000.000.

Ia juga menyoroti kondisi para guru pendidikan anak usia dini (PAUD), yang selama ini masih mendapat gaji sangat rendah.

"Mengenai honor PAUD, banyak yang gajinya hanya Rp2 juta, padahal UMR kita Rp5 juta," ungkap Pramono.

Pramono menegaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi P3K dan menaikkan gaji mereka sesuai UMR merupakan janji politik yang akan ia perjuangkan secara serius.

"Itu menjadi janji politik saya secara pribadi untuk memenuhi itu," ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa saat ini proses menjadi guru P3K cukup sulit, terutama karena kuota P3K yang terbatas setiap tahunnya, sementara jumlah guru honorer di Jakarta masih cukup banyak.

Hal ini menyebabkan banyak guru honorer terpaksa bekerja dengan gaji di bawah UMR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, secara terbuka mendoakan Pramono Anung untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan.

Hal ini diungkapkan dalam sesi debat Pilkada Jakarta 2024, yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024).

Pertanyaan awal diajukan oleh Pramono Anung terkait posisi Dharma yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), khususnya mengenai keamanan data pribadi.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Dharma mengaku bisa memangku jabatan di BSSN berkat Pram.

"Beliau lah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya, bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden,” ujar Dharma.

Pernyataan tersebut sontak mengundang tawa dari penonton debat, termasuk Pramono Anung yang terlihat terhibur.

Dharma kemudian melanjutkan jawabannya mengenai kemandirian internet dan dampaknya terhadap privasi data masyarakat.

Interaksi antara Pramono Anung dan Dharma Pongrekun selama debat mencerminkan kedekatan mereka, dengan saling mengenal dan memiliki hubungan yang erat.

Menanggapi doa Dharma, Pramono Anung menyatakan, “Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju Pilkada DKI saja terima kasih, terima kasih, terima kasih.”

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyampaikan keluhan yang diungkapkan temannya mengenai berbagai kendala yang dihadapi penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat.

Dalam debat perdana Pilkada Jakarta yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu (6/10/2024) malam, Pramono mengundang sahabatnya, Farhan Helmi, dan Mbak Atun (adik Si Doel), untuk memberikan pandangan tentang persoalan disabilitas.

“Kenapa saya tanya ini, karena persoalan disabilitas di Jakarta dan Bandung ini sama. Tidak ada keberpihakan dari pemerintah secara sungguh-sungguh untuk menangani mereka,” ungkap Pram.

Pram merujuk pada cerita Farhan, yang menjabat sebagai ketua salah satu komunitas disabilitas di Bandung, yang menyatakan bahwa mereka masih menghadapi banyak kesulitan.

“Selama ini untuk menyewa ruangan kantor saja kesulitan. Bahkan, untuk kehidupan sehari-hari juga mengalami kesulitan,” ujar Pram.

Pernyataan Pram dilontarkan sebagai respons terhadap klaim Ridwan Kamil, yang menyatakan komitmennya untuk menjadikan Jakarta ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

“Nanti kami lah (Pramono-Rano) yang kemudian memenuhi hal itu (memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas). Jadi, praktik di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang di luar lapangan,” jelas Pram.

Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 akan membahas tema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dan “Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global.”

Ketiga pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto, dan Pramono Anung-Rano Karno, mereka berdebat dalam enam segmen untuk mempresentasikan visi dan misi mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa ibu sedang berkumpul di teras rumahnya di RW 01 Sunter Agung, Jakarta Utara, ketika calon gubernur Jakarta Pramono Anung melintas untuk blusukan, Kamis (26/9/2024).

Mereka sedang menyiapkan makanan guna persiapan acara sebelum ibadah umrah.

Ada yang sibuk memotong timun, ada juga yang bertugas membungkus bahan-bahan makanan ke dalam plastik. Ketika melintas, Pramono menghampiri mereka dari depan gerbang rumah tersebut.

"Bu, masak apa, Bu?" kata Pramono.

"Sayur, masak tempe, mau walimahan Pak!" balas seorang ibu berhijab cokelat kepada Pramono.

Para ibu itu sontak dengan semangat menjelaskan kepada Pramono bahwa walimahan dilaksanakan untuk mempersiapkan ibadah umrah salah satu ibu di sana.

Para ibu tetap menggerakkan tangannya untuk bekerja sambil menatap Pramono.

Ibu-ibu yang tidak turut ibadah umrah menyeletuk kepada Pramono, meminta diberangkatkan umrah.

"Umroh sendiri. Nanti kita, Pak Pramono yang umrahin kita ya," kata seorang ibu sambil menatap mata Pramono.

"Aamiin, Bu, saya minta doanya ya," kata Pramono membalas percakapan itu.

Seorang perempuan kemudian masuk ke teras tempat para ibu itu bekerja. Perempuan itu membagikan stiker persegi panjang yang memperlihatkan wajah Pramono dan Rano Karno.

Para ibu itu menerima stiker tersebut sambil berkelakar.

"Ih amplopnya mana? Amplopnya dong, masa enggak. Pak amplopnya mana?" kata mereka bersahutan.

Pramono yang mendengar pernyataan itu sempat terdiam selama beberapa detik.

"Kalau saya kasih amplop, ada Bawaslu tuh Bu, nanti 'prit prit'" kata Pramono sambil menunjukkan gestur meniup peluit.

Sontak para ibu yang sedari awal berkelakar dengan Pramono tertawa. Pramono juga turut tertawa kecil.

"Bu, mohon doanya ya, terima kasih," tutup Pramono.

Pramono kemudian meninggalkan tempat ibu-ibu tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani surat kesepakatan dengan warga Kampung Bayam yang sedang menuntut kepastian tempat tinggal.

Pramono mengaku telah bertemu dengan warga Kampung Bayam dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan terkait kepastian hunian bagi warga tersebut.

"Kebetulan saya sudah menandatangani kesepakatan warga Kampung Bayam, saya sudah menandatangani, saya berjanji untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Tebet, Rabu (25/9/2024).

Pramono juga menjelaskan bahwa isi kesepakatan tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang sebelumnya dijanjikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut jika terpilih menjadi gubernur.

"Isi kesepakatannya salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam, dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK dengan Mas Anies," jelas Pramono.

Polemik Kampung Susun Bayam

Kampung Susun Bayam merupakan proyek hunian yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS dijanjikan akan mendapatkan hunian baru di Kampung Susun Bayam.

Namun, setelah rampung pada tahun 2022, warga Kampung Bayam belum mendapatkan akses untuk menempati rumah susun tersebut.

Permasalahan utama terletak pada status kepemilikan dan pengelolaan Kampung Susun Bayam yang masih belum jelas.

Selain itu, terdapat kebuntuan terkait perjanjian antara warga dan pemerintah provinsi mengenai syarat-syarat sewa serta skema pembiayaan.

Warga merasa bahwa janji yang pernah diucapkan kepada mereka belum terealisasi, dan mereka terus menuntut kepastian terkait hunian tersebut.

Kampung Susun Bayam yang seharusnya menjadi solusi perumahan bagi warga yang tergusur, kini justru menjadi simbol ketidakpastian bagi 133 kepala keluarga (KK) yang masih menunggu hak mereka untuk tinggal di sana.

Masalah ini menjadi sorotan dalam kontestasi politik Jakarta, terutama dengan adanya janji dari calon gubernur untuk menyelesaikan sengkarut tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung-Rano Karno bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman Presiden ke-6 RI itu di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (21/9/2024).

Pramono menyebut, pertemuannya dengan SBY tak membicarakan ihwal dukungan Pilkada Jakarta 2024.

“Ya, tadi pagi kami diterima oleh Pak SBY. Percakapan, diskusinya berlangsung hampir satu jam dalam suasana yang sangat hangat,” ujar Pramono di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Pramono bilang, pertemuannya dan Rano dengan SBY hanya sebatas silaturahmi.

“Saya bertemu dengan Pak SBY tidak bicara untuk urusan dukungan, tetapi bersilaturahmi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, SBY menitipkan sejumlah pesan jika Pramono dan Rano memenangi Pilkada Jakarta 2024.

“Terutama fokus kepada masyarakat yang miskin, yang membutuhkan sentuhan pemimpinnya,” kata Pramono.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku mempunyai kedekatan emosional dengan SBY.

Sebab, Pramono selalu diutus oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

“Sehingga, kami berdua, termasuk Bang Doel (Rano Karno) sama sekali enggak ada sekat di dalam diskusi,” ujar Pramono.

Adapun pada Pilkada Jakarta 2024, Pramono berpasangan dengan Rano Karno. Dua kader PDI Perjuangan itu diusung oleh PDI-P dan didukung Partai Hanura.

Pramono-Rano saat ini masih berstatus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Demikian pula dengan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Pasangan calon kepala daerah akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 September 2024.

Tahapan pilkada memasuki masa kampanye selama 25 September-23 November 2024. Kemudian, sebelum memasuki hari pemungutan suara, 24-26 November 2024 ditetapkan sebagai masa tenang.

Hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan akan mengadaptasi gaya kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2024.

Pramono menilai pendekatan "belanja masalah" dan dialogis sangat penting dalam mendengar keluhan masyarakat.

"Saya akan selalu melakukan kampanye yang belanja masalah, turun ke rakyat paling bawah seperti tadi di Daan Mogot, atau beberapa hari lalu di tempat-tempat seperti itu. Tetapi yang dialogis juga dilakukan," kata Pramono saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jumat (20/9/2024) malam.

Pramono juga berencana mengatur pertemuan dengan Generasi Z dan milenial untuk mendengar langsung permasalahan mereka dan memahami model dialog yang efektif bagi mereka.

"Bahkan besok kami merencanakan pertemuan dengan anak-anak Gen Z dan milenial untuk mendengarkan apa yang menjadi keresahan mereka, karena bagi saya itu penting sekali," tambah Pramono.

Terkait kemiripan pendekatan dialogis dengan gaya kampanye Anies Baswedan, Pramono tidak mempermasalahkan jika harus melanjutkan metode tersebut.

"Kalau bahwa ini pernah dilakukan oleh Mas Anies atau siapapun, menurut saya enggak apa-apa, selagi itu bagus ya akan kami teruskan," tutup Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, berjanji akan memperbaiki sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika terpilih dalam Pilkada mendatang.

Perbaikan ini bertujuan agar masyarakat kelas bawah yang berhak menerima KJP dapat menikmati fasilitas tersebut dengan lebih mudah.

"Memang datanya harus diperbaiki dan dipermudah. Yang berhak dapat sesuai Undang-Undang, enggak boleh dipersulit," kata Pramono kepada wartawan di Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (20/9/2024).

Pramono menambahkan, banyak warga di Rusun Daan Mogot yang mengalami masalah terkait penerimaan KJP.

Ia juga berjanji akan melanjutkan program KJP sesuai kebijakan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dengan konsep KJP Plus.

"Bahkan seperti KJP Mas Anies, yakni KJP Plus, menurut saya harus dilanjutkan," ujar Pramono.

Pramono menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta, yang mencapai sekitar Rp 86 triliun, cukup untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta, terutama mereka yang berada di kelas bawah.

"Saya yakin itu akan mampu," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berjanji akan menstabilkan harga pangan, terutama bagi warga Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat.

"Memang harus distabilkan ya (harga pangan), dikembalikan apa yang dulu dijanjikan ketika bapak ibu dipindahkan ke sini," ucap Pramono kepada warga rusun, Jumat (20/9/2024).

Pramono menekankan bahwa sembako murah adalah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa harga pangan tidak bisa terlalu rendah.

"Tidak boleh juga terlalu murah sehingga menjadi beban pemerintah," ujar Pramono.

"Harganya harus wajar. Kalau saya, Insya Allah dipilih, saya akan mengembalikan supaya terjangkau," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Rusun Daan Mogot mengeluhkan masalah bahan pangan kepada Pramono.

Salah satu warga, Mariawati, meminta agar sistem distribusi bahan pangan di kawasan tersebut diperbaiki.

"Saya bingung Pak, sistemnya pakai link untuk ambil sembako murah. Terus juga hanya sedikit stoknya," kata Mariawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pramono Anung meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan menunjuk Sekretaris Kabinet (Seskab) definitif pengganti dirinya.

Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi beserta jajarannya bakal berakhir pada 20 Oktober 2024.

Ia pun yakin Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, bakal mengemban jabatan sebagai Plt Seskab hingga akhir periode.

"Ini kan tinggal 20 hari dari sekarang. Dan saya yakin lah karena Plt-nya sudah ditunjuk, maka Plt yang akan menyelesaikan ini," kata Pramono usai melangsungkan acara perpisahan dengan jajaran Setkab di Gedung Krida Bhakti, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Kendati begitu apabila Jokowi menunjuk Seskab Definitif, ia mengaku tak masalah sekalipun bukan berasal dari PDI-P.

"Oh, enggak apa-apa," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sejumlah pekerjaan sudah diselesaikan. Sistem di Setkab sydah berjalan baik, termasuk persetujuan (approval) terhadap Peraturan Menteri (Permen) dan peraturan lainnya.

"Paling itu saja yang mesti diselesaikan, tetapi yang menyangkut TPA yang keluarannya adalah Keppres-Keppres relatif sudah diselesaikan," jelas Pramono.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Pramono maju berpasangan dengan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Keduanya sudah mendaftarkan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.

Presiden Joko Widodo pun sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Pramono pada 19 September 2024.

Dengan begitu, Pramono bakal mengakhiri jabatan sebagai Seskab pada 22 September 2024, sesuai dengan permintaan politikus PDI-P tersebut.

Jokowi pun menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebagai pelaksana tugas (Plt) Seskab.

Terkait hal ini, Istana Kepresidenan masih membuka peluang perombakan (reshuffle) maupun penunjukan Sekretaris Kabinet definitif usai Pramono Anung mengundurkan diri.

Kendati demikian, keputusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Seskab definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenang kerjanya saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama 9 tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku tidak pernah membawa satu orang kepercayaan pun untuk turut masuk ke lembaga tersebut saat ditunjuk sebagai Seskab. Dia lebih memilih memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada jajaran di Sekretariat Kabinet (Setkab).

Hal ini menurutnya, membuat aktivitas kerja-kerjanya lebih bahagia.

"Pasti saudara-saudara merasakan saya memberikan keleluasaan, kepercayaan, tanggung jawab. Dan saya tidak pernah membawa satu orang pun untuk masuk ke lembaga ini untuk ikut campur urusan lain," kata Pramono saat melangsungkan acara perpisahan di Gedung Krida Bhakti, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Pramono menyebut, hanya staf khusus yang diajak bersamanya. Namun keperluannya hanya untuk kepentingan pribadi atau diri-sendiri, bukan untuk ikut campur kepentingan lembaga.

"Bukan untuk urusan campur tangan untuk ratas, TPA, approval kepada kementerian dan lembaga lain. Tapi adalah orang yang membantu saya secara pribadi," ucap dia.

Ia pun menyatakan, Setkab sudah naik kelas selama dua periode kepemimpinannya.

Dahulu saat pertama kali menginjakkan kaki di lembaga tersebut, politikus PDI-P ini menilai Setkab seperti kantor kecamatan. Kini, lembaga itu telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun.

"Sekarang, saudara-saudara, sudah ada yang mengikat kita bersama, ada yang disebut punya mars, ada logo, ada bendera, ada seragam, sehingga ini yang menjadi kekuatan kita menjadi kultur, budaya kerjanya pelan-pelan juga mengalami perubahan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Pramono maju berpasangan dengan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Keduanya sudah mendaftarkan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.

Presiden Joko Widodo pun sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Pramono pada 19 September 2024.

Dengan begitu, Pramono bakal mengakhiri jabatan sebagai Seskab pada 22 September 2024, sesuai dengan permintaan politikus PDI-P tersebut.

Jokowi pun menunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sebagai pelaksana tugas (Plt) Seskab.

Terkait hal ini, Istana Kepresidenan masih membuka peluang perombakan (reshuffle) maupun penunjukan Sekretaris Kabinet definitif usai Pramono Anung mengundurkan diri.

Kendati demikian, keputusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

"Masih dimungkinkan untuk ditetapkan Seskab definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).