Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, terdapat lima faktor utama dalam membangun kemajuan pasar keuangan syariah.

Pertama, mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya berbasis pada tiga instrumen utama yaitu sukuk, takaful, dan wakaf.

“Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar juga sudah menginiasi penerbitan green sukuk, yang akan mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian dan keuangan hijau,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Faktor kedua, akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

Ketiga, integrasi jasa sistem keuangan wholesale dan ritel sehingga memperkuat interkoneksi seluruh lembaga keuangan syariah termasuk asuransi maupun lembaga sosial finance.

Keempat, dukungan kerangka kebijakan yang turut mengedepankan manajemen risiko dalam memitigasi risiko siber, operasional, dan anti pencucian uang.

Kelima, edukasi dan literasi sistem keuangan syariah. Perry menyebut untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah dan menumbuhkan inovasi secara berkelanjutan maka pemahaman masyarakat dan kapabilitas SDM perlu diperkuat.

Adapun Perry juga menyampaikan, pengembangan pasar keuangan syariah saat ini perlu menjawab tantangan risiko ketidakpastian global, pesatnya arus digitalisasi, dan risiko transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk itu, lanjutnya, strategi pendalaman pasar keuangan syariah perlu diperkuat dalam aspek pertumbuhan inovasi produk maupun manajemen likuiditasnya.

Guna memastikan strategi tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan perumusan kerangka kebijakan berstandar global yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola instrumen keuangan syariah,” tandasnya.

BALIKPAPAN, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak generasi muda khususnya bagi generasi zoomers (Gen Z) untuk terus memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak sebagai bagian dari perencanaan keuangan ke depan.

“Literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang bijak akan menjadikan generasi muda yang cerdas mengelola keuangan, terhindar dari kejahatan keuangan dan dapat menjadi agen literasi di tengah-tengah masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It), di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, literasi keuangan bagi Gen Z menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah generasi zoomers (Gen Z) yang mendominasi populasi Indonesia yaitu 27,94% dari total penduduk.

Friderica mengatakan, Gen Z juga dihadapkan dengan berbagai fenomena sosial seperti you only live once (YOLO), fear of missing out (FOMO) dan fear of other people opinion (FOPO) yang cenderung mengarahkan generasi muda ke pola hidup konsumtif dan bisa berdampak pada pengelolaan keuangan yang tidak bijaksana.

Selain hal di atas, ada fenomena doom spending yang terjadi di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z. Doom spending berarti seseorang yang berbelanja cenderung impulsif tanpa mempertimbangkan penting atau tidaknya suatu barang.

Fenomena serupa yang marak adalah instant gratification yang merupakan perilaku untuk mendapatkan keinginan tanpa mencoba melakukan penundaan. Perilaku tersebut perlu diimbangi dengan perilaku delayed gratification yaitu menunda pemenuhan kesenangan saat ini untuk masa depan yang lebih baik.

“Generasi muda diimbau lebih bijak untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Kemampuan membedakan antara need and want juga harus dimiliki agar terhindar dari pola hidup konsumtif,” kata Friderica.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BALIGE, investor.id - Literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Belum meratanya akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok penyandang disabilitas juga menjadi concern OJK agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan semua.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, kelompok penyandang disabilitas banyak yang  belum bisa mengakses produk dan layanan keuangan.

Bagi kelompok penyandang disabilitas, kata Friderica, memperoleh akses untuk membuka rekening itu merupakan barang mewah. Jangankan membuka rekening, mendapatkan produk keuangan dasar saja sulit bagi kelompok penyandang disabilitas. Apalagi, untuk memperoleh penawaran kartu kredit.

Tak heran, data BPS menunjukkan sebanyak 28 juta penyandang disabilitas atau mencerminkan 10% dari total penduduk Indonesia, baru 22% penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas ini perlu mendapat bantuan.

"Karena itu, kami di OJK dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar, merumuskan berbagai kebijakan dan affirmative action terutama bagi kaum difabel layaknya masyarakat pada umumnya," ucap Friderica di kegiatan bertema 'Disabilitas Cakap Keuangan, Keuangan Semakin Inklusif, Jumat (9/8/2024).

Mengingat, perlindungan terhadap kelompok difabel dijamin undang-undang, sehingga para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas.

Bukan hanya itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Menurut Friderica, POJK ini merupakan bentuk nyata OJK dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan.

Makanya, di samping meningkatkan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

Dalam implementasinya, OJK bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai bagian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

"Kami berharap, bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk memberikan akses inklusi kepada masyarakat," tandasnya.

Bupati Toba Poltak Sitorus menambahkan, kegiatan edukasi keuangan ini bermanfaat bagi para penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Bukan cuma itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal. "Kami optimistis, inklusi ini terlaksana berkat dukungan Bank Sumatra Utara (Sumut) cabang Balige," tutur dia.

Poltak juga memahami, penyandang disabilitas membutuhkan edukasi keuangan dan produk layanan keuangan sehingga hal ini masuk program kerja Kabupaten Toba.

"Kabupaten Toba juga memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) di mana OJK dan seluruh pemerintah di Kabupaten Toba telah menyediakan beberapa program untuk menyalurkan KUR," pungkas dia. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News