KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) legal dan ilegal per Selasa (5/11/2024).

Daftar pinjol legal dan ilegal perlu diketahui masyarakat supaya mereka tidak tertipu dengan iming-iming pinjaman yang ditawarkan pihak tidak bertanggung jawab.

Mengetahui pinjol mana yang legal dan ilegal juga bisa mencegah penyebaran informasi data pribadi atau intimidasi dari debt collector tidak resmi.

Berikut daftar pinjol legal dan ilegal dari OJK.

Daftar pinjol legal per 5 November 2024

Dilansir dari laman resminya, OJK telah merilis daftar 97 aplikasi atau apk pinjol yang masih aktif dan sudah mengantongi legalitas atau berizin.

Dalam daftar yang dirilis, OJK melakukan perubahan data terhadap dua pinjol, yakni PT Anugerah Digital Indonesia dan PT Solid Fintek Indonesia.

Sebelumnya, dua aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK tersebut hanya bisa diakses melalui Android, namun sekarang sudah tersedia di sistem operasi iOS.

Beberapa pinjol yang sudah mendapatkan izin dari OJK adalah Danamas, Amartha, Dompet Kilat, Boast, Tokomodal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucas, Finmas, dan KlikA2C.

Selain itu, aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK lainnya adalah PinjamanGo, KoinP2P, Pohondana, PinjamModal, dan DanaRupiah.

Daftar pinjol legal per 5 November 2024 secara lengkap dapat dilihat di link berikut:

• Daftar pinjol legal per 5 November 2024.

Daftar pinjol Ilegal per 5 November 2024

Sementara itu, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menemukan dan memblokir 400 pinjol ilegal pada Agustus-September 2024.

Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihaknya sudah memblokir 9.610 pinjol tidak berizin sejak 2017 hingga September 2024.

Meski ada 400 pinjol yang sudah ditutup OJK 2024, ia meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Daftar pinjol yang diblokir OJK 2024 dapat dilihat di sini:

• Daftar pinjol Ilegal per 5 November 2024.

Ciri-ciri pinjol legal dan ilegal

Selain mengetahui daftarnya, masyarakat perlu memahami apa saja ciri-ciri pinjol legal dan ilegal supaya lebih jelih sebelum mengajukan pinjaman.

Dilansir dari laman Pasar Modal OJK, Kamis (16/9/2024), berikut ciri-ciri pinjol legal dan ilegal:

1. Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar atau memiliki izin dari OJK
• Tidak pernah memberikan tawaran lewat saluran komunikasi pribadi
• Pihak penagih memiliki sertifikasi penagih dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
• Mempunyai layanan pengaduan
• Memberikan pinjaman dengan menyeleksi calon debitur
• Memiliki identitas alamat kantor dan pengurus yang jelas
• Bunga atau biaya pinjaman transparan
• Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
• Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain.

2. Ciri-ciri pinjol ilegal

• Tidak terdaftar atau memiliki izin dari OJK
• Memberikan tawaran lewat saluran komunikasi pribadi, seperti SMS atau WhatsApp
• Penagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan dari AFPI
• Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
• Pemberian pinjaman sangat mudah
• Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
• Melakukan ancaman, intimidasi, dan pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
• Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
• Tidak mempunyai layanan pengaduan.

Itulah daftar dan tautan pinjol legal dan ilegal yang terbaru dari OJK.

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) ilegal dan berizin terbaru pada Senin (21/10/2024).

Daftar pinjol legal penting diketahui agar terhindar dari pihak pengelola pinjol ilegal atau tidak berizin yang menawarkan kemudahan pinjaman dengan bunga tinggi.

Sampai dengan 21 Oktober 2024, jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang mengantongi izin OJK adalah 97 perusahaan.

Lantas, apa saja pinjol legal dan ilegal terbaru?

Daftar pinjol legal per Oktober 2024

OJK melalui Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar 97 pinjol legal pekan lalu.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan data OJK per Juli 2024 sebanyak 98 pinjol berizin OJK.

Sebab, izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) sebagai fintech peer-to-peer lending resmi dicabut OJK per 21 Oktober 2024 karena gagal memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan sejumlah ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Dilansir dari laman OJK, berikut daftar pinjol legal per Oktober 2024:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. Amartha - https://amartha.com
3. Dompet Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
4. Boost - https://myboost.co.id
5. Toko Modal - https://www.tokomodal.co.id
6. Findaya - https://findaya.co.id
7. Modalku - https://modalku.co.id
8. KTA Kilat - https://www.pendanaan.com
9. Kredit Pintar - https://kreditpintar.co.id
10. Maucash - https://maucash.id
11. Finmas - https://www.finmas.co.id
12. KlikA2C - https://klika2c.co.id
13. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
14. Ammana.id - https://ammana.id
15. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
16. KoinP2P - https://koinp2p.com
17. PohonDana - https://pohondana.id
18. Mekar - https://mekar.id
19. AdaKami - https://www.adakami.id
20. Esta Kapital Fintek - https://www.estakapital.co.id
21. KreditPro - https://kreditpro.id
22. Fintag - https://fintag.id
23. Rupiah Cepat - https://www.rupiahcepat.co.id
24. Crowdo - https://crowdo.co.id
25. Indodana - https://indodana.id
26. Julo - https://www.julo.co.id
27. Pinjamwinwin - https://pinjamwinwin.com
28. DanaRupiah - https://danarupiah.id
29. Taralite - https://www.taralite.com
30. Pinjam Modal - https://pinjammodal.id
31. Alami - https://p2p.alamisharia.co.id
32. AwanTunai - https://www.awantunai.co.id
33. Danakini - https://danakini.co.id
34. Singa - https://singa.id
35. DanaMerdeka - https://danamerdeka.co.id
36. EasyCash - https://indo.geteasycash.asia
37. Pinjam Yuk - https://www.pinjamyuk.co.id
38. FinPlus - https://www.finplus.co.id
39. UangMe - https://uangme.id
40. PinjamDuit - https://pinjamduit.co.id
41. Dana Syariah - https://danasyariah.id
42. Batumbu - https://www.batumbu.id
43. CashCepat - https://cashcepat.id
44. KlikUMKM - https://www.klikUMKM.co.id
45. Pinjam Gampang - https://www.kreditplusteknologi.id
46. Cicil - https://www.cicil.co.id
47. Lumbung Dana - https://lumbungdana.co.id
48. 360 Kredi - https://www.360kredi.id
49. Samir - https://www.samir.co.id
50. Kredinesia - https://www.kredinesia.id
51. Pintek - https://pintek.id
52. ModalRakyat - https://modalrakyat.id
53. Solusiku - https://www.solusi-ku.id
54. Cairin - https://www.cairin.id
55. TrustIQ - https://trustiq.id
56. Klik Kami - https://www.klikkami.co.id
57. Duha Syariah - https://www.duhasyariah.com
58. Invoila - https://invoila.co.id
59. Sanders One Stop Solution - https://sanders.co.id
60. DanaBagus - https://www.danabagus.id
61. UKU - https://ukuindo.com
62. Kredito - https://kredito.id
63. AdaPundi - https://www.adapundi.com
64. ShopeePayLater - https://www.lenteradana.co.id/lender/
65. Modal Nasional - https://www.modalnasional.co.id
66. Komunal - https://www.komunal.co.id
67. Restock.ID - https://www.restock.id
68. Asetku - https://asetku.co.id
69. Ringan - https://www.ringan.co.id
70. Avantee - https://www.avantee.co.id
71. Gradana - https://gradana.co.id
72. Danacita - https://www.danacita.co.id
73. IKI Modal - https://www.ikimodal.com
74. Ivoji - https://www.ivoji.id
75. Indofund.id - https://indofund.id
76. iGrow - https://igrow.asia
77. Danai.id - https://danai.id
78. Dumi - https://minjem.com
79. Lahan Sikam - https://www.lahansikam.co.id
80. Qazwa.id - https://qazwa.id
81. KrediFazz - https://www.kredifazz.id
82. Doeku - https://doeku.id
83. Aktivaku - https://aktivaku.com
84. Danain - https://www.danain.co.id
85. Indosaku - https://indosaku.id
86. UATAS - https://www.uatas.id
87. EduFund - https://www.edufund.co.id
88. GandengTangan - https://www.gandengtangan.co.id
89. Papitupi Syariah - https://www.papitupisyariah.com
90. BantuSaku - https://bantusaku.id
91. DanaBijak - https://danabijak.com
92. AdaModal - https://www.adamodal.co.id
93. SamaKita - https://samakita.co.id
94. KawanCicil - https://kawancicil.co.id
95. Crowde - https://crowde.co
96. KlikCair - https://klikcair.com
97. Ethis - https://ethis.co.id.

Daftar pinjol ilegal per Oktober 2024

Selain daftar pinjol legal, Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan juga merilis daftar pinjol ilegal secara berkala.

Data terakhir pada Agustus 2024, OJK menemukan 850 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Ratusan pinjol ilegal itu dapat membahayakan masyarakat karena pihak yang memberikan pinjaman dapat melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dengan ditemukannya 850 pinjol ilegal, OJK sudah menghentikan 10.890 pinjol ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal sejak 2017.

Berdasarkan rilis OJK, berikut daftar pinjol ilegal per Agustus 2024:

• Daftar pinjol ilegal per Agustus 2024.

Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi, lantaran bisa berpotensi merugikan.

OJK juga meminta masyarakat mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Itulah daftar pinjol legal dan ilegal per Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kenaikan pungutan dari industri jasa keuangan sebesar 5,6% secara tahunan (YoY) menjadi Rp8,52 triliun. Pada tahun ini, pungutan OJK ditargetkan senilai Rp8,07 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan terkait dengan kenaikan target pungutan OJK pada 2025, iuran atau pungutan tersebut banyak tergantung pada perkembangan aset industri jasa keuangan.

Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksi sekitar 5,25%, sehingga diharapkan pertumbuhan ini terefleksi pada jasa keuangan.

"Dasar pungutan, yaitu aset dan pendapatan jasa keuangan juga diperkirakan bertumbuh, ini alasan pungutan naik," jelasnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Sementara, hingga 31 Agustus 2024, Mirza menyebutkan realisasi dari pungutan OJK tercatat senilai Rp4,32 triliun atau 53,5% dari target.

Sebagai informasi, pungutan OJK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Penerimaan pungutan tahun berjalan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan good governance.

Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.

BALIGE, investor.id - Literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Belum meratanya akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok penyandang disabilitas juga menjadi concern OJK agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan semua.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, kelompok penyandang disabilitas banyak yang  belum bisa mengakses produk dan layanan keuangan.

Bagi kelompok penyandang disabilitas, kata Friderica, memperoleh akses untuk membuka rekening itu merupakan barang mewah. Jangankan membuka rekening, mendapatkan produk keuangan dasar saja sulit bagi kelompok penyandang disabilitas. Apalagi, untuk memperoleh penawaran kartu kredit.

Tak heran, data BPS menunjukkan sebanyak 28 juta penyandang disabilitas atau mencerminkan 10% dari total penduduk Indonesia, baru 22% penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas ini perlu mendapat bantuan.

"Karena itu, kami di OJK dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar, merumuskan berbagai kebijakan dan affirmative action terutama bagi kaum difabel layaknya masyarakat pada umumnya," ucap Friderica di kegiatan bertema 'Disabilitas Cakap Keuangan, Keuangan Semakin Inklusif, Jumat (9/8/2024).

Mengingat, perlindungan terhadap kelompok difabel dijamin undang-undang, sehingga para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas.

Bukan hanya itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Menurut Friderica, POJK ini merupakan bentuk nyata OJK dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan.

Makanya, di samping meningkatkan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

Dalam implementasinya, OJK bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai bagian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

"Kami berharap, bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk memberikan akses inklusi kepada masyarakat," tandasnya.

Bupati Toba Poltak Sitorus menambahkan, kegiatan edukasi keuangan ini bermanfaat bagi para penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Bukan cuma itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal. "Kami optimistis, inklusi ini terlaksana berkat dukungan Bank Sumatra Utara (Sumut) cabang Balige," tutur dia.

Poltak juga memahami, penyandang disabilitas membutuhkan edukasi keuangan dan produk layanan keuangan sehingga hal ini masuk program kerja Kabupaten Toba.

"Kabupaten Toba juga memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) di mana OJK dan seluruh pemerintah di Kabupaten Toba telah menyediakan beberapa program untuk menyalurkan KUR," pungkas dia. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Jeratan pinjaman online (pinjol) illegal masih menjadi perhatian regulator hingga kini. Agar tidak terjebak dan salah pilih pinjol ilegal, Anda wajib mengetahui status legalitas pinjol dengan cara cek pinjol legal OJK di bawah ini.

Sebelumnya, OJK mencatat guru hingga pelajar menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol illegal. Saat ini, aplikasi pinjol legal dan resmi OJK berjumlah 100 perusahaan.

P2P lending menjadi salah satu platform yang dipilih masyarakat untuk meminjam dana karena bisa diakses dengan lebih cepat dengan syarat pinjaman yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank.

Regulator pun mendorong agar literasi keuangan masuk ke dalam kurikulum pendidikan sehingga kerugian masyarakat akibat pinjol illegal dapat ditekan.

"Jadi apapun major [jurusan pendidikan], harus melek finansial," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Training of Trainers bagi guru yang digelar oleh OJK pada Senin (20/5/2024).

Agar tidak terjebak dengan pinjol yang ilegal dan tidak aman, kita perlu cek legalitas pinjol melalui website OJK di menu statistik fintech. Akses halaman berikut https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx dan pilih bulan terbaru.

Cara cek pinjol legal dan resmi OJK bisa dilakukan langsung secara online melalui laman resmi OJK dan AFPI. Masyarakat dapat mengecek pinjol resmi OJK dengan dua cara tersebut. Berikut cara cek legalitas pinjol selengkapnya.

Cara Cek Pinjol Legal lewat Website OJK

• Akses website OJK.
• Setelah masuk ke laman utama klik statistik di navigasi utama.
• Pilih statistik fintech, atau Anda bisa klik link disamping.
• Nantinya Anda akan diarahkan ke laman yang memuat berbagai judul statistik fintech pendanaan sepanjang tahun (per bulan).
• Silakan pilih salah satu.

Agar informasi terupdate, baiknya memilih di data terakhir. Nantinya, Anda bisa mengakses via PDF ataupun bentuk excel.

Data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah lengkap. Contoh di file PDF, ada 15 halaman yang menjabarkan perusahaan fintech pinjol legal yang telah berizin.

Ada juga profil pengembangan fintech pendanaan yang bersangkutan, karateristik penyelenggara dan pengguna fintech pendanaan, sebaran outstanding pinjaman, sebaran akumulasi penyaluran pinjaman, sebaran penyaluran pinjaman baru, sebaran akumulasi rekening borrower, sebaran akumulasi rekening lender.

Cek Legalitas Pinjol via Kontak OJK

Di laman utama website OJK, tertera nomor telepon, fax, e-mail yang bisa dihubungi apabila Anda ingin bertanya seputar fintech pinjol legal. Berikut kontak OJK yang bisa Anda hubungi untuk menanyakan perihal legalitas pinjol.

• Nomor telepon :(021) 2960 0000
• Call center OJK : 157
• Layanan WhatsApp : 081-157-157-157

Cara Cek Pinjol Legal OJK melalui AFPI

Untuk mengetahui penyelenggara pinjol yang menjadi anggota AFPI, bisa diakses dengan klik Anggota AFPI di website resmi AFPI dan kemudian menuliskan nama penyelenggara pinjol di bagian pencarian. Selanjutnya, akan muncul apakah penyelenggara pinjol tersebut terdaftar di AFPI atau tidak.

Setelah mengetahui cara cek legalitas pinjol resmi OJK, Anda juga perlu pahami beberapa ciri-ciri pinjol legal di bawah ini.

Ciri-Ciri Pinjol Legal

1. Mempunyai Izin dari OJK

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022, OJK menegaskan penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Artinya, pinjol legal adalah LPBBTI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.

2. Berbentuk Perseroan Terbatas

Pinjol legal atau yang berizin harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat didirikan.

Selain itu, sumber dana penyertaan modal pinjol dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain serta dilarang berasal dari pinjaman.

3. Ketentuan Penagihan

Berbeda dengan penagihan pinjol ilegal yang cenderung bertentangan dengan hukum, penagihan yang dilakukan oleh pinjol legal harus sesuai dengan POJK 10/2022. Penagihan dilakukan dengan memberikan surat peringatan yang memuat informasi yaitu jumlah hari keterlambatan pembayaran, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi, dan denda yang terutang.

Penyelenggara pinjol juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana Penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Batas Maksimum Bunga Rendah

Biasanya, pinjol ilegal memberikan bunga dan denda yang dikenakan cenderung sangat tinggi, tidak transparan, dan tidak masuk akal. Sementara, pada pinjol legal, bunga dan denda harus sesuai dengan aturan.

Aturan itu tertuang di dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diteken pada 8 November 2023.

Dalam ketentuan tersebut, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif ditetapkan menjadi sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan 0,067% per hari sejak 1 Januari 2026.

Kemudian, untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari sejak 1 Januari 2025. Serta, sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Sementara itu, batas maksimum denda keterlambatan ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan. Dalam hal ini, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada pengguna tidak melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

5. Tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Penyelenggara pinjol ilegal tidak memiliki asosiasi dan tidak dapat menjadi anggota AFPI. Sementara, pinjol legal atau yang berizin di OJK wajin menjadi anggota AFPI.
AFPI merupakan asosiasi resmi yang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ditunjuk oleh OJK.

Demikian informasi lengkap mengenai cara cek legalitas pinjol resmi OJK yang bisa Anda cek melalui laman resmi OJK dan AFPI.