Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Presiden Prabowo Subianto menyetop impor produk Israel, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan negara zionis tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengatakan penghentian harus dilakukan secara utuh agar bangsa Palestina terbebas dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

“Penghentian impor produk Israel ini perlu dilakukan oleh pemerintahan baru, supaya Indonesia tidak terkesan setengah hati dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Cholil dikutip dari Antara, Jumat (8/11/2024).

Cholil juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan pemboikotan terhadap segala bentuk produk yang terafiliasi dengan Israel dengan harapan Israel menghentikan penyiksaan kepada masyarakat yang ada di Palestina.

“Dampak boikot terhadap produk-produk Israel di dalam negeri kan sudah mulai kelihatan, gerakan ini wajib dilanjutkan, sampai Israel benar-benar berhenti melakukan genosida terhadap warga sipil Palestina,” ujar dia.

Hingga saat ini, konsistensi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina ini secara masif juga diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia, yang sejak akhir tahun 2023 kompak melakukan gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan negara Zionis Israel.

Dia menuturkan bukti nyata kekuatan boikot itu terlihat dengan mulai anjloknya kinerja perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi mendukung Zionis Israel, dengan mengalami kerugian cukup signifikan.

Perusahaan seperti Unilever, McDonald’s, Starbucks hingga Danone terkena boikot konsumen di Indonesia yang membuat keuntungan mereka tergerus.

Merek lokal Teh Botol Sosro yang dimiliki Rekso Group –gurita bisnis pemilik McDonald di Indonesia— pun terimbas anjloknya penjualan akibat aksi boikot terlebih ketika keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 yang mengharamkan produk terafiliasi Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) mengimbau semua pihak untuk tidak memusuhi waralaba internasional atau asing yang ada di Indonesia. Mengingat, waralaba asing tersebut dijalankan oleh anak bangsa dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Wali, Levita Ginting Supit untuk menanggapi aksi boikot terhadap sejumlah waralaba asing yang masih berlangsung di Indonesia.

“Kita jangan memusuhi waralaba internasional yang ada di Indonesia karena ownernya juga adalah anak bangsa,” kata Levita dalam sambutannya pada agenda Franchise & License Expo (FLEI) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Tak hanya dijalankan oleh anak bangsa, Levita mengungkap bahwa waralaba asing memberikan banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bekerja di tempat usaha tersebut.

Dia mencontohkan, rata-rata pekerja di Indonesia bekerja di bisnis waralaba Food and Beverage atau makanan dan minuman. Untuk itu, Levita mendorong semua pihak untuk saling mendukung, baik waralaba asing maupun waralaba lokal.

“Yang baik dari waralaba internasional di Indonesia kita ambil, kita pelajari dan kita duplikasi di bisnis kita sehingga bisnis kita makin hari bisa makin berkembang,” ujarnya.

Wali juga mendorong waralaba lokal untuk berekspansi ke pasar global. Dengan begitu, waralaba lokal dapat dikenal oleh negara-negara lain dan melihat bahwa waralaba Indonesia adalah bisnis yang berprospek.

Bisnis waralaba Indonesia saat ini sudah berekspansi ke negara-negara lain seperti Dubai, Lebanon, Riyadh, dan Jordan. Selain di Timur Tengah, waralaba Indonesia juga telah masuk ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Saat ini, Levita mengungkap bahwa bisnis waralaba paling banyak diminati yakni F&B, seperti restoran dan kafe. Posisi lainnya, bisnis dan jasa seperti salon, SPA, sekolah, tempat les, dan lainnya. Kemudian, waralaba ritel seperti supermarket dan fesyen.

Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada akhir 2024. Levita mengatakan, target tersebut telah membangkitkan semangat pelaku usaha untuk memajukan bisnis waralaba. Apalagi, waralaba memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Itu membuatkan pelaku usaha semakin semangat untuk memajukan bisnis waralaba,” pungkasnya.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 14/Ijtima Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk menjawab kebutuhan konsumen Muslim akan panduan yang jelas mengenai kriteria dan indikator produk yang layak didukung di tengah gencarnya seruan boikot.

MUI menyampaikan 10 kriteria produk nasional yang perlu didukung, yaitu kepemilikan nasional, sumber bahan baku dalam negeri, rantai pasokan dalam negeri, inovasi dan teknologi nasional, kebijakan ramah lingkungan, dukungan terhadap komunitas dalam negeri, kualitas dan keamanan, pemberdayaan tenaga kerja nasional, transparansi dan etika bisnis, dan keberagaman dan inklusivitas.

MUI mengharapkan dengan kriteria tersebut masyarakat dapat menentukan mana produk dalam negeri yang patut didukung. Terkait dengan eskalasi serangan Israel-Palestina, masyarakat Indonesia masih menyerukan boikot terhadap merek atau perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Namun, apakah anggapan sejumlah perusahaan tersebut layak untuk diboikot sudah tepat? Pasalnya, franchise dan merek-merek ini nyatanya milik orang Indonesia, bukan milik orang-orang Yahudi dan sekutunya yang digembar-gemborkan layak untuk diboikot.

Deretan franchise yang ternyata punya orang Indonesia

Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta franchise dan merek yang sering diserukan untuk diboikot:

1. KFC Indonesia

Merek waralaba KFC merupakan salah satu yang masuk daftar boikot di Indonesia. Di Tanah Air, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) merupakan pemegang waralaba KFC.

Melansir website IDX, mayoritas saham PT Fast Food Indonesia Tbk. dimiliki oleh PT Gelael Pratama sebanyak 40 persen dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk sebanyak 35,84 persen. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Indonesia.

Jajaran kepimpinan PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) juga sepenuhnya dipegang oleh warga negara Indonesia, dengan Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama dan Ferry Noviar Yosaputra sebagai Wakil Direktur Utama.

Namun demikian, gerakan boikot yang salah sasaran yang berimbas pada kinerja perusahaan masih terus berlanjut. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2024, FAST menunjukkan rugi periode berjalan perusahaan membengkak drastis menjadi Rp349 miliar, melonjak 6.168,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain dampak pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, aksi boikot diduga turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2. McDonald’s Indonesia

PT Rekso Nasional Food, sebagai pemegang waralaba McDonald’s di Indonesia, telah menyatakan mereka merupakan entitas yang beroperasi secara independen, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dan mempekerjakan belasan ribu tenaga kerja lokal.

Dilansir dari website perusahaan, PT Rekso Nasional Food juga memiliki berbagai komitmen untuk Tanah Air, termasuk komitmen keberlanjutan, penggunaan bahan baku lokal dan inklusivitas.

"Keberadaan lebih dari 300 restoran McDonald’s di seluruh Indonesia, belasan ribu tenaga kerja lokal, dan puluhan mitra pemasok lokal, kami yakin berbagai upaya yang kami lakukan dapat memberikan kontribusi positif untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ungkap Director of Supply Chain & QA PT Rekso Nasional Food Ronni Rombe.

Terkait penggunaan bahan baku lokal, saat ini, secara keseluruhan, 75 persen bahan baku yang digunakan oleh McDonald's Indonesia berasal dari pemasok lokal. Berkaitan dengan inklusivitas, PT Rekso Nasional Food juga mempekerjakan karyawan disabilitas tuli di banyak restoran McDonald's Indonesia.

3. Pizza Hut

Banyak masyarakat Indonesia yang saat ini masih gencar melakukan boikot terhadap Pizza Hut Indonesia. Padahal, Pizza Hut Indonesia berada di bawah naungan PT Sarimelati Kencana Tbk, yang merupakan perusahaan Indonesia. Melansir website resmi PT Sarimelati Kencana Tbk, saham mayoritas perusahaan, sebanyak 64,79 persen, dimiliki oleh PT Sriboga Raturaya.

Dalam website resmi pizzahut.co.id, mereka menyampaikan Pizza Hut telah berada di Indonesia selama 40 tahun, dan saat ini mempekerjakan lebih dari 13 ribu karyawan di lebih dari 600 outlet dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, jajaran Direksi dan Komisaris Pizza Hut juga warga negara Indonesia. Saat ini, jajaran manajemen perusahaan PT Sarimelati Kencana juga diduduki oleh WNI dengan Hadian Iswara sebagai Direktur Utama dan Boy Lukito Direktur Operasional.

Dari segi rantai pasok, Pizza Hut Indonesia menyampaikan mereka telah membina sekitar 100 kelompok petani UMKM dengan tidak kurang dari 600 Rumah Kaca yang menyuplai 60 persen kebutuhan paprika dan tomat untuk menu-menu yang ditawarkan.

Baca juga: Soal Boikot Israel, Indonesia Butuh Regulasi sebagai Landasan Publik

4. Rose All Day

Tidak hanya restoran cepat saji, beberapa merek kecantikan juga sempat menjadi sasaran boikot masyarakat, salah satunya adalah Rose All Day.

Pada Oktober 2023, pengguna internet sempat menyerukan gerakan boikot merek tersebut dikarenakan Co Founder Rose All Day Tiffany Danielle, dianggap mendukung Israel karena didapati menyukai postingan 'I stand with Israel' milik artis Gal Gadot.

Menanggapi hal tersebut, mereka menyampaikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf di media sosial. Rose All Day juga menunjukkan bukti dukungan mereka untuk Palestina melalui donasi kemanusiaan senilai Rp500 juta yang disalurkan lewat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Rose All Day merupakan merek yang lahir dan besar di Indonesia. Tiffany Danielle mendirikan Rose All Day bersama dua warga negara Indonesia lainnya, Cindy Gunawan dan Samantha Wijaya pada 2017.

5. Scarlett

Selain Rose All Day, brand kecantikan lokal Scarlett juga sempat panas mendapatkan seruan boikot dari netizen. Hal ini bermula dari pemilik Scarlett yang juga seorang selebriti, Felicya Angelista, mengunggah sebuah video berisi opini mengenai peristiwa yang terjadi di Palestina. Namun, konten video tersebut mendapatkan kritikan pedas dari netizen, karena dianggap mendukung Israel.

Pemilik Scarlett pun kemudian menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya menimbulkan kontroversi di media sosial. Ia juga mengungkapkan solidaritas kepada rakyat Palestina dan menegaskan posisinya bersamaan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia.

Scarlett didirikan oleh Felicya Angelista pada 2017. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut.

(HUS)

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Palestina akibat serangan Israel telah mengundang reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina pun secara tegas mengecam dugaan adanya hubungan perdagangan yang masih berlangsung antara Indonesia dan Israel di tengah situasi yang semakin mencekam di Palestina.

Dilansir dari siaran pers Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), koalisi ini sempat mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan Indonesia, pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengungkap fakta terkait dugaan impor produk Israel ke Indonesia. Namun, hingga kini, kementerian belum memberikan tanggapan, meskipun tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlalu.

Ketiadaan respons ini memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Indonesia tidak bersikap serius dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan malah mempertahankan hubungan ekonomi dengan Israel, sebuah negara yang dinilai bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Adapun, krisis kemanusiaan di Palestina semakin meruncing, dengan jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga 12 Agustus 2024, lebih dari 40.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu insiden terbaru yang menimbulkan duka mendalam adalah serangan terhadap sekolah pengungsian Al-Tabin di Gaza pada 10 Agustus 2024 yang menewaskan lebih dari 100 orang, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan.

Menurut KontraS, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung Palestina, termasuk dengan memberlakukan embargo total terhadap produk Israel. Namun, langkah ini tampaknya belum diambil oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Juli 2024, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Permohonan tersebut didasarkan pada data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor produk Israel ke Indonesia.

Data tersebut mencatat bahwa nilai impor produk Israel pada periode Januari-April 2024 mencapai 29.225.727 USD, atau sekitar 475 miliar Rupiah, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.731.846 USD, atau sekitar 109 miliar Rupiah. Peningkatan sebesar 334,14 persen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Indonesia masih memiliki hubungan perdagangan yang aktif dengan Israel.

Temuan ini tidak hanya memicu keprihatinan terkait hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap solidaritas global dalam upaya memboikot produk-produk yang diduga mendukung kejahatan kemanusiaan oleh Israel.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa hubungan perdagangan dengan Israel bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rezim yang melakukan penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.

Setiap transaksi ekonomi dengan Israel dianggap sebagai kontribusi langsung terhadap infrastruktur militer dan ekonomi yang digunakan untuk menindas Palestina. Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Menurut mereka, retorika dukungan yang sering disampaikan di berbagai forum internasional tampak hanya sebagai janji kosong jika Indonesia tetap membiarkan adanya hubungan dagang dengan rezim yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan.

Mereka pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera membuka informasi terkait impor produk Israel guna memastikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam transaksi yang mendukung kejahatan tersebut.

Menurutnya, sikap bungkam yang diperlihatkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa pemerintah mungkin terlibat dalam kolusi dengan rezim yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Atas dasar temuan dan perkembangan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pertama, kementerian harus segera merespons permohonan informasi terkait kegiatan impor produk Israel ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pemerintah Indonesia harus segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia.

Koalisi juga menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam masalah ini. Jika tuntutan ini tidak segera direspons, pemerintah akan dicap sebagai pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lebih jauh, kegagalan untuk bersikap transparan dapat memicu kemarahan masyarakat, meningkatkan gelombang protes, dan memperluas boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan Israel.

MICHELLE GABRIELA I KONTRAS.ORG

JAKARTA, investor.id – Otoritas Palestina mengapresiasi rakyat Indonesia terkait boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Pihaknya mengapresiasi segala upaya yang dilakukan demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini disampaikan Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi, Mahmoud Al-Habbash, setelah berkunjung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Boikot yang berlangsung juga menurut saya efektif seperti yang dilakukan oleh warga Indonesia," ujar Mahmoud, Kamis.

Selain boikot, Mahmoud mengatakan ada sejumlah upaya sederhana lainnya yang bisa dilakukan seluruh komunitas di setiap negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Misalnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan intens menggaungkan narasi perdamaian dan kemerdekaan Palestina melalui media sosial. Selain itu, katanya, berbagai bantuan pun diperlukan rakyat Palestina yang masih dalam kondisi kritis akibat kekerasan Israel.

"Dengan menggunakan media untuk menyebarkan narasi yang tepat dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan bantuan dengan berbagai bentuknya, finansial, medis, ataupun lainnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram.

Salah satu bentuk dukungan terhadap Israel adalah bertransaksi dengan produk perusahaan yang memberikan sebagian keuntungannya untuk Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto menjelaskan, aksi boikot tersebut yang diserukan MUI untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan lagi terhadap Palestina.

"Mengapa boikot? Karena hasil penjualan, pasti diberikan manfaatnya bagi Israel. Karena ini dengan boikot, maka kita bisa memperlemah ekonomi Israel agar tidak menyerang-nyerang lagi," ujar Prof Sudarnoto pada Maret 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Munculnya berbagai seruan mengenai kriteria boikot produk-produk yang terkait dengan Israel memicu kebingungan di kalangan netizen. Hal ini karena minimnya penjelasan tentang dasar, tujuan, dan arah dari seruan tersebut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Budi Agus Riswandi meminta agar aksi boikot terhadap produk-produk Israel yang dilegitimasi oleh berbagai pihak tidak dimanfaatkan untuk tujuan persaingan bisnis.

“Tujuan boikot ke persaingan bisnis itu ada. Ada gerakan boikot yang organik, ada juga yang tidak organik. Karenanya, harus diluruskan kepada publik bahwa tindakan boikot yang selama ini dilegitimasi bukan dalam konteks persaingan bisnis, tapi komitmen terhadap kemanusiaan,” jelas Budi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Hal itu ditekankan Budi, karena dia menengarai ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aksi kemanusiaan untuk menekan tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina demi tujuan persaingan usaha.

Menurut dia, dalam fatwa dan seruan terkait boikot, tidak pernah disebutkan nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel secara spesifik.  “MUI maupun pemerintah hingga kini tidak gegabah menyebutkan nama-nama produk, itu karena dikhawatirkan aksi itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” jelas Budi.

Sementara itu, gerakan publik yang tergabung dalam BDS Indonesia telah menyampaikan tata cara boikot yang efektif, terarah, dan mencegah dampak negatif yang memperburuk kinerja ekonomi dalam negeri. BDS menekankan bahwa boikot harus dilakukan dengan dasar data yang kuat dan analisis mendalam, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial yang belum terverifikasi.

Melalui akun Instagram resminya @gerakanBDS, Boikot Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel.

"Gerakan BDS mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel, lagipula ada juga orang Amerika dan orang Yahudi yang mengecam genosida dan apartheid Israel," demikian kutipan dari akun Instagram resmi BDS Indonesia.

Hal ini menjawab pertanyaan publik yang selama ini tidak cukup yakin dalam mengarahkan dukungan mereka terhadap Palestina, yang sering ditunggangi berbagai kelompok yang tidak bertanggung jawab.

BDS Indonesia merupakan salah satu gerakan yang dapat dipercaya dan konsisten dalam menangani kompleksitas keterlibatan, bukan sekadar menyudutkan identitas tertentu.

Gerakan BDS menentukan apakah akan memboikot suatu perusahaan melalui proses sistematis yang mencakup menilai keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelanggaran hukum internasional dan hak-hak Palestina, melakukan penelitian dan dokumentasi menyeluruh, berkonsultasi dengan para ahli dan mitra lokal, serta mematuhi prinsip dan pedoman tertentu.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, Perusahaan di negara Muslim yang mengoperasikan makanan dan minuman bermerek terafiliasi Israel mengalami kerugian besar lantaran aksi boikot yang terus berlanjut. Seperti dilaporkan Financial Times pada Senin (5/8/2024), dilansir The Cradle, konsumen di negara seperti Mesir, Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan memboikot merek seperti McDonalds, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Starbucks, Mondelez, dan Pizza Hut sebagai bentuk protes mereka terhadap dukungan merek-merek itu kepada Israel dalam perang di Gaza.

"Situasi ini (boikot) belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak masa dari konflik ini belum pernah terjadi sebelumnya, intensitasnya juga belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Bos dari Americana Resturants, Amarpal Sandhu dalam sebuah telepon konferensi untuk melaporkan kinerja perusahaan baru-baru ini.

American Restaurants adalah perusahaan yang mengoperasikan restoran dari merek KFC, Pizza Hut, dan Krispy Kreme di Asia Barat dan Kazakhstan. Aksi boikot dipromosikan oleh gerakan bernama Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), sebuah kelompok solidaritas Palestina. Dibentuk pada 2005, kelompok itu dibentuk untuk memberikan tekanan ekonimi kepada Israel untuk mengakhiri penjajahan mereka di Tepi Barat dan Gaza.

Pada bulan lalu, McDonald's dan Starbucks melaporkan penurunan angka penjualan dan keuntungan sambil menyalahkan aksi boikot terhadap perang di Gaza. McDonald’s melaporkan penurunan penjualan secara global untuk kali pertama sejak 2020, di mana keuntungan bersih mereka turun sebesar 12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Starbucks juga mengumumkan bahwa, penjualan mereka di Amerika Utara turun sebesar 2 persen, dan penjualan di seluruh dunia turun 7 persen. Adapun penurunan total keuntungan di seluruh dunia mencapai 23 persen.

The Financial Times melaporkan, bahwa dalam perkembangan pendapatan selama kuartal kedua para perusahaan-perusahaan multinasional masih enggan menyebut aksi boikot berdampak negatif terhadap laporan keuangan mereka. Dengan bahasa yang gamang, mereka menuding tensi geopolitik menjadi penyebab kerugian.

Di Indonesia, perusahaan restoran cepat saji KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan rugi bersih Rp 348,83 miliar sepanjang semester I 2024. Angka ini membengkak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat hanya rugi Rp 5,56 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7/2024), waralaba tersebut juga membukukan pendapatan susut 20 persen menjadi Rp 2,48 triliun dari Rp 3,11 triliun di periode yang sama pada 2023. Susutnya pendapatan itu disebabkan turunnya komisi atas penjualan konsinyasi dari Rp 11,85 miliar pada semester I 2023 turun menjadi Rp 10,45 miliar.

"Selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, tidak ada pendapatan dari pelanggan secara individual yang melebihi 10 persen dari total pendapatan," tulis laporan tersebut dikutip Kamis (1/8/2024).

Tercatat, laba bruto KFC menjadi sebesar Rp 1,42 triliun, terperosok cukup dalam dari periode kuartal II 2023 yakni sebesar Rp 1,97 triliun. Lalu, pajak penghasilan juga makin membengkak menjadi Rp 96,85 miliar. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp 1,14 miliar.

Ini membuat perusahaan mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 348,83 miliar. Dengan total kerugian tersebut, rugi per saham perusahaan tercatat menjadi Rp 87 /saham dari semula Rp 1/saham. Sementara itu, FAST mencatatkan total aset hingga akhir Juni 2024 sebesar Rp 3,96 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghadirkan kriteria produk yang terafiliasi Israel. Menurut Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan, kriteria itu akan menguatkan 10 daftar prioritas produk terafiliasi Israel yang pernah dirilis oleh YKMI.

“YKMI sangat mendukung kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI. Sebab, kriteria ini akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat agar masyarakat Muslim dan konsumen Muslim menggunakan produk-produk nasional yang bukan produk terafiliasi Israel,” ucap Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan kriteria MUI itu menjawab keresahan umat. Pasalnya, kata dia, dengan kriteria itu masyarakat tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya mengenai kriteria dan definisi produk terafiliasi Israel.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Arif Fahrudin mengatakan terdapat lima kriteria produk yang terafiliasi Israel dan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut.

Lima Kriteria Produk Terafiliasi Israel

“Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel,” kata Arif.

Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina. Berikutnya, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultra-liberalisme.

Terakhir, sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya yang masih mempertahankan investasi di Israel.

“Ini bisa jadi acuan, panduan buat masyarakat bisa tahu mana saja produk, perusahaan yang terafiliasi. Dengan begitu, maka sepatutnya untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk tersebut,” ujarnya.

Arif menjelaskan kriteria tersebut merupakan turunan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, dia berharap gerakan boikot ini harus terus dilanjutkan secara masif, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi bisa menyeluruh lintas agama sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan restoran cepat saji KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan rugi bersih Rp 348,83 miliar sepanjang semester I 2024. Angka ini makin membengkak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat hanya rugi Rp 5,56 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7/2024), waralaba tersebut juga membukukan pendapatan susut 20 persen menjadi Rp 2,48 triliun dari Rp 3,11 triliun di periode yang sama pada 2023. Susutnya pendapatan itu disebabkan turunnya komisi atas penjualan konsinyasi dari Rp 11,85 miliar pada semester I 2023 turun menjadi Rp 10,45 miliar.

"Selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, tidak ada pendapatan dari pelanggan secara individual yang melebihi 10 persen dari total pendapatan," tulis laporan tersebut dikutip Kamis (1/8/2024).

Adapun, perusahaan memperoleh penerimaan pendapatan komisi atas konsinyasi CD dari PT Jagonya Musik dan Sport Indonesia. Pada pendapatan dari jasa layanan antar juga mengalami penurunan sebesar 28 persen menjadi Rp 956,79 juta dari sebelumnya Rp 1,3 triliun pada periode yang sama di 2023. Dari pendapatan tersebut terdapat potongan penjualan Rp 186,27 juta.

Kerugian juga disebabkan oleh beban operasi lain yang naik 54 persen dari Rp 10 miliar di semester I 2023 menjadi Rp 22,07 miliar di semester I 2024. Sementara untuk kas dan setara kas perusahaan juga mengalami penurunan sepanjang semester I 2024 menjadi Rp 162,8 miliar dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 208,8 miliar.

Jumlah liabilitas atau beban utang yang harus dibayar perseroan mengalami kenaikan menjadi Rp 3,5 triliun dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 3,1 triliun. Untuk jumlah ekuitas perusahaan tercatat mengalami penurunan menjadi Rp 467 miliar atau menyusut 35 persen dari Rp 723 miliar di periode yang sama di 2023.

Tercatat, laba bruto KFC menjadi sebesar Rp 1,42 triliun, terperosok cukup dalam dari periode kuartal II 2023 yakni sebesar Rp 1,97 triliun. Lalu, pajak penghasilan juga makin membengkak menjadi Rp 96,85 miliar. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp 1,14 miliar.

Ini membuat perusahaan mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 348,83 miliar. Dengan total kerugian tersebut, rugi per saham perusahaan tercatat menjadi Rp 87 /saham dari semula Rp 1/saham. Sementara itu, FAST mencatatkan total aset hingga akhir Juni 2024 sebesar Rp 3,96 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Majelis Rasulullah Habib Nabiel Al Musawa mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk istiqomah melakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan membangkitkan produk-produk dalam negeri. Apalagi, menurut dia, MUI juga sudah mengeluarkan Fatwa No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri.

Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, menurut dia, wajib hukumnya umat Islam membantu warga Palestina yang sampai saat ini masih dijajah Israel.

"Jadi yang pertama adalah bahwa kita membantu saudara kita kaum muslimin di sana, di Palestina, itu wajib hukumnya, dan haram hukumnya membuat satu hal apapun yang menguntungkan kepada musuh dari bangsa Palestina," ujar Habib Nabiel kepada Republika di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Habib Nabiel menjelaskan, di dalam hadits juga telah dikatakan bahwa Muslim dengan Muslim lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang terkena penyakit maka seluruh tubuh itu merasa sakit. "Nah perasaan seperti itu harus ada di seluruh kaum Muslimin. Ada satu yang diganggu tangannya maka seluruh tubuhnya juga berasa," ucap dia

Karena itu, dia pun mengimbau kepada seluruh kaum kaum Muslimin di Indonesia dan jamaah Majelis Rasulullah untuk selalu konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

"Nah oleh sebab itu maka saya mengimbau kepada seluruh kaum Muslimin, juga di jamaah Majelis Rasulullah, juga di yang lain-lain seluruh kaum Muslimin untuk betul-betul istiqomah konsisten memboikot produk Israel. Produk yang menguntungkan juga kepada seluruh sekutu-sekutunya Israel," kata Habib Nabiel.

Sebagaian masyarakat Indonesia mungkin masih menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan urusan bangsa Palestina. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak perlu melakukan boikot. Namun, Habib Nabiel menyatakan bahwa boikot tersebut tidak hanya dapat membantu Palestina, tapi juga membantu membangkitkan produk dalam negeri.

"Tidak, tidak. Itu bukan hanya urusan bangsa Palestina. Ketika kita memboikot produk-produk yang seperti itu, itu kita juga menguntungkan produk lokal. Jadi, kaum Muslim di negeri kita itu lebih berhak kita bantu. Lebih berhak untuk kita besarkan perusahaan-perusahaannya," jelas Habib Nabiel. "Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama, kita membantu Palestina. Yang kedua, kita membangkitkan produk lokal," ucap dia.

Forum Ukhuwah Islamiyah ini dihadiri sekitar 30 peserta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Di antaranya, PBNU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, PUI. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi dan pesantren.

Habib Nabiel berharap, forum termasuk bisa membangkitkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memboikot produk-produk Israel atau produk yang terafiliasi dengan negara zionis itu.

"Ngapain kita terus-menerus dijajah sama produk-produk impor? Nah maka mudah-mudahan dengan ini semua, seluruh masyarakat, bukan hanya kaum muslimin, yang non-muslim juga, kembali kepada produk lokal. Untuk apa? Bukan hanya untuk bangsa Palestina, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh NKRI yang kita cintai," kata Habib Nabiel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat mulai tercerahkan menghindari transaksi dan konsumsi produk-produk terafiliasi Israel sejak terbitnya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun, masyarakat masih membutuhkan tuntunan tentang kriteria dan indikator suatu produk atau lembaga yang terafiliasi Israel.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, untuk mengidentifikasi produk yang terafiliasi dengan Israel, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional, meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Menurut dia, beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai indikator produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel mulai dari asal-usul perusahaan, sumber bahan baku, kepemilikan saham, teknologi dan lisensi, rantai pasokan dan distribusi, kemitraan dan aliansi strategis hingga reputasi dan branding.

"Asal-usul perusahaan misalnya, produk yang terafiliasi dengan Israel tentunya diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Israel atau memiliki kantor pusat di Israel,” ujar Fahira Idris di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Indikator lain keterkaitan sebuah produk dengan Israel juga dapat dilihat dari sumber bahan baku yaitu produk yang bahan bakunya diimpor dari Israel, terutama jika bahan tersebut merupakan komponen utama. Kepemilikan saham, yaitu jika perusahaan yang produknya memiliki saham signifikan yang dimiliki oleh entitas Israel atau warga negara Israel.

Demikian juga dengan teknologi dan lisensi di mana produk menggunakan teknologi, paten, atau lisensi dari perusahaan Israel. Sedangkan rantai pasokan dan distribusi yaitu perusahaan yang terlibat dalam distribusi produk Israel, baik sebagai distributor utama atau sekunder.

“Produk yang diproduksi melalui kemitraan atau aliansi dengan perusahaan Israel, termasuk usaha patungan dan produk yang dipromosikan atau dikenal secara luas memiliki keterkaitan dengan Israel, misalnya melalui kampanye pemasaran atau branding yang menonjolkan hubungan dengan Israel, juga bisa menjadi indikator penting untuk melihat keterkaitannya dengan Israel,” ungkap Fahira Idris.

Senada dengan produk, untuk mengidentifikasi lembaga yang mungkin terafiliasi dengan Israel, perlu juga digunakan pendekatan yang komprehensif mencakup analisis kebijakan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Untuk kebijakan politik, menurut Fahira, parameternya adalah dengan mengidentifikasi lembaga yang memiliki hubungan resmi atau kerja sama dengan entitas pemerintah Israel misalnya MoU atau partisipasi dalam forum internasional yang disponsori oleh Israel.

Selain itu, perlu juga analisis pernyataan publik dan posisi resmi lembaga tersebut terkait isu-isu yang berhubungan dengan Israel, seperti dukungan terhadap kebijakan luar negeri Israel atau posisi terhadap konflik Israel-Palestina termasuk melakukan analisis lembaga yang anggotanya terlibat atau memiliki afiliasi dengan organisasi yang dikenal mendukung kepentingan Israel di kancah internasional.

Sementara dari sisi kebijakan ekonomi, yang perlu dianalisis dari sebuah lembaga adalah apakah menerima investasi atau memiliki hubungan kepemilikan dengan entitas Israel, kontrak bisnis atau proyek bersama dan apakah lembaga tersebut menjadi agen eksklusif bagi perusahaan Israel.

“Sementara untuk kebijakan sosial-budaya, perlu menganalisis apakah lembaga tersebut mensponsori program pendidikan, budaya, atau penelitian yang memiliki bias pro-Israel. Atau lembaga yang memiliki agenda mendukung kepentingan sosial-budaya Israel serta lembaga yang mempromosikan media atau konten informasi yang menyuarakan narasi pro-Israel,” jelas Senator Jakarta ini.

Dalam forum yang sama, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis juga menjelaskan bahwa salah satu indikator produk yang terafiliasi dengan Israel adalah saham perusahannya milik Israel. "Ya indikator yang produk Israel tentu adalah secara politik memang afiliasi kepada Israel. Yang kedua, saham-sahamnya memang punya Israel atau usahanya punya Israel. Yang ketiga adalah hasil-hasilnya itu disumbangkan untuk Israel," kata Kiai Cholil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin dalam forum mengungkapkan sejumlah data terkait aksi boikot terhadap produk-produk afiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Menurut dia, aksi boikot yang telah dilakukan masyarakat Indonesia efektif.

“Berdasarkan data, kita bisa melihat boikot yang dilakukan masyarakat jelas efektif, terbukti dengan tergerusnya penjualan sejumlah perusahaan yang diyakini terafiliasi dengan Israel,” ujar Kiai Arif.

Hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat.

Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot tiga persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk.

MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023, yang kemudian disusul dengab Fatwa No. 14/Ijtima'ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan memboikot produk Israel.

Menurut Kiai Arif, fatwa MUI terbaru tersebut telah berhasil menggerakkan konsumen untuk beralih mengkonsumsi produk yang tidak terafiliasi Israel dan efeknya mendongkrak penjualan produk-produk dalam negeri.

Berlanjutnya boikot produk terafiliasi Israel diharapkan akan menghasilkan efek yang lebih besar, apabila diiringi dengan penguatan produk nasional, yang bisa dilihat dengan peningkatan penjualan.

Menurut dia, penguatan produk nasional akan memiliki banyak efek positif, karena meningkatnya konsumsi produk lokal akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian dalam negeri, seiring juga dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Ini artinya, konsumen dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi,” kata Kiai Arif.

Dengan memprioritaskan produk lokal yang bebas dari afiliasi Israel, tambah dia, maka keuntungan mayoritasnya akan beredar di Indonesia, di mana para pengendali serta pemegang posisi-posisi kunci pada perusahaan adalah WNI, bukan orang asing.

“Boikot harus tetap berlanjut, tidak boleh kendor,” katanya tegas, sambil mengingatkan bahwa konsumen Muslim harus mewaspadai manuver perusahaan asing terafiliasi Israel yang masih berusaha kuat membelokkan persepsi publik dengan berbagai cara, termasuk melakukan kampanye hitam atas produk lokal untuk mematahkan efektivitas gerakan boikot.

Tidak hanya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, menurut Kiai Arif, masyarakat Indonesia hendaknya juga memboikot produk atau perusahaan multinasional asal Prancis. Pasalnya, Prancis telah mengabaikan hak asasi manusia, termasuk hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

Seperti diketahui, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea-Castera, mengonfirmasi hijab dilarang untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung sekarang, di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis, yakni laicite. Kebijakan tersebut dikritik oleh Kantor HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Sebelumnya, pada 2012, atlet sepakbola wanita Prancis juga dilarang memakai jilbab saat bertanding, perempuan juga dilarang memakai jilbab di sekolah sejak 2004. Tapi, masih membolehkan untuk umat lain pemakaian kalung salib, bintang David, dan tangan Fatima dan larangan niqab di tempat umum pada 2010.

Prancis pun dikenal dengan sikapnya yang keras bahkan cenderung Islamofobia terhadap warga Muslim, seperti membiarkan penghinaan dengan karikatur yang mengejek Nabi Muhammad dengan dalih “kebebasan berekspresi”.

Dikaitkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim, menurut Kiai Arif, maka boikot juga bisa ditujukan ke perusahaan multinasional Prancis yang beroperasi dan meraup profit besar dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

"Pelarangan-pelarangan hak asasi seperti itu kan mengurangi hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dan itu tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kalau sampai ada perusahaan yang jelas-jelas berasal dari kawasan atau negara manapun yang terlihat jelas melakukan pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran hak dasar beragama, ya kita harus bersikap," kata Kiai Arif.

Artinya, kata dia, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan produk-produk lain yang bukan berasal dari negara yang Islamofobia. "Kenapa kita harus menjadi makmum kepada perusahaan yang berasal di negara yang Islamopobia? PBB sendiri sudah jelas, tegas, untuk melarang Islamopobia kan?" ucap dia.

Saat ditanya soal perusahaan multinasional asal Perancis yang saat ini beroperasi di Indonesia, Kiai Arif tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya menyebutkan inisial perusahaannya.

"Ya, yang sudah sangat jelas itu nanti bisa kita lihat lagi perusahaan-perusahaan yang dari sana. Oh iya, inisialnya DN. Ini perusahaan ya. Pokoknya itu salah satunya ya," kata Kiai Arif.

Jika perusahaan tersebut juga terafiliasi dengan Israel, kata dia, maka sudah jelas umat Islam harus menolaknya. "Tolak, jelas itu. Sudah sangat jelas pandangan MUI dengan fatwa nomor 83 tahun 2023 itu dan juga fatwa keputusan Ijtima Ulama tahun nomor 14 bahwa menolak segala yang terafiliasi dengan Israel," jelas dia.