REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Produk-produk yang tengah viral karena mendapatkan sertifikat halal padahal dinilai ‘bermasalah’ secara penamaan dinilai sudah mendapatkan penetapan halal baik dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan KomiteHalal BPJPH.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin mencontohkan, produk dengan nama menggunakan kata 'wine' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa BPJPH.

Contoh yang lain, produk dengan nama menggunakan kata 'beer' yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk, dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

“Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Mamat.

Data tersebut, diketakan Mamat, mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal. Perbedaan itu pun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tetapi tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal.

Kondisi ini, menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Dzikro masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah undang-undang pelaksanaannya dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas dan melibatkan banyak aktor.

“Untuk itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya," ujar Dzikro.

BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Alangkah baiknya, saat ini energi seluruh stakeholder Jaminan Produk Halal bersama masyarakat dan pelaku usaha digunakan untuk menyukseskan kewajiban sertifikat halal yang sudah semakin dekat," katanya.

Hasil pengecekan MUI

Laporan warga dari akun @dianwidayanti di Instagram viral. Akun tersebut menginformasikan temuan adanya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapatsertifikat halalBPJPH, sementara sesuai standar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu tidak dibenarkan.

Merespons laporan masyarakat tersebut, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan pengecekan. Menyikapi hal itu, MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh memimpin pertemuan yang dilaksanakan secara hibrid di Kantor MUI pada Senin (30/9/2024) sore.

Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal, dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Prof Niam, begitu akrab disapa, usai memimpin rapat klarifikasi dan tabayun yang dihadiri pimpinan Komisi Fatwa MUIdan unsur masyarakat pemerhati dan pegiat halal nasional yang melaporkan kasus ini ke MUI.

Lebih lanjut, Niam menegaskan akan segera koordinasi dengan BPJPH untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang. “Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kementerian Agama (Kemenag) RI menekankan upaya keberlanjutan dana haji dalam investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa (6/8/2024). Hilman menanggapi fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menggunakan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk jamaah lain."Yang jadi perhatian kita adalah agar keuangan haji bisa terjaga keberlanjutannya, jangan kita besar pasak daripada tiang," katanya.

Hilman menekankan pada keberlanjutan dana haji agar semua jamaah haji, baik di tahun ini maupun masa yang akan datang, bisa menikmati hasil pengelolaan investasi dana setoran awal haji.

Untuk itu, kata dia, selama ini, Kemenag mengusulkan agar 70 persen biaya ibadah haji dipenuhi oleh jamaah, dengan harapan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat dari investasi dana setoran awal haji."Yang perlu kita jaga adalah keberlangsungan keuangan haji, masalah halal haramnya ya itu sudah dibahas, tinggal transisinya nanti itu harus jelas," ujarnya.

Hilman menjelaskan putusan MUI soal fatwa haram penggunaan investasi setoran awal haji sebetulnya menitikberatkan pada penggunaan dana orang lain dalam berhaji.

Ia menyebut pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait poin yang ingin disampaikan dalam fatwa tersebut, serta penyesuaian seperti apa yang bisa dilakukan oleh Kemenag RI untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan tetap memberikan subsidi kepada jamaah.

"Ini kan ada dana haji cukup banyak yang diinvestasikan dan dikelola, model pendistribusiannya seperti apa, model pembagian kepada jamaah yang menyimpan uangnya seperti apa, status kontraknya dari awal transaksi bentuknya apakah menitipkan atau investasi, itu memang harus dicek lagi," tutur dia.

Sebelumnya, MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Fatwa MUI dinilai memberikan keadilan bagi jamaah...

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan,Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) yang menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram. Pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.

Mustolih menerangkan, UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji maupun UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat, dana haji harus dikelola sesuai dengan syariat Islam yang menjamin bebas dari riba, gharar, dan maysir. Karena itu fatwa MUI menjadi sangat relevan.

"Komnas Haji menyambut baik Fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda, pertama memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jamaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberangsungan pengelolaan dana haji," ujar Mustolih.

Mustolih menambahkan, kedua, menghentikan praktik skema ponzi (ponzi sceam) konsep yang digagas oleh Charles Ponzi pebisnis asal Amerika Serikat (AS), atas pengelolaan keuangan haji yang telah dianggap lumrah oleh BPKH sejak lembaga ini didirikan 2017.

Menurut dia, BPKH sebagai lembaga yang bertanggungjawab menerima setoran, mengelola dan menginvestasikan dana haji selama ini sangat meng-anak-emaskan jamaah haji yang berangkat lebih dahulu pada tahun berjalan dengan subsidi jorjoran puluhan juta rupiah berkisar Rp 37 juta sampai Rp 57 Juta per orang atau per jamaah haji.

"Adapun jamaah haji yang masih antri dianak-tirikan begitu rupa hanya diberikan bagian Rp 260 ribu sampai Rp 560 ribu per orang untuk setiap tahunnya dari hasil investasi yang didistribusikan melalui akun virtual (virtual account)," ujar Mustolih.

Mustolih menjelaskan, skema tersebut berpotensi menjadi bom waktu mengingat jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi hasil kelola BPKH karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jamaah haji yang berangkat lebih dulu. Seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jamaah murah, padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jamaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya.

"Jutaan jamaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH, sehingga wajar kalau kemudian Fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa," ujar Mustolih.

Mustolih menegaskan, praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar’i).

Dia mengatakan, minat masyarakat menunaikan ibadah haji tidak pernah surut. Akan tetapi karena keterbatasan kuota yang diberikan Arab Saudi selaku negara tuan rumah mereka yang mendaftar tidak bisa langsung berangkat, harus menunggu (waiting list).

Mustolih mengatakan, lamanya antrian di masing-masing daerah berbeda-beda, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun hingga 48 tahun baru bisa ke tanah suci. Saat ini kurang lebih ada 5,2 juta pendaftar haji.

"Calon jamaah haji reguler harus membayar uang muka (porsi) Rp 25 juta per orang, bagi jamaah haji khusus minimal 4.000 Dolar AS," kata Mustolih kepada Republika, Senin (29/7/2024).

Ia menjelaskan, setoran tersebut menimbulkan pengendapan dana kurang lebih Rp 170 triliun yang ditampung di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kemudian diinvestasikan melalui berbagai instrumen, dimana hasil kelolanya berkisar antara Rp 6 triliun sampai Rp 10 triliun per tahun.

Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran awal haji yang telah dibayarkan calon jamaah ke rekening BPKH. Termasuk dari hasil investasi dan bagaimana hak jamaah haji tunggu yang kelak baru akan berangkat haji puluhan tahun mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghadirkan kriteria produk yang terafiliasi Israel. Menurut Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan, kriteria itu akan menguatkan 10 daftar prioritas produk terafiliasi Israel yang pernah dirilis oleh YKMI.

“YKMI sangat mendukung kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI. Sebab, kriteria ini akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat agar masyarakat Muslim dan konsumen Muslim menggunakan produk-produk nasional yang bukan produk terafiliasi Israel,” ucap Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan kriteria MUI itu menjawab keresahan umat. Pasalnya, kata dia, dengan kriteria itu masyarakat tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya mengenai kriteria dan definisi produk terafiliasi Israel.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Arif Fahrudin mengatakan terdapat lima kriteria produk yang terafiliasi Israel dan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut.

Lima Kriteria Produk Terafiliasi Israel

“Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel,” kata Arif.

Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina. Berikutnya, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultra-liberalisme.

Terakhir, sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya yang masih mempertahankan investasi di Israel.

“Ini bisa jadi acuan, panduan buat masyarakat bisa tahu mana saja produk, perusahaan yang terafiliasi. Dengan begitu, maka sepatutnya untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk tersebut,” ujarnya.

Arif menjelaskan kriteria tersebut merupakan turunan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, dia berharap gerakan boikot ini harus terus dilanjutkan secara masif, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi bisa menyeluruh lintas agama sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui fatwa dan seruan-seruannya. Terbaru, MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Fatwa tersebut merupakan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

Melalui fatwa ini, MUI mengajak masyarakat Indonesia untuk memprioritaskan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan harian. Fatwa MUI itu diharapkan ikut membantu membangkitkan ekonomi nasional dan sekaligus menghentikan produk-produk terafiliasi ataupun diimpor langsung dari Israel.

Ketua MUI Bidang Dakwah KH M Cholil Nafis, PhD menjelaskan, fatwa MUI tersebut merupakan bukti konkret aktualisasi cinta Tanah Air serta keimanan.

“Semangat cinta Tanah Air yang dibumikan di sektor perekonomian, yaitu gunakan produk negeri sendiri,” jelas Kiai Cholil melalui keterangan tertulis, Jumat (1/8/2024).

Fatwa itu juga memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina”, yang ditetapkan pada Rabu (8/11/2023) pada Sidang Rutin Komisi Fatwa MUI.

Fatwa MUI tersebut menegaskan bahwa hukum mendukung agresi Israel ke Palestina adalah haram. “Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram,” tegas Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni’am Sholeh. Fatwa MUI No 83/2023 juga menyebutkan bahwa hukum mendukung perjuangan Palestina atas agresi Israel adalah wajib.

Dukungan bisa berupa pendistribusian zakat, infak, atau sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

Turunkan omzet produk terafiliasi Israel

Asal tahu saja, Fatwa MUI No 83/2023 berhasil menurunkan omzet sejumlah perusahaan multinasional yang disinyalir terafiliasi Israel. Berdasarkan riset pemasaran Compas.co.id, sales value 156 dari 206 brand yang terafiliasi Israel sepanjang 19 Mei-15 Juni 2024 mengalami penurunan.

Total jumlah produk terjual dari 206 merek tersebut juga merosot 3 persen ketimbang dua pekan sebelumnya. Di sisi lain, fatwa itu turut meningkatkan kinerja brand dalam negeri.

“Solidaritas kita kepada rakyat yang sedang dijajah di seluruh dunia, khususnya rakyat Palestina yang selama 76 tahun dijajah secara brutal dan kini sedang menghadapi proses genosida oleh Israel dan para pendukungnya, akan semakin bertambah kuat maknanya apabila kita barengi juga dengan stop pembelian produk-produk terafiliasi dan impor dari Israel,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ukhuwah KH Arif Fahrudin.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MUI Keluarkan Fatwa Baru, Berisi 5 Kriteria Produk Terafiliasi Israel ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/10440891/mui-keluarkan-fatwa-baru-berisi-5-kriteria-produk-terafiliasi-israel.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kumpulan fatwa terbaru, yang salah satunya dengan tegas menyerukan agar masyarakat memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri Indonesia. Fatwa itu adalah Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Fatwa ini dibahas dalam Forum Ukhuwah Islamiyah bertema "Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel" di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Dalam kesempatan ini, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menjelaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri merupakan implementasi slogam "Hubbul Wathon Minal Iman" yang artinya adalah "cinta tanah air bagian dari iman"

"Jadi produk di internal kita ini landasannya adalah fatwa. Jadi ada landasan teologis sehingga kerjaan kita, upaya kita, itu bernilai ibadah karena ada nilai teologisnya bukan sekadar bagaimana kita berbisnis," ujar Kiai Cholil saat menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri puluhan perwakilan umat Islam ini.

Fatwa ini merupakan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

Fatwa terbaru ini ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi nasional, sekaligus menghentikan produk-produk yang terafiliasi maupun diimpor langsung dari Israel.

Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 ini juga semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina”, yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08/11/2023) pada Sidang Rutin Komisi Fatwa MUI.

“Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram," ucap Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh.

Menurut dia, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dukungan itu bisa berupa pendistribusian zakat, infak, maupun sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin dalam forum mengungkapkan sejumlah data di lapangan. Menurut dia, sejauh ini gerakan boikot yang diperkuat Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 itu sudah cukup memukul sejumlah perusahaan multinasional yang diyakini terafiliasi dengan Israel.

Sebagai bukti, hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat.

Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot 3 persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk.

“Solidaritas kita kepada rakyat yang sedang dijajah di seluruh dunia, khususnya rakyat Palestina yang selama 76 tahun dijajah secara brutal dan kini sedang menghadapi proses genosida oleh Israel dan para pendukungnya, akan semakin bertambah kuat maknanya apabila kita barengi juga dengan stop pembelian produk-produk terafiliasi dan impor dari Israel,” kata Kiai Arif.

“Kita tidak boleh mendukung pihak yang secara biadab terus membunuhi puluhan ribu kaum perempuan dan anak-anak Palestina, termasuk tidak membeli produk-produk perusahaan multinasional yang hasilnya jelas digunakan untuk mempertahankan penjajahan atas bangsa Palestina,” jelas dia.

Dengan demikian, terlihat kesinambungan antara Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina” dengan Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI tegas menyatakan: “Mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku, segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.”

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI juga menegaskan bahwa fatwa ini menjadi momentum yang sangat strategis mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan hulunya, sehingga mampu bersaing dalam pasar global demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mewajibkan YouTuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnnya untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka.

Ketentuan ini diatur melalui Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 yang diterbitkan dalam Buku Konsensus Ulama Fatwa Indonesia awal Juli 2024.

Berdasarkan fatwa tersebut, ada lima ketentuan pengeluaran zakat oleh para pelaku ekonomi kreatif digital.

Pertama, objek usaha tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kedua, telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai hawalan al haul (satu tahun kepemilikan).

"Jika sudah mencapai nisab maka zakatnya dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai hawalan al haul," tulis MUI.

Ketentuan keempat, jika belum mencapai nisab maka dikumpulkan selama satu tahun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nisab.

"Kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, jika menggunakan periode tahun kamariah atau 2,57 persen jika menggunakan periode tahun syamsiyah," tulis MUI.

Adapun konten yang ditetapkan sebagai tak wajib bayar zakat adalah konten yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Contohnya seperti asusila, gibah, adu domba, fitnah, judi dan penistaan agama. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MUI Keluarkann Fatwa soal Zakat YouTuber hingga Selebgram",

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) yang menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram.

Pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.

Merespons hal tersebut, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangam Haji maupun UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat, dana haji harus dikelola sesuai dengan Syariat Islam yang menjamin bebas dari riba, gharar, dan maysir. Karena itu fatwa MUI menjadi sangat relevan.

Komnas Haji menyambut baik fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda.

"Pertama, memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jemaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberangsungan pengelolaan dana," ujar Mustolih dalam keterangan pers, Senin (29/7).

Kedua, menghentikan praktik skema ponzi (ponzi sceam) konsep yang digagas oleh Charles Ponzi pebisnis asal Amerika Serikat, atas pengelolaan keuangan haji yang telah dianggap lumrah oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sejak lembaga ini didirikan 2017.

Mustolih melihat, BPKH sebagai lembaga yang bertanggungjawab menerima setoran, mengelola dan menginvestasikan dana haji selama ini sangat meng-anak-emaskan jemaah haji yang berangkat lebih dahulu pada tahun berjalan dengan subsidi jorjoran puluhan juta rupiah berkisar Rp 37 juta – Rp 57 Juta per orang.

Adapun jemaah haji yang masih antri dianak-tirikan karena hanya diberikan bagian sebesar Rp 260.000 sampai Rp 560.000 per orang untuk setiap tahunnya dari hasil investasi yang didistribusikan melalui akun virtual (virtual account).

Skema tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jemaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi hasil kelola BPKH karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jemaah haji yang berangkat lebih dulu.

Hal ini seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jemaah murah.

"Padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jemaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya," ungkap Mustolih.

Mustolih mengatakan bahwa jutaan jemaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH. Sehingga wajar kalau kemudian fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa.

"Praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar’i)," terang Mustolih.

Sementara itu, Anggota BPKH Amri Yusuf mengatakan, hasil investasi dana haji pada tahun 2023 mencapai Rp 10,63 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 7,45 triliun (70%) digunakan untuk subsidi biaya haji tahun berjalan. Sedangkan, sisanya yang hanya sekitar Rp 3,17 triliun (30%) dibagikan ke semua calon jemaah haji tunggu.

"Ngga seimbang, itu yang kita anggap ngga sustain," ujar Amri.

Ke depan, BPKH menyerahkan kepada Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR untuk menetapkan porsi biaya haji yang ditanggung jemaah atau biaya ibadah perjalanan haji (Bipih) dan porsi nilai manfaat dari BPKH. Sebab, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VIII DPR.

"Tapi itu nanti biar porsinya Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR. Kita hanya menggambarkan profil keuangan nya dari keputusan yang mereka ambil," ucap Amri.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan buku Konsensus Ulama Fatwa Indonesia di Kantor MUI Pusat, Selasa (23/7/2024). Dalam buku tersebut, salam lintas agama menjadi salah satu pembahasan dalam masalah strategis kebangsaan dengan tema utama fiqih hubungan antarumat beragama.

Mengenai beda pendapat Kementerian Agama (Kemenag) dengan MUI soal salam lintas agama, Kiai Niam mengatakan, harus didudukkan secara proporsional, mungkin bisa jadi respon yang kelihatan berbeda pendapat itu bisa karena beda konteks atau bisa karena salah memahami.

"Kalau kita lihat ulasan dan juga argumennya ini memang kelihatannya salah memahami dalam konteks soal salam lintas agama ini, Nabi tidak pernah menyatakan Om Swastiastu, yang ada mungkin Assalamualaikum untuk publik yang di dalamnya ada Muslim dan non-Muslim dan itu tidak jadi isu," kata Kiai Niam kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Selasa (23/7/2024).

Kiai Niam mengatakan, prinsipnya di dalam membangun hubungan antarumat beragama dalam masalah akidah dan ibadah itu saling menghargai serta saling menghormati tanpa harus mencampur adukkan ajaran agama masing-masing.

Muslim melaksanakan sholat, sebagai bentuk penghormatan dan juga toleransi orang non-muslim memberikan ruang kepada Muslim untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuannya.

Demikian juga sebaliknya, umat kristiani hadir di misa Natal misalnya. Maka sebagai Muslim memberikan ruang agar mereka bisa menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa harus mencampur adukkan. Tanpa harus mereka umat Kristiani ikut sholat dengan Muslim, tanpa harus Muslim ikut misa Natal bersama umat Kristiani.

"Sementara dalam hal urusan sosial, urusan muamalah, kita bisa bekerjasama seperti jual beli, itu tidak melihat agama, yang dilihat adalah bagaimana kejujurannya, kemudian bagaimana saling rela antara satu pihak dengan pihak yang lain, kita bekerjasama dalam urusan ilmu pengetahuan, bekerjasama dalam bertetangga dan lain sebagainya tanpa harus ada sekat perbedaan warna kulit, perbedaan agama dan lain sebagainya," jelas Kiai Niam.

Kiai Niam menegaskan, itulah hakikat toleransi dan juga hubungan baik antara umat beragama. Bukan toleransi yang dibenarkan secara syar'i ketika mencampur adukan urusan keagamaan.

Sementara kalau di dalam Islam, salam itu bukan hanya sekedar urusan mu'amalah semata, karena di dalamnya ada doa dan ada ketentuan-ketentuan agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.

Di dalam salam juga ada hukum, hukum mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawab salam adalah wajib. Tata caranya pun sudah ditetapkan oleh agama.

"Itu (salam) masuk kategori doa, doa itu ibadah, karena itu kalau urusan ibadah ya sudah kita masing-masing tanpa harus dimaknai itu sebagai intoleran, itu salah ya memaknai itu sebagai bentuk intoleransi," ujar Kiai Niam.