Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), baru saja diresmikan oleh PT PLN (Persero) pada Sabtu (2/11/2024).

Infrastuktur pengisian daya ini berada di Jalan Surapati No.36. Kehadirannya juga sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adanya One Stop EV Charging Station tersebut, menunjukkan komitmen kuat PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik.

One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat.

Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Mengutip siaran pers, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah.

Menurutnya, dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial.

"Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan.

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi.

Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Tonton:Kabar Baik! Tahun Depan Insentif Kendaraan Listrik Lanjut

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto yang hadir meresmikan One Stop EV Charging Station mengatakan, percepatan infrastruktur kendaraan listrik khususnya Jawa Barat bakal memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), baru saja diresmikan oleh PT PLN (Persero) pada Sabtu (2/11/2024).

Infrastuktur pengisian daya ini berada di Jalan Surapati No.36. Kehadirannya juga sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adanya One Stop EV Charging Station tersebut, menunjukkan komitmen kuat PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik.

One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat.

Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Mengutip siaran pers, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik, PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah.

Menurutnya, dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial.

"Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan.

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi.

Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Tonton:Kabar Baik! Tahun Depan Insentif Kendaraan Listrik Lanjut

Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto yang hadir meresmikan One Stop EV Charging Station mengatakan, percepatan infrastruktur kendaraan listrik khususnya Jawa Barat bakal memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

“PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” kata Adi saat peresmian.

Adi menambahkan, untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat.

Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Jakarta: Kubu Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.

"Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Petrus menjelaskan ada dua peristiwa yang diduga pelanggaran AKBP Rossa dan kawan-kawan. Pertama, terjadi pada 10 Juni 2024, saat Sekjen PDIP Hasto diperiksa KPK terkait buronan Harun Masiku.
Kusnadi mengaku dipanggil AKBP Rossa untuk menyampaikan ponsel milik Hasto. Namun, AKBP Rossa malah menggeledah barang-barang pribadi Kusnadi.

"Rossa meminta agar semua yang ada di dalam ransel dikeluarkan. Kusnadi keberatan, 'kok saya digeledah'. Dibalas 'diam kamu'. Dibentak begitu Kusnadi mulai ciut nyalinya. Dibiarkan digeledah, tanpa memperlihatkan surat penggeledahan, penyitaan, dan juga tanpa menjelaskan Kusnadi ini saksi apa tersangka," jelas Petrus.

Baca Juga: KPK Pastikan Penggeledahan Kasus Harun di Rumah Tim Hukum PDIP Disertai Surat Tugas

Peristiwa kedua terjadi pada 19 Juni 2024, saat itu giliran Kusnadi yang dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Kala itu, Kusnadi diminta menandatangani surat penerimaan barang bukti.

Menurut Petrus, ada kesalahan dalam surat tersebut. Seperti perbedaan tanggal dan lokasi penerimaan barang bukti.

Hal ini, kata dia, bisa masuk pasa kategori kekeliruan administrasi. Terlebih, penyidik KPK dinilai mengatasinya tidak profesional. Kusnadi diperiksa dengan menyodorkan surat perbaikan, tetapi tidak ada berita acara perbaikan.

"Sehingga kalau dalam hitung-hitungan tindak pidana, ini bisa masuk juga dalam kategori memasukkan keterangan palsu atau membuat surat palsu di dalam tanda terima ini," pungkasnya.

Pengaduan ini disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri. Pengaduan diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan pihaknya berfokus pada tiga tingkatan pembangunan infrastruktur digital demi mempercepat pemerataan konektivitas di Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Ia menjelaskan tiga tingkatan itu terdiri atas pembangunan jaringan tulang punggung atau backbone, jaringan middle-mile, dan jaringan last-mile.

"Di tingkat backbone pemerintah telah melakukan penggelaran jaringan fiber optik palapa ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun bawah laut," kata Wayan dalam acara bertajuk "Tech and Telco Forum 2024 Internet for All:A Deep Dive Into Indonesia's Digital Backbone" di Jakarta, Jumat.

Selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur di tingkat middle-mile pemerintah mencarikan solusi konektivitas dengan memanfaatkan satelit.

Dalam hal ini, satelit milik pemerintah Indonesia yang sudah diluncurkan dan mulai melayani masyarakat ialah Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1).

"Dengan kapasitas 150 Gbps, saat ini SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 layanan publik dan diharapkan bisa mencakup 37.000 titik layanan publik lainnya hingga 2025," katanya.

Lalu untuk tingkatan terakhir yang dikerjakan di daratan yaitu pembangunan infrastruktur last-mile, Kementerian Kominfo melakukan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) secara masif.

Wayan menyebutkan secara lebih detail jumlah dari BTS yang telah dibangun, ada sebanyak 1.467 BTS berasal dari Universal Service Obligation (USO) dengan keseluruhan telah beroperasi.

Lalu sebanyak 4.995 merupakan BTS 4G yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dan seluruhnya telah online serta diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2023.

Hingga awal Juli 2024, tercatat masih ada 623 BTS 4G yang dikerjakan BAKTI Kemenkominfo karena berada dalam kondisi kahar dan pembangunan ini didominasi di area Papua.

Selain tiga tingkatan infrastruktur digital yang dibangun untuk pemerataan konektivitas di Indonesia, Pemerintah juga menyediakan sebanyak 18.697 akses internet lewat program bernama BAKTI AKSI ke berbagai titik layanan publik seperti sekolah, kantor pemerintah, fasilitas layanan kesehatan dan pertahanan.

"Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi menghadirkan konektivitas internet untuk semua di seluruh Indonesia," kata Wayan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024